BATAM, DPNews

Komisaris Utama PT Kinarya Rekayasa atau Apartemen Puri Khayangan, Soeryo Respationo secara resmi membuka acara seremoni Pemasangan Topping Off, Sabtu (30/11) di Apartemen Puri Khayangan.Acara topping off ini dihadiri Komisaris Utama PT Kinarya Rekayasa Soerya Respationo, Direktur Utama PT Kinarya Rekayasa Sulistiana, Kepala Cabang Bank BTN Ali Irfan dan Plt Gubernur Provinai Kepulauan Riau Isdianto. Komisaris Utama PT Kinarya Rekayasa, Soerya Respationo mengatakan, “saya sangat berterima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam membangun salah satu ikon Kota Batam,
” Alhamdulilah hari ini bisa melakukan topping off dan mudah-mudahan diawal Desember 2019 nanti akses jalan utama sudah dimulai pengerjaannya dan kami akan terus berkontribusi membangun Batam dalam membantu roda perekonomian Kepri,” ungkapnya.Selanjutnya Direktur PT Kinarya Rekayasa Sulistiana menyampaikan, “Apartemen Puri Khayangan ini adalah Apartemen satu – satunya dikota batam yang memberikan subsidi bagi masyarakat dan nantinya Apartemen ini menjadi salah satu icon kota batam,Pada saat launching paket subsidi sudah habis kurang lebih 40 persen dari total 498 unit dan Apartemen ini sangat terjangkau untuk masyarakat umum,sekarang sudah terjual 80 persen,” ujarnya.” Dan kedepannya PT Kinarya Perkasa Batam, akan segera untuk membangun dua Tower lagi dan saya juga mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang membantu kelancaran pembangunan ini, “pungkasnya. (Wati.Siagian)

Share Berita


Medan,DP News

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Burhanuddin Sitepu meminta para anggota fraksinya untuk selalu menggandeng insan pers dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.

"Jadi jangan jauhi pers. Kita butuh pers untuk menyosialisasikan kinerja sebagai wakil rakyat dalam mengemban amanah rakyat," kata Burhanuddin Sitepu saat menerima audiensi wartawan Unit DPRD Medan di bawah kepemimpinan Jul Ardi Harahap di ruang pertemuan Fraksi Demokrat, Jumat (29/11/2019).

Tak hanya itu, Burhanuddin yang kembali terpilih untuk ketiga kalinya menyebutkan peran media sangat membantu dirinya dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.

"Dari informasi yang disampaikan melalui pemberitaan, saya bisa langsung melakukan pengecekan ke lokasi yang diberitakan," katanya didampingi Wakil Ketua Fraksi Parlindungan Sipahutar, Sekretaris Ishak Abror Tarigan dan Bendahara Dodi Simangungsong.

"Intinya, Fraksi Demokrat siap bersinergi dengan para awak media dalam menjalankan program kerakyatan," katanya.

Senada dengan itu, Jul Ardi menyampaikan terimakasih atas sambutan Fraksi Demokrat DPRD Medan yang telah menerima audiensi wartawan unit DPRD Medan.

Jul juga menyambut baik apa yang disampaikan Ketua Fraksi Demokrat yang siap bersinergi dengan insan pers.

"Dengan pertemuan ini, semakin meningkat tali silaturahmi antara wartawan dengan para wakil rakyat," katanya.

Jul menyebutkan dalam rangka menjalin tali silaturahmi, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan para wakil rakyat dari sejumlah fraksi di DPRD Medan.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News
Kelompok Kerja (Pokja) Penanggulangan Banjir Kota Medan yang telah dibentuk dalam rangka penanggulangan Banjir Kota Medan dan sekitarnya ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berkunjung ke Pemko Medan, Jumat (29/11/2019).
Rapat pembahasan tersebut dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Ir Khairul Syahnan.
Dihadapan tim pengendalian banjir Kota Medan serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kota Medan, Akhyar mengatakan, pihaknya akan memberikan salinan dokumen yang diminta tim penanggulangan banjir Kota Medan dan sekitarnya sehingga penanganan banjir nantinya akan segera terealisasi secepat mungkin.
“Atas nama Pemko Medan saya mengucapkan terima kasih karena telah peduli terhadap Pemko Medan mengenai persoalan banjir dari ibu Kota Provinsi Sumut. Meskipun permasalahan banjir yang ada sebenarnya dibawah tanggungjawab Badan Wilayah Sungai (BWS) tetapi Pemko Medan siap ikut menangani permasalahan banjir tersebut,” jelas Akhyar.
Akhyar berharap tim penanggulangan banjir tersebut dapat segera menyelesaikan blueprint, time line, time schedule agar masing-masing pemangku kepentingan mengetahui tugas serta tanggungjawabnya sehingga Medan banjir dapat tersosialisasikan. Ia juga mengungkapkan, teori-teori yang ada dapat dituangkan kedalam bluprint, nantinya dapat dipaparkan kepada masyarakat apa-apa saja yang akan dikerjakan oleh tim ini untuk mengatasi banjir.
“Tim koordinasi dari Pemko Medan dipimpin Asisten Ekbang, Pemko Medan siap menangani permasalahan banjir ini. Pemko Medan siap membantu apapun yang diminta kemudian diberikan selama masih dalam kapasitas dan kemampuan Pemko Medan,” ungkap Akhyar.
Terkait masalah sampah, tambah Akhyar, Pemko Medan akan segera menetapkan ke 60 titik yang akan diletakkan bak sampah yang diberikan Pemprov Sumut kepada Pemko Medan. “Kami akan koordinasikan segera dimana saja letak bak sampah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Dr Ir H Riadil Akhir Lubis MSi selaku Sekretaris Pokja Penanggulangan Banjir Kota Medan mengatakan, pihaknya datang ke Pemko Medan meminta dukungan dari Pemko Medan dalam hal penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan rumah susun bagi warga yang akan direlokasi.
Penataan kawasan permukiman di kawasan sempadan sungai (tataguna lahan dan bangunan, kebersihan lingkungan), pembangunan dan penataan drainase perkotaan, konservasi pada sempadan sungai dan kawasan pemikiman, melalui pembuatan biopori, sumur resapan, kolam retensi, tangki penampungan, bak penampungan, tapak permeable, tanaman intersepsi, green leaf, pengembangan situ-situ, dan lain sebagianya.
“Disamping itu kami juga mengharapkan dukungan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di bantaran/sempadan sungai, pendampingan proses pembebasan dan penertiban lahan masyarakat dan penanganan masalah sosial dan ekonomi masyarakat (pemberdayaan masyarakat),” sebut Riadil.
Meminta dokumen terkait data konservasi air, tanah, tanaman dan pembebasan tanah terkait sungai serta masterplan drainase Kota Medan untuk memfinalisasi dokumen data yg dimasukkan ke blueprint. Selain itu, Pemprov juga akan memberikan 60 bak sampah permanen kepada Pemko Medan, diharapkan Pemko Medan segera menentukan titik-titik lokasi penempatan bak sampah permanen tersebut.
“Kota Medan merupakan ibu Kota Provinsi Sumut. Pemrov Sumut ingin bekerjasama Pemko/Pemkab yang ada di Sumut untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pemprov sendiri saat ini a tengah fokus untuk menanggulangi banjir yang ada di Kota Medan,” katanya.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News
Upacara peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke 48 Tahun 2019 berlangsung khidmat di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (29/11/2019) pagi. Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi didampingi Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM hadir dalam kesempatan tersebut. Bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) Sekda Provinsi Sumut Ir Sabrina.
Di kesempatan ini, Plt Wali Kota juga mendampingi Sekda Provsu menyerahkan tunjangan hari tua (pensiun) kepada 5 aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa Purna Bhakti. Tercatat, 4 di antaranya merupakan ASN dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan. Tunjangan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus ucapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi para ASN selama bertugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Sebelum dimulai, acara diawali dengan laporan komandan upacara kepada Irup. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya dan hening cipta. Lalu pembacaan teks Pancasila oleh Irup. Selanjutnya pembacaan pembukaan UUD 1945 dan Panca Prasetya Korpri yang dibacakan petugas upacara yang terdiri para ASN diikuti seluruh peserta upacara.
Dalam Amanat Presiden RI yang dibacakan Sekda Provsu Ir Sabrina, dikatakan bahwa peringatan HUT Korpri menjadi momentum seluruh ASN untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Sebab, pemerintah saat ini tengah fokus peningkatan kualiatas pada semua lini dan sektor kehidupan guna mewujudkan Indonesia maju.
“Terima kasih kepada seluruh pegawai RI yang telah berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara. Di era 4.0 saat ini, kita dituntut untuk menghadapi dinamika pekerjaan dengan penuh kecekatan dan kecepatan. Kreatifitas dan inovasi adalah kunci dan modal bagi kita untuk menghadapai tantangan pekerjaan guna menjadikan dan menyongsong Indonesia maju di masa mendatang,” kata Sabrina.
Selanjutnya, Sabrina menyampaikan agar anggota Korpri harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja serta melakukan terobosan. Selain itu, pelayanan bagi masyarakat yang melewati proses panjang dan memakan waktu yang lama harus diubah agar berorientasi pada tingkat kepercayaan dan kepuasan bagi masyarakat.
“Cara kerja birokrasi harus diubah. Pastikan seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik dan merata sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kita semua harus berubah, harus berbenah agar kita mampu menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Selamat HUT Korpri, teruslah memberikan yang terbaik bagi negeri,” tegasnya.
Sementara itu, usai upacara yang mengusung tema “Berkarya, Melayani dan Menyatukan Bangsa” ini, Plt Wali Kota berpesan dan berharap seluruh ASN mampu meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Sebab, hal ini selaras dengan concern pemerintah untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata.
“Mari seluruh jajaran Pemko Medan kita jadikan momentum peringatan HUT Korpri ini menjadi energi bagi kita untuk berbuat dan melakukan yang terbaik bagi Medan Rumah Kita. Dengan demikian dapat terwujud visi misi Kota Medan menjadi kota multikultural yang humanis, berdaya saing, sejahtera dan religius sehingga dapat bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata,” bilang Plt Wali Kota seraya menyapa unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sumut dan Kota Medan serta pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan yang turut hadir dalam upacara tersebut(Rd)

Share Berita


Medn,DP News
Dalam rapat internal Bapemperda diputuskan Edwin Sugesti Nasution (F-PAN) memimpin Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan dan Afif Abdillah (F-NasDem) sebagai wakil ketua.

Hal itu terungkap dari rapat internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan, Bahrumsyah, Jumat (29/11/2019).

Edwin Sugesti kepada wartawan, Senin (02/12/2019) mengatakan kepercayaan yang diberikan merupakan amanah. “Ini amanah, kita akan bekerja secara maksimal,” katanya.

Langkah awal yang akan dilakukan, kata Edwin, terlebih dahulu akan mentabulasi sejumlah perda yang belum berjalan. “Kita mau lihat dulu mana yang sudah selesai dan mana yang belum,” ujarnya.

Terkait dengan perda yang sudah dibahas namun belum disahkan, Edwin mengatakan akan melihat terlebih dahulu. “Kalau tidak ada masalah, kita akan lanjutkan. Tapi bisa saja itu nanti dibahas ulang,” ucapnya.

Intinya, sebut Edwin, pihaknya akan memprioritaskan perda-perda yang belum terselesaikan sebelumnya.

Berikut komposisi personalia Bapemperda DPRD Kota Medan, yakni Edwin Sugesti Nasution (Ketua/F-PAN) dan Afif Abdillah (Wakil Ketua/F-NasDem).

Sedangkan anggota masing-masing, Paul MA Simanjuntak (F-PDIP), Wong Chun Sen (F-PDIP), Margareth (F-PDIP), Surianto (F-Gerindra), Sahat Simbolon (F-Gerindra) dan Siti Suciati (F-Gerindra).

Kemudian, Dhiyaul Hayati (F-PKS), Syaiful Ramadhan (F-PKS), Abdul Rahman Nasution (F-PAN), M. Rizki Afri Lubis (F-Partai Golkar), Parlindungan (F-Demokrat) dan Abdul Rani (F-HPP).(Rd)

Share Berita



MEDAN,DP News
DPRD Medan menggelar rapat paripurna penetapan nama nama personalia anggota DPRD Medan yang duduk di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 1 masa jabatan 2019-2024, Jumat (29/11/2019). Penetapan nama-nama di AKD itu berdasarkan usulan 8 Fraksi yang ada di DPRD Medan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah. Juga dihadiri 37 Angggota DPRD Medan. Delapan Fraksi yang telah mengirimkan nama-nama dewannya yakni, Fraksi PDI P, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Demokrat dan Fraksi Hanura, PSI, PPP (HPP).
Adapun penetapan nama-nama anggota dewan yang duduk di AKD Komisi I DPRD Medan yakni, Robi Barus SE dan Margaret MS (PDI P), Sahat Simbolon dan Mulia Syahputra Nasution (P Gerindra), Rudiyanto dan Abd Latif Lubis (PKS), Edi Saputra (PAN), Mulia Asri Rambe (Golkar), Habiburrahman Sinuraya (NasDem), Parlindungan Sipahutar (Demokrat) serta Abd Rani (PPP). Sedangkan terpilih menjadi Ketua Komisi I, Rudiyanto dari PKS.
Untuk AKD Komisi II yakni, Drs Wong Cun Sen dan Johannes Hitagalung (PDI P), Surianto dan Aulia Rachman (Gerindra), Dyiyaul Hayati (PKS), Sudari (PAN), Modesta Marpaung (Golkar), Afif Abdillah (NasDem), Dodi Robert Simangunsong (Demokrat) serta Janses Simbolon (Hanura). Sedangkan terpilih menjadi Ketua Komisi II, Aulia Rachman (Gerindra).
Sedangkan di AKD di Komisi III yaitu, Edward Hutabarat dan Hendri Duin (PDI P), Netti Yunita Yunita Siregar dan Siti Suciati (Gerindra), Ridiyanto Sitorus dan Irwansyah (PKS), Abd Rachman Nasution (PAN), M Afri Rizki Lubis (Golkar), T Erdiansyah Rendy (NasDem), Ishaq Abrar Mustafa Tarigan (Demokrat) serta Erwin Siahaan (PSI). Sedangkan terpilih menjadi Ketua Komisi III, M Afri Rizki Lubis (Golkar).
Untuk AKD di Komisi IV yaitu, Daniel Pinem, Paul Mei Anton Simanjuntak dan David Roni Ganda Sinaga (PDI P), Dedy Aksyari Nasution, Dame Duma Sari Hutagalung dan Edy Eka Suranta S Meliala (Gerindra), Syaiful Ramadhan (PKS), Edwin Sugesti Nasution dan Sukamto (PAN), M.Rizki Nugraha (Golkar), Antonius D Tumanggor (NasDem), Burhanuddin Sitepu (Demokrat) serta Drs Hendra DS dan Renville Napitupulu (Hanura dan PSI). Sedangkan terpilih menjadi Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak dari PDI Perjuangan.
Sedangkan di AKD Badan Anggaran yakni Robi Barus, Daniel Pinem, Paul Mei Anton Simanjuntak, Johannes H Hutagalung dan Margaret (PDI P), Dame Duma Sari Hutagalung, Siti Suciati, Aulia Racman, Dedy Akhsyar Nasution dan Edy Eka Suranta Meliala (Gerindra). Rudiyanto Sitorus, Dhiyaul Hayati dan Syaiful Ramadhan (PKS), Edwin Sugesti Nasution, Edi Saputra dan Abdul Rahman Nasution (PAN), M Rizki Nugraha dan Modesta Marpaung (Golkar), Afif Abdillah dan Habiburrahman Sinuraya (NasDem), Burhanuddin Sitepu dan Parlindungan Sipahutar (Demokrat) serta Abd Rani, Hendra DS dan Renville Napitupulu (PPP, Hanura, PSI).
Sedangkan di AKD Badan Musyawarah yaitu, Drs Wong Cun Sen, Edward Hutabarat, Hendri Duin dan David Roni Ganda Sinaga (PDI P), Surianto, Sahat Simbolon, Netti Yuniati Siregar dan Mulia Syahputra Nasution (Gerindra), Rudiawan Sitorus, Irwansyah, Abd Latif Lubis (PKS), Sukamto, Sudari (PAN), M Afri Rizky Lubis, Mulia Asri Rambe (Golkar), T Erdiansyah Rendy, Antonius D Tumanggor (NasDem) Dodi Robert Simangunaong, Ishaq Abrar Mustafa Tarigan (Demokrat) serta Erwin Siahaan dan Janses Simbolon (PSI).
Untuk di AKD Badan Pembentukan Perda yakni, Paul Mei Anton Simanjuntak, Wong Cun Sen dan Margaret MS (PDI P), Surianto, Sahat Simbolon dan Siti Suciati (Gerindra), Dhiyaul Hayati, Syaful Ramadhan (PKS), Edwin Sugesti Nasution, Abd Rahman Nasution (PAN), M Afri Rizki Lubis (Golkar), Afif Abdilah (NasDem), Parlindungan Sipahutar (Demokrat) serta Abdul Rani (PPP).
Sementara di AKD Badan Kehormatan yaitu, Robi Barus (PDI P), D. Edy Eka Suranta Meliala (Gerindra), Rudiawan Sitorus (PKS), Sukamto (PAN) dan Burhanuddin Sitepu (Demokrat).(Rd)

Share Berita


Medan,DP News

Ketua DPRD Medan, Hasyim mendukung pelaksanaan Liga Futsal Mahasiwa yang berlangsung di GOR UINSU Jalan Pancing yang berlangsung dari 29 November hingga 1 Desember 2019.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Medan, Hasyim saat menerima audensi pengurus Organisasi Mahasiswa Daerah, Sofyandi Lubis selaku ketua dan Ketua Panitia Liga Futsal Mahasiswa Alpan Ahmadi Matondang, Kamis (28/11), sore.

Dalam pertemuan itu, Alfan mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Ketua DPRD Medan, Hasyim.

Ia juga menyebutkan Liga Futsal antar Mahasiswa di daerah baru tahun ini baru bisa dilaksanakan. Sembari menyebutkan pelaksana kegiatan Ikatan Mahasiswa Pasaman Barat (Imapasbar), dimana ia selaku ketuanya.

Nantinya pertandingan Liga Futsal Antar Mahasiswa Daerah ini, diikuti oleh Mahasiswa asal Medan maupun mahasiswa perantau yang menimba ilmu di Medan, diantaranya Dairi, Labuhan Batu, Labusel, Tabagsel, Deli Serdang, Binjai dan daerah lainya.

Diakhir pertemuan, Hasyim mengingatkan tetap menjaga sportifitas antar grup Liga Futsal Antar Mahasiswa Daerah.

Harapannya, dengan liga ini semakin mempererat tali silaturahmi dan kekompakan para mahasiswa.(Rd)


Share Berita


Medan,DP News
Launching penggunaan dana kelurahan di Kota Medan ditandai dengan pembetonan GG Kenanga dengan panjang sekitar 100 meter lebar 2 meter dan ketebalan beton sekitar 15 cm di Jalan Bunga Sakura, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kamis (28/11/2019).
Pembetonan di gang tersebut disaksikan sekitar 30 kepala keluarga yang bermukim menyambut baik dan gembira, karena akses jalan menjadi lancar. “Diharapkan pembetonan dengan menggunakan dana kelurahan supaya dirawat dengan baik. Di samping itu, diharapkan juga teta menjaga kebersihan jangan membuang sampah sembarangan,” kata Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi di sela-sela launching penggunaan dana kelurahan.
Dia juga sangat mengapresiasi jajaran Kecamatan Medan Tuntungan yang telah menggunakan dana kelurahan guna mendukung pembangunan di kelurahan sehingga masyarakat dapat merasakan hasilnya. Apalagi selama ini ada keraguan dan kekhawatiran para lurah menggunakan dana kelurahan karena baru pertama kali dilakukan tersebut.
Ditambah lagi, ungkap Akhyar, berdasarkan laporan yang diterima, 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Tuntungan akan menggunakan dana kelurahan tersebut. Masing-masing kelurahan melaksanakan 4 kegiatan dengan perincian 2 kegiatan fisik yakni pembetonan jalan lintas (gamg) dan drainase, serta 2 kegiatan lagi pemberdayaan masyarakat seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Saya berharap dengan launching yang dilakukan ini, kelurahan lainnya segera termotivasi untuk segera mengunakan dana kelurahan guna mendukung pembangunan yang dilakukan Pemko Medan seperti yang kita saksikan bersama pembetonan Gg Sederhana ini. Dalam menggunakan dana kelurahan harus melibatkan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),” papar Akhyar.
Guna mendukung kelancaran penggunaan dana kelurahan, Akhyar berpesan agar LPM yang berperan lebih aktif, terutama dalam menentukan lokasi yang akan dikerjakan dengan menggunakan dana kelurahan tersebut.”Jadi jangan ragu untuk menggunakan dana kelurahan dan LPM harus aktif,” pesannya.
Sementara itu menurut Ketua LPM Kelurahan Tanjung Selamat Nizar Tarigan, ada dua pengerjaan yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Selamat menggunakan dana kelurahan yakni pembetonan Gg Kenanga dan GG Bunga. “Masing-masing gang kita beton sepanjang 100 meter dengan lebar 2 meter. Kita siap mendukung pembangunan dengan menggunakan dana kelurahan ini,” ujar Nizar.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengingatkan, seluruh orangtua supaya benar-benar memperhatikan masa pertumbuhan anak dengan memberikan makanan sehat dan pola makan teratur agar terjamin kesehatannya. Soalnya, jika tubuh sehat maka si anak akan kreatif, disamping itu juga pendidikan agama sangat diperlukan supaya berakhlak mulia sehingga berguna bagi bangsa dan negara.
“Jika anak-anak tumbuh sehat, kreatif serta berakhlak mulia dan berguna bagi bangsa dan negara. Kelak setelah dewasa bisa mengisi pembangunan di Kota Medan,” kata Akhyar Nasution pada peringatan Hari Anak Nasional Kota Medan 2019 di Asrama Haji Jalan AH Nasution Medan, Kamis (28/11/2019).
Acara yang mengusung tema, “Kita Anak Indonesia Kita Gembira” dihadiri ratusai bangsa dan negaran anak-anak yang merupakan perwakilan dari sejumlah PAUD, TK, SD dan SMP yang ada di Kota Medan. Selain itu, acara juga dihadiri Plt Ketua TP PKK Kota Medan Ny Hj Nurul Khairani Akhyar, Kadis Pendidikan Kota Medan Marasutan, Camat Medan Johor Zulfachri Akhmadi, jajaran Dinas Pendidikan, orangtua serta para guru.
Akhyar mengatakan, segenap jajaran Pemko Medan sangat mengapresiasi dan menyambut positif digelarnya peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Medan 2019. Sebab, kegiatan ini dinilai sebagai upaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah anak di Kota Medan. “Kita menyadari bahwa anak merupak kader generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan program-program pembangunan,” kata Akhyar.
Selanjutnya Akhyar menekankan, ada empat hal pokok yang harus menjadi perhatian semua, yakni hak perawatan dan pengawasan, kesehatan, pendidikan dan rekreasi serta hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Oleh karenanya Akhyar mengajak semua, terutama para orang tua agar memenuhi hak anak-anak dengan penuh tanggung jawab.
“Pemenuhan hak anak ini sangat penting dilakukan agar anak-anak kita nantinya kelak tumbuh menjadi insan yang memiliki mental tangguh, cerdas, kompetitif, berkepribadian luhur, berkarakter serta berahlak mulia. Selain itu orang tua juga harus pro aktif memberikan bimbingan agar anak-anak kita menghormati guru dan pemimpinnya serta sayang kepada lingkungan. Insya Allah mereka nanti mencintai bangsa dan tanah airnya,” pesannya.(Rd)

Share Berita



MEDAN,DP News
Besok(Jumat 29/11/2019), seluruh partai politik di Dewan Pempinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan bersepakat akan menggelar rapat paripurna membahas sekaligus mensahkan tata tertib (tatib) produk tahun lalu untuk membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kota Medan.
Sikap yang dilakukan wakil rakyat di DPRD Kota Medan itu, dikarenakan draf tatib untuk membentuk AKD yang diserahkan ke Propinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) hingga saat ini belum juga turun, sementara pergantian tahun sudah diambang pintu.
ketua fraksi pdi perjuangan kota medan Menanggapi hal tersebut diatas, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Robby Barus mengatakan, tindakan yang dilakukan DPRD Kota Medan dalam membentuk AKD dengan dasar menggunakan tatib yang tahun lalu tidak ada masalah. “Sah-sah kita menggunakan tatib tahun lalu untuk membentuk AKD. Mengingat, program yang telah disusun tidak berjalan akibat AKD belum terbentuk,” kata Robby Barus ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/11/2019).
Ketika disinggung kenapa terlalu turunnya draf tatib yang dikirim ke Pempovsu, Ketua Fraksi dari PDI Perjuangan itu dengan singkat menyatakan, tidak tahu, kenapa bisa terlalu lama. Sementara, sebutnya, daerah lain seperti Siantar, Sergai sudah terlebi dahulu membentuk AKD. “Kendala pastinya kita tidak tahu. Heran saja, kenapa Kota Medan yang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Utara belum juga terbentuk AKD, sementara daerah lain sudah,” ujar politisi dari PDI Perjuangan Kota Medan ini.
Masih katanya, alasan DPRD Kota Medan membentuk AKD dengan menggunakan tatib tahun lalu, karena tidak mau disebut sebagai anggota dewan makan gaji buta oleh masyarakat. Alasan masyarakat menyatakan itu, menurut Robby, cukup beralasan karena sebelum ada terbentuk AKD, maka seluruh anggota dewan tidak bisa bekerja melaksanakan program yang sudah tersusun.
“Kita, kan tidak mau disebut makan gaji buta, meskipun kita tetap bekerja menampung aspirasi masyarakat. Namun, tidak bisa melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP). Kondisi itulah sehingga kami semua partai politik sepakat menggunakan tatib tahun lalu,” terangnya.
Ditambahkan, setelah nantinya AKD tersebut sudah dibentuk, maka saat itu pula seluruh anggota dewan sesuai dengan komisinya masing-masing bekerja sebagaimana mestinya. “Kami dari Fraksi PDI Perjuangan siap turun ke lapangan jika AKD sudah terbentuk,” kata Anggota DPRD Kota Medan priode 2019-2024 ini.(Rd)

Share Berita



MEDAN,DP News
Pengurus Koordinator Wartawan Unit DPRD Kota Medan pimpinan Zul Ardi Harahap dari Harian Realitas melaksanakan audensi ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulan Lubis Medan, Kamis (28/11/2019).
Rombongan pengurus Koordinator Wartawan Unit DPRD Kota Medan dipimpin langsung Sekretaris Koordinator Wartawan Unit DPRD Kota Medan, Horas Pasaribu didampingi Pembina Koordinator Wartawan Unit DPRD Kota Medan, Susilo diterima langsung Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Roby Barus dan dihadiri para mahasiswa magang dari Fakuktas Fisipol UMSU.
Dalam pertemuan itu, Roby Barus menyebutkan, fungsi media satu diantaranya sebagai fungsi pengawasan dan penyebaran informasi kepada masyarakat. “Bahkan dari Medialah suatu informasi bisa diketahui secara pasti,”ucapnya.
Roby menyatakan, pihaknya merasakan sendiri manfaat bahwa peran media cukup besar dalam mengisi pembangunan. “Ini tentunya sejalan dengan amanah perjuangan partai yang selalu berjuang untuk membela kaum cilik,”ucapnya.
Selama menjadi wakil rakyat, ia selalu mendapat informasi dari media tentang terjadi suatu permasalahan dan langsung turun ke lapangan. Alhasil lanjutnya, semua informasi tersebut benar dan langsung mencarikan solusi dengan melakukan pendampingan agar haknya tidak terzhalimi.
Sementara itu, Sekretaris, Koordinator Horas menyampaikan terimakasih telah diterima dalam audensi tersebut. Dengan sinergitas ini, tentunya kedepan awak media dilibatkan dalam berbagai kegiatan.(Rd)

Share Berita


Medan,DPNews

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah berharap koperasi Sumut harus menjadi soko guru perekonomian Sumut, karena itu diharapkan selalalu dijaga serta berinovasi mengikuti perkembangan zaman.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Sumut yang diwakili Asisten Administrasi Umum dan Aset Sumut M Fitrius pada peringatan Hari Koperasi ke-72 Sumut, Senin (20/11) lalu di Auditorium USU dengan tema "Peningkatan Kualitas Koperasi Menjadikan Sumut bermartabat”.
Ia mengajak masyarakat agar dapat ikut masuk koperasi sehingga sama-sama dapat  maju dan berkembang. Dia juga minta koperasi terus berinovasi mengikuti situasi zaman untuk perubahan yang lebih baik.



BERI HADIAH : Asisten Administrasi Umum dan Aset Sumut M Fitrius didampingi Plt Kadiskop Ridho Haykal Amal menyerahkan piagam penghargaan koperasi koperasi terbaik pada acara puncak Hari Koperasi Sumut 2019 di USU, Rabu (20/11). (Ivan Saragih)



Kepala Dekopin Sumut Jabmar Siburian mengimbau masyarakat agar waspada pada koperasi yang tidak berbandan hukum. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang dirugikan dan disengsarakan, selain ‘mencekik’ masyarakat dari sisi bunga. Mereka juga kerap menagih dengan memaksa tanpa tatakrama seperti debt collector.
"Saat ini banyak yang terlibat terutama ibu-ibu yang meminjam tanpa sepengetahuan suaminya, begitu bunganya besar kemudian saat menagih menjadi permasalahan di keluarga," ujarnya.
Sebelumya Plt Dinas Koperasi Sumut Dr H Ridho Haykal Amal SH MH mengatakan, Diskop menyatakan mendukung dengan regulasi yang memberi kemudahan menjalankan usaha bagi koperasi. Koperasi di Sumut harus tumbuh dan berkembang menjadi koperasi besar seperti di Negara-negara lain.
"Pemerintah saat ini membuka peluang sebesar-besarnya bagi koperasi agar bisa besar seperti di negara lain. Pemerintah hadir dalam memberi regulasi untuk memudahkan koperasi menjalankan usahanya dan dapat berkembang seperti di negara lain, " katanya.
Dalam acara puncak koperasi itu juga diberikan penghargaan kepada koperasi terbaik kabupaten/kota se-Sumut, pemberian hadih bagi pemenang lomba tingkat SMA dalam rangka memerihkan hari Koperasi Pemprov Sumut. (Ivan Saragih)


Share Berita


Medan,DP News

Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala menerima kunjungan tiga rombongan DPRD yakni Indra Giri Hulu (Riau), Tanah Datar (Sumatera Barat) dan Kota Palembang, Rabu(27/11/2019).

Kunjungan itu untuk sharing tentang pembuatan Perda Reklame, Perda Penanggulangan Sampah, Perda Retribusi Parkir dan perda-perda lainnya.

"Selain sahring tentang pembuatan perda-perda, kami juga ingin bersilaturahmi dan bertukar informasi," kata
juru bicara DPRD Indra Giri Hulu, Sugeng Priono.

Sugeng juga mengatakan pihaknya ingin belajar bagaimana cara merencanakan APBD, pengolahan APBD.

"Apalagi APBD Medan sangat besar dibandingkan APBD kami," katanya.

Dalam kesempatan itu Rajuddin mengatakan DPRD Medan baru saja melakukan pelantikan Hasyim sebagai Ketua DPRD Medan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum dibentuk.

"insya Allah dalam waktu dekat ini AKD kita sudah bisa dibentuk," katanya.

Di akhir pertemuan, seluruh anggota DPRD dari tiga kota ini saling bertukar cinderamata dengan Rajuddin Sagala yang mewakil unsur pimpinan dewan lainnya.

Sebagaimana diketahui,semenjak dilantik sebagai anggota dewan,DPD Medan sudah banyak kedatangan tamu baik kalangan masyarakat,organisasi masyarakat termasuk lembaga legislatif dari daerah lainnya.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kta Medan Ir H Akhyar Nasution mengharapkan peran serta tokoh-tokoh agama di Kota Medan memberikan kesejukan di tengah-tengah masyarakat.
“Peran tokoh agama sangat diperlukan untuk Kota Medan yang tentram dan damai dalam lingkar keberagaman serta multikultural. Artinya, para tokoh agama merupakan insan-insan yang sangat dekat dengan umatnya, sehingga memiliki potensi mengajak masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan,” kata Akhyar ketika membuka acara Pertemuan Tokoh Agama Dalam Rangka Membangun Kota Medan Tahun 2019 di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (27/11/2019).
Pertemuan tokoh-tokoh agama ini menghadirkan sejumlah narasumber, dia ntaranya Dandim 0201/BS Kol Inf Roy Hansen J Sinaga SSos, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr H Dadang Hartanto, Ketua MUI Kota Medan Prof Mohd Hatta, Ketua FKUB, Drs.H Ilyas Halim, Ketua Walubi, Ridwan, ST dan tokoh agama dari Konghucu, Kristen serta Hindu.
Disebutkannya, kehidupan aman dan damai penuh kehangatan telah lama dicontohkan nenek moyang bangsa Indonesia. “Untuk itu, kita harus mampu hidup dengan tata cara kita bersama-sama, bukan tata cara sendiri-sendiri. Maka dari itu, kita harus hidup berkelompok, yang artinya membaur satu sama lain untuk menciptakan keharmonisan antar sesama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Akhyar juga tidak lupa menegaskan, untuk membangun suatu kota haruslah memiliki kunci utama yakni saling berpartisipasi satu dengan lainnya, maka semua yang kita inginkan terwujud.”Salah satu cara dalam berpartisipasi adalah bergotong royong, maka semua dapat teratasi. Di sinilah, peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk membangun manusia-manusia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.
Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdako Medan Musaddad dalam laporannya mengatakan, tujuan diadakannya acara ini untuk mendapatkan saran masukan berbagai pendapat tokoh pemuka agama untuk membangun Kota Medan.
“Mari kita wujudkan Kota Medan yang kita cintai menjadi Medan Rumah Kita, rumah bagi semua umat beragama. Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius,” ungkap Aspem(Rd)s


Share Berita


Medan,DP News
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengatakan, pemasangan stiker trayek kepada seluruh angkutan kota (angkot) yang beroperasi di wilayah Kota Medan bertujuan supaya masyarakat yang menggunakan jasa angkot tidak sulit menentukan/mencari jurusan mana tempat yang akan ditujunya.
“Semoga pemasangan stiker trayek terhadap angkot membantu masyarakat mencari jurusan mana yang akan dituju,” kata Akhyar kepada wartawan di sela-sela pemasangan stiker trayek angkot di Terminal Terpadu Amplas, Rabu (27/11/2019).
Di samping itu, kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mewujudkan Medan Smart City dalam bidang transportasi. Selain itu juga untuk mempermudah petugas Dinas Perhubungan dalam menertibkan angkot yang melakukan pelanggaran izin trayek. Dengan begitu Sumatera Utara khususnya Kota Medan akan lebih tertata ke depannya.
Pembagian dan penempelan stiker trayek dilakukan Plt Wali Kota Medan itu secara simbolis kepada angkutan umum KPUM Trayek 07, CV Medan Bus 135, Nasional 38, KPUM 64, Rahayu 113, Medan Bus 48, Mitra 30, Morina 81 dan Rahayu 57.
Stiker trayek ditempelkan Plt Wali Kota didampingi Asisten Umum Setdako Medan Renward Parapat, Kadishub Kota Medan Iswar Lubis, Ketua DPC Organda Kota Medan Mont Gomery Munthe, Kadis Lingkungan Hidup Syarif Armansyah Lubis, Camat Medan Amplas Edi Mulia Matondang dan Kapolsekta Patumbak AKP Ginanjar Fitriadi SIK SH di kaca depan dan belakang bagian atas masing-masing angkot.
Disebutkannya, stiker trayek yang ditempelkan tersebut alat informasi kepada penumpang angkot tentang tujuan perjalanan, sehingga masyarakat yang sebelumnya agak kebingungan mencari jurusan tempat tujuannya sekarang tidak lagi. “Dengan stiker trayek ini merupakan petunjuk arah tujuan. Jadi, masyarakat sekarang tidak perlu lagi risau mencai jurusannya karena sudah tertera di angkot masing-masing,” ujarnya.
Dia juga menggarisbawahi, selain pemasangan stiker trayek, para pemilik dan supir angkot harus meningkatkan pelayanan. Apabila citra angkot di Kota Medan baik, maka penumpang pun merasa terlayani dengan baik. “Ayo kita ubah sama-sama sehingga citra angkot di Kota Medan menjadi lebih baik, sehingga kota kita yang dicintai tertib dan menjadi kota terbaik di Indonesia,” harapannya.
Lebih jauh dijelaskan, Pemko Medan akan melakukan sistem transformasi dalam bidang transportasi dengan sistem by the service. Guna mewujudkan hal itu, Akhyar menyebutkan, tahap pertama akan dilakukan di lima koridor. Dengan sistem ini, ucapnya, supir tidak perlu takut tidak mendapatkan penumpang. Sebab, ada tidak ada penumpang, tetap akan dibayar.
“Selama ini supir angkot sering pusing karena penumpangnya sedikit, sehingga acapkali kebut-kebutan di jalan dan tidak peduli dengan yang lain sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan jatuhnya korban. Dengan sistem by the service, tidak ada yang dikorbankan karena pemilik ataupun supir angkot dan masyarakat (penumpang) sama-sama nyaman. Untuk itulah mari kita bersama memperbaiki citra angkot di Kota Medan,” ajaknya.
Di kesempatan itu juga diimbau kepada seluruh angkot ikut mendukung kebersihan dengan tidak membuang botol plastik minuman sekali pakai sembarangan. Oleh karenanya, Akhyar mengajak seluruh supir menggunakan Tumbler (botol tempat air). Tidak hanya mengajak, Akhyar langsung membagi ratusan tumbler kepada supir angkot yang hadir. Sebab, tegas Akhyar, kebersihan dapat terwujud, maka program lainnya dipastikan dapat terwujud juga.
Sebelumnya, Ketua DPC Organda Kota Medan Mont Gomery Munthe mengatakan, pihaknya bersama para sopir sangat mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan Pemko Medan dalam rangka perbaikan citra dan kualitas angkot di Kota Medan sebagai upaya pembinaan. Diharapkannya, upaya itu dapat dapat meningkatkan pelayanan angkot di Kota Medan.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemko Medan. Dukungan ini sangat kami harapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Medan. Selama ini cukup banyak dukungan yang telah diberikan Pemko Medan dalam hal peningkatan pelayanan, antara lain rencana pengoperasian angkutan umum dengan sistem by the service. Kami sepenuhnya sangat mendukung program tersebut,” jelas Mont Gomery.
Usai membagikan dan memasang stiker trayek, Akhyar selanjutnya meninjau Kantor Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan UPT Wilayah II yang berada di areal Terminal Amplas. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh personel dan peralatan yang dimiliki, 3 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) termasuk tandon (kantong air) siap digunakan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran di seputaran Kecamatan Medan Amplas, Area dan Denai.(Rd)

Share Berita




MEDAN,DP News
DPRD Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Rabu (27/11/2019) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Medan guna mencari masukan serta sharing tentang pengembangan wisata kuliner.
Kehadiran rombongan DPRD Sijunjung yang dipimpin, Beni Basri, diterima anggota DPRD Kota Medan, Irwansyah dan Abdul Latif bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriono.
“Kita sangat tertarik mengembangkan bisnis kuliner seperti yang dilakukan di Medan ini. Kita ingin menyandingkannya dengan keunggulan wisata alam yang dipunyai Sijunjung,” ucap Beni Basri.
Selain bersilaturahmi, sebut Beni Basri, salah satu tujuan kunjungan anggota DPRD Sijunjung ke Kota Medan adalah untuk mengorek lebih dalam terkait potensi wisata.
“Saat ini kita mengandalkan kawasan Geopark Siloke Sijunjung yang menjadi destinasi arung jeram internasional. Kita ingin mensinkronkan konsep pariwisata yang dimiliki Kota Medan dengan Sijunjung,” katanya.
Dengan keberhasilan wisata kuliner di Medan, sebut Beni Basri, pihaknya akan mengusulkan agar nantinya bisa disinkronkan dengan potensi wisata di Sijunjung.
“Kita sudah keliling-keliling tadi malam. Kita melihat yang paling kuat adalah potensi wisata kulinernya,” ucapnya.
Sementara anggota DPRD Kota Medan, Irwansyah, mengatakan keunggulan wisata kuliner adalah buah dari heterogennya penduduk Kota Medan. “Makanya, kuliner yang hadir di Medan bisa bermacam ragam,” katanya.
Senada dengan itu Kadis Pariwisata, Agus Suriono, mengatakan saat ini Medan sangat mengandalkan pariwisata kuliner.
“Karena Medan tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain, makanya wisata kuliner menjadi unggulan di Kota Medan,” kata Agus.
Selain itu, sebut Agus, kedudukan Kota Medan sebagai ibukota provinsi serta kelengkapan fasilitas yang dimiliki, menjadikan Medan tempat pelaksanaan even internasional. “Ini juga yang menjadi salah satu daya tarik Kota Medan,” ucapnya.(Rd)

Share Berita



Medan,DPNews

Plt Walikota: Perkembangan Pesat Industri Tantangan Berat Dunia Usaha
Medan-DP: Perkembangan industri yang semakin pesat merupakan tantangan berat bagi dunia usaha industri agar mampu bersaing kompetitif. Sebuah usaha memerlukan perencanaan produksi agar keuntungan yang diperoleh bisa menjadi lebih besar.
Hal itu dikatakan  Plt Walikota Medan Ir H. Akhyar Nasution, MSI dalam sambutan yang dibacakan  Plt Kadis Perindustrian Parlindungan Nasution, S Sos, MAP pada acara Seminar Optimalisasi Produksi Industri Besar dan menengah di Kota Medan yang berlangsung di Hotel Grand Antares Jalan SM Raja Medan, Selasa (26/11/2019) pagi.
 Namun demikian, jelas Akhyar, sebuah usaha tetap memerlukan kepastian agar produksinya bisa diserap oleh pasar yang ada, untuk itu, peran Pemerintah sangat besar dalam upaya penyerapan pasar hasil produksi agar optimalisasi usaha industri tidak berakhir sia-sia dan malah merugi tanpa adanya kepastian dari pemerintah.
Kita, tambahnya lagi,  tentu tidak ingin kejadian di beberapa kota besar di Indonesia yang harus gigit jari karena satu persatu industri besar dan menengahnya mengalihkan usahanya ke tempat lain. Sudah banyak contoh kejadian ini terjadi di Indonesia. Kita berharap, hal ini tidak terjadi lagi kepada industri besar dan menengah di Kota ini.
"Industri besar dan menengah yang sudah ada dan melakukan aktivitasnya harus semakin maksimal sehingga akan tercipta situasi yang saling menguntungkan bagi banyak pihak yang berujung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," imbuh Akhyar pada seminar yang berlangsung interaktif diselingi tanya jawab oleh puluhan peserta dengan nara sumber Dr.Ir Hj Nurhadiah Pohan selaku Kasi Industri dan Agro Hasil Hutan Disperindag Sumut, pimpinan KIM Medan, Badan Standarisasi Mutu, Kementerian Perindustrian dan lainnya. 
Plt Walikota juga menyebutkan, sebagai pemangku kepentingan di Kota Medan, Dinas Perindustrian Kota Medan harus mampu mendata kebutuhan dan kemampuan industri besar dan menengah yang ada di Kota Medan, dengan basis data yang terstruktur dan sistematis, akan bisa didapat informasi yang komprehensif.
Kita, akan dapat melihat nilai sebenar dari hasil analisis swot yaitu strenght, weakneses, opportunities and threats. Hasil analisis swot ini, tambah Plt Walikota Medan, bisa dimanfaatkan untuk mengetahui segala kekuatan, kelemahan,peluang dan ancaman yang bisa terjadi pada industri besar dan menengah yang ada di Kota Medan.
Sebelumnya pelaksana kegiatan Kabid Industri Agro Drs T Ali Nafiah, MT dalam laporannya pada seminar optimalisasi produksi industri besar dan menengah Kota Medan tahun anggaran 2019 itu menyebutkan, tujuan seminar untuk menggali dan mengembangkan kemampuan penguatan sektor IKM di Kota Medan dan meningkatkan mutu kerja dan hasil kerja peningkatan kualitas SDM bidang Industri.
Kegiatan ini, jelas Ali Nafiah lagi, berlangsung selama satu hari dan diikuti sejumlah 50 orang peserta dari perwakilan pelakukan usaha industri.
Turut hadir pada acara seminar sehari dengan moderator Vien Sinuhaji  itu,  Kabid Pembinaan dan Pengawasan IKM Drs. Moh Amin Rambe, MAP, Kasi Industri Sandang Bilal Siregar, Kasi Industri Kimia dan Bahan Bangunan Dian Dewi Karmila, ST, MSi, staf/Kasi dan ASN Dinas Perindustrian Kota Medan dan undangan lainnya.(RD)

Share Berita


Medan,DP News
Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan melaksanakan Dialog Interaktif, Ceramah, dan Tatap Muka untuk menunjang sensus penduduk tahun 2020 yang dilaksanakan di Hotel Grand Kanaya Jalan Darussalam Medan, Selasa (26/11/2019).
Asisten Umum Setda Kota Medan Renward Parapat saat membacakan sambutan tertulis Plt Wali Kota Medan mengatakan, sensus penduduk tahun 2020 merupakan sensus penduduk ke 7 yang pernah dilaksanakan di Indonesia. “Untuk itu, kita harus melakukan berbagai upaya menyukseskan program kegiatan sensus penduduk ini,” kata Renward.
Selanjutnya, Renward memaparkan, sensus penduduk merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang anggota suatu populasi. Sensus sebutnya, menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia.
“Mengingat besarnya manfaat sensus ini, maka tidak heran jika tahun 2020 mendatang bangsa ini akan melaksanakan program sensus penduduk,” paparnya dihadapan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Medan, Zain Noval dan Kepala BPS Medan, Enny Nuryani Nasution, serta Kabag Tapem Rasyid Ridho Nasution, S.STP sebagai narasumber.
Kegiatan sensus Penduduk ini, sambung Renward, tidak akan menghasilkan luaran yang maksimal jika informasinya tidak sampai secara merata kepada warga Kota Medan. ” Untuk itu, kita harus mampu menyebarluaskan informasi tentang kegiatan ini melalui kegiatan dialog interaktif, ceramah dan tatap muka selama tahun 2019 yang hanya tinggal beberapa Minggu lagi. Namun waktu yang sedikit ini harus dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Renward juga mengatakan media kampanye iklan juga harus bisa digunakan secara optimal, baik iklan konvensional yang mengandalkan tampilan fisik, hingga iklan yang lebih mutakhir dengan menggunakan media baru seperti beriklan mellui internet maupun media sosial. ” Dengan demikian kita harapkan, sensus penduduk ini akan bisa tersebar lebih merata sehingga mampu menerobos ke setiap sisi kehidupan masyatakat Kota Medan,” ucapnya.
Sebelumnya, Kabid Statistik dan Informasi Publik, Harunsyah, melaporkan, Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi yang tepat dalam bentuk sosialisasi Sensus Penduduk Kota Medan 2020 dan tersosialisasinya informasi pendataan kepada ASN dan masyarakat.
Acara sosialisasi ini menghadirkan Camat se Kota Medan, Lurah sebanyak 42 orang dan Kepala Lingkungan sebanyak 42 orang sebagai peserta yang nantinya diharapkan mampu menjadi simpul informasi kepada masyarakat khususnya mengenai akan dilaksanakannya sensus penduduk Kota Medan pada tahun 2020.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News
Guna meningkatkan mutu, kualitas dan sumber daya manusia (SDM) para pelaku industri di Kota Medan, Pemko Medan melalui Dinas Perindustrian Kota Medan menggelar Seminar Optimalisasi Produksi Industri Besar dan Menengah di Kota Medan di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (26/11/2019). Melalui seminar ini, diharapkan pelaku industri mampu menghadapi persaingan dan tantangan dunia industri yang semakin dinamis.
Seminar yang diikuti sebanyak 50 peserta perwakilan dari sejumlah perusahaan besar dan menengah salah satunya dari Kawasan Industri Medan (KIM) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kota Medan ini, dibuka Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Plt Kadis Perindustrian Kota Medan Parlindungan SSos.
Dalam sambutannya, Parlindungan mengungkapkan seminar tersebut menjadi bentuk atensi dan kepeduliaan Pemko Medan terhadap para pelaku industri di Kota Medan. Hal tersebut bilangnya untuk menyiapkan pelaku industri agar siap, sigap dan cepat tanggap dalam menghadapi dan menyikapi berbagai dinamika perindustrian di Kota Medan sekaligus upaya penguatan sektor perekonomian daerah agar tetap stabil dan meningkat.
“Kita mengetahui, zaman dan tekhnologi kian berkembang pesat. Hal tersebut juga sejalan dengan pesatnya perkembangan industri yang bergerak dinamis. Untuk itu, seminar ini menjadi bentuk peran serta dan tanggungjawab Pemko Medan agar pelaku industri tetap mampu berdaya saing dan dapat mempertahankan industrinya yang selama ini telah berjalan,” kata Parlindungan.
Selanjutnya, Parlindungan juga menuturkan bahwa Dinas Perindustrian juga terus berupaya mengoptimalisasi data pelaku industri secara komprehensif. Ini dimaksud untuk melihat dan memastikan industri yang dilakukan berjalan maksimal sehingga dapat menarik serta menaikkan iklim investasi di Kota Medan yang berimplikasi pada meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).
“Koordinasi, komunikasi dan sinergitas tentu dibutuhkan dari semua sektor agar iklim perindustrian kita dapat berjalan aman, lancar dan prima. Sebab hal tersebut berkaitan dengan ketertarikan para investor untuk berinvestasi di wilayah kita. Dengan harapan dapat mendongkrak indeks perekonomian sehingga memberi output maksimal bagi pendapatan para pekerja,” bilangnya.
Oleh sebab itu, Parlindungan berharap pelaku industri dapat mengikuti seminar yang dilakukan selama satu hari ini dengan sebaik-baiknya sehingga memiliki bekal dan kesiapan untuk mengoptimalisasi produksi serta menemukan solusi dalam menghadapi tantangan industri di masa mendatang. “Semoga seminar ini dapat meningkatkan pemahaman kita semua dalam menjalankan roda perindustrian di Kota Medan,” harapnya.
Usai dibuka secara resmi, seminar ini nantinya akan diisi dengan pemaparan materi serta diskusi bersama sejumlah narasumber yang dihadirkan diantaranya dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumut, Balai Riset dan Standarisasi Industri (Baristand) Kota Medan serta Direksi Pengembangan dan Opersional KIM. Nantinya, para peserta akan diberikan beberap materi terkait pengoptimalisasian produksi industri meliputi perencanaan, pengolahan dan pengembangan produksi industri.(Rd)

Share Berita




MEDAN,DP News
Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Ihwan Ritonga mengatakan, paham radikalisme dapat dicegah penyebarannya dengan cara meningkatkan ketaqwaan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, apapun yang diajarkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan melanggar hukum atau sebagainya bertujuan mengganggu ketentraman di tengah-tengah masyarakat seperti halnya peristiwa bom bunuh diri di Mako Polrestabes Medan tidak bakalan terjadi.
“Pertebal iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kunci utama menghalau paham radikalisme ataupun prilaku-prilaku kejahatan yang saat ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi, tidak ada cara, selain mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi semua masalah ini,” sebut Ihwan Ritonga ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/11/2019).
Menurutnya, Radikalisme adalah suatu ideologi, gagasan atau paham dengan cara ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrim. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan.
Apalagi, lanjut Wakil Ketua DPRD Kota Medan ini, radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran agama.
“Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekeraan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem,” ujarnya.
Masih katanya, radikalisme adalah untuk mengacaukan ketentraman, kenyamanan dan keamanan masyarakat. Untuk itu, agar paham-paham seperti itu tidak merebak di kalangan generasi muda, maka dituntut peran masyarakat secara bersama-sama turut membantu aparat kepolisian dalam penegakan hukum.
“Kita harus bergandeng tangan bersama aparat kepolisian untuk melakukan pencegahan, supaya paham radikalisme yang menjadi momok di masyarakat dapat diatasi sebagaimana keinginan masyarakat.
Dia menyakini, bahwa agama manapun melarang setiap orang untuk melakukan tindakan yang menjurus merusak tatanan yang sudah ada. “Intinya, paham radikalisme dapat dilenyapkan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ucapnya lagi.
Ketika disinggung sifat labil anak didik sekolah tingkat menengah atas (SMA) dengan mudah terhasut paham-paham radikalisme tersebut, politisi Partai Gerindra ini mengatakan, bisa saja terjadi. Namun, hal itu dapat dihentikan jika peran guru cepat memberikan ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama semua pengaruhi paham radikalisme dapat sirna. “Jadi initinya agama,” tegasnya sekali lagi. Seraya mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu padu memerangi paham tersebut.
“Bukan itu saja. Yang perlu dipahami adalah bagaimana kita memerangi narkoba yang setiap saat menghantui para generasi muda kita,” katanya.(Rd)

Share Berita



MEDAN,DP News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, T Bahrumsyah mengakui pihaknya tidak bisa menggunakan ketentuan tatib (tata tertib) yang sudah dipakai anggota DPRD saat periode 2014-2019. Hal tersebut dikarenakan, tatib saat itu belum memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018.
“Jadi tatib lama itu masih pedomani PP 10/2016, sudah tidak bisa lagi, harus mengacu ke PP 12/2018,” ujar Bahrum di ruang kerjanya, Selasa (26/11/2019).
Untuk itulah hasil revisi tatib sebelumnya terhadap ketentuan PP 12 / 2018, menurutnya ada setebal 66 halaman yang ditemukan harus mengalami perubahan.
”Jadi, bukan hanya mengubah fraksi dan mitra kerja saja, banyak yang kita revisi disbanding kabupaten / kota lain yang hanya 2 sampai 3 halaman,” tegasnya.
Diketahui, berdasarkan PP 12/2018, masa jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) adalah 2,5 tahun. Sedangkan tatib dewan sebelumnya tidak mengatur itu, sehingga tidak dapat dipergunakan.
Bukan hanya itu, di tatib sebelumnya tidak mengatur tentang masa sidang. “Selama ini jalan begitu saja, padahal diatur ada masa sidang dan masa reses. Kalau sedang reses tidak boleh ada aktifitas termasuk kunjungan,” bilangnya.
Rencana kerja (Renja), penyampaian draft KUA-PPAS melalui paripurna, pokok pikiran (pokir) melalui FGD atau diskusi, serta pengusulan atau proses pemilihan wakil wali kota di DPRD tidak diatur.
“Ketika wakil wali kota dilantik menjadi wali kota defenitif masih memiliki masa jabatan lebih dari 18 bulan, maka harus ada wakil, proses pemilihan di DPRD. Itu harus diatur di dalam tatib, selama ini belum ada, maka diatur. Bisa dibilang banyak perubahan untuk tatib saat ini dibandingkan sebelumnya,” paparnya.
Lebih lanjut disampaikan politisi PAN ini, proses eksaminasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diharap cepat tuntas, agar pembentukan AKD di DPRD Kota Medan menjadi lebih cepat.
“Kalau ditanya kenapa begitu berlarutnya di DPRD Medan, menurut saya penetapan unsure pimpinan dewan itulah yang terlalu lama sehingga memicu kondisi saat ini,” pungkasnya.(Rd)
Share Berita


Medan,DP News
Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Medan lebih baik lagi ke depan. Apalagi, tantangan pembangunan ke depan cukup berat.
” Dengan bersama-sama serta dilandasi semangat gotong-royong, tentunya semua yang menjadi kendala dapat diatasi. Saat ini, prioritas utama yang ditangani Pemko Medan adalah masalah kebersihan. Dengan dukungan penuh seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat, Kota Medan akan bersih dari sampah,” kata Akhyar dihadapan warga Tionghoa pada acara syukuran Hasyim SE menjadi Ketua DPRD Kota Medan priode 2019-2024 di Grand Antares Hotel Jalan Sisingamangaraja Medan, Sabtu (25/11/2019).
Selanjutnya, Akhyar menyatakan, Pemko Medan siap bersinergi dan menerima segala masukan dari DPRD Medan, terkait pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Selama ini, ungkapnya, hubungan Pemko Medan dan DPRD Medan sangat baik.
“Insya Allah, Pemko Medan dan DPRD Kota Medan pimpinan Hasyim SE hubungan kerjasama akan jauh lebih baik lagi sehingga dapat bersama-sama memajukan Kota Medan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” harapnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Medan yang masih mepercayakan dirinya sebagai wakil rakyat. Untuk itu, dirinya akan semampunya memberikan yang terbaik kepada masyarakat.
“Untuk itu saya minta dukungan semua pihak sehingga dapat menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, saya terbuka untuk semua kritikan dengan cara yang santun,” ungkapnya.
Di samping itu Hasyim pun menambahkan, dirinya beserta seluruh Anggota DPRD Medan siap bersinergi dengan unsur Forkopimda Kota Medan dalam rangka membangun Kota Medan menjadi lebih baik lagi ke depannya.
“Silaturahmi ini jangan sampai terputus. Dengan silaturahmi, seluruh persoalan yang ada di Kota Medan akan kita benahi bersama. Hal ini sesuai dengan perkataan faounding father Ir Soekarno yang selalu memgedepankan semangat gotong royong. Mari kita bangun Kota Medan dengan semangat gotong-royong,” paparnya.
Hadir pada acara tersebut adalah Dandim 0201/BS Kol Inf Roy J Hansen Sinaga, Ketua Pengadilan Negeri Medan Sutio Jumagi Akhirno SH MHum serta unsur Forkompinda Kota Medan, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, anggota DPRD Medan, pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan, tokoh masyarakat Tionghoa, pimpinan parpol, tokoh agama dan pemuda serta keluarga besar PDI Perjuangan Kota Medan.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengharapkan, Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin) Kota Medan berperan serta dan aktif dalam upaya untuk menangkal berita bohong (hoax) yang belakangan banyak beredar di tengah-tengah masayarakat. Sebab, hoax dapat menjadi pemicu dan penyebab terjadinya perpecahan persatuan dan kesatuan antar umat terlebih yang berkaitan dengan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
Demikian, Plt Wali Kota ketika menerima audiensi Bakomubin Kota Medan di Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (25/11). Selain bersilaturahmi, kedatangan Bakomubin juga bertujuan untuk menyampaikan berbagai program yang mereka miliki dalam kurun waktu lima tahun mendatang diantaranya membentuk Ustadz Anti Hoax (UAH), Ustadz Ramah Lingkungan (URL), Ustadz Melek Media (UMM), Ustad Anti Narkoba (UAN) dan Ustadz Gemar Menulis (UGM).
‘’Alhamdulillah, berbagai program yang dimiliki kiranya mampu menjadi modal untuk meminimlisir berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Apalagi terkait hoax, seiring majunya tekhnologi, maka semakin banyak dan mudah pula pihak-pihak tidak bertanggungjawab menyebarkannya. Tentu bukan hal mudah untuk membendungnya, karena siapapun bisa mengakses hal tersebut. Ini menjadi tugas/PR kita bersama. Apalagi tidak jarang hoax yang beredar merugikan berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah,’’ kata Plt Wali Kota.
Di samping itu, Plt Wali Kota juga mengungkapkan bahwa program-program yang dicanangkan Bakomubin juga selaras dengan concern Pemko Medan khususnya dalam hal kebersihan. Sebab, saat ini Pemko Medan terus berusaha mengimbau, mengajak dan mengedukasi masyarakat agar peduli pada kebersihan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Salah satunya adalah lewat gerakan ‘Lihat Sampah Ambil’ (LISA) serta mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.
‘’Kami turut menyambut baik program-program yang dimiliki. Apalagi seluruh program yang dicanangkan sejalan dengan program Pemko Medan. Kami berharap Bakomubin dapat mengambil peran untuk ikut serta mewujudkan hal tersebut demi kebaikan dan kemaslahatan umat. Sebab, Kota Medan ini dapat dibangun dengan semangat kebersamaan dan keharmonisan. Semoga apa yang dilakukan memberi manfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariyah bagi kita kelak,’’ bilangnya.
Sebelumnya, Ketua Bakomubin Kota Medan Jaini Purba menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Plt Wali Kota. Dirinya menuturkan, program seperti UAH, URL dan UMM menjadi bentuk kontribusi dan dedikasi Bakomubin pada Kota Medan agar dapat menjadi lebih baik dalam segala bidang. Untuk itu, pihaknya hadir beraudiensi ke Plt Wali Kota untuk meminta dukungan serta menselaraskan program yang ada.
‘’Kami berterima kasih kepada Bapak Plt Wali Kota atas sambutan dan dukungan yang diberikan. Ini tentu menjadi semangat bagi kami untuk menjalankan program yang telah dicanangkan. Apalagi kami meyakini bahwa Bapak Plt Wali Kota merupakan sosok pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab pada kemaslahatn umat serta lingkungan sekitar. Semoga sinergitas dapat terbangun demi Kota Medan yang lebih baik untuk membangun ummat,’’ ujar Jaini.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News
Ribuan masyarakat sangat antusias mengikuti Medan Heritage (warisan budaya) Fun Bike di Istana Mimun, Minggu (24/11/2019). Acara yang di gelar Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan bertujuan untuk memperkenalkan kepada para peserta bahwa Kota Medan memiliki warisan budaya yang sangat indah.
Para peserta Medan Heritage Fun Bike yang dilepas Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution, diikuti dari berbagai Instansi/lembaga yang ada di Kota Medan serta masyarakat dari beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara yakni Deli Serdang, Binjai, Kisaran, Langkat, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan Dairi.
Selain Kabupaten/Kota yang ada di Kota Medan, acara ini juga diikuti peserta dari luar negeri yakni Malaysia dan USA. Selain itu juga diikuti peserta dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia diantaranya Jawa Tengah, Riau, Langsa, Aceh Tamiang, Yogyakarta, DKI Jakarta, Banda Aceh, Jawa Tengah, Palembang, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Kalimantan Utara.
Para peserta Medan Heritage Fun Bike nantinya akan melewati 23 Heritage yang ada di Kota Medan yakni Istana Maimun, Kantor Harian Waspada, Kantor PTPN IV, Gereja BPIB Immanuel, Kantor Gubernur Sumut, Kuil Sri Mariamman, Rahmat Galery, Tugu Guru Patimpus dan Gedung Asuransi Jiwasraya.
Kemudian, Gedung BKSPPS, Gedung Bank Mandiri, Tjong A Fie Mansion, Restauran Tip Top, Gedung Lonsum, Balai Kota Lama, Kantor Bank Indonesia, Hotel Dharma Deli, Kantor Pos Indonesia, Stasiun Kereta Api, Titi Gantung, Menara PDAM Tirtanadi, Masjid Raya Al Masum, dan yang terakhir Museum Negeri Provsu.
Adapun rute yang dilalui Jalan Brigjen Katamso, Jalan Letjen Suparpto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan P Diponegoro, Jalan K H Zainul Arifin, Jalan T Cik Ditiro, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan S Parman, Jalan Kapten Maulana Lubis dan Jalan Imam Bonjol.
Selanjutnya, Jalan Palang Merah, Jalan Ahmad Yani, Jalan Balai Kota, Jalan Prof H M Yamin, Jalan Kereta Api, Jalan MT Haryono, Jalan Cirebon, Jalan SM Raja, Jalan Halat -Gedung Arca, Jalan H M Joni, Jalan SM Raja, Jalan IR H Juanda, Jalan Brigjen Katamso.
Usai melepas peserta Medan Heritage Fun Bike, Akhyar, bersama beberapa pejabat Pemko Medan ikut serta bersepeda mengeliling Heritage yang ada di Kota Medan.
Acara lebih meriah lagi ditambah dengan hadiah lucky draw yang tidak kalah menarik. Dalam kesempatan tersebut, Konsulat Jendral Malaysia Medan Amizal Fadzli bin Rajali memberikan plakat sebagai bentuk tanda kekerabatan.
Akhyar mengapresiasi digelarnya Medan Heritage Fun Bike. Ia mengaku sangat senang apalagi antusias dari masyarakat yang berbondong-bondong mengikuti kegiatan Medan Heritage Fun Bike.
“Saya sangat senang pasalnya para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini bahkan para pesertanya ada yang berasal dari Malaysia dan USA secara tidak langsung kita dapat mempromosikan Heritage yang dimiliki Kota Medan,” katanya.
Disamping itu, Akhyar, juga mengungkapkan, kegiatan Medan Heritage Fun Bike ini merupakan salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan potensi pariwisata di Kota Medan. Kegiatan ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang mempromosikan wisata sejarah di Kota Medan sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisata.
“Tanpa promosi yang berkelanjutan, niscaya pariwisata Kota Medan akan terus tertinggal dari wilayah lain di Indonesia yang terus berinovasi dan berpromosi demi meningkatkan kunjungan wisata ke daerahnya,” ungkap Akhyar.
Dalam kesempatan itu, Akhyar, tidak lupa berpesan kepada para peserta agar mengurangi penggunaan botol minum sekali pakai dan membuang sampah pada tempatnya serta selalu menajaga lingkungan sekitar.
“Saya selalu ingatkan kepada masyarakat agar selalu menggunakan tumbler sehingga kita dapat mengurangi sampah dari kemasan air minum plastik yang sangat sulit terurai. Dan juga jaga selalu kebersihan lingkungan kita, buanglah sampah pada tempatnya,” pesannya.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News
Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengajak masyarakat Kota Medan untuk tidak takut makan ikan. Soalnya, ikan yang dijual dipasaran aman dan layak untuk dikonsumsi.
“Masyarakat mulai saat ini tidak usah lagi khawatirkan untuk mengkonsumsi ikan. Sebab, ikan yang dijual dipasaran semuanya layak dan tidak tercemar,” katanya dihadapan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis dan sejumlah tokoh ulama di acara ramah tamah di kediaman Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Medan Belawan H Azwar di Jalan Gulama, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (23/11/2019).
Terkait keresahan masyarakat yang takut mengkonsumsi ikan, Akhyar didampingi Kadis Kominfo Kota Medan Zain Noval, Kabag Humas Arrahman Pane dan Camat Medan Belawan Ahmad, Plt Wali Kota mengungkapkan, bahwa ikan yang dijual di pasaran merupakan ikan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Sebab, ikan-ikan tersebut berasal dari tengah laut dan terjamin mutu serta kualitasnya.
“Masyarakat tidak perlu takut ataupun risau untuk kembali mengkonsumsi ikan. Rasa takut yang timbul tentu mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat pada pendapatan para nelayan dan penjual ikan. Untuk itu, mulai hari ini mari kembali kita konsumsi ikan karena sumber protein hewani yang baik untuk tubuh terlebih bagi tumbuh kembang anak-anak,” bilangnya.
Selanjutnya, Plt Wali Kota, Kapolres Pelabuhan Belawan, Ketua IPHI Medan Belawan dan seluruh tamu undangan yang hadir lainnya seperti unsur TNI-Polri dan tokoh pemuda setempat kemudian makan siang bersama. Dalam acara yang berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan tersebut, tampak Plt Wali Kota saling berbincang dan berdiskusi terlebih untuk mensinergikan kebersamaan guna menjadikan Kota Medan yang lebih baik.(Rd)


Share Berita


Medan,DP News
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota bekerjasama dengan Pemko Medan menggelar Rapat Kerjasama Operasional di Adi Mulia Hotel Jalan Diponegoro Medan, Kamis (21/11/2019). Rapat ini digelar dalam rangka memberikan sosialisasi dan edukasi kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan yang memiliki mitra binaan akan pentingnya menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.
Rapat yang dipandu langsung Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Syahrial ini melibatkan 4 OPD yakni Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Dinas Perindustrian , Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perdagangan. Melalui rapat ini, mitra binaan yang berada di bawah keempat OPD baik para pekerja maupun pelaku UMKM, pelaku industri serta koperasi dapat menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sehingga mereka tenang, aman dan nyaman dalam melaksanakan aktifitas kerja karena telah terlindungi dalam mengatasi risiko sosial ekonomi.
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Asisten Pemerintahan Setdako Medan Musadad Nasution, sangat mendukung dan menyambut baik digelarnya rapat kerjasama operasional. Sebab, rapat ini dinilainya sangat penting dalam memberikan pemahaman akan pentingnya menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Apabila telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, jelas Musadad, maka para peserta telah terlindungi saat terjadinya kecelakaan ketika melaksanakan kerja.
“Di samping itu dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka pesertanya juga akan mendapatkan jaminan kematian, jaminan hari tua , serta jaminan pensiun. Itu sebabnya atas nama Pemko Medan kita sangat mendukung dan menyambut baik digelarnya rapat kerjasama operasional ini. Semoga rapat ini dapat memberikan hasil terbaik dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pekerja,” kata Musadad.
Sebelum rapat kerjasama operasional dimulai, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Syahrial mengawalinya dengan memberikan pemaparan tentang manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dikatakannya, ada 4 perlindungan jaminan yang diberikan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Pensiun (JP).
Untuk itulah melalui rapat ini, Syahrial pun berharap, masing-masing perwakilan dari empat OPD yang hadir, dapat membantu agar seluruh pekerja maupun mitra binaan yang ada di bawahnya dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Yang pasti rapat ini akan kita tindaklanjuti. Kita siap mendatangi masing-masing OPD untuk memberi penjelasan dan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja dan mitra binaan. Dengan demikian mereka dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” harap Syahrial.
Rapat kerja operasional yang berlangsung penuh keakraban ini turut dihadiri Kadis Tenaga Kerja Kota Medan Hanalore Simanjuntak, Kadis Perdangangan Damikrot, Kadis Koperasi dan UMKM Edliati serta Ali Hanafiah mewakili Kadis Perindustrian. Masing-masing pimpinan OPD saat memberikan sambutan, menyambut baik rapat kerjasama operasional yang digelar BPJS Ketenagakerjaan. Intinya, mereka siap membantu agar para pekerja maupun mitra binaan yang berada di bawahnya dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
(Rd)

Share Berita



MEDAN,DP News
Perwakilan buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Kamis (21/11/2019) mendatangi DPRD Kota Medan guna meminta perlindungan atas beberapa kasus PHK sepihak yang dialami para pengurusnya.
Kedatangan FSPMI diterima Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution. Ketua FSPMI Kota Medan, Tony Rickson Silalahi, mengatakan pemberlakukan PP 78 Tahun 2015 oleh pemerintah sebenarnya cacat hukum. Banyak hak buruh yang dihilangkan dalam PP 78 itu, sebutnya. “Ada 60 komponen hak buruh yang dihilangkan dalam PP 78 ini,” ujarnya.
Begitu juga dengan kenaikan upah buruh, kata Tony, yang diusulkan hanya 8,51 persen. “Kenaikan itu tidak melalui survei Dewan Pengupahan. Padahal dulu, untuk kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus melalui survei Dewan Pengupahan,” ujarnya.
Sementara itu, sebut Tonu, kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan iuran BPJS yang mencapai 100 persen. “Rokok lebih 100 persen dan kabarnya listrik juga akan naik 100 persen. Bagaimana buruh bisa hidup dengan kenaikan upah yang sangat kecil itu,” katanya.
Setidaknya, sambung Tony, pemerintah menaikkan upah buruh di angka 15 persen agar bisa mengimbangi kenaikan harga-harga sekarang ini.
Perwakilan buruh juga meminta agar pemerintah memikirkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh, sehingga dalam menetapkan upah buruh, ada pertimbangan dari pemerintah.
Di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada 60 item komponen hak buruh yang dibuat dan kemudian bertambah menjadi 87 item. “Saat ini pemerintah tidak memikirkan kesejahteraan buruh, sehingga kenaikan upah buruh hanya 8,51 persen,” sebutnya.
Karenanya, FSPMI menuntut agar pemerintah mencabut kebijakan upah murah terkait PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, menaikkan UMK Medan sebesar 15 persen, menolak kenaikan iuran BPJS, hapuskan sistem kerja perbudakan seperti outsourching, kontrak, harian lepas dan lainnya.
“Kami (FSPMI, red) juga minta agar pemerintah memperkuat penegakan hukum perburuhan, menyelesaikan kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Medan,” katanya.
Menanggapi itu, Dedy, mengatakan sebenarnya di perusahaan ada batas minimal dan maksimal upah. Jadi tidak mungkin upah di luar batas yang sudah ditentukan.
“Kalau untuk mencabut PP 78, itu hanya bisa dilakukan di DPR RI. Begitupun, kami akan tampung aspirasi ini dan akan meneruskannya ke DPR RI,” kata Dedy.
Terkait BPJS, Dedy, menegaskan dirinya sudah berulangkali menyuarakannya melalui media massa. “Karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih akan disahkan pekan depan, maka aspirasi buruh akan disampaikan kepada komisi yang bersangkutan,” pungkasnya.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News
Sebanyak 75 pelaku ekonomi kreatif di Kota Medan diberikan penyuluhan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kegiatan yang digelae di Aula Kantor Kecamatan Medan Barat itu dibuka Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriono, Rabu (20/11/2019).
Agus mengatakan, pelanggaran terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki perorangan atau kelompok sama saja melanggar hak dari pemilik intelektual tersebut. Namun, di era serba mudah seperti sekarang ini sangat memungkinkan pencaplokan, pembajakan dan plagiat karya intelektual seseorang.
“Untuk itu, perlu adanya pengetahuan mengenai bagaimana menjaga hak intelektual yang dimiliki seseorang atau kelompok orang atas karyanya,” katanya.
Masih katanya, industri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi masa depan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi masalah- masalah yang dihadapi oleh masyarakat bersama Pemerintah.
Oleh karena itu, pengusaha industri kreatif harus dilindungi oleh hak intelektual mereka sehingga semua karya cipta dilindungi secara hukum oleh keberadaan mereka dan tidak sewenang-wenang siapapun dapat mencuri, berdagang, berkembang biak tanpa izin dari pemiliknya.
“Kegiatan ini digelar demi memberikan pemahaman sekaligus fasilitasi terhadap para penggiat industri kreatif dalam mematenkan Hak Ciptanya. Untuk itu diharapkan para pelaku industri kreatif setelah mengikuti pertemuan ini dapat memahami betapa pentingnya mengurus HAKI sehingga apa yang telah mereka ciptakan mendapat penghargaan dari khalayak”, kata Kadis Pariwisata Kota Medan ini.
Menurutnya, di era modern sekarang ini, pembajakan hak cipta sudah bukan hal yang aneh, apalagi di negara Indonesia. Artinya pengkopian ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab banyaknya pemilik hak cipta merasa sangat dirugikan. Karena karya yang mereka susah payah dibuat, tersebar begitu saja tanpa mendapatkan royalti.
“Tentunya kita semua tidak menginginkan karya cipta kita dalam bentuk apapun dibajak dan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu sudah seharusnya kita menghormati hasil karya cipta yang dimiliki seseorang, sehingga orang tersebut akan terus menciptakan dan memberikan sentuhan Inovasi yang tinggi terhadap hasil karyanya”, ungkapnya.
Kemudian, dia berharap, kepada para pelaku industri kreatif yang menjadi peserta dalam pertemuan ini dapat mengikuti Penyuluhan dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual ini secara baik. “Mari kita majukan industri kreatif kota Medan dengan menghasilkan produk yang memiliki hak kekayaan intelektual”, harapnya.(Rd)

Share Berita



MEDAN,DP News
 Komisi II DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Suatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Medan, Kamis (21/11/2019) guna mendalami kinerja sebagai anggota DPRD.
Kehadiran rombongan yang dipimpin, Muhammad Yamin, diterima anggota DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution dan Irwansyah.
Dedy menyampaikan, sesuai peraturan perundang-undangan, peran dan fungsi DPRD sama yakni fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi.
“Jadi, pastinya tidak berbeda dengan kabupaten/kota lain. Dalam hal pengawasan, kita terus melakukan koordinasi dengan eksekutif agar program pembangunan bisa dilaksanakan dengan maksimal,” kata Dedy.
Terkait Pokok Pikiran (Pokir), sebut Dedy, DPRD Medan mendapatkannya dari Reses dan Sosialisasi Perda, yang kemudian nantinya dituangkan di Musrenbang. “Setelah pokok-pokok pikiran itu dituangkan ke Musrenbang, kemudian dianggarkan. Tidak ada besaran terkait realisasi setiap pokir yang dihasilkan,” jelasnya.
Sementara, Irwansyah, meski Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk, DPRD Medan tetap memaksimalkan kinerjanya dalam merespon keluhan masyarakat. “DPRD Medan sendiri sampai saat ini masih menunggu proses pembentukan AKD. Untuk proses pengawasan masyarakat terus dimaksimalkan,” katanya.
Sedangkan, Muhammad Yamin, menyampaikan terimakasihnya atas kesempatan yang diberikan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan wawasan. “Kami sampaikan terimasih, kunjungan kami sebagai upaya koordinasi dan meningkatkan wawasan pada pelaksanaan kedewanan periode ini,” katanya.(Rd)
Share Berita


Medan,DP News
Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perdagangan Kota Medan akan menggelar pasar murah di 53 titik di 21 kecamatan se-Kota Medan untuk menyambut Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Pasar murah yang dibuat ini dibuka selama 10 hari terhitung 10 hingga 20 Desember 2019.
“Direncanakan, pembukaan pasar murah dipusatkan di Lapangan Jalan Nyiur Raya Bawah, Lingkungan 10, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan oleh Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution,” kata Damikrot selaku Kadis Perdagangan Kota Medan usai rapat persiapan pasar murah menyambut Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Balai Kota Medan, Rabu (20/11/2019).
Dia mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan agar ikut serta berpartisipasi mensukseskan pembukaan pasar murah. Tujuan untuk membantu warga Kota Medan khususnya umat Kristiani kurang mampu yang akan merayakan Hari Natal serta Tahun Baru, sehingga segala keperluan terutama bahan-bahan pokok yang dibutuhkan dapat terpenuhi.
Dijelaskannya, dipilihnya Lapangan Jalan Nyiur Raya Bawah, Kecamatan Medan Tuntungan sebagai lokasi pembukaan pasar murah mengingat wilayah tersebut umumnya didominasi oleh umat Kristiani yang akan merayakan hari besar keagamaan tersebut. Namun, lanjut Dammikrot, nantinya pasar murah juga akan digelar serentak di 21 kecamatan se-Kota Medan.
“Kita berharap pasar murah ini dapat membantu saudara-saudara kita yang akan merayakan Hari Natal dan Tahun Baru dalam mempersiapkan segala kebutuhannya. Untuk itulah, saya minta kita semua dapat ikut andil mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dalam memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok yang akan dijual di pasar murah nanti,” harapnya.(Rd)

Share Berita


MEDAN,DP News

Jadwal pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) terhadap Dewan Pimpinan Rakyat Dewan (DPRD) Kota Medan untuk 2019-2024 kembali diundur menjadi pekan depan. Soalnya, draf tata tertib (tatib) dewan kemarin lalu dikirim ke Pemprovsu guna dieksaminasi (diperiksa/diteliti).
“Kemungkinan pemeriksaan/penelitian draf tatib DPRD Kota Medan di Pemprovsu memakan tiga atau empat hari baru selesai. Kemudian, akan dikirim kembali ke DPRD Kota Medan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/11/2019) sore.
Dijelaskannya kembali, setelah draf tatib DPRD Kota Medan yang selesai diperiksa/teliti pihak Pemprovsu, kemudian akan disahkan melalui sidang Paripurna DPRD Kota Medan. “Nah, begitulah birokrasinya,” sebutnya.
Mengenai keterlambatan pembentukan AKD DPRD Kota Medan, politisi dari PKS ini, tidak membantahnya. “Memang agak terlambat pembentukan AKD. Justru, yang membuat terlambat bukan dari pihak lain, melainkan dari pihak kami sendiri,” akunya.
Dia menceritakan, pasca pengambilan sumpah/janji 50 Anggota DPRD Kota Medan priode 2019-2024 oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA Khusus, Dr Djaniko M H Girsang SH MH dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (16/9/2019) lalu. Kemudian dilakukan pembentukan fraksi-fraksi partai politik.
Namun, masih Wakil Ketua DPRD Kota Medan satu ini, usulan Pimpinan Cabang setiap partai politik dalam pembentukan fraksi ada sedikit hambatan, sehingga pengusulan itu ke Ketua DPRD Kota Medan Sementara yang pada saat itu dipimpinan Hasyim SE dari PDI Perjuangan tertunda. “Kemudian berkas pelantikan Ketua DPRD Kota Medan yang dikirim ke Pemko Medan juga tertunda, dan otomatis pengajuan ke Pemprovsu terkait pelantikan tersebut tidak sesuai jadwal. Itulah kornologisnya,” papar Rajuddin Sagala.
Ditambahkannya, kemungkinan besar AKD akan terbentuk pekan depan. “Pokoknya, kita tunggu sajalah pemeriksaan di Pemprovsu,” katanya.(Rd)



Share Berita


Medan,DP News
Pemerintah Kota (Pemko) Medan memusnahkan Arsip dari tahun 1971 sampai arsip tahun 1987 di Bagian Umum Sekretariat Kota Medan Tahun 2019 di Balaikota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan. Pemusnahan dilakukan untuk mengurangi jumlah arsip in-aktif Bagian Umun Setdako Medan,Selasa(19/11).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman mengatakan, permasalahan yang sering dihadapi pengelola arsip adalah terjadinya penumpukan arsip dari waktu ke waktu. Hal ini tentu tidak terlepas dari sifat arsip yang menumpuk secara alami.
“Pemusnahan menjadi salah satu cara penyusutan arsip yang dilakukan secara sistematis dan terarah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku,” kata Sekda.
Hasil pengamatan pemusnahan arsip dilakukan dengan menggunakan mesin penghancur kertas. Secara simbolis, Sekda memasukkan berkas arsip in-aktif ke dalam mesin penghancur kertas disaksikan Kadis Perpustakaan dan Kearsiapan Maya Fitriani serta perwakilan dari bagian Inspektorat Setdako Medan.
Dalam hitungan detik, berkas in-aktif yang dimasukkan Sekda telah hancur. Kemudian Sekda membuka tutup mesin penghancur kertas dan memperlihatkan berkas in-aktif yang dimasukkan tadi sudah hancur. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penghancuran secara keseluruhan berkas in aktif tahun 1971 sampai tahun 1987.
Sekda Kota Medan ini mengintruksikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Medan agar dapat mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan agar melakukan hal yang sama demi tertibnya administrasi kearsipan.
“Tentunya dalam rencana pemusnahan harus diikuti dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih untuk arsip yang bernilai guna agar dijaga, disimpan dan dikelola dengan baik,” bilangnya.
Sekda juga mengajak semua OPD khususnya DPK agar dapat membangun sistem berbasis IT atau digital dalam menyimpan arsip. Hal ini, bilangnya agar setiap arsip dapat dengan mudah ditemukan dan tersimpan secara aman dalam sebuah aplikasi yang tersedia. Dengan demikian, nantinya jika diperlukan arsip tetap dapat dicari dan ditemukan meski yang dicari arsip di tahun-tahun lama.
“Sekarang ini kita sudah berada di era digital 4.0. Artinya segala sesuatu sudah berbasis digital. Maka alangkah baiknya jika dapat dibangun sistem penyimpanan arsip secara digital agar dapat membantu memudahkan pekerjaan kita. Sebab, meskipun pemusnahan berkas tetap dilakukan, namun soft copy tetap kita miliki dan dapat dilihat hanya dengan memasukan key word (kata kunci) arsip yang kita butuhkan,” paparnya.
Sekda kemudian mencontohkan negara Belanda masih menyimpan arsip-arsip bahkan yang telah berusia ratusan tahun dalam sistem penyimpanan digital. Sekda berharap, hal serupa dapat diterapkan agar penyimpanan arsip Kota Medan dapat diatur dan ditata dengan sebaik mungkin.
“Kalau semua sudah berbasis digital, tentu akan lebih mudah bagi kita mencari arsip yang kita butuhkan. Tidak ada salahnya kita mencoba, karena kehadiran tekhnologi juga membantu meringankan pekerjaan kita. Semoga dapat menginspirasi kita semua,” ungkapnya.(Rd)

Share Berita


Medan,DP News
Pemko Bogor mendatangi Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Kedatangan mereka itu (Pemko Bogor) meminta bantuan terkait pedoman penyelenggaraan pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, khususnya terkait sistem pengelolaan keuangan, jasa dan barang, Selasa (19/11/2019).
Rombongan Pemko Bogor berjumlah 20 orang dipimpin Dody Ahdiat selaku Asisten Perekonomian. Kedatangan mereka diterima Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSI diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Purnama Dewi didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan T Ahmad Sofyan, Kabid Anggaran Syahrial dan Kasubid Belanja Tidak Langsung Halim.
“Selain bersilturahmi, adapun agenda utama dari kedatangan kita adalah untuk mengetahui seperti apa penerapan bantuan hibah dan bansos dalam sistem tata kelola pengelolaan keuangan, jasa dan barang daerah yang selama ini diterapkan Pemko Medan,” kata Dody.
Pemko Bogor saat ini, jelas Dody, masalah hibah dan bansos secara teknis administrasi dikelola Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan masih dijadikan debat kusir dengan Komisi Anggaran DPRD Kota Bogor. Selama ini ungkapnya, Pemko Bogor tidak melakukan pembatasan jumlah pemberian keungan, jasa dan barang.
“Kita masih menggunakan Permendagri yang lama No.32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial sehingga tidak ada pembatasan jumlah pemberian. Sejauh masih sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia, pasti kami berikan. Jadi siapa yang lebih dulu mengajukan proposal, langsung diproses melalui OPD terkait untuk selanjutnya disetujui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk diberikan, “ jelasnya.
Dengan sistem ini terang Dody, bagi masyarakat yang lama mengajukan proposal permintaan bantuan tidak dapat lagi dibantu karena pagu anggaran yang telah tersedia sudah habis. Atas dasar itulah lanjut Dody, mereka perlu melakukan verifikasi dan seleksi yang lebih ketat seperti diterapkan Pemko Medan. “Semua masukan yang kami terima selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk diterapkan di Kota Bogor selanjutnya,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Purnama Dewi menjelaskan, Pemko Medan dalam penyelenggaraan bantuan sosial dan hibah telah menggunakan Permendagri yang baru No.13/2018 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Medan No.7/2019 tentang Hibah dan bantuan Sosial.
Berdasarkan Perwal No.7/2019, jelas Purnama, setiap masyarakat maupun kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan kepada Bagian Umum Setdako Medan. Setelah itu Bagian Umum meneruskannya kepada BPKAD Kota Medan dan diteruskan kepada OPD terkait guna dilakukan verifikasi, baik data fisik maupun non fisik.
“Setelah dinyatakan sesuai, OPD terkait kemudian mengembalikannya kepada BPKAD untuk saran dilakukan pembayaran. Atas dasar vrifikasi dari OPD terkait inilah, baru BPKAD melakukan pembayaran. Sebaliknya apabila dalam verifikasi yang dilakukan OPD terkait, permohonan yang diajukan masyarakat ataupun kelompok masyarakat tidak memenuhi persyaratan, maka bantuan ditolak dan pengajuan permohonan bantuan akan dikembalikan lagi kepada yang mengajukan,” jelas Purnama.
Setelah mendengar penjelasan secara rinci dan melalui tanya jawab, rombongan Pemko Bogor pun akhirnya paham dengan penerapan bantuan hibah dan bansos yang dilakukan Pemko Medan selama ini. Sebagai penguatan mereka untuk menerapkan hal itu di Kota Bogor, Dody pun minta diberikan fotocopy Surat Keputusan Perwal No.7/2019 tersebut.(Rd)

Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.