 |
| Foto: Anggota Bawaslu Lolky Suhenty |
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta partai politik (parpol) tidak gunakan isu politik identitas saat melakukan kampanye pada tahun depan. Sebab, isu identitas sangat berimbas buruk terhadap harmonisai kehidupan sosial masyarakat. Bahkan tidak jarang terjadi perpecahan bahkan gesekan antar pendukung parpol dan peserta pemilu.
"Isu politik identitas memang cara paling mudah untuk gerakan massa. Semoga ke depannya tidak terulang kembali. Parpol bisa lebih kedepankan isu-isu menarik lainnya," katanya saat menjadi narasumber diskusi di Kantor kompas.com, Jakarta.
Lolly juga mengingatkan masyarakat untuk menyerap informasi lebih jeli yang berasal dari media massa maupun sosial media. Saat masa kampanye dan pemilihan biasanya akan masif penyebaran hoaks atau berita bohong yang bisa memecah belah masyarakat. Maka, dia menekankan tidak mudah percaya dengan informasi yang diragukan kebenarannya.
"Masyarakat jangan terkesima dengan judul berita saja. Tapi harus baca sampai tuntas. Terkadang judul bombastis tetapi tidak sesuai dengan judulnya," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Puadi menuturkan, dalam waktu dekat Bawaslu akan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAP Lapor). Aplikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi saat masa tahapan, kampanye dan pemilihan.
"Masyarakat tidak perlu datang ke Bawaslu. Cukup melaporkan via Sigap Lapor. Prosesnya terbuka. Pelapor bisa cek secara berkala terhadap laporannya apakah ditindaklanjuti atau tidak. Semuanya bisa dilakukan dalam genggaman smartphone," terangnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Totok Hariyono meyakini Pemilu 2024 akan berjalan lebih baik apabila semua pihak baik penyelenggara, peserta, dan masyarakat menggunakan 'mindset' gotong royong. Bawaslu sendiri bakal terus mengupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pemilu.
Dia menyatakan demokrasi yang diterapkan Bangsa Indonesia merupakan demokrasi mengutamakan musyawarah karena dasarnya adalah gotong royong. Oleh sebab itu, Totok meminta segala masalah dan gesekan terkait Pemilu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di lembaga pengawas Pemilu.
"Bawaslu bertindak sebagai juru damai,
Bawaslu hadir menyelesaikan masalah bukan membuat masalah," tegasnya dalam webinar yang digelar Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Jabodetabek bertajuk 'Parpol Sehat untuk Pemilu 2024,Kamis (4/8).
Totok juga menyampaikan mengenai pendaftaran parpol yang saat ini tengah berlangsung. Dia memandang tidak ada jaminan bagi parpol yang nantinya ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 benar-benar berintegritas. Namun setidaknya undang undang telah memberikan mekanisme verifikasi parpol sebagai bentuk itikad baik parpol berdemokrasi.
"Tidak ada jaminan partai yang akan berpartisipasi adalah partainya malaikat. Tapi mnimal dengan verifikasi parpol, seperti punya kantor, itu kan hanya menunjukkan keseriusannya, kantornya harus ada, kalau sewa harus sampai 2024," terang lelaki asal Jawa Timur itu.
"Kalau disini saja kantornya tidak terpenuhi, anggotanya tidak jelas, ini sektarian ini, (verifikasi) itu alat ukur yang sederhana saja," tutupnya.(RaKar/TS/d)
.jpeg)
