 |
| Foto: Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi Pada Bimtek Pengoptimalan Fitur E-Audit Aparat APIP.dan Personel Inspektorat,Rabu (21/10) di Kantor Walikota Medan |
Mengingat besarnya alokasi APBD Medan TA 2026 yang mencapai Rp7,7 T maka dibutuhkan transformasi digital dalam pengawasan internal. Sebagian besar anggaran tersebut disalurkan melalui ribuan paket pengadaan barang dan jasa yang menjadi salah satu area fokus perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk itu,Pemko Medan melalui Inspektorat Kota Medan menggelar Bimtek Pengoptimalan Fitur E-Audit pada E-Katalog/E-Purchasing sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengendalian dan mencegah potensi fraud pada pengadaan barang dan jasa.
Hal tersebut disampaikan Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi pada Bimtek Pengoptimalan Fitur E-Audit pada E-Katalog/E-Purchasing yang diikuti 84 peserta dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan personel Inspektorat,Rabu (21/10).
Saat ini,kata Erfin, Kota Medan hanya memiliki kurang dari 60 pejabat fungsional APIP berkualifikasi pengawasan sementara itu, beban pengawasan sangat tinggi.
Kehadiran fitur e-audit memungkinkan analisis data secara cepat dan mendeteksi anomali transaksi sejak dini sebelum berkembang menjadi pelanggaran.
Inspektorat harus menjadi promotor utama dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik," tegasnya.Rumapea/Redaksi
