Jakarta,DP News
Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Bekasi merekrut petugas pengawas tempat
pemungutan suara dari pegawai pemerintah setempat. Hal ini dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan pengawas yang mengalami kekurangan, pada hal pemilihan umum
tinggal tiga pekan lagi, 17 April 2019.
Ketua Bawaslu Kota Bekasi Tommy Suswanto mengatakan, kebutuhan pengawas
untuk ditempatkan di setiap TPS sebanyak 6.720 orang. Tapi, dari jumlah yang
dibutuhkan baru tersedia sekitar 4.700-an, artinya masih kurang sekitar 2020
orang.
"Banyak yang melamar, tapi tidak lulus kriteria, karena wajib berusia
minimal 25 tahun," kata Tommy, Senin,( 25/3).
Karena waktu pencoblosan semakin mepet, kata dia, lembaganya berkirim surat
kepada Pemerintah Kota Bekasi agar mengerahkan pegawai non aparatur sipil
negara (ASN) atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Hal itu mengacu pada
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
Pada Pasal 434 ayat 1undang-undang itu, kata dia, untuk kelancaran
pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan
pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sehingga kami meminta pemerintah Kota Bekasi melaui TKK untuk menjadi
calon PTPS," kata Tommy.
Menurut Tommy, pemerintah merekomendasikan sesuai dengan kebutuhan. Namun,
setelah dilakukan seleksi, hanya 600 orang yang memenuhi persyaratan.
Penyebabnya, mayoritas pegawai itu dinilai belum memiliki pengetahuan tentang Pemilu,
kesehatannya tidak memungkinkan, hingga domisilinya di luar Kota Bekasi.
Untuk menutup kekurangan, kata dia, lembaganya menukar pegawas milik KPU,
di mana pengawas di lembaga itu minimal berusia 17 tahun. "Ini alternatif
terakhir, jadi yang tidak lulus di Bawaslu, menjadi pengawas dari KPU, dan kami
menggunakan jasa pengawas dari KPU," ujar Tommy.
Tommy menambahkan, kesulitan perekrutan pengawas telah dibahas secara
nasional oleh Bawaslu Pusat bersama dengan Komisi II DPR RI perihal adanya
kelonggaran syarat PTPS. "DPR RI memahami kesulitan Bawaslu RI dalam
rekruitmen PTPS. Selanjutnya komisi II DPRRI meminta Bawslu RI agar tetap mengoptimalkan
proses rekruitmen," ujar dia.Karena itu, ihwal perekrutan pengawas dari
pegawai pemerintah Kota Bekasi, Tommy berharap adanya sikap yang
bijak dalam menanggapi masalah ini.
"Seharusnya berpikir konstruktif untuk pelaksanaanPpemilu.
Mungkin hal ini juga bisa dilakukan di beberapa kabupaten dan kota
se-Indonesia. Dimana pemerintah daerahnya harus merespon terhadap persoalan
penyelenggaran pemilu," kata Tommy.(Rd/tempo.co)
