ASYIK...,Mulai Tahun Depan,PNS Kemenkeu Dapat Pulsa Rp 200 Ribu Per Bulan


Jakarta,DP News
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk mengalokasikan anggaran pulsa sebesar Rp 200 ribu untuk seluruh pegawainya. Kebijakan ini baru diterapkan pada tahun 2021 lantaran diterapkannya flexible working space (FWS).
Kebijakan tersebut dilakukan lantaran hampir seluruh pegawai yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kerjanya.
Bahkan salah seorang  pegawai dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Yusman menyampaikan langsung aspirasinya mengenai tingginya kebutuhan pulsa dalam menjalankan kerja di tengah pandemi Corona.
"Mohon dipertimbangkan mungkin dari bapak KPA (kuasa pengguna anggaran), Pak Sesditjen DJPPR agar biaya pulsa dapat penggantian yang lebih layak Rp 300 ribuan mungkin bisa per bulan," kata Yusman dalam acara Town Hall Meeting Kementerian Keuangan yang dikutip,Jumat (21/8).
Dia menjelaskan, kebutuhan pulsa yang tinggi dikarenakan selama diterapkan work from home (WFH) tidak ada lagi batasan waktu kerja. Menurut dia, seluruh pegawai harus siaga merespon pekerjaan selama 24 jam.
Dia mencontohkan, kebutuhan pulsa menjadi tinggi ketika pemerintah ingin melakukan penerbitan surat utang negara demi memenuhi kebutuhan pembiayaan yang sudah ditetapkan pada 2020.
"Pekerjaan apapun terus kami respon walaupun itu hari libur, Sabtu atau Minggu, karena persiapan penerbitan selalu memakan waktu dan persiapan yang cukup kompleks, maka mau tidak mau work life balance kami terganggu. Belum lagi koordinasi yang kami lakukan melalui zoom itu sehari bisa 3 sampai 4 kali rapat minimal waktu -2 jam, sehingga biaya pulsa pun menjadi melonjak," jelasnya.
Menanggapi itu, Sri Mulyani meminta kepada pejabat terkait untuk memikirkan aspirasi mengenai pemberian pulsa kepada pegawai Kementerian Keuangan. Menurut dia, banyak anggaran yang tidak terpakai karena COVID-19 bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan aspirasi tersebut.
"Cuma tadi yang biaya pulsa tolong dipikirkan. Saya sudah mengatakan toh kita kan, anggaran kita banyak yang nggak kepake untuk tadi untuk snack meeting, untuk traveling, kalau Yusman harusnya DJPPR kan belanja kita untuk marketing lah, untuk apalah itu kan nggak ada sekarang, ya udah dipakai untuk bayar pulsa kamu saja pasti bisa kalau cuma Rp 300 ribu, itu menurut saya policy dari pimpinan saja," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menilai pemenuhan biaya pulsa untuk pegawai Kemenkeu perlu diberikan, apalagi bagi yang bekerjanya terbukti melebihi jam kantor.
"Menurut saya apa yang kamu minta fair, Rp 300 ribu tolong lihat saja dari sisi anggaran DJPPR, terutama untuk tim yang harus kerja extra hours ya mestinya bisa diberikan tambahan uang pulsanya," jelasnya.
Pernyataan orang nomor satu di Kemenkeu pun ditimpali oleh Sekjen Hadiyanto. Dia bilang, anggaran untuk sarana dan prasarana IT dianggarkan sebesar Rp 150 ribu mulai tahun 2021.
"Kalau uang pulsa Rp150 ribu sedangkan untuk sarpras (sarana prasarana) 2021 sudah disiapkan, prioritas belanja kita memang di sarana prasarana untuk IT," kata Hadiyanto.
"Ya bagus, jadi Yusman kamu insha Allah 2021 sudah nanti flexible working space. Kalau Rp 150 ribu tadi kurang ya dilihat saja," jawab Sri Mulyani.
Meski begitu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pun ikut berkomentar mengenai hal tersebut. Menurut dia, anggaran untuk kebutuhan pulsa sudah diperbaharui yakni sebesar Rp 200 ribu.
"Update-nya Rp 200 ribu, cukup itu sudah kita hitung," timpal Askolani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengaku pusing jika setiap bulannya harus memikirkan biaya pulsa. Sebab, dia mengaku dalam satu hari bisa sampai enam kali melakukan pertemuan secara virtual.
"Kalau tadi kata Yusman zoom-nya empat kali sehari, kalau saya enam kali Yusman, jadi agak banyakan saya sedikit lah dari kamu. Itu memang nonstop saja dari pagi sampai malam kaya gini kita, untung saya nggak pernah mikirin pulsa yah. Jadi kalau saya harus bayar pulsa pusing juga sih Yusman dalam hal ini. Tapi i can imagine itu memang persoalannya harus secara riil kita pecahkan," tutup Sri Mulyani.(Rd/detik.com)