 |
| Foto: Kantor Walikota Medan/Dok |
Medan,DP News
Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Ir Elfanda Ananda merasa aneh dengan 'eksodus' para pejabat Pemko Medan ke Pemprovsu yang nyaris tanpa resistensi ataupun reaksi dari Walikota sebagai Pembina ASN.Dikhawatirkan jika eksodus ini masih berlanjut lagi maka jelas ada pembiaran sistematis yang berpotensi melumpuhkan kinerja birokrasi Pemko Medan.
Seharusnya selaku Pembina ASN,Walikota Medan harus lebih mempertimbangkan kebutuhannya ketimbang meloloskan ke Pemprovsu ataukah masih kuat bayang bayang mantan Walikota Medan yang kini menjadi Gubsu sehingga dengan terpaksa mengizinkan perpindahan pejabat.
Tanggapan tersebut disampaikan Elfanda Ananda terkait maraknya,sorotan terhadap 'eksodusnya' pejabat ke Pemprovsu mengakibatkan 10 jabatan Eselon II Pemko Medan kosong,Kamis(9/1)
"Di sinilah publik patut curiga, mengapa pejabat-pejabat kunci begitu mudahnya dilepas dan eksodus ke provinsi Sumut, sementara Pemko Medan sendiri sudah lebih sepuluh bulan struktur organisasinya keropos karena eksodus tersebut," tandas Elfanda
Elfanda mengatakan sebenarnya tidak mempermasalahkan pejabat yang eksodus ke Pemprovsu karena memang pilihan pejabat tersebut.Namun justru aneh,walikota tidak mampu melakukan konsolidasi di tubuh organisasi Pemko Medan sendiri dalam membangun tim yang solid. Tidak bisa mengidentifikasi mana pejabat yang loyal sama dia (Rico Waas) atau sama Walikota sebelumnya (Bobby Nasution) yang saat ini menjadi Gubsu.
Di satu sisi,apakah di Pemprovsu tidak ada pejabat yang punya kemampuan dalam mengemban jabatan yang ada.Maka muncul pertanyaan,bagaimana seharusnya, apakah tidak sebaiknya di-STOP saja eksodus tersebut karena informasinya masih bakal berlanjut 2 gelombang lagi.
Pertanyaan paling sensitif namun tak terelakkan kata Elfanda, apakah Walikota Medan benar-benar berdaulat atas birokrasi yang dipimpinnya? Ataukah masih ada bayang-bayang mantan Walikota Medan yang kini menjadi Gubernur Sumatera Utara, sehingga Pemko Medan harus 'mengalah' setiap kali pejabatnya ditarik ke provinsi?
"Jika benar demikian, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan Eselon II, melainkan otoritas politik seorang wali kota. Kenapa terus dibawah bayang bayang walikota sebelumnya, dimana amanah rakyat yang memilihnya sebagai walikota Medan,ujarnya bertanya.
Sebagaimana diberitakan,saat ini 10 pejabat Eselon II kosong dampak 'eksodus' pejabat Pemko Medan ke Pemprovsu.Walikota Medan mengatakan akan segera melakukan rekrutmen pejabat setelah konsultasi dengan BKN.Rumapea/Redaksi
