 |
| Foto: Reses Badan Legislasi DPR RI Dihadiri Bupati Samosir Vandiko Gultom dan Kepala Daerah Lainnya di Labersa Hotel and Convention Center,Kabupaten Toba,Sabtu (9/5) |
Di tengah perdebatan panjang yang telah berlangsung hampir dua dekade, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat kembali bergulir. Kali ini, suara dari kawasan Danau Toba terdengar lantang. Bupati Samosir Vandiko T Gultom meminta agar regulasi tersebut segera disahkan demi memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat di Indonesia khususnya di kawasan Danau Toba, terlebih Samosir.
Permintaan itu disampaikan Vandiko saat menghadiri kunjungan kerja reses Badan Legislasi DPR RI di Labersa Hotel and Convention Center, Kabupaten Toba, Sabtu (9/5).
Pertemuan tersebut digelar untuk menyerap masukan dari pemerintah daerah, akademisi, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat sipil terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat uang dihadiri Wakil Ketua Badan Legislasi RUU Masyarakat Adat Martin Manurung, Anggota DPR RI Bane Raja Manalu, Muslim Ayub, Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Bupati Toba, Wakil Bupati Taput, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Ephrous HKBP Victor Tinambunan, Pastor Walden Sitanggang.
“Pada prinsipnya kami setuju dan berharap RUU Masyarakat Adat segera disahkan menjadi undang-undang untuk menghindari konflik di tengah masyarakat,” kata Vandiko.
Ia menegaskan, Kabupaten Samosir telah menunjukkan komitmen melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat Batak dan Pemanfaatannya.
Menurut dia, kehadiran undang-undang nasional itu nantinya akan memperkuat fondasi hukum daerah yang telah dibangun.zsebagai daerah yang lekat dengan sejarah dan budaya Batak, Samosir memiliki posisi penting dalam isu masyarakat adat.
Dukungan terhadap percepatan realisasi Undang-Undang Masyarakat Adat juga disampaikan para kepala daerah dari Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan. Tidak hanya itu, kalangan akademisi, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan yang hadir turut menyuarakan harapan agar Undang-Undang Masyarakat Adat segera disahkan.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung mengatakan pembahasan RUU Masyarakat Adat tidak boleh kembali berlarut-larut sehingga penantian 18 tahun ini harus bisa kita realisasikan.
Ia menyebut Baleg DPR RI tengah berupaya menyeimbangkan seluruh masukan, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, penyederhanaan syarat pengakuan, serta harmonisasi dengan regulasi lain yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.
Menurut Martin, tujuan utama undang-undang ini adalah memastikan pengakuan, perlindungan, dan pemanfaatan hak-hak masyarakat adat dapat berjalan tanpa tumpang tindih aturan.Rumapea/Redaksi
