 |
| Foto: Wabup Samosir Ariston Tua Sidauruk Mengikuti Pengarahan dan Evaluasi Lepada Kasatpel,Mitra Serta Yayasan yang Diselenggarakan BGN di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa,Jumat (6/2). |
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya mengatakan secara nasional, ditargetkan 22.800 SPPG akan dibangun dengan melibatkan mitra untuk melayani penerima manfaat.Untuk itu penting dilakukan koordinasi, komunikasi, dan kesamaan pemahaman antara SPPG dan mitra.
Sementara itu,Kadis Kesehatan Sumut Faisal Hasrini mewakili Gubsu menyampaikan bahwa hingga awal Februari 2026, telah dibangun 941 unit SPPG di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, 494 unit telah beroperasi.
Hal tersebut terungkap dalam pengarahan dan evaluasi kepada Kasatpel, mitra, serta yayasan yang diselenggarakan BGN di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Jumat (6/2).
Dalam kaitan itu,Wabup Samosir Ariston Tua Sidauruk mengatakan Pemkab Samosir terus melakukan upaya pendirian dan penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung penuh pendirian dan operasional SPPG di wilayah kami untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masa depan Samosir,” ujar Wabup.
Pemkab Samosir katanya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor hingga pelaku UMKM dan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan.
“Kami mendorong pemanfaatan produk lokal agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan gizi yang baik dan ekonomi lokal yang bergerak, kami optimistis Samosir dapat berkontribusi nyata menuju Indonesia Emas,” tutupnya
Menurut Sony, program MBG saat ini menjadi pembahasan hangat di berbagai kalangan. Namun ia menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan mesin penggerak ekonomi nasional.
“Program MBG adalah mesin yang menggerakkan roda ekonomi. Ada penyerapan tenaga kerja, pergerakan ekonomi petani, serta UMKM sebagai penyedia bahan pangan yang langsung diserap SPPG,” ujar Sony.
Selain itu, ia mengingatkan agar tidak terjadi penumpukan sampah makanan yang dapat menimbulkan bau dan pencemaran lingkungan. Kepala daerah diharapkan mengampanyekan pengolahan sampah makanan MBG menjadi pupuk organik.
Faisal mengakui dinamika penerbitan SLHS pada awal program cukup tinggi, namun kejadian luar biasa berhasil ditekan melalui pengawasan dan pembinaan intensif.
Pemprov Sumut, lanjut Faisal, mendorong percepatan pembangunan SPPG di daerah, keterlibatan masyarakat lokal sebagai penyedia pangan, serta pemenuhan standar kualitas gizi.
“Kita ingin anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok rentan tidak hanya kenyang, tetapi sehat dan berkembang optimal,”ujarnya.Rumapea/Redaksi
