 |
| Foto: Walikota Medan Rico Waas Saat Menerima Berbagai Keluhan Dari Warga Saat Acara 'Sapa Warga' di Jalan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan,Sabtu (30/5) |
Ratna Simanjuntak dan Vivi,warga Medan Perjuangan sampaikan uneg unegnya kepada Walikota Medan Rico Waas terkait lingkungan tempat tinggalnya belum memiliki penerangan jalan yang memadai selama hampir 20 tahun sehingga kerap mengalami pencurian akibat minimnya penerangan jalan.
Keluhan tersebut pun direspon Rico dengan menginstruksikan langsung Kadis Perhubungan bersama pihak kelurahan untuk melakukan pengecekan di lapangan dan segera diatasi.
“Pak Kadis, mohon segera dicek bersama lurah setempat. Jika memang belum ada penerangan ataupun ada lampu yang tidak berfungsi, segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait,” ujar Rico.
Usai mengikuti gotong royong,Rico pun melanjutkan saat kegiatan 'Sapa Warga' sekaligus gotong royong di Jalan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (30/5).
Berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari peredaran narkoba, kerusakan jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah,Bansos hingga administrasi kependudukan.
Mengembalikan administrasi kependudukan,Rico mengatakan sudah mengembalikan layanan perekaman dan pencetakan e-KTP ke tingkat kecamatan.
Dikisahkan ada masyarakat terpaksa mengambil cuti kerja satu harian penuh dan rela gajinya dipotong hanya untuk mengurus KTP. Sudahlah jauh, belum tentu selesai hari itu juga, dan besoknya disuruh datang lagi. Ini adalah masalah.
Saat ini kebijakan cetak KTP di tempat sudah berjalan di tujuh kecamatan, meliputi Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Marelan, dan Medan Denai.Untuk Medan Perjuangan dan kecamatan lainnya segera menyusul.
Menanggapi keluhan peredaran Narkoba hal tersebut,Rico mengatakan bersama Kapolrestabes dan Forkopimda berkomitmen memberantas narkoba. Penangkapan terus dilakukan untuk menjaga masyarakat. Namun membutuhkan bantuan masyarakat untuk melaporkan apabila ada indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar.
Selain menyerap aspirasi warga, Rico Waas juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan validasi data bantuan sosial melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.Rumapea/Redaksi
