 |
| Foto: Juru bicara Fraksi HPP DPRD Medan Abdul Rani SH Sampaikan Pendapat Fraksinya Terhadap Ranperda Medan Tentang LPj Pelaksanaan APBD TA 2022 Dalam Rapat Paripurna DPRD Medan,(16/9)/Dolok S |
Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan menilai masih lemahnya kualitas pendidikan di Kota Medan. Terbukti banyak warga pengangguran karena ketidakmampuan bersaing dalam dunia kerja minimnya keterampilan.
Akibatnya, pengangguran dan kemiskinan dimana mana sehingga marak terjadinya tindak kejahatan kriminal, aksi begal dan pencurian. Begitu juga penyalagunaan Narkotik hingga rasa solidaritas yang menurun serta moralitas masyarakat yang terdegrasi.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi HPP DPRD Medan Abdul Rani SH dalam pendapat Fraksinya terhadap Ranperda Kota Medan tentang LPj Pelaksanaan APBD TA 2022 dalam rapat paripurna DPRD Medan di gedung dewan,Kamis(14/9).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE didampingi para wakil ketua dan dihadiri Walikota Medan M Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman.
Untuk itu menurut Abdul mendorong Pemko Medan supaya melakukan evaluasi kualitas pendidikan untuk masyarakat Kota Medan yang lebih baik.
Salah satu dampak dari krisis moral dan pengangguran itu kata Abdul Rani, terjadinya aksi begal. Menurut HPP karena banyak faktor penyebab, yakni maraknya peredaran Narkoba. Hal itu terbukti dari para pelaku begal yang berhasil ditangkap aparat hukum, kebanyakan terindikasi menggunakan narkoba.
Untuk itu, kata Abdul Rani minta Pemko Medab segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di tingkat lingkungan sebagai langkah antisipatif untuk menimalisir peredaran narkoba yang semakin merajalela.Dolok S/Redaksi
