Medan,DP News
Sekdaprov Sumut R. Sabrina optimis hasil studi Badan Penelitian dan
Pengembangan (Balitbang) Perhubungan untuk Grand Design Transportasi Danau Toba
bisa direalisasikan. Hal ini disampaikan Sabrina usai menghadiri Sosiasliasi
Monitoring Hasil Studi Grand Design Transportasi Danau Toba dalam Rangka
Mendukung Pariwisata di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP)
Medan, Kamis (21/3).
Pada kesempatan kali ini, Kepala Balitbang Perhubungan, Sugihardjo
memaparkan hasil studi yang menunjukkan masalah, solusi dan apa yang sudah
dilakukan untuk pengembangan transportasi Danau Toba.
Sampai saat ini upaya yang sudah dilakukan untuk prasarana seperti
pembangunan Pelabuhan Ambarita dengan fasilitas Movable Bridge, peningkatan Pelabuhan
Ajibata, Simanindo (dengan Movable Bridge) dan Tigaras.
Sedangkan untuk sarana ada tambahan
2 unit kapal ukuran 300 GT dan pembangunan fasilitas docking kapal di Porsea.
Untuk angkutan, Kementerian Perhubungan sudah melakukan rampchek terhadap 215
kapal dan terakhir pelaksanaan ” Bulan Keselamatan Danau Toba”.
Selain itu, Balitbang juga sudah mempersiapkan sketchup model Pelabuhan
Simanindo ke depannya yang lebih modern dan bisa meningkatkan pelayanan dan
keselamatan pelayaran di Danau Toba. Untuk Pelabuhan Simanindo rencananya akan
dibangun di area seluas 8,911 M2 untuk dua dermaga, pertama pariwisata modern
3,480 M2 dan pelabuhan pariwisata 5,430 M2.
Satu dermaga ini nantinya direncanakan untuk Kapal Roro, dermaga wisata dan
dermaga rakyat serta dermaga lainnya untuk wisatawan yang akan mengelilingi
Danau Toba maupun yang akan menyeberang dari Pulau Samosir. Dermaga ini
menggunakan sistem floating wharf untuk kapal rakyat dan wisata.
Dalam laman Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu disebutkan, dari hasil
studi Balitbang Perhubungan ada 38 pelabuhan yang aktif di Danau Toba saat ini,
26 di Samosir dan 12 di luar Samosir. Ada 6 pelabuhan yang dikelola swasta dan
20 pelabuhan tidak bisa dikunjungi melalui darat. Hal ini juga menjadi
perhatian Kementerian Perhubungan, mereka berharap ini bisa ditata kembali demi
kemudahan pengawasan keselamatan pelayaran.
Sekda Provinsi Sumut, Sabrina optimis hasil studi Balitbang Perhubungan
bisa terealisasikan, tetapi dia juga meminta agar pengembangan ini bisa
membantu perekonomian masyarakat setempat, bukan malah membuat mereka
terpinggirkan.
“Kita tentu optimis hal ini bisa dilakukan asal kita sungguh-sungguh
mengerjakannya. Perlu sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah
untuk merealisasikan ini,” kata Sabrina usai rapat di ATKP Medan, Kamis (21/3).
Hal ini memang menjadi pertimbangan Kementerian Perhubungan, menurut
keterangan Kepala Balitbang Perhubungan solusi yang ditawarkan salah satunya
adalah win-win solution. Nantinya akan ada standar tersendiri untuk kapal-kapal
daerah yang masih memenuhi kelayakan berlayar.
“Ini masalah legalitas dan operasional. Walau mungkin kapal-kapal asli
daerah tidak memenuhi standar internasional, kita bisa membuat kapal-kapal itu
memenuhi standar tertentu yang pastinya mengutamakan keselamatan. Intinya
standar keselamatan kita tingkatkan,” kata Sugihardjo saat rapat.
Selain itu, aspek ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan sesuai dengan
permintaan Sekdaprov Sumut. “Kita akan mencari solusinya yang tentunya win-win
solution,” tambahnya.
Pada rapat ini turut hadir Kadishub Samosir Nurdin Siahaan, Kadishub
Simalungun, Ramadhani Purba, Kepala Syah Bandar,Sugeng Wibowo, Direktur ATKP
Medan Suyatmo dan OPD terkait. (Rd)