Medan,DP News
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Medan membantu masyarakat kurang mampu.Salah satunya adalah program bedah rumah yang dianggarkan melalui APBD.Untuk TA 2021 nanti,warga Kelurahan Sei Putih Timur 1 Medan Petisah mendapat 'hadiah' bedah rumah yang diusulkan pada Tahun 2020.Tahun depan,rumah yang sudah tidak layak huni itu akan direnovasi Dinas PKP2R(Dinas Perkim,red).
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Medan dari Fraksi Nasdem yang merupakan hasil pemilihan Dapil 1 Antonius Devolis Tumanggor,SSo saat Sosper No 5 Tahun 2015 Penanggulangan Kemiskinan,Minggu(22/11) di Jalan Damar Medan Petisah.
Berkaitan dengan banyaknya keluhan seputar keakuratan data penerima bantuan yang terkesan tebang pilih,Tumanggor minta Dinas Sosial Kota Medan melakukan verifikasi data terhadap warga miskin penerima bantuan baik dari APBD maupun APBN agar jangan ada lagi masyarakat yang benar-benar miskin tidak menerima bantuan.
Dihadiri 200 an warga di Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Antonius mengatakan saat ini banyak warga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan. Ketika ditelusuri ternyata, warga tersebut belum terdaftar sebagai penerima bantuan dari Dinas Sosial Kota Medan. Selain itu, data yang dipergunakan oleh Dinas Sosial masih berdasarkan data yang lama, yaitu dari data BPS Tahun 2015.
“Untuk itu, kita minta, agar Dinas Sosial segera melakukan verifikasi akurat terhadap warga miskin peneriman bantuan sosial, agar jangan sampai warga yang sudah mampu namun tetap terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara ada warga yang miskin malah tidak layak mendapatkan bantuan,”ujar Antonius.
Selain itu, Antonius Tumanggor juga berharap Dinas Sosial door to door mendata warga kota Medan yang diketahui masuk kategori kurang mampu atau miskin, sehingga jika ada bantuan dari pemerintah, maka warga penerima bantuan tepat sasaran.
Sementara itu, Dedy I Pardede selaku Koordinator PKH dari Dinsos Kota Medan mengatakan, saat itu banyak program bantuan dari pemerintah baik dari APBD dan APBN yang dikucurkan kepada masyarakat, namun karena kondisi dan situasi negara di hadapi pandemi Covid-19 sehingga bantuan banyak tertunda.
Namun pun demikian, beberapa bantuan juga tetap dilakukan misalnya bantuan untuk kelompok kerja bersama (KUBE), bantuan lansia, dan lain sebagainya.
“Bantuan juga diberikan kepada kelompok organisasi yang memiliki usaha. Biasanya setelah berkas masuk, maka kami akan melakukan verifikasi ke lapangan dan melihat apakah sesuai dengan berkas pengajuan, selanjutnya berkas akan kami teruskan ke Pemko Medan untuk ditindaklanjuti, namun itu harus bersifat sosial,”ujar nya.
Mendengar itu, Antonius meminta agar warga yang benar-benar susah ekonomi dan miskin memberikan data ke Dinas Sosial Medan agar dapat dilakukan verifikasi sehingga ke depan jika ada bantuan pemerintah, maka warga miskin yang belum sekalipun pernah mendapatkan bantuan, maka dipastikan akan mendapatkan bantuan.
Acara Sosialisasi Perda No.5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di hadiri perwakilan Camat Medan Petisah, mewakili Lurah Sei Putih Timur, perwakilan dari Dinas Sosial Kota Medan, Kepling dan warga masyarakat di Kelurahan Sei Putih Timur 1.
(Rd)
