Aksi PMKRI Medan Bersama Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bergerak di Langkat: "Desak Kasus OTT Bupati Non-Aktif Diusut Tuntas...."

Foto: Unjuk Rasa PMKRI Medan di Langkat ,Jumat(11/2) Desak Usut Tuntas Kasus OTT Bupati Non Aktif/Ist

Langkat,DP News

DPC PMKRI Cabang Medan bersama Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bergerak aksi unjuk rasa mendesak "Usut Tuntas Kasus OTT Bupati Langkat Non Aktif dan Dugaan Pelanggaran HAM" di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Langkat,Jumat(11/2).Sambil berorasi juga sejumlah spanduk dan poster dibentangkan.

Sintong Sinaga,Ketua Presidium PMKRI Cabang Medan Periode 2021-2023 selaku pimpinan aksi menyuarakan kasus OTT tersebut telah merampas hak rakyat untuk kepentingan pribadi dan dugaan  'Kerangkeng Manusia' selama 10 tahun dengan dalih _rehabilitasi_ yang  tidak ada izin penggunaannya,bisa dikatakan sebagai dugaan perbudakan modern yang merampas nilai-nilai kemanusiaan.

Suara mahasiswa dan masyarakat di gedung dewan tersebut direspon anggota DPRD Langkat Sedarita Ginting,dari Fraksi PDI Perjuangan.Saat itu ujar Sintong,anggota Komisi A DPRD Langkat mendukung aksi yang dilakukan PMKRI Cabang Medan bersama Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bergerak tersebut karena atas dasar kemanusiaan.

Kepada utusan aksi kata Sintong lagi bahwa Sedarita mengatakan DPRD Langkat akan menyurati Komnas HAM, Polri dan KPK terkait OTT Bupati Langkat Non Aktif dan dugaan pelanggaran HAM terkait kerangkeng tanpa izin.

" Kita diterima anggota Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Langkat"ujar Sintong saat ditanyai wartawan,Jumat.

Foto: Sambil Berorasi, Aksi PMKRI Medan di Langkat Juga Bentangkan Sekumlah Spanduk dan Poster,Jumat(12/2)/Ist

Sementara itu,Yohanes Simanjuntak, Presidium Gerakan Kemasyarakat Periode 2021-2023 selaku Koordinator Lapangan menambahkan kediktatoran Bupati Langkat Non Aktif terkait OTT dugaan kasus suap dan dugaan pelanggaran HAM dengan melakukan kerangkeng manusia sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan, padahal Langkat cukup dikenal sebagai kota religius.

"Kita akan mengkawal kasus ini sampai tuntas, sampai masyarakat Langkat betul-betul mendapatkan keadilan, dan kepastian hukum.

Di pihak lain,PMKRI Cabang Medan menilai tidak ada solusi konkrit yang disampaikan Plt Bupati yang diwakili Asisten Ekbang.Sintong merasa jawaban Asisten Ekbang terkesan politis dan tanpa kepastian sebab hanya mengatakan menampung dan akan menyampaikan kepada Plt Bupati Langkat.

Saat aksi berlangsung kata Sintong,terlihat sejumlah anggota Satpol PP berjaga-jaga di lokasi.Usai aksi damai di gedung dewan dan kantor bupati,massa pun membubarkan diri dan meninggalkan lokasi.(rd)