Jakarta,DP News
Beredar undangan bagi kepala desa untuk
menghadiri pemberian gelar 'Bapak Pembangunan Desa' untuk Presiden Joko Widodo
(Jokowi)
dan kepala desa dimintai biaya Rp 3 juta. Ada tuduhan kepala desa memakai dana desa
untuk biayanya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
menegaskan bahwa acara itu bukan inisiatif pihaknya.
Dalam undangan yang viral di media sosial, acara tersebut dilaksanakan bersama oleh DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), serta Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD). Acara ini rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Jusuf Kalla (JK), dan jajaran menteri.
Silaturahmi itu direncanakan berlangsung pada 30 Maret 2019, tapi kemudian ada catatan diubah menjadi 2 April 2019 untuk menyesuaikan jadwal Jokowi. Undangan itu ditembuskan ke Menko Polhukam, Menko PMK, hingga Mendagri.
Dalam undangan yang viral di media sosial, acara tersebut dilaksanakan bersama oleh DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), serta Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD). Acara ini rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Jusuf Kalla (JK), dan jajaran menteri.
Silaturahmi itu direncanakan berlangsung pada 30 Maret 2019, tapi kemudian ada catatan diubah menjadi 2 April 2019 untuk menyesuaikan jadwal Jokowi. Undangan itu ditembuskan ke Menko Polhukam, Menko PMK, hingga Mendagri.
"Mengingat pentingnya acara ini, maka
kami mengharapkan kiranya Bapak/Ibu/Sdr (i) khususnya Bapak Kepala Desa
Se-Indonesia dapat menghadiri dan mengikuti acara tersebut atau kiranya dapat
mengutus jajaran terkait untuk hadir sebagai peserta dengan biaya
Administrasi/kontribusi sebesar @ Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per peserta,
sudah termasuk akomodasi hotel selama 3 hari 2 malam (kamar tidur Twin Share),
konsumsi, coffe break, hotel, & tempat acara PP," demikian bunyi
sebagian undangan tersebut.
Kemendagri menggelar jumpa pers untuk memberi penjelasan. Kemendagri menegaskan acara itu adalah inisiatif penyelenggara.
"Menanggapi dan menyikapi adanya surat edaran dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa kepada kepala desa yang akan melaksanakan apel pemerintahan desa adalah inisiatif, ide, gagasan original dari mereka," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
Kemendagri menggelar jumpa pers untuk memberi penjelasan. Kemendagri menegaskan acara itu adalah inisiatif penyelenggara.
"Menanggapi dan menyikapi adanya surat edaran dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa kepada kepala desa yang akan melaksanakan apel pemerintahan desa adalah inisiatif, ide, gagasan original dari mereka," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
Hadi menegaskan pihak Kemendagri tidak ikut
serta menyelenggarakan silaturahmi tersebut. Begitu pula Kemenko Polhukam.
"Jadi dalam hal ini Kemendagri, Kemenko Polhukam tidak ada keikutsertaannya. Jadi inisiatif ingin mengadakan pertemuan dan pertemuan itu karena ada biayanya mereka menetapkan sendiri atas inisiatif sendiri," ucapnya.
Di media sosial, salah satu yang mencuit soal undangan ini adalah politikus Partai Demokrat, Andi Arief. Dia menyebut acara ini akan memberi gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi serta setiap kepala desa mengambil uang dana desa sebesar Rp 3 juta.(Rd/detiknews)
"Jadi dalam hal ini Kemendagri, Kemenko Polhukam tidak ada keikutsertaannya. Jadi inisiatif ingin mengadakan pertemuan dan pertemuan itu karena ada biayanya mereka menetapkan sendiri atas inisiatif sendiri," ucapnya.
Di media sosial, salah satu yang mencuit soal undangan ini adalah politikus Partai Demokrat, Andi Arief. Dia menyebut acara ini akan memberi gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi serta setiap kepala desa mengambil uang dana desa sebesar Rp 3 juta.(Rd/detiknews)
