 |
| Foto: RDP Komisi 2 DPRD Medan Bahas Penempatan Guru PPPK,Senin(8/5)/Syaiful |
Ketua Komisi 2 DPRD Medan Sudari minta BKDPSDM Medan harus menyesuaikan kuota dengan anggaran daerah sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran insentif guru-guru PPPK maupun honorer.
Hal itu disampaikan Sudari terkait dengan pengaduan guru honorer yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat RDP dengan OPD terkait,Senin (08/05).
RDP dipimpin langsung Ketua Komisi 2 DPRD Medan Sudari didampingi para anggota Komisi 2 lainnya, dan juga dihadiri beberapa OPD antara lain BKDPSDM dan Dinas Pendidikan Medan.
Sudari mengatakan rapat ini terkait pengaduan guru honorer yang diangkat melalui PPPK namun belum ada penempatan dan belum menerima insentif.
“Hari ini kita melaksanakan pertemuan dengan Persatuan Guru Tidak Tetap beserta BKDPSDM Medan dan Dinas Pendidikan Medan, yang mana ada beberapa pembahasan antara lain tentang penempatan guru honorer yang lulus PPPK Tahun 2022, kemudian tentang rencana formasi PPPK Tahun 2023, dan tadi juga membahas tentang gaji honorer”, kata Sudari.
Sudari berharap agar pada Tahun 2023 BKDPSDM Kota Medan harus menyesuaikan kuota dengan anggaran daerah agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran insentif guru-guru PPPK maupun honorer.Syaiful/Redaksi
.jpeg)
