 |
| Foto; Rapat Pembahasan LKPj TA 2921 di Ruang Banggar DPRD Medan,Selasa(31/6) /Tums |
Rapat pembahasan LKPj Walikota Medan TA 2021 terus berlanjut, Selasa(21/6) dengan 21 camat se-Kota Medan dan masih akan dilanjutkan Sabtu, Minggu nanti dengan OPD terkait lainnya.
Sebelumnya dengan Dinas Sosial yang banyak membahas Bansos dan BPJS PBI.Juga dibahas realisasi pengecatan rumah penerima Bansos berupa PKH(Program Keluarga Harapan) dan lainnya yang sampai saat ini masih 20 persen dari total 223 ribu KK.Tahun ini tidak dilanjutkan pengecatan rumah karena tidak dimasukkan dalam APBD 2022 namun sudah dianggarkan untuk APBD 2023 nanti.
Hal itu diungkapkan Kadis Sosial Medan Khoiruddin menjawab pertanyaan anggota dewan dalam Rapat Pembahasan LKPj Walikota Medan TA 2022 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala dan Bachrumsyah.
Minimnya realisasi pengecatan rumah penerima PKH ini dipertanyakan anggota dewan apalagi tahun ini dihentikan karena tidak dianggarkan.
Khooiruddn yang mengaku baru menjabat awal tahun mengatakan untuk tahun ini tidak memungkinkan lagi walau ada usulan dianggarkan di P-APBD TA 2022.
"Sebaiknya untuk APBD 2023 saja karena takut Siapa pula nanti" ujar Khoiruddin menjawab pertanyaan anggota dewan.
Terlihat hadir Robby Barus, Hendra DS, Sudari, Magareth Marpaung, Dame Duma Sari Hutagalung, Renville Napitupulu,Rudiawan Sitorus,Dhiayul Hayati dan lainnya.
Di sisi lain, para anggota dewan sempat mempertanyakan keIuhan saldo kosong di rekening bank para penerima bantuan sosial.
Selama Reses anggota dewan katanya sering disampaikan para konstituen bahwa mereka terdaftar penerima PKH tetapi saldo kosong sehingga membingungkan masyarakat.
Rajuddin Sagala dan Bahrumsyah yang kebetulan pimpinan rapat pun ikut menimpali keluhan tersebut. Ini ada apa sebenarnya kenapa belum tuntas tuntas sampai sekarang, mohon dijelaskan di forum ini, ujar Bahrumsyah.
Khoiruddin pun mengakui banyaknya kasus seperti itu ditemukan ditengah masyarakat. Kalau totalnya hampir 8.000 orang penerima bantuan mengalami saldo kosong.
Cuma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus koordinasi dan dibuat laporan ke Kemensos.Kita sudah buat laporan ke Kemensos karena mereka yang punya kewenangan, ujar Khoiruddin yang didampingi gitu para kepala bidangnya dan staf lainnya.(TS/rd)
