Medan,DP
News
Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi pada
pidato kemenangan terkait visi Indonesia memberi sinyal, akan menghajar pungli
dan mencopot pejabat yang linear, biasa-biasa saja dan menghambat reformasi
birokrasi. Hal itu disambut hangat masyarakat yang merasa ini paling penting.
Apa yang terjadi. Menurut Ketua DPRD Medan Henry
Jhon Hutagalung SE SH MH yang politisi PDI Perjuangan ini, kebesaran nama
seorang camat tidak menonjol dari prestasinya. Keberadaan mereka seperti tidak
dirasakan masyarakat, pasalnya mereka tidak bersuara alias diam ketika saluran
air tumpat, jalan berlubang, jalan kupak-kapik dan lampu jalan umum mati.
Kondisi ini kata Henry Jhon, bisa dikarenakan camat hanya
melakukan kegiatan di internal kecamatan. Padahal kegiatan untuk pengembangan
kemasyarakatan itu ada. “Atau suara mereka tidak didengar oleh OPD, kalau itu
yang terjadi tentu kita sayangkan, semestinya kerja camat harus gesit dan
lincah. Karena bagaimana bentuknya ‘wajah’ Kota Medan itu ada di kecamatan,”
tuturnya.
Terkait hal itu, Jhon menyebutkan anggaran kecamatan cukup
besar, tetapi kinerja kecamatan biasa-biasa saja. Sepertinya tidak
menggambarkan bahwa camat itu ujung tombaknya Pemko. Seharusnya merekalah yang
mengetahui seluk-beluk kota mulai pinggiran sampai inti kota.
Harus Gesit dan Lincah
Harus Gesit dan Lincah
Anggaran Kecamatan di Medan, tutur Henry Jhon Rp 13 miliar
sampai Rp 22 miliar per tahun. Nah, dari
21 Kecamatan cuma Kecamatan Medan Polonia yang anggarannya Rp 13 miliar. Jumlah
tersebut sudah besar, karena masih ada organisasi perangkat daerah [OPD] Pemko
Medan anggarannya Rp 10 miliar.
“Mereka adalah manajemen lini tengah pemerintahan, artinya
camatlah pemimpin yang menentukan keberhasilan pembangunan di satu kota atau
kabupaten,” ungkap Henry Jhon kepada wartawan menyinggung laporan 21 camat pada
pembahasan laporan pertanggungjawaban [LPj) Walikota Medan, Senin(15/7).
Dia menyarankan agar anggaran kecamatan disebarluaskan ke
kelurahan sampai lingkungan, salah satunya untuk mengaktifkan kembali
Siskamling sistem keamanan lingkungan [Siskamling] di setiap kelurahan. Karena
setengah anggaran untuk gaji pegawai, tentunya anggaran kesejahteraan rakyat
harus menjadi prioritas.
“Kan ada anggaran untuk PAUD, pengentasan
kemiskinan, olahraga, untuk pemuda dan olahraga dan lainnya. OPD harus
memanfaatkan camat, suara mereka jangan diabaikan. Karena mereka yang terjun
langsung ke masyarakat sehingga peran camat sangat penting di dalam mendukung
program pembangunan Medan rumah kita. Untuk itu camat harus gesit dan lincah,”
tegas Henry Jhon Hutagalung.(Rd)
