Medan,DP News
Untuk membuka tabir tender proyek jalan Dinas PUPR Sumut dan munculnya pertanyaan nama-nama proyek yang ditenderkan sesuai tayangan di LPSE Provsu maka berikut ini 6 proyek ruas jalan sudah ditenderkan namun satu proyek senilai Rp11,97 M gagal di ruas jalan Hilimbuasi-Mandrehe,Nias Barat.Dari 6 proyek tersebut tercatat Gubsu Bobby Nasution menggelontorkan anggaran Rp151,17 M dari HPS Rp 164 M.
1. Ruas Jalan Dola-Duria,Kabupaten Nias Barat berbiaya Rp 20,7 M dari HPS Rp21,5 M lebih
2. Ruas Jalan Lolowua-Dola,Kabupaten Nias berbiaya Rp31,2 M dari HPS Rp32,1 M
3. Ruas Jalan Gunung Sitoli-Afia Kota Gunung Sitoli berbiaya Rp53,2 M dari HPS Rp 53,6 M
4. Ruas Jalan Afia-Tuhemberua,Nias Barat berbiaya Rp15,2 dari HPS Rp15,6 M
Tender Afia-Tuhemberua ini dari catatan LPSE Provsu dimenangkan perusahaan penawaran terendah kedua sementara penawaran terendah gugur
5. Ruas Jalan Miga-Lolowua,Kota Gunung Sitoli berbiaya Rp28,9 M lebih dari HPS Rp 29,9 M
6. Ruas Jalan Hilimbuasi-Mandrehe,tender gagal karena cuma satu peserta tender dengan HPS Rp 11,97 M
Sebelumnya diberitakan bahwa dari penelusuran di LPSE Provsu ditemukan ada pemenang tender di Ruas Jalan Afia-Tuhemberua,Nias Barat berbiaya Rp15,2 dari HPS Rp15,6 M dimenangkan penawaran terendah kedua dan mengalahkan penawaran terendah dengan 3 peserta.
Namun penelusuran lebih lanjut ada muncul keanehan dimana salah satu proyek sudah diputuskan perusahaan pemenang tetapi pesertanya dari awal cuma satu perusahaan penawar tunggal.Mengenai nama perusahaan tunggal yang menjadi pemenang masih belum diungkapkan dalam berita ini.
Sejauh ini,konfirmasi mengenai tender proyek di ruas Jalan Afia-Tuhemberua,Nias Barat berbiaya Rp15,2 M yang dimenangkan penawaran terendah kedua,belum mendapat jawaban dari Kabiro PBJ Pemprovsu Chandra Dalimunthe yang dikonfirmasi lewat WhatsApp pribadinya.Sejauh ini masih centang dua saja.
Sementara itu,Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Ir Elfanda Ananda MSP minta KPK, Kejatisu dan Poldasu terus mengawasi tender proyek fisik jalan di Dinas PUPR Sumut agar jangan sampai Terulang kasus OTT yang diduga melibatkan pejabat dan pengusaha swasta. Rumapea/Redaksi
