Pemerintah Kota Medan harus mencari berbagai terobosan agar pemerimaan dapat optimal dan penetapan target PAD pada masing-masing OPD jangan terlalu tinggi, yang akhirnya tidak tercapai. bahkan berdampak program kegiatan yang direncanakan tidak dapat berjalan.
Demikian disampaikan oleh Fraksi Partai NasDem DPRD kota Medan, yang dibacakan oleh Wakil Ketua Fraksi NasDem, Antonius Devolis Tumanggor,S.Sos dalam pemandangan umum Fraksi Partai NasDem DPRD Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2019, di Rapat Paripurna LPJ 2019 yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kota Medan dan Sekda Medan Ir Wiriya Al-Rahman,Senin (22/6)
Rapat Paripurna yang diselenggarakan secara online ini terlihat alot ketika masing-masing fraksi DPRD Medan membacakan masing-masing pandangan umum mereka.
Fraksi NasDem pada kesempatan itu juga mempertanyakan faktor penyebab pajak daerah dan retribusi daerah tidak mencapai target yang maksimal. "Dan apa tindakan terhadap OPD-OPD yang tidak dapat merealisasikan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk dapat meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut untuk tahun mendatang," sebut Antonius.
Fraksi NasDem juga menghimbau agar di tahun berikutnya, Plt.Walikota Medan dapat mengevaluasi OPD-OPD yang tidak dapat merealisasikan anggaran pendapatannya.
Diketahui anggaran belanja daerah di Tahun 2019 sebesar Rp 5,o05 triliun, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp4,06 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 992,66 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp.599,2i juta lebih, realisasi belanja TA ini mencapai 80,27 persen dari target anggaran yang ditetapkan.
"Dari realisasi belanja tersebut, hampir disemua belanja, rata-rata anggarannya tidak terealisasi dari yang dialokasikan, atau terjadi penghematan. Namun jangan karena alasan penghematan, pelayanan terhadap masyarakat jadi tertunda," terangnya.
Fraksi NasDem juga meminta agar seluruh OPD, benar-benar membuat program yang sudah terencana dengan maksimal, dan melaksanakan penggunaan anggaran sesuai dengan program, sehingga Silpa Anggaran menjadi minimal.
Fraksi NasDem juga menyoroti Dinas Pendidikan yang dinilai belum menungkatkan manajemen pendidikan, dan terkesan hanya mementingkan anggaran belanja aparaturnya saja dan membuat program proyek yang kurang menyentuh pada azas pendidikan dan pembangunan fasilitas.
"Dinas Pendidikan Kota Medan seharusnya memikirkan bagaimana untuk penambahan sekolah di setiap kecamatan sesuai dengan kepadatan penduduknya," sebutnya.
Fraksi NasDem DPRD Kota Medan juga menyoroti kinerja Dinas Bina Marga Kota Medan yang dinilai belum mampu memikirkan bagaimana untuk menuntaskan masalah banjir yang masih menghantui Kota Medan. Tahun 2019, sebesar Rp 191 miliar lebih anggaran untuk pembangunan saluran dranase/gorong-gorong, namun sepertinya pimpinan OPD tersebut tidak profesional hanya untuk menuntaskan masalah banjir.
"Ketika turun hujan, air mengalir dan tertampung di drainase yang telah digali tidak bisa langsung mengalir ke drainase sekunder, apakah Dinas PU Bina Marga mempunyai master plain drainase di kota Medan ini? termasuk juga masih banyak jalan yang rusak dan berlobang di Kota Medan,"tanya Antonius.
Selain Dinas Binas Marga, Fraksi NasDem DPRD Kota Medan juga menyoroti Dinas Pertamanan dan Kebersihan Medan. Fraksi NasDem menilai masih sangat banyak lampu jalan yang tidak berfungsi.
Dinas Pertamanan juga tidak memiliki program perencanaan pemasangan lampu penerangan di setiap jalan dan gang.
" Dinas Pertamanan dan Kebersihan juga tidak memiliki program perbaikan lampu penerangan jalan. Termasuk juga pemeliharaan pohon-pohon di tepi jalan agar mewaspadai pohon-pohon tumbang disebabkan sudah tua dan kurang mendapatkan perawatan dari Pemko Medan. Dan tak kalah pentingya masalah kebocoran retribusi IMB juga harus dituntaskan," pungkas Antonius Tumanggor.(Rd)
.jpeg)
