Foto: Walikota Medan Rico Waas MESRA Dengan Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap Pada Rakorwil Sumut Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (Aswakada) di Heritage Grand City Hall, Jumat (23/10) Medan,DP News "Saya sama Pak Zaki, jujur saja kami juga membagi tugas masing-masing juga. Nah, tapi satu yang saya pedomani sampai hari ini, apabila pasangan saya memberikan satu aspirasi ataupun dorongan kerja, saya langsung coba akomodir".
Pembagian tugas harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan, baik pekerjaan strategis maupun pelaksanaan di lapangan. Kepala daerah dan wakilnya juga perlu saling melengkapi melalui jejaring yang dimiliki masing-masing.
Pengakuan tersebut disampaikan Walikota Medan Rico Waas di hadapan menyambut para wakil kepala daerah dalam Rakorwil Sumut Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (Aswakada) di Heritage Grand City Hall, Jumat (23/10) yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.
Rico menilai, persoalan hubungan kepala daerah dan wakilnya perlu disikapi dengan hati nurani, bukan semata-mata berdasarkan hierarki birokrasi.
"Keduanya harus membangun hubungan yang dilandasi persahabatan, kekeluargaan, serta kesediaan untuk saling memahami dan mendengarkan,"katanya.
Menurutnya penting bagi kita menyadari bahwasanya apa makna dalam kepemimpinan dwi tunggal kepala daerah? Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya menanti, tapi kadang-kadang permasalahan konflik antara kepala daerah itu yang malah merusak perjalanan program visi-misi kita sendiri.
“Begitulah kedua personil kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki jejaring yang berbeda-beda. Kepala daerah mungkin butuhkan jejaring Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah mungkin butuhkan jejaring dari kepala daerah. Ini kan bisa kita komunikasikan,” tuturnya.
Rico berharap, pertemuan tersebut dapat memperkuat komunikasi, pemikiran, dan jejaring antardaerah sehingga kepala daerah bersama wakilnya dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara maksimal.
Sementara itu, menekankan pentingnya penguasaan narasi di media digital untuk mengawal kebijakan pemerintah. Menurutnya, berbagai capaian pemerintah kerap mendapat serangan naratif yang terstruktur sehingga keberhasilan program tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Karena itu, komunikasi publik perlu diperkuat untuk menghadapi penggiringan opini dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat.Rumapea/Rel/Redaksi |