 |
| Foto:Juri Ardiantoro/CNNIndonesia |
Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan melantik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 pada 11 April mendatang.
Deputi IV KSP Juri Ardiantoro mengatakan persiapan Pemilu 2024 tidak akan terganggu meski pergantian komisioner KPU dan Bawaslu baru dilakukan April mendatang.
Menurutnya, KPU dan Bawaslu merupakan organisasi besar dan permanen, serta ditopang oleh tim kesekretariatan secara lengkap di tiap jenjang mulai dari tingkat pusat dan daerah.
"Sehingga kapan saja terjadi pergantian tidak akan mengganggu kinerja penyelenggara Pemilu 2024 itu sendiri," kata Juri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/3).
Pada rilis tersebut, Juri turut mengomentari ihwal desakan agar Jokowi segera melantik komisioner KPU terpilih. Menurutnya, Jokowi tak bisa didesak untuk segera melantik, lantaran komisioner KPU periode 2017-2022 belum habis masa jabatannya.
Menurutnya, hal itu akan menyalahi ketentuan, karena KPU dan Bawaslu memegang masa jabatan lima tahun.
"Sesuai ketentuan masa Jabatan KPU-Bawaslu periode 2017-2022 akan berakhir 11 April 2022. Jadi pelantikan KPU-Bawaslu periode 2022-2027 akan dilaksanakan pada tanggal itu juga (11 April 2022)," kata Juri.
Ia menegaskan usai dilantik, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru akan melanjutkan rencana program yang akan disusun, yakni melaksanakan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Masa jabatan Komisioner KPU periode 2017-2022 akan habis pada 11 April mendatang
. Sementara, sejak Februari kemarin, DPR sudah menetapkan 12 nama komisioner KPU dan anggota Bawaslu periode 2022-2027.
Tujuh nama ditetapkan sebagai komisioner KPU yakni; Betty Epsilon Idrus, Hasyim Asyari, Muhammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.
Sementara, lima lainnya merupakan anggota Bawaslu terpilih, yaitu; Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.
Pelantikan Komisioner KPU dan Anggota Bawaslu periode 2022-2027 menjadi perhatian di tengah isu penundaan Pemilu 2024. Terlebih lagi setelah para penyelenggara Pemilu terpilih bertemu dengan Ketua Umum PKB--yang pernah mengusulkan penundaan Pemilu-- Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Pelantikan para penyelenggara pemilu juga berkaitan dengan pembahasan anggaran pemilu yang menjadi. Anggaran Pemilu 2024 dijadikan alasan sejumlah pejabat hendak menunda Pemilu.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasan anggaran Pemilu akan dimulai usai pelantikan para penyelenggara Pemilu. Dia memastikan DPR akan mendukung kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.(CNNIndonesia/rd)
