 |
| Bupati Samosir Vandiko Gultom sampaikan Nota Pengantar LKPjTahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Samosir di Gedung DPRD,Kamis( 09/4) |
Bupati Samosir Vandiko Gultom sampaikan Nota Pengantar LKPjTahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Samosir di Gedung DPRD,Kamis( 09/04).Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon didampingi Wakil Ketua DPRD Sarhockel Tamba dan Osvaldo Simbolon.
Secara umum, LKPj 2025 menggambarkan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD Tahun 2025. Tahun tersebut menjadi tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2021–2026 sekaligus awal dari RPJMD 2025–2029.
Dari sisi keuangan daerah, total APBD Samosir Tahun 2025 tercatat lebih dari Rp 830 M dengan target pendapatan daerah Rp 810 M dengan realisasi mencapai lebih dari 95 persen. Sementara belanja daerah terealisasi sekitar 91 persen dari total anggaran.
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sekitar 91 persen dari target, pendapatan transfer mencapai 96 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 97 persen.
Di sisi belanja, belanja operasi terealisasi 95 persen, belanja modal 92 persen, sementara belanja transfer mencapai 77 persen.
Pada aspek pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan daerah melampaui target hingga 105 persen yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Selain capaian keuangan, Bupati juga memaparkan indikator makro pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,14 persen.
Angka kemiskinan turun menjadi 10,79 persen dari sebelumnya 11,63 persen pada 2024.Tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 0,87 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,63, dan pendapatan per kapita naik menjadi Rp 44,95 juta per tahun.
Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Samosir telah menindaklanjuti 37 rekomendasi DPRD atas LKPj tahun 2024 melalui perangkat daerah masing-masing.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Pemkab Samosir kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama delapan tahun berturut-turut. Selain itu, Pemkab juga memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori madya serta sertifikat menuju kota bersih.
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif demi peningkatan kinerja pemerintahan ke depan.Rumapea/Redaksi
