Fraksi PDI P DPRD Medan Setujui Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum

Medan,DP News

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan setujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Medan.Hal ini disampaikan jurubicara fraksi Margareth dalam saat sidang aripurna lanjutan yang dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD  Medan, Senin (15/11).

Fraksi PDI Perjuangan kata Margareth, tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Medan yang telah menyampaikan secara resmi nota jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda ini menjadi peraturan yang sah, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman menyeluruh bagi warga masyarakat di kota Medan.

“Kami memahami dan menyadari, masalah ketenteraman dan ketertiban umum merupakan permasalahan yang sering kali dijadikan parameter keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di daerah yang dipimpinannya,”ujarnya. 

Dari hasil kajian dan survey yang dilakukan terhadap permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban di kota medan, terdapat beberapa permasalahan konkrit yang kerap terjadi, diantaranya adalah banyaknya penyalahgunaan fasilitas umum, seperti jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman pihak lain.Sering dan banyaknya timbunan-timbunan material bangunan yang diletakkan dipinggir jalan dan tidak segera dipindahkan oleh pemiliknya.

Berubahnya fungsi sungai, saluran, dan kolam sehingga berdampak pada lingkungan yaitu berupa pencemaran serta berubahnya fungsi lingkungan.

Penempatan papan-papan reklame dan billboard yang tidak sesuai dengan pemanfaatan tata ruang.Menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) akibat tidak tersedianya lokasi yang strategis akibat relokasi dan lemahnya pengelolaan pasar-pasar tradisional yang ada saat ini di kota medan.Tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat kota medan yang masih minim terhadap pentingnya masalah ketentraman dan ketertiban umum.

Selain permasalahan-permasalahan diatas, dari pantuan dan pengamatan fraksi kami, ada permasalahan-permasalahan lain yang timbul ditengah-tengah masyarakat Kota Medan saat ini dan telah menimbulkan keresahan, diantaranya yaitu : pengutipan liar berkedok premanisme, perjudian, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan anak punk  serta peredaran narkoba yang sudah menjalar hingga pinggiran kota medan, hal ini juga harus mendapat perhatian serius dan tindak lanjut pemerintah kota medan dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unsur forum komunikasi pemerintah daerah kota medan agar tercipta rasa aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat kota medan dalam melalukan aktifitasnya sehari-hari.

“Dalam nota jawabannya atas pemandangan umum fraksi kami, saudara walikota menjelaskan bahwa jumlah praktek pelayanan kesehatan yang memiliki izin hingga Tahun  2017 ada sebanyak = 340 klinik dengan perincian : praktek mandiri/praktek perseorangan dokter sebanyak =199 orang, praktek dokter gigi = 213 orang dan praktek bidan sebanyak = 64 orang. Fraksi kami  mendorong dan meminta pemerintah kota medan tetap melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin atas praktek-praktek pelayanan kesehatan yang beroperasi di kota medan yang tidak memiliki izin guna menghindari terjadinya kerugian di tengah-tengah masyarakat. karena dari pantauan dan informasi yang kami dapatkan masih banyak praktek-praktek pelayanan kesehatan yang beroperasi di Kota Medan namun tidak memiliki izin dari instansi terkait sebagaimana ketentuan undang-undang kesehatan. bila hal ini tidak diawasi secara rutin, dikhawatirkan dimudian hari akan terjadi permasalahan dan mengakibatkan kerugian di pihak warga masyarakat,”sebutnya.

Ditambahkan Margerth lagi, kemudian pada kesempatan ini fraksi PDI Perjuangan juga meminta kepada pihak pemko Medan agar memperhatikan pembangunan dan perbaikan fasilitas jalan untuk pejalan kaki serta penertiban jalur pedestarian yang ada di Kota Medan, sehingga hak-hak pejalan kaki harus tetap terlindungi, sebagaimana diatur dalam Ranperda ini. mohon hal ini menjadi perhatian saudara Walikota Medan.

Berikutnya terkait penertiban terminal liar atau pool angkutan umum bus antar kota antar propinsi (AKAP) dan bus antar kota dalam propinsi (AKDP) serta penertiban pengamen, pengemis, anak jalanan dan anak punk yang kerap mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, kami minta supaya dilakakukan secara terus menerus melalui kerjasama dengan pihak terkait.

“Peningkatan Sumber Daya Manusia personil satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) kota medan sebagai perangkat daerah yang berwenang menegakkan peraturan daerah di kota medan kami dorong tetap ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas personil Satpol-PP dalam melaksanakan tugas di lapangan.(rd)