![]() |
| Foto: Ketua Komisi 2 DPRD Medan zH Kasman Bin Marasakti Lubis/dok |
Medan,DP News
Ketua Komisi 2 DPRD Medan H Kasman Bin Marasakti Lubis, Lc., MA pada prinsipnya mendukung kegiatan Ramadhan Fair XX Tahun 2026 dengan tujuan membangkitkan perekonomian masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah selama bulan suci Ramadhan.Namun diminta agar penggunaan anggaran Ramadhan Fair XX Tahun 2026 sebesar Rp 3 M dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Ramadhan Fair merupakan agenda tahunan dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kegiata yang baik untuk mendorong perputaran ekonomi UMKM dan memperkuat syiar Islam di Kota Medan. Namun, dengan anggaran yang mencapai Rp 3 miliar, tentu harus dipastikan penggunaannya transparan, efektif, dan benar-benar memberikan dampak nyata,” ujar Kasman bin Marasakti, saat ditanya wartawan, Selasa (24/02).
Untuk itu,Komisi 2 akan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk memastikan keterlibatan pelaku UMKM di 21 kecamatan berjalan adil dan proporsional.
“Kita ingin memastikan bahwa pelaku UMKM yang dilibatkan benar-benar merasakan manfaatnya, bukan hanya sebatas seremoni. Evaluasi harus dilakukan, baik dari sisi peningkatan omzet, pemberdayaan, maupun penghentian usaha setelah acara selesai,” tegasnya.
Kasman juga meminta agar seluruh rincian anggaran yang telah tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dapat diakses secara terbuka oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas.
"Transparansi adalah kuncinya. Karena ini menggunakan uang rakyat, maka rakyat berhak tahu secara detail peruntukannya. Kita mendukung, tapi pengawasan tetap harus maksimal," tambahnya.
Kasman berharap Ramadhan Fair tahun ini tidak hanya menjadi agenda hiburan dan seremonial semata, tetapi benar-benar menjadi momentum kebangkitan ekonomi lokal serta penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat Kota Medan.
“Jika dikelola dengan baik, Ramadhan Fair bisa menjadi ikon ekonomi syariah dan wisata religi Kota Medan. Tapi sekali lagi, kualitas pelaksanaannya harus sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan,” ujarnya.Rumapea/Redaksi
