Samosir,DP News
Fraksi Nasdem DPR RI bersama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Sumatera Utara mengadakan audiensi secara virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya, pada audiensi ini Anggota DPR RI Martin Manurung bertindak sebagai moderator.
Martin Manurung menjelaskan bahwa tujuan audensi adalah melakukan sinkronisasi permasalahan dan kebutuhan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Repubilk Indonesia (LHK RI).
Menteri LHK RI didampingi Sekjend dan Para Dirjen di Lingkungan Kementerian LHK, sedangkan dari jajaran DPW Nasdem Sumatera Utara dihadiri Ketua DPW Nasdem Iskandar, ST, dan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, ST didampingi Kepala Bappeda Samosir Rudi SM. Siahaan.
Pada audiensi ini, Bupati Samosir menjelaskan secara rinci terkait permasalahan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Samosir.
Dikutip dari medsos Pemkab Samosir menyebutkan usulan yang disampaikan antara lain penanganan lahan kritis, pengelolaan dan pengadaan sarana prasarana persampahan, kapal untuk pembersihan enceng gondok di Danau Toba, reforma agraria melalui Program TORA dan Perhutanan Sosial, serta pemanfaatan kawasan hutan HGU TPL untuk pertanian tanaman hortikultura.
Demikian halnya Para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya secara bergiliran menyampaikan usulan masing-masing.
Menteri LHK Siti Nurbaya secara gamblang menjelaskan kondisi pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Sumatera Utara, kegiatan yang sudah dilakukan dan program yang akan dilakukan ke depan, termasuk berita yang hangat akhir-akhir ini yaitu penutupan TPL dan permasalahan - permasalahan Tanah Ulayat/Adat.
Menteri LHK juga mempersilakan para Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Kementerian LHK untuk menelaah dan menindaklanjuti usulan Para kepala daerah sesuai mekanisme dan aturan yg berlaku.
Menteri berharap agar aparatur pemerintah daerah pro aktif dalam mengusulkan kebutuhan daerah disesuaikan dengan strategis yang tersedia seperti Reforma Agraria, Sarana Prasarana Persampahan, Penanganan Lahan Kritis, Program Kampung Iklim (PROKLIM ), dan lain-lain.
Menteri juga berharap agar DPW Nasdem dapat menghimpun usulan daerah untuk disampaikan secara berjenjang sesuai mekanisme yang ada.
Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang LHK juga akan dimaksimalkan untuk membantu daerah dalam penanganan LHK di daerah masing-masing.(dinaskominfosamosir/rd)
