Fraksi Demokrat DPRD Medan: RPJMD Harus Mampu Atasi Permasalahan 5 Tahun Mendatang

Medan,DP News

Fraksi Parati Demokrat DPRD Medan berpendapat, proyeksi pendapatan daerah Tahun 2021 sebesar Rp 5 triliun lebih perlu dikoreksi. Optimis dalam perkiraan perolehan pendapatan itu memang perlu, tapi faktanya kondisi perekonomian masyarakat sedang tidak baik. Sehingga target pendapatan asli daerah (PAD) Rp 2 triliun lebih dianggap tidak tercapai.

Terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, seharusnya Pemko Medan  fokus pada belanja daerah untuk penanganan Covid-19 serta dampak sosial ekonominya. Jika kita keluar dari krisis kesehatan, otomatis perekonomian akan kembali pulih,” kata Ishaq Abrar M Tarigan, Sekretaris Fraksi P Demokrat DPRD Medan ketika membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD), Senin (26/7) di ruang paripurna DPRD  Medan.

Dikatakannya, masih banyak permasalahan dalam pembangunan yang harus dituntaskan dalam 5 tahun ke depan untuk menyempurnakan RPJMD ini menjadi lebih baik. Permasalahan wilayah administratif, banyak aset Pemko Medan yang berada di wilayah Kabupaten Deliserdang dan warga masyarakat yang bertempat tinggal di Deliserdang masih memiliki KTP Kota Medan.

Banyak masyarakat mengusulkan ke Fraksi Demokrat  agar Kota Medan memperluas wilayah administratifnya dan yakin usulan tersebut akan disahuti pemko. Di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, mampu berkoordinasi dengan Pemkab Deliserdang, Pemprov Sumut serta pemerintah pusat dalam mewujudkan perluasan wilayah Kota Medan.

“Demokrat juga menyampaikan, Pemko Medan sangat minim dalam membuat pilar batas wilayah Kota Medan dengan Kabupaten Deliserdang. Sudah sewajarnyalah kalau Pemko menjadikan salah satu agenda terkait batas wilayah ini menjadi satu agenda di RPJMD,” harapnya.

Selain itu kata Ishaq Abrar, ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan dalam beberapa tahun belakangan ini ada ketimpangaan (Gini Ratio). Kalau Pemko Medan tidak berupaya mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan, dikhawatirkan menimbulkan permasalahan sosial. Dipertanyakan juga, berapa persen target Pemko medan dalam penambahan ruang terbuka hijau (RTH). Karena, masalah RTH yang dimiliki pemko masih sekitar 7 persen dari target 30 persen.

Apalagi ada keluhan masyarakat Medan Utara terkait wilayah tersebut akan dijadikan kawasan RTH. Apa solusi yang akan diberikan pemko kepada masyarakat? Selain itu, permukiman kumuh sampai sekarang ini masih merupakan permasalahan penting, karena jumlah dan luasnya meningkat. Lokasinya banyak di bantaran sungai dan pinggiran kota, daerah industri, pelabuhan dan daerah pinggir kota. Bagaimana cara menyelesaikan ini,” ucapnya.(rd)