Pemerintah Kabupaten/Kota didorong membentuk ekosistem desa/kampung dalam mewujudkan pemerataan inklusi keuangan dan literasi keuangan serta meningkatkan peran BUMDES/BUMDESMA agar ekonomi Sumut dapat bertumbuh lebih baik di Tahun 2023.
Sementara itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut) didorong untuk terus mempertahankan Indeks Inklusi Keuangan Sumut sebesar 95,58% pada tahun 2022. Antara lain dengan mendorong pemanfaatan produk, serta pembekalan kepada calon konsumen agar pemilihan ragam produk dapat sesuai kebutuhan, hak, kewajiban, manfaat dan risiko.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Arief S Trinugroho pada Pembukaan Workshop TPAKD se-Sumut di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Medan, Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Medan, Kamis (19/1).
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2022 silam, Indeks Inklusi Keuangan di Provinsi Sumut sebesar 95,58% atau tertinggi ke-2 secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini sangat menggembirakan dan harus tetap dipertahankan ke depan.
Untuk itu, Arief mengimbau, kepada seluruh stakeholder agar memberikan literasi keuangan yang memadai kepada masyarakat Sumut dan teliti dalam menggunakan layanan jasa keuangan, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana.
"Jadi kita perlu berhati-hati banyak penghimpunan dana pinjaman sifatnya online, aksesnya sangat mudah, cepat cairnya, tapi setelah itu kita terjebak,” jelasnya.
Sebagaimana roadmap TPAKD tahun 2023, peningkatan produk dan layanan keuangan syariah, untuk itu agar daerah-daerah yang memiliki potensi peningkatan ekonomi syariah dapat menyasar program keuangan yang berbasis syariah.
Selain itu, program literasi/inklusi dapat dimulai dari lingkup yang lebih kecil, yaitu pedesaan atau kelurahan di masing-masing daerah.Syaiful/Redaksi
