Medan,DP News
Fraksi PAN DPRD Kota Medan minta Plt Walikota Medan evaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Medan karena dinilai tidak mampu menangani dan mengantisipasi penyebaran Covid-19. Dinas Kesehatan dituding tidak memiliki konsep yang jelas dan tidak terarah dalam pencegahan pandemi Covid sehingga wajar kepala dinasnya dievaluasi.
“Tidak ada ketegasan dan terkesan abai dengan kondisi yang ada. Pemko terkesan hanya mengharapkan pihak Rumah Sakit menangani suspek Covid 19. Tidak ada tindakan lebih khusus mengantisipasi penyebaran. Pada hal anggaran besar dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan anggaran yang di pakai pun tidak menunjukkan hasil yang memadai,” ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Sudari ST saat menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terhadap Ranperda Perubahan APBD Pemko Medan Tahun 2020 di ruang rapat paripurna dewan, Senin (7/9).
Bukan itu saja, terkait kepesertaan 23 ribu orang dari 38 ribu peserta BPJS yang anggarannya dari Pemprovsu saat ini dilakukan pemutusan atau tidak dibiayai lagi oleh Pemprovsu. Terkait hal ini, Fraksi PAN DPRD Medan minta Pemko Medan supaya menanggungjawapi 23 ribu orang yang tidak mampu tersebut.
“Hingga hari ini, banyak keluhan masyarakat kota Medan ketika berobat ternyata kartu BPJS sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Fraksi PAN minta agar ke 23 ribu tersebut pembiayaannya ditampung dalam Perubahan APBD Pemko Medan TA 2020,” tukas Sudari. (Rd)
