Medan,DP News
Komisi D DPRD Medan menilai program bedah
rumah yang dikelola Dinas Penataan Kawasan Pemukiman Penataan Ruang (PKP2R)
Kota Medan belum tepat sasaran. Sebab, program tersebut belum tersosialisasi
dengan baik dan juga belum tepat sasaran keluarga penerimanya.
“Alokasi anggaran yang ada di Dinas PKP2R
untuk bedah rumah mencapai Rp 16,9 miliar. Namun, semuanya itu belum bisa
tersosialisasi dengan baik,” ucap anggota Komisi D DPRD Medan, Hendra DS saat
kunjungan ke Dinas PKP2R Medan di Jalan AH Nasution, Senin (1/4).
Hendra mengatakan, banyak rumah tidak layak
huni khususnya di daerah perbatasan yang belum tersentuh. Namun anehnya,program
bedah rumah itu bisa didapat orang yang tidak tepat sasaran bahkan terkadang
hanya dinikmati saudara-saudara atau
keluarga kepling,lurah dan camat.
“Jangan hanya saudara dari lurah, camat dan
kepling yang dapat,” sindirnya.
Anggota Komisi D DPRD Medan, Maruli Tua
Tarigan juga menilai program tersebut tidak terealisasi dengan baik. Untuk
itulah para anggota dewan tersebut menekankan agar ke depan program bedah rumah
tersebut harus transparan dan tersosialisasi kepada warga sehingga bisa
benar-benar tepat sasaran.
“Banyak masyarakat yang membutuhkan program
tersebut, jangan hanya karena birokrasi tidak bisa rakyat mendapatkan program
tersebut,” ketusnya. (Rd)
