Medan,DP News
Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan sangat prihatin terkait KUA-PPAS RAPBD TA 2022 yang sudah disepakati bersama beberapa waktu lalu, namun kemudian dilakukan diminta untuk dilakukan pembahasan kembali.
Menurut sepengetahuan kami, kejadian seperti ini belum pernah terjadi di era Pemko Medan sebelumnya.Untuk itu, sudah saatnya walikota mengevaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga hal yang serupa tidak terulang kembali.
Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti minimnya serapan anggaran pada semester pertama TA 2021. Sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat agar Pemko Medan segera menggelontorkan dana yang tersimpan di bank untuk segera dibelanjakan.
Hal ini menjadi perhatian serius agar di Tahun 2022 hal tersebut tidak terulang kembali.Pemandangan umum fraksi ini disampaikan Sekretaris Fraksi P Demokrat DPRD Medan Ishaq Abrar M Tarigan SIP atas Ranperda RAPBD TA 2022, Senin (15/11)di ruang rapat paripurna DPRD Medan.
Selain serapan anggaran, fraksi ini juga menyinggung banyaknya jabatan Pelaksana tugas (Plt), baik di tingkat kepala sekolah SD maupun SMP. Menurut Abrar (panggilan Ishaq Abrar), hal ini akan mengganggu proses belajar mengajar jika pertemuan tatap muka dimulai.
Demokrat juga menyinggung evaluasi Gubernur terkait ketidaksesuaian Ranperda Perubahan APBD Kota Medan Tahun anggaran 2021 yang dinilai banyak ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian. “Setingkat judul, konsideran dan dasar hukumnya saja harus diperbaiki, apalagi terkait ketidaksesuaian antara RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) perubahan dan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara) perubahan sudah pasti banyak yang dievaluasi dan diperbaiki,” terangnya.
Terkait akan dibukanya kembali Kesawan City 19 November 2021, Demokrat mengingatkan pemko agar benar-benar melakukan protokol kesehatan yang ketat. Agar jangan sampai menjadi cluster baru Covid-19. Pemko juga diminta menjelaskan adanya indikasi jual beli stand di lokasi Kesawan City. (Rd)
.jpeg)
