 |
| Foto: Anggota Komisi 2 DPRD Medan Binsar Simarmata |
Anggota Komisi 2 DPRD Medan Binsar Simarmata menilai Kadis Kesehatan dan Kadisdikbud tidak pro aktif membagikan masker terkait Karhutla yang asapnya sudah sampai ke Kota Medan.Seharusnya dua dinas ini paling viral dalam persoalan Karhutla ini, Dinas Kesehatan seharusnya mengerti apa yang harus dilakukan karena menyangkut kesehatan masyarakat dan Disdikbud membidangi anak-anak sekolah.
"Kadis Kesehatan dan Kadis Pendidikan jangan cuma tenang-tenang saja. Lihat ke langit sudah berkabut beberapa hari ini. Semestinya ada kebijakan sendiri dinas ini mencegah masyarakat tidak terkena penyakit pernafasan oleh asap kebakaran hutan," kata Binsar Simarmata, Sabtu (16/10).
Politisi Perindo ini mengungkapkan, asap kebakaran hutan sangat berbahaya karena mengandung partikel halus dan zat beracun seperti PM2.5, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik volatil yang dapat merusak berbagai organ tubuh.
Organ tubuh yang terganggu dan berdampak adalah paru-paru dan sistem pernapasan. Karena partikel halus masuk ke dalam kantung udara terdalam, memicu iritasi, batuk, sesak napas, hingga bronkitis dan pneumonia.
Hal ini bisa memperparah kondisi penderita asma serta Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK).
Plt Kadis Kesehatan Kota Medan dr Surya Syaputra, MKes kepada wartawan mengatakan, Pemko Medan melalui Dinkes Kota Medan sudah mendistribusikan masker buat masyarakat melalui kewilayahan 21 Kecamatan. Sedangkan teknisnya dilakukan melalui pemangku kewilayahan camat dan perangkat/jajarannya yang langsung membagikan ke masyarakatnya.
Sementara Kadis Pendidikan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution mengatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan edaran untuk belajar mengajar melalui daring.
Menanggapi jawaban kedua Kadis tersebut, Binsar Simarmata mengaku kecewa dengan ucapan sederhana oleh pejabat setingkat eselon dua Pemko Medan tersebut. Sebagai pejabat tidak boleh berpangku tangan melihat kondisi udara yang sudah tidak sehat. Tapi hanya pasrah kepada kebijakan global tanpa ada backup dari dua instansi tersebut agar kesehatan warga Kota Medan benar-benar terjaga.Rumapea/Redaksi
