Jakarta,DP News
Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih profesi menjadi ASN. Giri menyebut ada yang tak ingin 75 pegawai ini melanjutkan pemberantasan korupsi di KPK.
"Jadi saya berkeyakinan bahwa hasil tes itu sebenernya tidak signifikan, tapi kemungkinan kami-kami ini tidak diinginkan untuk melanjutkan pemberantasan korupsi di republik ini," ujar Giri dalam diskusi virtual Polemik, Sabtu (8/5).
Giri menceritakan bahwa TWK ini merupakan pengembangan dari tes radikalisme. Dia bahkan mengaku sudah pernah menjalaninya saat mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK dan dinyatakan lolos.
Giri juga menjelaskan soal adanya tiga tes lain selain soal radikalisme. Tes-tes tersebut, sebutnya, menyangkut soal FPI dan menyinggung rasisme.
"Tapi ada tiga tes lain yang selain tes radikalisme, yaitu esai yang menyangkut pertanyaan tentang misalkan FPI, HTI, PKI, utang negara, kemudian kebijakan pemerintah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang berkembang di media," terang Giri.
"Berikutnya adalah tes tentang sikap, misal ada beberapa yang disikapi oleh aktivis yang terus agak rasisme, misalkan orang Jepang itu kejam, orang China sama saja segala macam, itu memang agak membingungkan kami karena kami biasa berurutan dengan pemberantasan korupsi," tambahnya.
Giri melanjutkan ceritanya mengenai asesmen psikologi yang dilanjutkan proses interview tes wawasan kebangsaan dari BKN, BIN, hingga BNPT. Dia menyampaikan bahwa pertanyaan yang disampaikan kepadanya justru bukan berasal dari apa yang dia tulis, melainkan bersumber dari internet.
"Pertanyaan saya justru tidak banyak dari apa yang saya tulis dalam tes, tapi diambil dari Google, dari media sosial, segala macam. Tapi menurut saya tidak ada yang radikal dalam proses seleksi tersebut dalam jawaban-jawabannya," ucapnya.
Giri mengaku heran dinyatakan tidak lulus TWK. Padahal, ia telah mengabdi 16 tahun di KPK dan meraih penghargaan Makarti Nagari Award pada Desember 2020. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah kontradiksi.
"Saya dapatkan Makarti Nagari Award para Desember 2020 dan Maret saya dites dinyatakan tidak lulus PNS. Inikan kontradiksi yang luar biasa, sebenarnya apa yang di balik dari tes ini," ujarnya.
Sebelumnya, 75 dari 1.351 pegawai dinyatakan tidak lulus hal asesmen tes wawasan kebangsaan. KPK menyatakan tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat sebelum ada penjelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Sekretaris Jenderal KPK akan menerbitkan surat keputusan penetapan terhadap hasil asesmen tes wawasan kebangsaan untuk disampaikan kepada pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa dalam konferensi pers di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/5).
Lalu, Cahya menyatakan KPK belum pernah menyatakan memberhentikan para pegawai yang tidak memenuhi syarat tes asesmen pegawai.
"Perlu kami tegaskan bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sampai dengan keputusan lebih lanjut sampai dengan perundang-undangan terkait ASN," sebut Cahya.(detikNews/rd)
.jpeg)
