Pembangunan Drainase di Jalan Bunga Terompet: Pemilik Tanah Minta Rp 90 Juta

Medan,DP News

Pembangunan drainase  di Jalan Bunga Terompet Kelurahan PB Selayang II,Medan Selayang  menimbulkan masalah berkepanjangan.Toni Damanik selaku pelapor yang diwakili H. Situmeang menjelaskan, bahwa tanah peninggalan almarhum kedua orang tuanya (Toni Damanik-red) terkena pembangunan drainase  Pemko Medan.

"Pihak pekerja pembuatan drainase mengambil tanah Toni Damanik sepanjang 130 meter, tidak ada yang bertanggung jawab. Pada siapa kami menagih pembayaran ganti ruginya. Makanya atas hal tersebut, kami mengadukan  kepada dewan di Komisi IV ini," jelasnya.

Plt Camat Medan Selayang Viza Fandana juga menyampaikan, bahwa awal bulan Agustus sudah ada jumpa dengan Toni Damanik, terkait dampak masalah banjir yang dialami warga setempat di lokasi tanahnya tersebut.

"Memang berdasarkan pengakuan Toni Damanik, dia akan merelakan pengerjaan drainase tersebut, apabila ganti rugi tanah miliknya terselesaikan," ucapnya.

Plt Lurah PB Selayang II Novia Zahra Sormin juga mengungkapkan, pada bulan Juni pihak kelurahan sudah langsung turun ke lapangan. Dan sudah ada pertemuan di kantor lurah. Fakta di lapangan, MT Lubis ada membeli tanah yang berbatasan dengan drainase tersebut dari Toni Damanik.

"Pada tanggal 26 Agustus kami dipanggil Walikota Medan untuk membicarakan pemembayaran ganti rugi kepada Toni Damanik, dengan menggunakan uang pribadi dari Wakil Walikota Medan sebesar Rp 20 juta karena Pemko Medan sendiri, tidak ada menganggarkan pembayaran ganti rugi. Sedangkan Toni Damanik meminta uang ganti ruginya sebesar Rp 90 juta," terangnya.

Sementara Dinas PU, yang diwakili Kabid Drainase mengatakan, untuk kelancaran pembangunan drainase, tergantung lahan yang ada dilokasi. "Saat ini pengerjaan drainase sudah sepanjang 70 meter ditempat tersebut. Namun hal ini dikeluhkan oleh pihak rekanan, karena pengerjaan terkendala akibat pembebasan lahan milik Anton Damanik belum selesai hingga saat ini," imbuhnya.

Mencermati permasalahan ini, Paul Mei Anton selaku pimpinan rapat menegaskan, kalau masyarakat yang sudah menghibahkan tanahnya kepada Penko Medan untuk pembuatan drainase tersebut, tidak bisa menuntut ganti rugi lagi.

"Sebab, pembuatan drainase itu kan untuk kepentingan warga setempat. Tapi akibat ada warga yang keberatan, makanya pengerjaannya terkendala," tandasnya. 

Sedangkan Dico Edy S Meliala, kembali mengingatkan bahwa permasalahan ini berada di Dapilnya. "Jadi saya minta permasalahan ini cepat diselesaikan. Semasa Kadis PU yang lama sudah saya sampaikan permasalahan ini. Untuk itu saya minta kepada Plt Kadis PU, segera memasukkan  penanganan banjir ke dalam anggaran. Terkshusus normalisasi di Jalan Bunga Cempaka yang harus segera dilakukan," tegasnya.

Dame Duma dalam kesempatan ini juga meminta kepada Pemko Medan untuk menyelesaikan persoalan drainase ini secepat mungkin. "Janganlah berlarut larut, karena yang dirugikan tetap warga juga," pintanya.

Di akhir kegiatan, Paul M Anton mengharap agar permasalahan ini segera di koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait. "Walaupun Dinas PU saat ini dipimpin seorang Plt, namun harus bisa mengatasi permasalahan yang ada dengan baik," pungkasnya.

Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Paul Mei Anton Simanjuntak ini, juga dihadiri Edwin Sugesti, Hendra DS, Dico Edy Suranta Meliala, Dame Duma Sari Hutagalung, Dedy Aksyari, Sukamto, Kadis PU Feri Ichsan bersama staf, Plt Camat Medan Selayang, Plt Lurah PB II Selayang dan perwakilan warga.(rd)