Medan, DP News
Meski tidak diatur secara khusus dalam Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan KPU mengambil kebijakan memperbolehkan KPPS mengisi Formulir C 1 beserta lampirannya dengan perangkat komputer dan laptop.Kecuali pengisian Formulir C 1 yang berhologram tetap diwajibkan diisi dengan tulis tangan. 
Di satu sisi kebijakan KPU ini dinilai dapat meringankan beban kerja KPPS dalam hal pengisian Formulir Model C 1 .Tapi di sisi lain apabila kebijakan ini dilaksanakan juga memboroskan anggaran karena jutaan lembar Model C 1 apabila sudah sempat dicetak bakal tidak terpakai alias menjadi sampah. 
Pengisian Model C 1 dengan sistem komputerisasi juga mengundang pertanyaan di tengah masyarakat,dari mana anggaran yang bisa di alokasikan KPU untuk menyediakan perangkat komputer atau laptop bersama printernya serta kertas HVS untuk print out. 
Apabila hal ini ditentukan sebagai bentuk swadaya maka KPPS harus mengeluarkan dana pribadi untuk menyediakan alat komputerisasi di TPS.Form C 1 berhologram yang bakal dimasukkan ke dalam kotak suara hasil penghitungan suara di TPS untuk bahan rekapitulasi di tingkat PPK. 
Sedangkan Formulir Model C 1 untuk saksi Partai Politik, saksi calon anggota DPD, saksi Capres dan Cawapres,Pengawas TPS,serta arsip KPPS hanya hasil print out.Sesuai Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu petugas KPPS di TPS saat perhitungan suara harus mengisi  masing-masing satu set untuk Form Model C 1 PPWP untuk Pilpres, Model C 1 DPR, Model C 1 DPD, Model C 1 DPRD Kab/Kota.
Untuk KPPS di Kota Medan setidaknya harus menyiapkan 5 jenis Model C 1 ini masing masing 1 rangkap yang berhologram untuk dimasukkan kotak suara dan dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 1 rangkap lagi wajib diberikan kepada petugas Pengawas TPS ditambah 1 rangkap lagi untuk pertinggal di KPPS.Kemudian Model C 1 PPWP sebanyak 2 rangkap harus diberikan kepada 2 saksi Capres dan Cawapres.
Selanjutnya Model C 1 DPD dibuat 18 rangkap lagi untuk saksi calon anggota DPD. Untuk Model C 1 DPR, Model C 1 DPRD Provinsi dan Model C 1 DPRD Kab/Kota harus dibuat 16 rangkap lagi untuk saksi Partai Politik peserta Pemilu. 
Bila kebijakan print out ini dilaksanakan artinya ratusan lembar tiap TPS Formulir Model C dan Model C 1 yang dicetak KPU akan terbuang sia sia.Bisa di kalkulasikan berapa banyak Formulir jenis ini menjadi sampah bila seluruh KPPS di Kota Medan menggunakan teknik print out. Anggaran Pemilu 2019 yang mencapai Rp 25 T lebih dimaksudkan untuk mendukung Pemilu yang berkualitas tapi kenyataannya komisioner KPU masih kedodoran dalam membuat regulasi. 
Menanggapi masalah ini,Praktisi Hukum Syafaruddin Lubis SH dari Kantor Pengacara Syafaruddin Lubis & Rekan di Medan kepada DP News,minggu lalu mengatakan bila KPU memang benar membuat kebijakan ini pasti dimaksudkan untuk effisiensi Cuma semua kebijakan harus ada regulasinya termasuk regulasi anggaran.Biasanya KPU cukup pintar untuk membuat regulasi sebagai payung hukum apalagi dalam masalah anggaran, ungkapnya. 
Mantan Ketua PPK Medan Deli Pemilu 2004 ini juga mengingatkan agar KPU tidak melakukan pemborosan anggaran. Khusus mengenai Formulir Model C 1 yang sudah sempat dicetak kemudian tidak dipergunakan sebagai akibat dari kebijakan menggunakan sudah termasuk kategori pemborosan anggaran. 
"Bila hal ini benar terjadi maka bisa dikategorikan penyalahgunaan anggaran. Kita akan lapor ke Badan Pemeriksa Keuangan.Untuk itu kita minta agar KPU hati hati dalam mengambil kebijakan.Salah dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan anggaran bisa menyeret komisioner KPU ke penjara, tegasnya.(joel) 
Share Berita




Jakarta,DP News
Calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto semalam beradu gagasan dalam debat keempat Pilpres 2019. Siapa yang paling merebut hati netizen di media sosial?
Debat keempat Pilpres 2019 berlangsung pada Sabtu (30/3) malam di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat. Debat mengambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.
Politicawave memantau respons di media sosial selama jalannya debat semalam. Hasilnya, Jokowi dianggap mendapat sentimen positif lebih besar. "Percakapan terkait Jokowi di media sosial didominasi oleh sentimen positif sebesar 74% dan sentimen negatif sebesar 26%. Sementara Prabowo meraih jumlah percakapan sentimen positif sebesar 52% dan sentimen negatif sebesar 48%," papar Head of Analytics PoliticaWave, Nadia Shabilla lewat keterangan tertulis, Minggu (31/3).
Politicawave mencatat isu positif dan negatif tiap kandidat per segmen.
Dalam segmen 1 saat pemaparan visi dan misi, isu positif Jokowi di antaranya program DILAN atau Digital Melayani sementara isu negatifnya adalah tidak menyebut nama Ma'ruf Amin dan gaya penyampaiannya dinilai lambat. Sementara untuk Prabowo di segmen 1, isu positif yang dipantau Politicawave di antaranya penegasan bahwa Pancasila adalah ideologi final.
Di sisi lain, ada isu negatif soal gaya penyampaian yang dinilai terlalu emosi.
Di segmen 2, Jokowi dinilai mendapat isu positif saat memaparkan pendekatan pendidikan Pancasila yang mengikuti zaman serta saat merespons 'curhat' Prabowo tentang fitnah. Tapi, isu negatif ke Jokowi adalah dianggap mengikuti jawaban Prabowo. Untuk Prabowo di sesi kedua, isu positifnya yaitu saat menyatakan ingin pendidikan Pancasila sejak TK. Sementara itu, isu negatifnya adalah karena terkesan tidak mendukung kemajuan teknologi.
Pada segmen 3, Politicawave menilai Jokowi mendapat isu positif karena memaparkan dengan angka. Tapi, dia mendapat isu negatif karena pernyataan soal data anggaran pertahanan dianggap kurang valid.
Sementara itu, Prabowo mendapat isu positif karena dianggap lebih berpengalaman dalam dunia militer tapi isu negatifnya karena dinilai seperti tidak percaya dengan TNI.
Di segmen 4, Jokowi dianggap mendapat isu positif karena menekankan skala prioritas di strategi pertahanan. Tapi, isu negatif ke Jokowi datang karena dia disinggung kerap diberi informasi yang salah.
Prabowo dinilai mendapat isu positif saat menegaskan tidak akan mendapat briefing yang salah sementara isu negatifnya adalah dinilai terlalu fokus membahas topik perang.
Saat segmen 5, Politicawave menilai Jokowi mendapat isu positif saat mengimbau negara ASEAN untuk membantu Rohingya. Sementara itu, Prabowo dapat isu positif ketika mampu menjawab pertanyaan Jokowi soal Rakhine State.
Di segmen 6, Jokowi mendapat isu positif karena pernyataan penutupnya dinilai menyejukkan. Tapi, pernyataan yang sama juga menuai isu negatif karena dirasa seperti pernyataan perpisahan. Sementara itu, Politicawave menyebut penampilan Prabowo secara keseluruhan dianggap lebih all out namun dinilai terlalu emosional.
"Dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Jokowi unggul pada setiap segmen debat Pilpres keempat dari sisi sentimen positif. Jokowi meraih percakapan positif terbesar pada segmen 1 dengan 82,20%," papar Nadia.
Keunggulan Jokowi di sesi 1 dinilai pada pemaparan soal DILAN. Sementara itu, Prabowo meraih percakapan positif terbesar pada segmen awal sebesar 65,30% tentang Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah final.
"Jokowi meraih percakapan negatif tertinggi pada segmen 5 dikarenakan diplomasi negara yang hanya berorientasi pada bisnis saja. Di penghujung debat keempat, Prabowo justru meraih percakapan negatif tertinggi di segmen 6 karena dianggap terlalu emosional dalam serta offensive dalam penyampaiannya," ungkap Nadia.
(Rd/Detik News)


Share Berita




Jakarta,DP News
Forum Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Barat melaporkan sebanyak sembilan orang ASN asal Kota Bandung ke Komisi ASN karena diduga tidak netral di Pilpres 2019. Satu dari sembilan orang yang dilaporkan itu sebagai lurah.
Koordinator Forum Netralitas ASN Jabar Pius Widiyatmoko mengatakan sembilan ASN secara terbuka mengekspresikan dukungan kepada salah satu kandidat, baik melalui media sosial dan juga secara konvensional.
"Terpantau oleh kita ada beberapa di Kota Bandung. Kemarin ada salah satu lurah di Kota Bandung menyatakan secara eksplisit dukungannya ke 02. Kemudian ada Pegawai Dishub Bandung ke 02 juga," ucap Pius di Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Minggu (31/3).
Selain itu, lanjut dia, ada juga dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) yang menyampaikan dukungan ke paslon 01 dan 02.
Bahkan, menurut Pius, ada salah satu dosen PTN di Kota Bandung yang secara terang-terangan mengkampanyekan salah satu pasangan calon saat kegiatan belajar mengajar. Namun dia tidak mau mengungkap identitas kampus asal dosen itu mengajar.
"Ada beberapa yang vulgar mengajak ke mahasiswa ketika proses belajar mengajar. Ada penyebaran APK salah satu paslon di lingkungan kampus juga," ucapnya.
Pihaknya mengatakan sembilan orang ASN itu telah dilaporkan ke Komisi ASN terkait pelanggaran kode etik. Karena, menurutnya, ASN tidak boleh secara terang-terangan berpihak ke salah satu pasangan calon meski memiliki hak politik.
"Dari delapan sampai sembilan ini temuannya kuat, ada beberapa lagi yang eksplisit, tapi belum kita laporkan karena masih sumir. Kalau yang sembilan orang ini (bukti kuat) sudah dilaporkan ke Komisi ASN," ujar Pius.
Pihaknya mengimbau masyarakat agar ikut memantau prilaku pegawai negara jelang pelaksanaan Pemilu 2019. Masyarakat pun bisa melaporkan bila menemukan indikasi atau bukti kuat terhadap ASN yang melanggar ke lapor.co.id atau lapor.kasn.go.id.
Karena jangan sampai pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini diwarnai dengan tidak netralnya ASN. Karena para ASN ini dikhawatirkan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon.
"Paling dikhawatirkan penggunaan aset negara apalagi mereka yang level atas, mereka bisa menggunakan sumber daya publik, sumber daya rakyat ini karena dia memiliki keberpihakan ini yang kita khawatirkan. Makanya Bawaslu dan KASN memantau ini," ujar Pius.
(Rd/)
Share Berita



Jakarta,DP News
Debat keempat Pilpres 2019 digelar Komisi Pemilihan Umun (KPU) malam ini, Sabtu (30/3) malam ini  di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat. KPU dipastikan tidak mengundang para menteri kabinet. Namun para menteri tetap bisa hadir jika diundang oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf atau Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.Keputusan itu sesuai dengan kesepakatan antara TKN dan BPN dalam rapat persiapan debat keempat.
"KPU memastikan untuk debat keempat tak mengundang para menteri. Tetapi bukan berarti para menteri tak boleh hadir.Para menteri boleh saja hadir apabila diundang oleh TKN atau BPN, tapi KPU tak mengundang para menteri," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3), mengutip Kompas.com.
Sebelumnya, Wahyu menyatakan keputusan itu berangkat dari usulan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.Namun, KPU menanggapi usulan tersebut sebagai hal yang positif sehingga mengakomodasinya sebagai aturan resmi dalam debat keempat dan kelima Pilpres 2019.
"Usulannya dari BPN 02 tetapi usulan itu menurut pandangan KPU berdasar dan kami bisa menerima dan TKN 01 yang hadir pada rapat itu juga bisa menerima," ujar Wahyu saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Kamis (21/3).Menurut Wahyu, wacana ini sudah muncul di rapat persiapan akhir debat ketiga.
Namun, karena undangan telah terlanjur tersebar ke para menteri, sejumlah menteri tetap hadir dalam debat ketiga Pilpres 2019 atas undangan KPU.KPU juga memperbarui format debat keempat para calon presiden (capres) yang akan diselenggarakan malam ini.Rencananya, alokasi waktu untuk segmen debat keempat dan kelima akan diperketat.
"Waktunya kami batasi. Masing-masing kandidat diberi kesempatan bicara dua menit. Kandidat berikutnya dua menit sehingga delapan menit itu terbagi adil. Masing-masing mendapat alokasi waktu empat menit," ujar Wahyu.
Capres boleh saja tak menggunakan seluruh alokasi waktu untuk menjawab, tetapi capres tidak boleh menjawab melebihi batas waktu yang ditentukan.
"(Tak gunakan seluruh waktu) hak mereka, tetapi alokasi waktu paling banyak adil," ujar Wahyu.
Pada segmen ini, capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan capres nomor urut 02Prabowo Subianto akan saling bertanya dan menanggapi.
"Kami perbarui pada sesi keempat dan kelima di mana pengaturan waktunya itu supaya lebih tegas dan memudahkan moderator dalam mengatur lalu lintas debat pada sesi keempat dan kelima," kata komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Alokasi waktu untuk segmen keempat dan kelima sebanyak delapan menit.Durasi ini sama dengan segmen keempat dan kelima debat ketiga.Namun, pada debat ketiga tak diatur alokasi waktu untuk menjawab dari masing-masing kandidat.
Dengan demikian, dimungkinkan waktu yang didapat kandidat tak sama.Untuk menghindari hal tersebut, pada debat keempat KPU mengalokasikan waktu dua menit bagi setiap kandidat untuk menjawab.(Rd/tribun news)

Share Berita



Foto/Antara
Jakarta,DP News
KPU mengingatkan capres Joko Widodo (Jokowi) dan capres Prabowo Subianto tidak berbicara di luar tema debat capres.
"Kita menyampaikan bahwa pertanyaan dan pernyataan supaya sesuai dengan tema. Jangan melebar di luar tema," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada wartawan, Sabtu (30/3/2019).
Debat keempat Pilpres 2019 ini bertema ideologi, pemerintah, pertahanan/keamanan, dan hubungan internasional. Debat capres digelar mulai pukul 20.00 WIB di Hotel Shangri-La.
Debat capres terbagi dalam enam segmen. Segmen pertama, capres Jokowi dan Prabowo akan menyampaikan visi dan misi. Segmen kedua dan ketiga, capres akan menjawab pertanyaan yang disusun panelis.
Sedangkan debat terbuka dengan saling melempar pertanyaan antara Jokowi dan Prabowo berlangsung di segmen keempat dan kelimat. Pada segmen keenam, capres akan menyampaikan pernyataan penutup.(Rd/detik news)
Share Berita



Jakarta,DP News
Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Prabowo mendapatkan banyak input jelang debat keempat Pilpres 2019. Hari ini BPN bersama Prabowo melakukan brifieng selama dua jam.
"Tadi saya, Pak Prabowo, Pak Dirman (Sudirman Said) dan beberapa orang, biasa Pak Prabowo briefing akhir di Kertanegara dari jam 2 sampai jam 4," kata Dahnil saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).
Dahnil mengatakan tema debat kali ini sangat dekat dengan Prabowo. Ditambah Prabowo mendapatkan masukan dari para purnawirawan.
"Dari dua hari lalu para purnawirawan jenderal berikan pandangan tentang ketahanan dan pertahanan termasuk fokus pada pemerintahan laut agar pastikan agar orientasi kebijakan pertahanan kita pada laut jadi diskusi panjang," tuturnya.
Diketahui debat keempat ini mengangkat tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Pada poin hubungan internasional, Dahnil mengatakan Prabowo berkomitmen tampil di Sidang Umum PBB.
Dahnil mengatakan hal ini juga sebagai kritik terhadap capres petahana Joko Widodo (Jokowi) yang selalu digantikan Jusuf Kalla di Sidang Umum PBB.
"Prabowo komitmen untuk hadir ketika diminta addresing speach di Sidang Umum PBB karena penting kepala negara berikan pidato langsung di sidang PBB karena itu jadi cerminan sikap dari satu negara secara official. Pak Prabowo akan beda dengan Jokowi yang tidak pernah hadir dalam Sidang Umum PBB," ucap dia.
Selanjutnya Dahnil Prabowo akan bicara juga soal meningkatkan anggaran belanja pertahanan secara efektif dan efisien. Dia mengatakan BPN mendapat laporan banyak wilayah Indonesia yang tak terjangkau radar sehingga rawan.
Dahnil mengatakan Prabowo juga akan bicara soal potensi terjadinya perang di masa depan yang bisa masuk lewat jalur siber. Oleh karena itu diperlukan keamanan data bagi para warga Indonesia yang terkoneksi dalam big data. Selain itu, yang jadi perhatian yakni ketahanan pangan.
"Orientasi ketahanan dimaknai Pak Prabowo dengan ketahanan pangan tentu dengan memperkuatnya, karena perang masa depan itu adalah perang pangan. Jadi jangan sampai orientasi industrialisasi kemudian meninggalkan pertanian, maka harus ada penyeimbangnya," ucapnya.
Dahnil mengatakan Prabowo akan tampil dengan santai saat debat nanti. Penampilan Prabowo, lanjutnya, tak beda dengan debat sebelumnya,
"Yang jelas penampilan Pak Prabowo tetap asyik, gembira, senyum dan seperti kemarin-kemarin. Nggak akan banyak ofensif akan banyak menunjukkan ini kan debat ini statement-nya harus presidential statement, jadi statement harus memajukan, harus menggembirakan, dan tak dalam koridor menghinakan rival debat," tuturnya.Sementara itu, Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso, mengatakan Prabowo telah mendapat masukan materi dari sejumlah akademisi terkait isu debat nanti malam. Dia mengaku persiapan materi sudah disiapkan sejak kemarin.
"Kemarin persiapan secukupnya ya, secukupnya sesuai materi diminta pertahanan, pemerintahan, sudah disiapkan. Sejak kemarin kita sebagai tim pendukung debat, Profesor Laode (Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof Laode Masihu Kamaludin), Pak Sudirman Said, sudah beri masukan," ujar Djoko di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (29/3/2019).
Mantan Panglima TNI itu mengatakan isu pertahanan yang akan difokuskan seperti mobilisasi kekuatan pertahanan dan bela negara. "Ya pertahanan biasa lah, gimana mobilisasi kekuatan pertahanan, gimana tentang rakyat bela negara," katanya.
Djoko mengatakan tidak perlu dikhawatirkan masalah debat. Sebab, dia menilai debat bukan masalah menang atau kalah melainkan untuk mencari titik temu.
"Debat bukan masalah kalah menang, perdebatan itu cari titik temu, titik temu itulah yang bermanfaat, jadi pemikiran itulah yang dirangkum, siapa yang jadi, bagus juga diterapkan, bukan masalah kalah dan menang," katanya. (Rd/detik news)

Share Berita




Medan,DP News                      
Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menghadiri acara Peluncuran Logo Baru TVRI di Studio TVRI Sumut Jalan Putri Hijau Medan, Jumat (29/3) malam. Dengan logi baru ini, TVRI diharapkan dapat melahirkan semangat perubahan dan kreativitas baru hingga media publik ini tetap dapat bertahan dan bersaing di era teknologi komunikasi.
 Peluncuran Logo Baru TVRI digelar serentak di seluruh stasiun TVRI di Indonesia yang ditayangkan secara nasional.
Selain Wakil Wali Kota, peluncuran logo baru ini turut dihadiri  Kepala LPP TVRI Sumut Wisnugroho, Kapendam I BB Kolonel TNI Roy Sinaga, tokoh masyarakat H Syamsul Arifin. Saat memberikan sambutan singkat, selain mengucapkan selamat atas peluncuran logo  baru yang bertagline "TVRI Media Pemersatu Bangsa", Wakil Wali Kota juga mengharapkan agar TVRI terus mengudara dan menjadi pemersatu kehidupan masyarakat Indonesia.  “Dengan peluncuran logo baru ini, semoga TVRI semakin maju lagi dan mampu bersaing, terutama di era digital saat ini. Selain kita berharap TVRI terus menyajikan informasi-informasik penting dan senantiasa mengedukasi masyarakat melalui siaran-siaranya,” kata Wakil Wali Kota.
Peluncuran logo baru itu ditandai penarikan tirai oleh Wakil Wali Kota didampingi Kepala LPP TVRI Sumut Wisnugroho, Kapendam I BB Kolonel TNI Roy Sinaga  dan tokoh agama H Amiruddin MS. Kemudian acara diisi dengan hiburan musik dan tari-tarian.
Sementara itu Kepala LPP TVRI Sumut  Wisnugroho, mengungkapkan terima kasih atas kerja sama yang telah diberikan berbagai pihak kepada TVRI selama ini, termasuk Pemko Medan. “TVRI Sumut siap menjadi mitra terbaik Pemko Medan dalam mengawal kesuksesan pembangunan di ibu kota Sumut ini,” ungkap Wisnugroho. (Rd)



Share Berita



Jakarta,DP News                       
Wali Kota Medan  Drs H T Dzulmi Eldin S M Si MH kembali mendapatkan penghargaan. Orang nomor satu di Pemko Medan dinilai sebagai salah satu kepala daerah di Indonesia yang visioner sehingga dianugrahi penghargaan Indonesia Visionary Leader. Penghargaan membanggakan ini diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumulo di Jakarta, Jumat (29/3).
Selain Wali Kota Medan, ada 15 kepala daerah lainnya juga mendapatkan penghargaan serupa diantaranya Wali Kota Malang Drs  H Sutiaji, Wali Kota Bontang  Dr Neni Moerniaeni, Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunut  serta Bupati  Solok Gusmal. Sebelum menerima penghargaan Indonesia Visionary Leader (IVL) 2019 season 3 dan 4, para kepala daerah, termasuk Wali Kota Medan telah diuji visinya pada Oktober dan November 2018.
Penyerahan Penghargaan Indonesia Visionary Leader  ditandai dengan penyematan pin kehormatan sebagai bentuk apresiasi kepada Wali Kota sebagai salah satu kepala daerah di Indonesia yang visioner.
Silaturahmi Nusantara merupakan ajang inisiatif untuk mempertemukan kepala daerah yang telah mengikuti program Indonesia Visionary Leader dan tokoh bangsa. Setelah mengikuti acara ini, para kepala daerah dan tokoh bangsa diharapkan akan bersinergi dan berkolaborasi untuk semakin terpacu dalam meningkatkan produktifitas dan kinerja guna kemajuan dan pembangunan.
Selain pemberian  penghargaan Indonesia Visioner Leader, Silaturahmi Nusantara juga diisi dengan pembacaan Deklarasi Kebangsaan Sinergi dan Kolaborasi Untuk Bangsa. Dalam acara itu Mendagri juga menjadi inspiring speech bersama Ketua Dewan Juri Indonesia Visionary Leader Sumarsono dengan mengusung tema, “Bersinergi dan Berkolaborsi Untuk Bangsa”.
Mendagri menegaskan akan pentingnya dibangun sinergitas dan konektivitas  antara seluruh daerah karena sudah sesuai dengan mandat dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.
Dikatakannya, konetivitas harus dibangun antardaerah karena Presiden dan Wapres membangun Indonesia sentri dalam upaya menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di samping itu ungkap Mendagri lagi, kepala daerah juga harus memiliki visi dan misi dengan berbagai terobosan dan kebijakan-kebijakan serta harus punya inovasi sekecil apapun.
 “Terutama yang berkaitan dengan satu pelayanan publik, reformasi birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha ini kata kuncinya,” kata Mendagri.
Selanjutnya Mendagri menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala daerah yang telah menerima Penghargaan Indonesia Visionary Leader. “Saya ucapkan selamat kepada teman-teman teman kepala daeah yang pada malam hari ini mendapatkan prestasi. Itu prestasi Anda mengonfirmasi yang harus terus menerus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, kepada daerah dan kepada Tuhan Yang Maha Esa," ungkapnya
Usai menerima penghargaan, Wali Kota mengaku sangat gembira karena mendapatkan Penghargaan Indonesia Visionary Leader. Tentunya penghargaan itu semakin memotivasinya untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.(Rd)
Share Berita


Jakarta,DP News
Pemerintah Amerika Serikat setujui pekerjaan nuklir rahasia untuk Arab Saudi. Menteri Energi AS Rick Perry disebut telah menyetujui enam otorisasi rahasia oleh perusahaan-perusahaan untuk menjual teknologi dan bantuan tenaga nuklir ke Arab Saudi.
Informasi itu didasarkan pada salinan dokumen yang dilihat oleh Reuters, seperti dilansir Reuters, Kamis (28/3).
Dilaporkan Reuters bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump secara diam-diam mengupayakan kesepakatan lebih luas soal berbagi teknologi tenaga nuklir AS dengan Saudi, yang bertujuan membangun sedikitnya dua pembangkit tenaga nuklir. Beberapa negara termasuk AS, Korea Selatan dan Rusia bersaing untuk mendapatkan kesepakatan itu. Pemenangnya diperkirakan akan diumumkan akhir tahun ini oleh otoritas Saudi.
Seorang sumber yang memahami kesepakatan itu mengatakan, persetujuan yang diberikan Menteri Perry, yang disebut sebagai otorisasi 'Part 810', mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan pekerjaan awal pada tenaga nuklir sebelum kesepakatan disepakati.
Namun, pengiriman perlengkapan yang akan digunakan di dalam pembangkit nuklir belum akan dilakukan. Persetujuan yang diberikan Menteri Perry ini pertama dilaporkan oleh Daily Beast.
Badan Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) pada Departemen Energi AS menyatakan dalam dokumen yang dilihat Reuters itu, bahwa perusahaan-perusahaan telah meminta agar pemerintahan Trump menjaga persetujuan itu tetap rahasia.
"Dalam kasus ini, setiap perusahaan yang menerima otorisasi spesifik untuk (Saudi) telah memberikan kami permintaan tertulis agar otorisasi mereka tidak dirilis ke publik," sebut NNSA dalam dokumen itu. Sebelumnya, Departemen Energi AS membiarkan otorisasi 'Bagian 810' bisa diakses dan dibaca publik. (RD/Detik News)

Share Berita




Jakarta,DP News
Seorang turis asal Hong Kong tewas usai terpeleset dan terjatuh dari salah satu ngarai di Grand Canyon di Arizona, Amerika Serikat (AS). Insiden nahas ini terjadi saat turis ini sedang mengambil foto.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (29/3), insiden ini terjadi dalam aktivitas pendakian pagi hari ke titik pemantauan Eagle Point pada Kamis (28/3) waktu setempat.
Juru bicara tour operator Grand Canyon West, David Leibowitz, menyebut turis asal Hong Kong itu terpeleset dan terjatuh saat sedang mengambil foto di Eagle Point.
Identitas turis itu tidak diungkap lebih lanjut, hanya disebut dia berusia 50 tahun. Tidak diketahui pasti dari ketinggian berapa meter dia terjatuh.
Disebutkan Leibowitz bahwa turis itu diyakini telah tewas usai terjatuh dan upaya untuk mengevakuasi jenazahnya dilakukan pada Kamis (23/8) sore waktu setempat.
Turis itu merupakan bagian dari kelompok wisata yang sedang mengunjungi area Grand Canyon West, area populer yang dikenal dengan Skywalk kaca bening yang berbentuk tapal kuda. Skywalk itu dibangun menempel pada salah satu dinding tebing dan menawarkan pemandangan ngarai sedalam 1.200 meter di bawahnya.(Rd/detik news)

Share Berita




Jakarta,DP News
Capres Prabowo Subianto melempar nama-nama calon menteri di kabinetnya jika terpilih pada Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyarankan Prabowo lebih baik berfokus saja pada Pilpres.
"Menang saja belum, pemilihan baru 17 April, dan saya rasa kita pilih presiden, bukan menterinya," kata Ketua TKN Erick Thohir di The Hall Senayan City, Jakarta Selatan, Jumat (29/3).
Menurut Erick, lebih baik Prabowo berfokus pada pilpres. Sebab, belum tentu nama yang ada kapasitasnya mencukupi sebagai menteri.
"Kalau menurut saya, kita fokus pilpres, namanya janji-janji menteri, ini menteri ini belum tentu kapasitas menteri mencukupi," lanjutnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto saat berkampanye di Bandung bertanya kepada pendukung tentang sosok AHY dan Aher mengenai kepantasannya menjadi menteri. Selain itu, Prabowo menunjuk petinggi parpol koalisi, dari Zulkifli Hasan, Sohibul Iman, Priyo Budi Santoso, hingga Hinca Panjaitan.
"Kalau gue jadi presiden, mana yang pantas (masuk) di kabinet? Ngapain saya sembunyi-sembunyi? Jangan beli kucing dalam karung. AHY pantas nggak jadi menteri? Jangan karena ganteng saja, ya," ucapnya.
"Dia (AHY) bisa hidup enak kalau dia mau. Tinggal di luar negeri. Tapi dia lebih memilih mengabdi kepada rakyat dan mengorbankan karier militernya," ucap Ketum Gerindra itu.
Selain itu, BPN Prabowo kembali memberi bocoran, penyidik KPK Novel Baswedan dan eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) dipertimbangkan menjadi Jaksa Agung. BPN mengatakan Prabowo berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
"Saya kasih bocoran. Ada wacana Mas Novel Baswedan yang akan menjadi Jaksa Agung, ada wacana Mas Bambang Widjojanto yang jadi Jaksa Agung," ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (29/3). (Rd/Detik News)



Share Berita




Medan,DP News         
Setiap mesjid yang akan dibangun hendaknya tidak hanya indah tampilan fisiknya, namun juga bisa membangun keindahan substansi ajaran Agama Islam. Setelah selesai nanti, masjid ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk berbagai aktivitas bernuansa islami.
Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs. H.T Dzulmi Eldin S.M.Si.,M.H diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial, Drs. Musaddad, M.Si saat menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Masjid Nurul Islam di Jalan M Nawi Harahap, Jumat (29/3).
Selanjutnya Musaddad mengatakan, Masjid Nurul Islam ini juga harus mampu dimakmurkan dan dijadikan sebagai tempat untuk kita mensyukuri kebesaran Allah SWT, masjid saat ini jangan hanya sekedar menjadi tempat sholat lima waktu, namun jadikanlah masjid ini sebagai tempat pengajian, ceramah agama, bahkan hingga aktivitas olahraga agar masjid ini bisa senantiasa ramai dengan aktivitas bermanfaat bagi umat muslim di sekitar masjid ini.
"Dengan dibangunnya mesjid ini semoga kedepannya kita harus mampu memakmurkan mesjid ini ke depannya bukan hanya sekedar dijadikan shalat lima waktu aja tetapi dapat dijadikan tempat pengajian, ceramah agama serta aktivitas yang bermanfaat lainnya," kata Aspem.
Musaddad menyampaikan, agar pembangunan masjid ini lancar dan tidak mendapat hambatan, kepada seluruh umat muslim agar bersedia menyumbangkan sebagian rezeki untuk turut membangun rumah Allah ini.
"Yakinlah, rezeki yang anda sumbangkan untuk pembangunan masjid ini, pahalanya akan terus mengalir sebagai amal jariyah bahkan ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini," ucap Musaddad.
Aspem juga mengatakan untuk tidak ragu ikut serta dalam menyumbang pembangunan Masjid Nurul Islam ini, agar bulan ramadhan mendatang warga sekitar sudah bisa beribadah di masjid yang baru.
"Semakin besar sumbangan anda, insha allah masjid ini akan makin cepat terbangun dan kita akan bisa sama-sama memakmurkan masjid ini nantinya. Mari kita ketuk pintu surga dan mengharap ridho allah dengan menjadi donatur pembangunan masjid nurul islam ini," katanya.
Lebih lanjut Musaddad menjelaskan madrasah sebagai salah satu pusat pendidikan dalam agama islam, tentu memainkan peran yang sangat siginifikan dalam melahirkan generasi cendikiawan muslim. Untuk itu, kegiatan hari ini yang menjadikan pembangunan madrasah sebagai prioritas awal untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
"Tentu kita harapkan akan lahir generasi muda muslim yang terdidik dengan nilai-nilai pendidikan formal duniawi namun tetap dilandasi dengan nilai-nilai ajaran islam," jelasnya.
Musaddad juga menyebutkan, paradigma lama yang menyatakan bahwa pendidikan hanya bisa didapat di ruang kelas, haruslah diubah, pola pikir masyarakat harus terbuka untuk melihat bahwa pendidikan itu bisa didapat di manapun dia berada.
"Kita juga harus menjadikan alam semesta sebagai guru, jadikan apapun sebagai sumber referensi ilmu pengetahuan yang dapat menambah kapasitas diri kita, lahirkan lebih banyak generasi muda yang tetap berkarya di tengah keterbatasan hingga nama umat muslim indonesia kian menggema di dunia.(Rd)
Share Berita


Medan,DP News       
Wali Kota Medan, Drs. H.T Dzulmi Eldin S.M.Si.,M.H diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial, Drs. Musaddad,M.Si menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan dan Perluasan Masjid Jami di Jalan Karya, Jumat (29/3).
Peletakan batu pertama pembangunan masjid ini merupakan perluasan mesjid yang telah ada sebelumnya agar menjadi lebih luas lagi, sehingga jumlah jamaah yang akan melaksanakan shalat disini ikut bertambah.
Dalam sambutanya, Musaddad mengatakan Pemko Medan menyambut baik rencana pembangunan Masjid ini. Dan akan ikut serta dalam membantu pengurusan IMB nya. "Saya atas nama Pemko Medan menyambut baik pembangunan Masjid ini, kami juga siap untuk membantu pengurusan IMB nya," kata Musaddad.
Selanjutnya, menurut Musaddad, Mesjid Jami tidak akan berdiri tanpa ada bantuan yang ikhlas dari kita semua. Apalagi Pembangunan Perluasan Masjid Jami ini memerlukan dana yang besar dan sampai dengan peletakan batu pertama ini dana yang terkumpul masih sedikit sehingga harus sama-sama kita bantu dalam pembangunannya.
"Kita harus yakin Allah SWT akan memberikan jalan untuk berdirinya Masjid. Kita juga harus ikut serta dalam memberikan bantuan untuk Mesjid Jami ini agar Mesjid ini dapat segera berdiri dan dapat kita pergunakan kesepannya," ucap Musaddad.
Selain itu, Musaddad juga menghimbau kepada masyarakat agar nantinya setelah Masjid ini selesai di bangun, maka masyarakat harus lebih memakmurkan Masjid ini. "Setelah selesai di bangun, Masjid ini harus lebih kita makmurkan dengan berbagai kegiatan keagamaan," himbau Musaddad.
Sebelumnya Ketua Badan Kenajiran Masjid Jami, Tantowi mengatakan masjid ini awalnya hanya sebuah Langgar, seiring perkembangan zaman dan keinginan masyarakat maka Langgar tersebut diubah menjadi sebuah masjid.
Kini masjid yang sudah berdiri kokoh ini akan kembali di bangun untuk memperluas bangunan Masjid sehingga mampu lebih banyak menampung jamaah yang ingin beribadah.(Rd)

Share Berita


Yogjakarta,DP News
Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengeluarkan dua kali awan panas guguran ke arah hulu Kali Gendol pada Jumat (29/3/2019) pagi.
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melalui akun twitternya menyebutkan luncuran awan panas guguran pertama terjadi pada pukul 04:14 WIB dengan jarak luncur 650 meter yang mengarah ke Kali Gendol selama 65 detik.
Sedangkan awan panas guguran kedua terpantau pada pukul 04:28 WIB selama 99,4 detik dengan jarak luncur 1.000 meter ke arah hulu Kali Gendol.
Dalam pengamatan Merapi mulai pukul 00.00 hingga 06.00 WIB, BPPTKG juga merekam dua kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 42-63 mm selama 65-98 detik, 11 kali gempa guguran dengan amplitudo 9-27 mm selama 23-79 detik, dan dua kali gempa hembusan dengan amplitudo 3-4 mm selama 25-64 detik.
Pada periode itu, asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis, sedang, hingga tebal dengan tinggi 100 meter di atas puncak kawah Gunung Merapi.
Sementara cuaca di gunung cerah berawan, dengan angin bertiup lemah ke arah timur dan tenggara, suhu udara 14.5-19.6 derajat Celsius, kelembaban udara 68-84 persen, dan tekanan udara 568.5-708.7 mmHg.
Hingga saat ini BPPTKG mempertahankan status Gunung Merapi pada Level II atau Waspada, dan untuk sementara tidak merekomendasikan kegiatan pendakian kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian yang berkaitan dengan mitigasi bencana.
BPPTKG mengimbau warga tidak melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari puncak Gunung Merapi.
Sehubungan semakin jauh jauhnya jarak luncur awan panas guguran Merapi, BPPTKG mengimbau warga yang tinggal di kawasan alur Kali Gendol meningkatkan kewaspadaan.
Masyarakat juga diminta tidak terpancing isu-isu mengenai erupsi Gunung Merapi yang tidak jelas sumbernya dan tetap mengikuti arahan aparat pemerintah daerah atau menanyakan langsung ke Pos Pengamatan Gunung Merapi atau kantor BPPTKG, atau melalui media sosial BPPTKG. (Antara)
Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.