Jakarta,DP News
PDIP menyatakan membuka peluang membuat
paket pimpinan MPR 2019-2024 bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan
syarat mendukung amendemen terbatas UUD 1945. Partai Gerindra mengatakan mereka
tengah mempelajari rencana amendemen tersebut yang salah satu poinnya adalah
menghidupkan kembali pembangunan model GBHN.
"Kami akan pelajari, seperti apa konsep penghidupan GBHN tersebut, apakah memang perlu dilakukan dan apakah harus diatur dalam UUD," kata anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Habiburokhman, Senin(12/8).
"Kami akan pelajari, seperti apa konsep penghidupan GBHN tersebut, apakah memang perlu dilakukan dan apakah harus diatur dalam UUD," kata anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Habiburokhman, Senin(12/8).
Menurut Habiburokhman, rencana penghidupan
kembali GBHN itu positif. Namun dia khawatir wacana amandemen terbatas itu
meluas ke aspek lainnya. Karena itu, ia menegaskan rencana amandemen terbatas
mesti dilakukan secara hati-hati.
"Sekilas kami tangkap nawaitu rekan-rekan PDIP bagus agar pembangunan bisa terus berkesinambungan walaupun terjadi pergantian pemerintahan. Kami akan benar-benar kaji," ujarnya.
"Sekilas kami tangkap nawaitu rekan-rekan PDIP bagus agar pembangunan bisa terus berkesinambungan walaupun terjadi pergantian pemerintahan. Kami akan benar-benar kaji," ujarnya.
"Masalahnya, sekali pintu amendemen
dibuka, bisa jadi ada hal lain yang terseret amendemen. Itu yang agak
mengkhawatirkan. Kalau amendemen soal GBHN mau dilaksanakan, kita ingin sejak
awal dikunci bahwa tidak akan melebar ke hal-hal lain," imbuh
Habiburokhman.
Soal paket pimpinan MPR sendiri, Habiburokhman mengatakan pembahasan masih berlangsung dinamis. Ia tidak menutup kemungkinan jika Gerindra akan duduk bersama PDIP di kursi pimpinan MPR.
"Kemungkinan sangat terbuka," kata Habiburokhman.
Soal paket pimpinan MPR sendiri, Habiburokhman mengatakan pembahasan masih berlangsung dinamis. Ia tidak menutup kemungkinan jika Gerindra akan duduk bersama PDIP di kursi pimpinan MPR.
"Kemungkinan sangat terbuka," kata Habiburokhman.
Diberitakan, PDIP akan mengusung agenda
amendemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024. PDIP
pun membuka kemungkinan membuat paket pimpinan MPR dengan Koalisi Indonesia
Adil Makmur yang pernah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Kita akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari KIK (Koalisi Indonesia Kerja) atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Adil Makmur yang bersepakat, yang berkomit, yang setuju untuk diagendakannya amendemen terbatas UUD 45," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Masjid Al Ihsan Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Minggu (11/8).(detikcom/Rd)
"Kita akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari KIK (Koalisi Indonesia Kerja) atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Adil Makmur yang bersepakat, yang berkomit, yang setuju untuk diagendakannya amendemen terbatas UUD 45," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Masjid Al Ihsan Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Minggu (11/8).(detikcom/Rd)
