 |
| Foto: Sidang Paripurna DPRD Medan Guna Mendengar Pemandangan Umum Atas Pertanggungjawaban APBD TA 2022/Pea |
Medan,DP News
Sidang Paripurna DPRD Medan dilanjutkan, Senin(6/6) guna mendengar pemandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Pengantar dan Pertanggungjawaban APBD TA 2021.Sidang paripurna dipimpin ketua Hasyim,SE didampingi wakil ketua dewan dan dihadiri langsung Walikota Medan Bobby Nasution.
Fraki PDI-P dengan jurubicara Margaret MS, Fraksi Gerindra Harus Kelana Damanik, Fraksi PKS Dhiayul Hayati, Fraksi PAN Sudari, Fraksi Golkar Mulua Asri Rambe,Fraksi Demokrat Abrar Tarigan, Fraksi Nasdem Afif Abdillah dan Fraksi Gabungan Renville Napitupulu.
Dalam pemandangan umumnya,Fraksi PDI P mendukung komitmen capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga,Rajudin Sagala dan HT Barumsyah. Hadir juga sejumlah pimpinan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan lainnya. Hadir juga Walikota Medan Boby Afif Nasution, Wakil Walikota Aulia Rachman, Setwan DPRD Medan M Ali Sipahutar dan sejumlah OPD Pemko Medan.
Disampaikan Margaret MS, beberapa komitmen walikota dinilai sangat tepat yakni peningkatan sistem pengendalian internal, penerapan rencana anggaran kaa dan sistem informasi teknologi.
Sedangkan sisi pendapatan daerah diperlukan peningkatan pembiayaan pembangunan yang semakin kolaboratif dan sinergis dengan sumber pembiayaan lainnya. Sedangkan sisi belanja daerah perlu ditingkatkan formulasi belanja daerah yang semakin fokus kepada prioritas pembangunan kota sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.
Selanjutnya, Margaret menyampaikan sejumlah kritikan terkait realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yakni selisih realisasi pendapatan daerah dengan realisasi PAD yang cukup signifikan mencapai 7,31 persen. Hal itu menurut Margaret sangat dimungkinkan untuk ditingkatkan.
Selain itu F PDIP juga mensinyalir adanya dugaan kebocoran dan penyelewengan dari pengutipan pajak. Kebocoran itu diduga karena masih minimnya kordinasi antar OPD terkait pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PAD.
Belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi. Masih belum jelasnya data penunggak pajak dan retribusi sehingga tidak ada upaya menagihnya.Dan masih adanya oknum petugas pemungut pajak dan retribusi yang kurang mampu melaksanakan tugas dengan baik.
Untuk itu tambah Margaret, Frsksi PDI P minta secara tegas kepada Walikota Medan supaya benar benar melaksanakan tugaa pengawasan terkait pelaksanaan pengutipan pajak dan retribusi daerah.
Selanjutnya, Fraksi lain, Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, Demokrat dan HPP menyampaikan pemandangan umum yang sama. (Rd)
.jpeg)
