 |
| Foto: DPRD Medan Setujui Ranperda APBD Medan TA 2026 Sebesar Rp6,9 T lebih Dalam Rapat Paripurna,Rabu(26/11) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Medan |
DPRD Medan setujui Ranperda APBD Medan TA 2026 E besar Rp6,9 T lebih dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketuanya Wong Chun Sen dan dihadiri Walikota Medan Rico Waas bersama Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, Rabu(26/11) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Medan.
Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, mengatakan pembahasan APBD 2026 telah melalui proses yang cermat dan transparan. Ia menegaskan setiap alokasi anggaran diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
Badan Anggaran DPRD menetapkan struktur APBD sebagai berikut, Pendapatan Daerah: Rp 6,79 triliun, Belanja Daerah: Rp 6,90 triliun dan Belanja Modal Rp 105,07 miliar
Dikatakan Wong, bahwa Pendapatan daerah ditopang dari PAD, transfer pusat, serta pendapatan sah lainnya. DPRD menilai optimalisasi PAD masih menjadi pekerjaan penting, terutama dari pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, reklame, hingga retribusi layanan publik. Pembaruan data wajib pajak dan penguatan pengawasan lapangan diminta dipercepat. DPRD juga telah membentuk pansus khusus untuk mendongkrak capaian PAD.
Ditegaskan Wong, bahwa konsistensi dalam perencanaan dalam hal ini Pemko diminta memastikan seluruh program selaras dengan RPJMD, RPJPD, RKPD, dan KUA-PPAS agar tidak terjadi tumpang tindih.
Masih dalam penyampaian, Wong menyampaikan terkait akurasi data, DPRD menyoroti perlunya pembaruan baseline data pembangunan, validasi data kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, serta evaluasi standar harga satuan agar sesuai kondisi pasar.
Begitu juga terkait efisiensi anggaran, Wakil rakyat diminta merasionalisasi kegiatan non-prioritas, perjalanan dinas, dan belanja administrasi untuk memperkuat sektor layanan dasar, dimana Ketua Legislator Kota Medan ini pun menyampaikan beberapa catatan Sektoral.
Tentunya, Pemko Medan menambah minimal 20 ribu kuota beasiswa bagi siswa SD dan SMP kurang mampu, percepatan pembangunan ruang kelas baru, serta perbaikan transparansi penyaluran BOS dan BOP PAUD.
Untuk kesehatan, DPRD Medan meminta agar optimalisasi layanan Puskesmas 24 jam di kawasan padat penduduk dinilai mendesak, termasuk penguatan layanan ibu–anak dan percepatan penanganan stunting.
Wong meminta percepatan penyelesaian ganti rugi lahan RTH, pembangunan drainase prioritas untuk mengurangi banjir, serta pengawasan ketat proyek fisik agar tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Lampu jalan dan jalan lingkungan juga perlu diperbaiki.
DPRD menilai perlu penambahan armada pengangkut sampah di Kota Medan setiap kecamatan, peningkatan pengelolaan TPA, dan pengurangan sampah plastik.
Masih dalam penyampaiannya, Wong juga menyoroti Pengendalian inflasi, terutama stabilisasi harga beras, menjadi sorotan. DPRD juga meminta penguatan UMKM melalui pelatihan, pembiayaan, dan pendampingan. Penataan pasar tradisional dan PKL perlu diperbaiki agar lebih tertib.
Selain itu, Wong juga mendorong optimalisasi retribusi parkir, penertiban titik parkir ilegal, dan perbaikan angkutan massal yang terintegrasi.
DPRD Medan, sebut Wong menekankan peningkatan kinerja OPD pada 2026. Setiap OPD diminta lebih profesional dan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Beberapa evaluasi yang disampaikan DPRD antara lain percepatan realisasi fisik dan keuangan yang sebelumnya rendah, serta penegasan bahwa belanja modal harus diarahkan pada program prioritas, bukan kegiatan seremonial.
Pengawasan APBD 2026 disebut akan diperketat, termasuk memastikan tidak ada anggaran mengendap dan bahwa seluruh program prioritas berjalan sesuai jadwal.Rumapea/Redaksi
