 |
| Foto: RDP Komisi 4 DPRD Medan Bahasa Penolakan Warga Terhadap Pabrik Batching Plant,Selasa(11/4)/Tums |
Kadis Perumahan Kawasan Pemukimam Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Medan Endar Sutan Lubis menegaskan pihaknya sudah mengeluarkan Surat Peringatan(SP-1) kepada perusahaan pabrik batching plant di Lingkungan VIII Jalan Flamboyan Raya,Kelurahan Tanjung Selamat,Medan Tuntungan.
Endar mengatakan pihak perusahaan harus mematuhi PP No. 16 Tahun 2021 dimana tidak ada dikatakan boleh membangun tanpa ada keluar PBG(Persetujuan Bangunan Gedung) pengganti IMB.
Tujuan PBG bukan hanya urusan retribusi. PBG itu untuk mengatur letak bangunan atau tata ruang kota agar estetikanya lebih teratur.
Sepanjang persyaratan tidak memenuhi tidak akan keluar PBG nya. Dan untuk pabrik beton tersebut sebaiknya jangan ada dahulu aktivitas apapun sebelum dikeluarkan izinnya.
Hal itu disampaikan Endar menyahuti permasalahan kehadiran pabrik batching plant dalam RDP Komisi 4 DPRD Medan dengan pihak perusahaan, perwakilan warga, Lurah Tanjung Selamat dan Camat Medan Tuntungan, Selasa(11/4) di ruang komisi.
Ketegasan pihak Dinas PKPCKTR tersebut pun didukung anggota komisi Burhanuddin Sitepu dan anggota komisi lainnya.
RDP Komisi 4 dipimipin Ketuanya Haris Kelana Damanik dihadiri anggota komisi seperti Burhanuddin Sitepu,Paul Mei Simanjuntak,Hendra DS,Daniel Pinem dan Renville Napitupulu.
Sementara itu,Anggota Komisi 4 DPRD Medan Daniel Pinem minta agar laporan masyarakat dicermati ke depan terutama dampak dari pabrik beton karena dikhawatirkan setiap hari mengalami kemacetan dampak adanya bangunan pabrik tersebut.
Belum lagi masalah banjir yang terus menghantui di daerah itu seperti saluran banjir asalnya selalu dari drainase yang melewati tanah masyarakat, seperti di Jalan Seroja 7, 5,4,3,2,1 dataran rendah juga pencemaran udara yang dihasilkan adanya debu dari pabrik, ujar Daniel. Tumpal S/Redaksi
