Medan,DP News
Anggota Pansus RPJMD Medan Parlindungan Sipahutari minta OPD Pemko Medan komit memenuhi pelayanan dasar kebutuhan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan.Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, adminduk dan keamanan harus skala prioritas.
Menurutnya,masalah pendidikan harus difokuskan soal pemerataan di setiap wilayah. Pemko Medan supaya berkewajiban melayani warganya wajib belajar 12 tahun.
Hal tersebut disampaikan Parlindungan Sipahutar ketika rapat Pansus bersama Bappeda Kota Medan melakukan pembahasan Ranperda RPJMD Kota Medan di Ruang Banggar, Minggu (8/8).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Sudari ST didampingi Mulia Asri Rambe (Bayek), Parlindungan Sipahutar, Haris Kelana Damanik, Wong Cun Sen, Syaiful Ramadhan, Hendri Duin dan Afif Abdillah. Hadir juga Kepala Bapeda Kota Medan, Benny Iskandar dan Kabag Hukum Pemko Medan Laksamana Putra Siregar.
Untuk mendukung proses gram pendidikan tersebut,perlu pendirian sekolah SMP bahkan SMA di setiap kecamatan.Bukan seperti saat ini, warga kesulitan mendapat sekolah negeri akibat alasan zona. Sama hal nya soal peningkatan mutu pendidikan agar menjadi perhatian ke depan,” ujar Parlindungan.
Diharapkan, warga Medan tidak ada lagi yang putus sekolah karena ketiadaan biaya. Namun, seluruh warga dipastikan minimal tamat SMA..Pemko harus berkomitmen soal ini. Karena kepemilikan SDM sangat menentukan upaya peningkatan kesejahteraan.,tandas Parlindungan asal Partai Demokrat itu.
Begitu juga soal jaminan pelayanan kesehatan di Kota Medan. Diharapkan, Pemko Medan dapat memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warganya. “Tahun 2023 kita harapkan seluruh warga Medan sudah mendapat pelayanan kesehatan gratis. Minimal warga tercover PBI di kelas III pelayanan gratis di rumah sakit,” tambah Parlindungan
Bukan itu saja, Parlindungan juga menyoroti RPJMD Pemko Medan 2022-2026 yang tidak memiliki program penataan Taman Pemakaman Umum (TPU).Padahal keberadaan TPU saat ini sudah sangat krisis di Kota Medan, penataan jangan diabaikan. Bagaimana pula kalau 5 tahun ke depan. Ini kita harapkan menjadi perhatian serius, tegas Parlindungan.
Sementara itu, anggota Pansus lainnya Haris Kelana Damanik juga menyoroti program Pemko Medan terkait penanggulangan banjir rob di daerah Medan Utara. Untuk itu, Haris minta RPJMD agar dievaluasi.
Disampaikan Haris, mengingat penderitaan masyarakat soal banjir Rob sudah sepantasnya penyediaan anggaran dan penimbunan pembuatan benteng si Paya Pasir dan Kampung Nelayan Indah. “Tolong hal ini menjadi perhatian serius Bappeda,” pinya Haris.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar menyebut akan tetap menjadi perhatian Pemko Medan. Benny mengaku pihaknya siap melakukan evaluasi demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.(rd)
.jpeg)
