Notification

×

Iklan

Iklan




Fraksi Partai Demokrat Minta Pemko Medan Siapkan Akses Keuangan Daerah Bagi Publik,Fraksi Nasdem Butuh Aparat Handal dan Profesional....

, 01 Agustus 2022
Foto: Ketua Fraksi Partai Nasdem Afif Abdillah Usai Membacakan Pemandangan Unum Tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah,Senin(1/8) 
Medan,DP News

Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan dalam pemandangan umum tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah meminta Pemko Medan membuka akses seluas luasnya bagi publik untuk bisa mendapatkan informasi pengelolaan anggaran daerah  dan program pembangunan Kota Medan.


Hal itu seiring dengan tuntutan perkembangan di era digitalisasi demi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.Untuk itu,dengan adanya Ranpetda Pengelolaan Keuangan Daerah ini maka Pemko Medan wajib menyediakan informasi dan membuka akses keuangan daerah kepada publik. 


Hal itu disampaikan Ishak Abrar Mustafa Tarigan dalam pemandangan umm Fraksi Partai Demokrat tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah dalan Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Hasyim, Senin(1/8). 


Rapat paripurna dewan ini dihadiri Walikota Medan Bobby Nasution dan Wakil Walikota Aulia Rachman, para pimpinan OPD, camat dan lainnya. 


Masih mengenai pengelolaan keuangan daerah tersebut Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan IbrarTarigan menyoroti bahwa selama ini 

Pemko Medan belum transparan tentang pengelolaan anggaran padahal di era digitalisasi ini keinginan publik untuk mencari informasi cukup tinggi. 


"Jika memberi akses seluas luasnya tentang informasi pengelolaan keuangan daerah kepada publik, tentu akan sangat membantu masyarakat mengetahui program Pemko Medan dan mengawasi anggaran tersebut" ujar Ibrar. 


Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem menyoroti soal kemampuan aparat Pemko Medan mengelols keuangan daerah tersebut. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan Afif Abdillah dalam pemandangan umum fraksi ntar justru mempertanyakan apakah aparat Pemko Medan punya aparat handal mengelola keuangan dan sudah siapkah Pemko Medan menetapkan sistem pengelolaan keuangan yg membutuhkan profesionalisme.(dlk/TS/r) 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |