Medan,DP News
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan di bidang keuangan, perekonomian, dan pendapatan daerah, Komisi 3 DPRD Medan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pelaku usaha dan OPD terkait, Senin (27/10).
RDP dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen, SKM, berlangsung di Ruang Rapat Komisi 3 DPRD Medan, dipimpin Kerua Komisi Salomo Tabah Ronal Pardede, SE, MM, bersama Sekretaris Komisi 3, David Roni Ganda Sinaga dan Anggota Komisi 3.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan lapangan pada bulan Februari yang lalu, di mana Komisi 3 DPRD Medan mendapatkan informasi terkait ketidaklengkapan atas izin operasional HW TG dan HW DB
Dalam pembahasannya, diketahui bahwa kedua usaha tersebut merupakan anak perusahaan yang berdomisili di Jakarta, yang pada kunjungan lapangan Komisi 3 DPRD Kota Medan pada bulan Februari yang lalu sudah mendapat peringatan untuk mengurus dan melengkapi izin operasional yang belum ada, namun hingga hari ini izin operasional tersebut tidak ada/belum lengkap.
Menyikapi hal ini, Komisi 3 DPRD Medan merekomendasikan kepada pimpinan usaha tersebut untuk tidak beroperasi sebelum izin operasionalnya terbit/dilengkapi, dan mengimbau kepada OPD terkait untuk mengawasi para pelaku usaha tersebut.
Hal ini merupakan tindakan tegas yang dilakukan DPRD Kota Medan untuk menyelamatkan dan menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Medan.
RDP ini juga mencakup OPD terkait, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan, Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, PUD Pasar Kota Medan, para pedagang pasar dan pelaku usaha.Rumapea/Redaksi
.jpg)
