![]() |
| Foto: Sekda Samosir Marudut Tua Sitinjak Saat Penyerahan LKPD Tahun 2025 Kepada BPK Perwakilan Sumut,Senin(30/3) di Medan |
Bupati Samosir Vandiko Gultom berharap pendampingan dari BPK tetap berlanjut guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa mendatang dikaitkan dengan capaian delapan kali opini WTP secara berturut-turut.
Hal tersebut disampaikan saat Pemkab Samosir serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 Unaudited kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Senin (30/3).
LKPD diserahkan Bupati Samosir Vandiko Gultom bersamaan dengan beberapa kepala daerah termasuk juga Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan Gubsu Bobby Nasution.
Penyerahan LKPD dihadiri Sekda Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Melva Siboro, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang.
Dokumen LKPD diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima.
Vandiko mengatakan, penyampaian LKPD Pemkab Samosir dilakukan tepat waktu, yakni tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2025, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“LKPD bukan sekadar laporan rutin. Kami berharap melalui audit yang dilakukan BPK, Kabupaten Samosir dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Vandiko.
Ia menambahkan, proses penyusunan hingga penyerahan laporan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab. Samosir dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta efisien.
Dengan capaian delapan kali opini WTP secara berturut-turut, Vandiko berharap pendampingan dari BPK tetap berlanjut guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa mendatang.
“Harapan kami, capaian WTP ke depan dapat menjadi dasar untuk mewujudkan Samosir yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah sesuai amanat undang-undang.Rumapea/Redaksi
