 |
| Foto: Anggota Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan Roma Uli Silalahi |
Fraksi Hanura – PKB DPRD Medan menyatakan setuju dan menilai sangat perlunya dibentuk Pansus Peningkatan PAD dan Penertiban Aset Kota Medan sebab, Pemko Medan sering kehilangan aset karena pendataan yang carut marut.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Hanura – PKB DPRD Medan Hj Roma Uli Silalahi SST MKM (foto) dalam pandangan fraksinya terhadap penjelasan pengusul pembentukan Pansus peningkatan PAD dan penertiban aset Kota Medan saat rapat paripurna internal DPRD Medan, Selasa (11/11).
Menurut Roma Uli, Fraksi Hanura – PKB DPRD Medan, Pansus nantinya akan bekerja mengumpulkan data untuk mengamankan aset yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah.
Selama ini kata Roma Uli, terkait pendataan aset, Pemko Medan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan sangat carut marut dan seolah-olah tidak peduli soal pendataan aset.
“Bahkan Pemko Medan sering kehilangan aset-asetnya karena telah beralih tangan ke pihak swasta. Padahal selain sumber PAD, aset ini merupakan kekayaan bagi masyarakat Kota Medan,” sebutnya.
Maka itu menghubungkan Roma Uli, jika Pansus ini dibentuk, akan berfungsi menelusuri seluruh aset yang ada di Kota Nedan, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Mulai dari posisi keberadaan aset, nilai aset, pihak pengelola aset dan rencana-rencana strategi lainnya.
Begitu juga soal potensi PAD yang belum tergali dan terjadi kebocoran, menurut Roma Uli Silalahi dengan dibentuknya Pansus akan bekerja maskimal melakukan input dan pengawasan. “PAD akan semakin meningkat dengan memaksimalkan potensi yang ada dan mencegah kebocoran,” sebutnya.
Ditambahkan, dengan peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
“Baik pelayanan publik maupun pembangunan.Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menampilkan kemandirian dalam rangka pembiayaan segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya,” ujarnya.Rumapea/Redaksi
