Medan,DP News
Ketua DPRD Medan, Hasyim SE meminta agar yayasan sekolah swasta mengurangi uang sekolah dan meniadakan uang administrasi selama Covid19 masih mewabah. Karena sejak pandemi corona, pemerintah memerintahkan agar masyarakat berdiam diri di rumah dan sekolah diliburkan.
Oleh karenanya, pihak sekolah harus membuat kebijakan mengurangi uang sekolah kalau tidak bisa menggratiskan. Tapi uang adimisntrasi yang besarnya sebulan uang sekolah harus ditiadakan. Karena banyak orangtua siswa sangat terdampak Corona seperti PHK, dirumahkan ataupun mengalami kebangkrutan usaha.
“Banyak hal-hal buruk yang dialami masyarakat selama pandemi corona, dunia usaha mengalami kelesuan serius. Banyak yang gulung tikar sehingga perusahaan tutup lalu mem PHK karyawan, minimal dirumahkan,” kata Hasyim kepada wartawan, Sabtu (9/5).
Akibatnya, kata Hasyim, para pekerja yang tidak bekerja lagi atau yang mengalami kerugian usaha banyak menyekolahkan putra-putrinya di sekolah swasta tertama. Akibatnya, pembayaran uang sekolah jadi tersendat bahkan tidak sedikit yang tidak mampu membayar.
Oleh sebab itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Medan ini, pihak sekolah harus mengambil kebijakan yang bijaksana untuk untuk meringankan beban ekonomi orangtua murid. Kebijakan uang sekolah harus diklasifikasi, seperti pengurangan sampai mengratiskan kepada murid yang orangtuanya paling terdampak corona.
Menurut dia, selama sekolah diliburkan, biaya operasional sekolah sangat jauh berkurang. Seperti biaya air, listrik, telepon, pembelian alat tulis kantor, pengeluaran anggaran untuk bahan bakar minyak dan pengeluaran lainnya sangat berkurang.
“Makanya, berkurangnya pengeluaran sekolah harus bisa dikonpensasikan dengan mengurangi urang sekolah dan menggratiskan uang adiminstrasi. Saya rasa uang adimistrasi ini harus doigratiskan untuk sementara, ini akan sangat membantu keuangan orangtua murid,” tuturnya.(Rd)
Ketua DPRD Medan, Hasyim SE meminta agar yayasan sekolah swasta mengurangi uang sekolah dan meniadakan uang administrasi selama Covid19 masih mewabah. Karena sejak pandemi corona, pemerintah memerintahkan agar masyarakat berdiam diri di rumah dan sekolah diliburkan.
Oleh karenanya, pihak sekolah harus membuat kebijakan mengurangi uang sekolah kalau tidak bisa menggratiskan. Tapi uang adimisntrasi yang besarnya sebulan uang sekolah harus ditiadakan. Karena banyak orangtua siswa sangat terdampak Corona seperti PHK, dirumahkan ataupun mengalami kebangkrutan usaha.
“Banyak hal-hal buruk yang dialami masyarakat selama pandemi corona, dunia usaha mengalami kelesuan serius. Banyak yang gulung tikar sehingga perusahaan tutup lalu mem PHK karyawan, minimal dirumahkan,” kata Hasyim kepada wartawan, Sabtu (9/5).Akibatnya, kata Hasyim, para pekerja yang tidak bekerja lagi atau yang mengalami kerugian usaha banyak menyekolahkan putra-putrinya di sekolah swasta tertama. Akibatnya, pembayaran uang sekolah jadi tersendat bahkan tidak sedikit yang tidak mampu membayar.
Oleh sebab itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Medan ini, pihak sekolah harus mengambil kebijakan yang bijaksana untuk untuk meringankan beban ekonomi orangtua murid. Kebijakan uang sekolah harus diklasifikasi, seperti pengurangan sampai mengratiskan kepada murid yang orangtuanya paling terdampak corona.
Menurut dia, selama sekolah diliburkan, biaya operasional sekolah sangat jauh berkurang. Seperti biaya air, listrik, telepon, pembelian alat tulis kantor, pengeluaran anggaran untuk bahan bakar minyak dan pengeluaran lainnya sangat berkurang.
“Makanya, berkurangnya pengeluaran sekolah harus bisa dikonpensasikan dengan mengurangi urang sekolah dan menggratiskan uang adiminstrasi. Saya rasa uang adimistrasi ini harus doigratiskan untuk sementara, ini akan sangat membantu keuangan orangtua murid,” tuturnya.(Rd)
