Medan,DP News
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) tetap menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos)
kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Namun data tersebut akan terus
diperbaiki dan dilengkapi agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan
tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Untuk itu, menurut Wakil Gubernur (Wagub)
Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan terus
berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota. “Sehingga bantuan pada tahap
kedua ini tepat sasaran. Ke depan semakin baik data yang kita miliki, akan
semakin banyak warga yang terbantu, karena pemberian bansos itu tepat sasaran,”
ujar Wagub Musa Rajekshah saat menjadi narasumber Dialog Interaktif TVRI dengan
topik Pengawasan Penyaluran Dana Bansos Pada Masa Tanggap Bencana Covid-19 di
Stasiun TVRI Jalan Putri Hijau Medan, Kamis (9/7).
Bantuan itu juga diharapkan menjadi penggerak
ekonomi di daerah. Jika bantuan itu dalam bentuk tunai, seharusnya bisa
dibelanjakan di daerah, agar ekonomi daerah berputar. Kalau pun bantuan dalam
bentuk natura atau barang, juga akan dibelanjakan di daerah. “ Untuk itu, kita
harapkan bantuan tahap kedua ini akan lebih baik lagi,” ujar Musa Rajekshah
yang akrab disapa Ijeck.
Kemudian Ijeck pun mengatakan bahwa dampak
dari Covid-19 adalah bertambahnya pengangguran, banyak usaha yang terganggu,
sehingga bertambah data warga miskin baru. Untuk itu perlu dilakukan verifikasi
dan validasi agar semua mendapatkan bantuan.
“Pada pemuktahiran data nantinya, saya mau
para TKI yang pulang dimasukan datanya ke dalam penerima bantuan. Karena tidak
semua TKI yang pulang itu punya kemampuan sosial yang baik. Ke depan kita juga
harus memikirkan ketahanan pangan. Ekonomi kita harus bangkit kembali, apalagi
saat ini basis kita pada pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan cukup
baik. Untuk itu penyusunan APBD di tahun 2021 pun harus sejalan dengan stimulus
ekonomi kita saat ini,” tambahnya.
Satgas Wilayah I Pencegahan KPK Maruli Tua
Manurung mengatakan bahwa salah satu modus penyimpangan adalah terkait data.
Untuk itu, KPK akan mendorong agar pihak terkait melakukan validasi data setiap
enam bulan sekali. “Butuh kerja keras memang untuk mendapatkan data yang valid.
Untuk itu perangkat Dinas Sosial dan perangkat terkait di daerah harus serius
untuk melakukan pemutakhiran data. Karena seharusnya data yang sudah
dikumpulkan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial,”
tambahnya.
Dikatakannya, KPK saat ini fokus untuk
memberantas korupsi dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Secara teori di saat
masa krisis seperti sangat rawan terjadi penyimpangan, terutama saat penyaluran
bansos. “Kami sudah melakukan maping terkait potensi penyimpangan yang akan
terjadi. Pertama itu terkait validasi data. Kami pun fokus untuk memastikan
data tersebut clean dan clear, tidak ada data yang fiktif,” ujarnya.
Selanjutnya yang menjadi potensi
penyelewengan adalah pengadaan bansos. Apalagi masih banyak bansos yang
disalurkan dalam bentuk sembako. “Kami sudah sampaikan kepada Gubernur Sumut
agar memberikan bantuan dalam bentuk cash transfer,” tambahnya.
Terakhir, potensi penyimpangan bansos
terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Maruli menjelaskan bahwa banyak oknum
atau pun relawan yang memanfaatkan bansos yang dimasukkan gambar-gambar dari
para calon.
“Untuk mengantisipasi penyimpangan itu,
KPK pun meluncurkan aplikasi Jaga Bansos yang dapat diunduh pada gawai android
maupun iOS. Fitur ini dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk
melaporkan dugaan penyelewengan/penyalahgunaan bantuan sosial. Keluhan atau
laporan yang masuk ke Jaga Bansos, akan diterima KPK, kemudian diteruskan
kepada pemda terkait,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Sumut
Yono Andi Atmoko mengatakan bahwa seharusnya dengan bantuan dari Pemprov Sumut,
seluruh warga yang terdampak tidak ada lagi yang tidak kebagian bansos.
“Dari perhitungan yang sudah kami
lakukan, harusnya di seluruh kabupaten/kota di Sumut, seluruh warga yang
terdampak harusnya kebagian semua. Dengan adanya warga yang tidak menerima
bansos, menunjukan ada yang salah dengan data. Kami pun turun langsung ke lapangan
untuk melakukan validasi dan saat ini masih sedang berproses,” terangnya.(Rd/Huma
Provsu)