Fraksi NasDem DPRD Medan Setujui LPj 2020: Soroti Kinerja Dinas Kesehatan...

Medan,DP News

Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan menilai kurang cermat Dinas Kesehatan Medan dalam mendata masyarakat yang dimasukkan sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI) karena masih banyak masyarakat yang terdaftar PBI Medan, sudah tidak layak lagi mendapat bantuan PBI BPJS. 

Penyebabnya adalah, karena ada sebahagian yang tidak berdomisili di Kota Medan lagi. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia, tetapi Pemko Medan masih membayarkan iuran BPJS-nya.

Kerugian APBD dalam hal ini kami perkirakan bisa mencapai Rp 30 miliar sampai dengan Rp 50 miliar. "Yang seyogyanya dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat,"ujar Afif Abdillah,SE ketika membacakan Pendapat Fraksi NasDem DPRD Medan Tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020 di ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Selasa, (29/6).

Sambung Afif lagi, Dinas Kesehatan harus lebih cermat dalam mengajukan anggaran dan mengawasi anggaran yang ada di Puskesmas. 

Karena sangat banyak Silpa yang kita temukan seperti realisasi obat di lapangan tidak sesuai dengan angka stok yang tertera. Begitu juga obat-obatan yang banyak mendekati atau melebihi masa kadaluarsa yang masih tersimpan di persediaan dinas maupun UPT di bawah Dinas Kesehatan,"ujar wakil rakyat dari Dapil IV Medan ini.

Fraksi NasDem meminta dinas kesehatan agar secepatnya berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kelebihan bayar pajak PPh 21 Rp257.499.996 yang diambil dari pendataan tambahan tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Kelebihan itu agar dikembalikan kepada tenaga kesehatan yang berhak mendapatkannya. "Puskesmas di Kota Medan, masih banyak yang tidak layak karena banyaknya kerusakan. Beberapa tidak memiliki ruangan penyimpanan obat yang layak, dan lain sebagainya.

"Fasilitas di Puskesmas harus ditingkatkan untuk melayani masyarakat yang lebih baik terutama dimasa pandemi ini, dimana kesehatan merupakan hal yang utama dalam masyarakat,"terang wakil rakyat yang duduk di Komisi II DPRD Kota Medan. 

Untuk Dinas Pendidikan Medan, Fraksi Partai NasDem meminta agar lebih cermat dan hati-hati dalam pengawasan dan BOS sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran.

Hal yang paling menarik saat pembacaan pendapat Fraksi Partai NasDem terkait LPJ tahun 2020 adalah pada OPD di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Fraksi Partai NasDem menilai banyak sekali keluhan dari masyarakat mengenai jalan yang masih rusak, banjir dan selokan atau parit yang tidak mengalir. "Kami harapkan, ini bisa diperbaiki dianggaran ke depan sehingga tidak terulang lagi,"sebutnya.

Selain itu, banyak permasalahan diberbagai ruas jalan di tahun 2020 dan hanya bersifat tambal sulam ataupun patching yang kurang baik, sehingga tidak membawa solusi yang konklusif diberbagai titik jalan di Kota Medan.

"Kami meminta hal ini jangan sampai terulang kembali di tahun anggaran ke depan,"sebutnya lagi.

Saran dari Fraksi Partai NasDem, agar Dinas PU Medan harus lebih cermat dalam mengajukan anggaran kedepannya, harus berbasiskan data dari keluhan dan kebutuhan masyarakat dan kondisi nyata yang ada di lapangan, karena masih banyak ditemukan jalan yang masih dalam kondisi baik kembali diaspal. 

"Ini adalah penyia-nyiaan dan pemborosan anggaran yang ada sehingga akan merugikan masyarakat karena dana yang sama bisa digunakan ke ruas jalan yang membutuhkan. 

"Di ketahui, Kota Medan sangat minim sekali area pedestrian di trotoar untuk masyarakat pejalan kaki, begitu juga dengan fasilitas-fasilitas pejalan kaki di trotoar di kota Medan. Ke depan ini harus dianggarkan lebih banyak lagi, karena pada saat ini, pedestrian di Kota Medan kondisinya tidak layak untuk digunakan pejalan kaki,"tutup Afif Abdillah.(rd)