Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Juni 30, 2021


Asahan,DP News

Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan Ny. Hj. Titiek Sugiarti Surya menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada Ketua TP-PKK Kelurahan se-Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kota Kisaran Timur. Penyerahan KIA tersebut digelar di Aula Kantor Camat Kota Kisaran Barat, Rabu (30/6).

Pada penyerahan KIA tersebut, Camat Kota Kisaran Barat Lukman Hakim, SAg, MSi, mengucapkan terima kasih kepada Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan karena telah berkenan menyerahkan KIA secara langsung kepada Ketua TP-PKK di Kelurahan se-Kecamatan Kota Kisaran Timur dan Kecamatan Kota Kisaran Barat.

Lukman Hakim berharap, bahwa program TP-PKK Kabupaten Asahan ini dapat berlanjut seterusnya, karena sangat membantu masyarakat kita dalam memberikan hak kepada anak-anaknya untuk memiliki Kartu Indentitas Anak, katanya.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Drs. H. Supriyanto, MPd, mengatakan bahwa pembuatan KIA tersebut merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan telah melalukan MoU dengan TP-PKK Kabupaten Asahan. Dimana melalui TP-PKK masyarakat dapat membuat KIA dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kata Supriyanto.

Dalam pembuatan KIA ini masyarakat tidak dipungut biaya (gratis), maka dari itu diharapkan kepada masyarakat segera membuat KIA untuk anaknya, harap Supriyanto.

"Di samping anak kita memiliki kartu identitas, anak kita juga bisa mengurus administrasinya sendiri, seperti membuat paspor, membuka buku rekening bank dan yang lainnya," katanya 

Di tempat yang sama Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan Ny. Hj. Titiek Sugiarti Surya pada bimbingan dan arahannya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Asahan karena telah mendukung  program TP-PKK Kabupaten Asahan, ucap Titiek.

Dengan adanya program ini, diharapkan semua anak-anak di Kabupaten Asahan dapat memiliki KIA. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara TP PKK Kabupaten Asahan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, ucap Titiek.

Titiek meminta kepada para Camat, Kepala Desa/Lurah membantu TP-PKK Kecamatan dan TP-PKK Kelurahan/Desa dalam menjalankan setiap program TP PKK, harap Titiek.

Di kesempatan itu, tampak hadir Ketua TP PKK Kabupaten Asahan bersama dengan Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Asahan menyerahkan KIA kepada Ketua TP- PKK Kelurahan se-Kecamatan Kota Kisaran Barat dan se-Kecamatan Kota Kisaran Timur didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, Camat Kota Kisaran Barat serta Camat Kota Kisaran Timur.(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Juni 30, 2021

Asahan,DP News

Bupati Asahan H. Surya, BSc bersama Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto, SIK, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan, OPD serta Jajaran Polres Asahan turut meriahkan HUT Bhayangkara ke 75 dengan menggelar gowes sehat bersama, Rabu (30/6).

Kegiatan gowes sehat bersama Forkopimda Kabupaten Asahan dalam rangka peringatan hari Bayangkara ke 75 Tahun mengambil start dari halaman Mapolres Asahan dan Finish di Kantor Distrik PTPN III PKS Sei Silau Kecamatan Buntu Pane.

Bupati Asahan H. Surya, BSc  menyampaikan ucapan selamat HUT Bhayangkara ke 75. Semoga Polisi yang presisi makin dicintai masyarakat dan saya yakin kehadiran Polri sangat dibutuhkan warga masyarakat, karena sudah banyak membantu masyarakat terlebih dimasa pandemi Covid 19 ini, kata Surya.

Bupati Surya menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan hari ini  selain bentuk apresiasi juga sebagai wujud usaha supaya tubuh sehat. Saya berharap kegiatan gowes sehat ini bisa menjadi edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 seperti ini,” ucap Surya.

Sementara itu, Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyantio, SIK, mengatakan HUT ke-75 Bhayangkara ini sebagai momentum yang baik untuk menegaskan kembali komitmen Polri, tegas AKBP Nugroho.

“Peringatan HUT Bhayangkara Ke-75 Tahun 2021, telah menjadi momentum yang sangat baik, khususnya bagi jajaran Polres Asahan untuk menegaskan kembali komitmen Polri sebagai institusi pelindung, pengayom, pelayan, dan penegak supremasi hukum dalam menjaga stabilitas, keamanan dalam negeri, sebagai penunjang untuk mewujudkan Indonesia maju,” kata Kapolres.

Gowes sehat ini diharapkan menjadi edukasi kepada masyarakat sebagai upaya mitigasi, untuk senantiasa menjaga kesehatan, dalam menjalankan aktivitas produktif pada masa pandemi Covid 19 ini.

“Dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan kita akan mampu menghadapi pandemi Covid 19 ini.” ucap Nugroho.

Pada Kesempatan itu para rombongan Forkopimda juga meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang di pusatkan di Aula Kantor Distrik PTPN III PKS Sei Silau dengan jumlah sasaran 1100 orang.(ZN).

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Juni 30, 2021

Medan,DP News                       

Setelah melantik pejabat eselon III dan lurah bulan lalu,kali ini Walikota Medan M Bobby Nasution lagi-lagi 'menggeser' 5 pejabat eselon II dan III.Namun dengan 'penggeseran' ini justru menambah jabatan kosong menjadi 7 yakni Dinas PMPTSP,Dispora,Asisten Pemerintahan, Sekretaris DPRD Medan,Kepala Inspektorat,Dinas PKP2R dan Dinas Kominfo.Sampai saat ini jabatan yang sudah sempat dilelang juga belum jelas.

Dari relis Dinas Kominfo,kelima pejabat tersebut yakni Zain Noval menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BKD & PSDM) Kota Medan, sebelumnya  menjabat sebagai Kadis Kominfo Kota Medan.

Kemudian, Benny Iskandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggantikan Irwan Ritonga. Sedangkan Irwan Ritonga selanjutnya dipercayakan menjabat Kepala Balitbang Kota Medan. Kemudian  Camat Medan Selayang Sutan Tolang Lubis dilantik sebagai Kabag Umum Setdako Medan menggantikan Andi Syahputra.

Sedangkan Muslim Harahap yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKD & PSDM dilantik menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan menggantikan Purnama Dewi yang telah memasuki masa pensiun.

Saat melantik 5 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemko Medan di Ruang Rapat III, Balai Kota Medan, Rabu (30/6),  Wali Kota Medan Bobby Nasution kembali mengingatkan agar seluruh pejabat dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya sehingga amanah yang diberikan itu nantinya dapat mensejahterakan masyarakat Kota Medan.

 "Saat ini dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kompetensi, berintegrasi, professional, berkinerja tinggi dan mempunyai moralitas yang baik serta mampu mengabdi dan berkomitmen terhadap sumpah jabatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Pemko Medan. Maka dari itu, gunakanlah amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya," kata Bobby Nasution.

Dalam menjalankan amanah tersebut, jelas Bobby Nasution, ada 4 faktor yang harus diingat dan dijalankan para pejabat yang baru dilantik dengan sebaik-sebaiknya yakni harus loyal, loyal, loyal dan harus pintar. Loyal yang dimaksud adalah loyal kepada masyarakat, keluarga dan pimpinan serta pintar dalam menjalankan semua amanah dan tanggungjawab yang diberikan.

"Loyal pertama artinya seluruh pejabat yang baru dilantik harus loyal kepada masyarakat Kota Medan. Untuk itu apa yang telah diamanahkan dan ditanggung jawabkan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, para pejabat yang baru dilantik harus loyal kepada keluarga. Bukan berarti  dengan jabatan yang dimiliki ini, keluarga yang harus didahulukan maupun disenangkan. Artinya, ketika menjalankan amanah dan tanggung jawab ini, pejabat yang baru dilantik harus memikirkan bagaimana nasib dan kelangsungan keluarga apabila melakukan hal yang tidak dibenarkan hukum," tambahnya.

 Selanjutnya, loyal ketiga, imbuh Bobby Nasution, pejabat yang baru dilantik harus loyal kepada pimpinan. Sebab, hal ini sangat penting  agar konsep visi misi pembangunan kota dapat berjalan dengan baik. Meski demikian, ungkapnya,  apabila pimpinan meminta yang aneh-aneh dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka harus kembali ke loyal pertama dan kedua.  

"Jika permintaan pimpinan menyalahi loyal kepada masyarakat dan tidak mensejahterakan masyarakat, segera sampaikan. Pejabat yang baru dilantik harus teguh dengan loyal kepada masyarakat.Di samping itu juga, apabila pimpinan meminta dan menugaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus ingat loyal kepada keluarga. Jangan sampai keluarga yang menjadi korban," tegasnya.

Sedangkan yang keempat, terang Bobby Nasution, pejabat yang baru dilantik agar dapat menjalankan semua amanah dan tanggung jawab itu tentunya harus pintar. Untuk itu, Bobby Nasution minta agar kepintaran itu tidak hanya di atas kertas tapi bisa diaplikasikan di lapangan sekaligus membantu roda pemerintah Kota Medan.

"Selain itu, pejabat yang baru  dilantik dapat saling berkolaborasi serta menghilangkan ego sektoral. Khusus kepada pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sehari-hari menjadi tempat pengaduan masyarakat, Wali Kota menegaskan agar melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. 

Di samping itu tidak korupsi dan melakukan pungutan liar (pungli) sekecil apapun.Terakhir, jauhi penggunaan obat-obatan terlarang dan menggunakan narkoba sehingga pikiran dan tingkah laku senantiasa tetap baik," pesannya mengingatkan.

Sebagai tambahan, beberapa waktu lalu sempat ramai dibicarakan terkait seleksi eselon III dan lurah yang saat itu Kepala BKD-nya Muslim karena ada yang melamar sebagai Sekcam justru menang sebagai Kepala Bidang dan ada melamar Canat menjadi Kepala Bagian. (rd)
Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Juni 30, 2021

Medan,DP News

Hari Jadi Kota Medan yang ke-431 tahun digelar dalam kondisi yang terbatas ditengah pandemi Covid-19. Meskipun begitu sesulit apapun kondisinya Pemko Medan terus bergerak bersama dalam mewujudkan pembangunan kota.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat mengikuti Sidang Paripurna Istimewa DPRD Medan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Medan ke 431 di Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (30/6).

Sidang paripurna yang berlangsung dengan khidmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim serta di ikuti oleh para Wakil Ketua dan anggota dewan yang hadir baik secara langsung maupun melalui sambungan virtual.

Bobby Nasution mengatakan tema HUT Kota Medan tahun ini ialah "Medan Berkah Dalam Keberagaman Budaya dan Etnis" artinya Kota Medan terdiri dari berbagai multi etnis dan budaya yang berbeda-beda. Karena itu keberagaman ini harus menjadi sebuah kebanggaan sebab inilah kekayaan dan kekuatan yang sesungguhnya untuk membangun kota Medan. 

Untuk itu keharmonisan yang selama ini sudah ada harus tetap dijaga dan dibina.Dari keberagaman tersebut, lanjut Bobby Nasution tentunya membuat kota Medan memiliki beragam kuliner yang sangat lezat, potensi inilah yang harus bisa dikelola dengan baik dan menjadikannya daya tarik pariwisata.

"Untuk mengangkat keberagaman kuliner ini salah satu program yang kita buat adalah The Kitchen of Asia yang kita buat di Kawasan Kesawan guna menonjolkan kuliner dari berbagai etnis yang ada di kota Medan, dan saat ini kawasan tersebut sedang kita perbaiki untuk menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata sejarah dan kuliner di kota Medan, selain itu The Kitchen of Asia ini juga merupakan representatif dari Kota Medan dengan kekayaan kulinernya, program ini ke depanya diharapkan dapat menjadi brand Kota Medan dan sebagai upaya mengangkat UMKM di bidang kuliner."kata Bobby Nasution.

Lebih lanjut Bobby Nasution juga mengatakan program yang sedang berjalan akan terus dilanjutkan ditambah dengan program prioritas yang akan dilaksanakan diantaranya yaitu di bidang kesehatan, penanganan infrastruktur jalan, penanganan banjir, penanganan kebersihan dan penanganan ekonomi di Kota Medan.

Di bidang kesehatan, Bobby Nasution menjelaskan Pemko Medan terus  berupaya dalam penanganan covid-19 salah satunya dengan mempercepat vaksinasi di Kota Medan dengan berkolaborasi dengan sejumlah pihak, saat ini capaian vaksinasi sudah mencapai 46.5%.

"Selain itu kita juga terus melakukan penyekatan di tiap-tiap wilayah batasan kota Medan serta menerapkan PPKM Mikro di tempat-tempat keramaian."sebut Bobby Nasution.

"Kita juga melakukan tracing tehadap masyarakat yang terpapar covid-19 dan mengupayakan ketersedian bed isolasi di tiap-tiap Rumah Sakit."lanjutnya.

Di bidang kebersihan, Bobby Nasution menyampaikan bahwa Pemko Medan akan berkolaborasi dengan negara tetangga untuk memberdayakan sampah dengan menggunakan sistem bioteknologi. Selain itu guna mempercepat penanganan sampah di lingkungan, Pemko Medan telah menerbitkan Perwal Kota Medan tentang pelimpahan penanganan sampah ke Kecamatan.

"Untuk bidang infrastruktur jalan, kami telah memetakan beberapa jalan yang akan dijadikan prioritas perbaikan dan menargetkan perbaikan jalan tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun dengan sistem e-Katalog."jelas Bobby Nasution.

Sedangkan untuk penanganan banjir, Pemko Medan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Pusat dalam hal ini BWS Sumatera II untuk melakukan normalisasi terhadap tiga sungai di kota Medan diantaranya yaitu sungai Babura, Deli dan Bedera.

Sementara itu di bidang ekonomi, Pemko Medan terus berupaya meningkatkan perekonomian di Kota Medan khususnya terhadap pelaku UMKM yang saat ini sangat terimbas akibat pandemi covid-19. Pemko Medan berupaya memasukan UMKM ke e-catalog kota Medan dan mewajibkan Kecamatan dan Kelurahan menggunakan produk UMKM yang ada di wilayahnya masing-masing.

Dalam kesempatan itu juga Bobby Nasution menyampaikan bahwa Pemko Medan akan merevisi Perwal Kota Medan no 17 tahun 2021 tentang pelayanan masyarakat khususnya pada bagian batasan umur.

"ini merupakan komitmen kami untuk terus mendengarkan setiap keluhan dan masukan dari masysrakat."pungkasnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim saat membuka sidang paripurna tersebut juga menyampaikan sejumlah catatan penting untuk dapat diselesaikan oleh Pemko Medan diantaranya yaitu masalah penanganan kebersihan yang belum terselesaikan akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu penanganan masalah banjir dan konektivitas transportasi publik yang harus diselesaikan secara kolaborasi dengan Kepala Daerah lainya.

"Selain itu juga masalah penerangan lampu jalan yang belum maksimal baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya yang dapat menyebabkan rawannya tindak kejahatan."sebut Hasyim.

Selanjutnya lagi ialah masalah penataan kota, dimana Pemko Medan harus segera mengambil langkah strategis untuk mewujudkan Kota Medan yang bersih, hijau dan sehat termasuk fasilitas bagi pejalan kaki.

Dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan ini turut juga hadir Staf Ahli Gubernur Sumut, H. Agus Tripriyono, Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, Ketua TP PKK Kota Medan, Ny. Kahiyang Ayu M Bobby Afif Nasution beserta Wakil Ketua I TP PKK Kota Medan, Ny. Shaula Arindianti Aulia Rachman. Selain itu hadir juga Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman,MM dan Ketua Dharma Wanita Kota Medan, Ny. Ismiralda Wiriya Alrahman, unsur Forkopimda Kota Medan, Mantan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.(rd)
Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Juni 30, 2021

Medan,DP News 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Pemerintah Kota (Pemko) se-Sumut sepakat untuk menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas hingga bulan Agustus mendatang.

Hal tersebut merupakan hasil rapat koordinasi Pemprov dan seluruh Pemkab/Pemko se-Sumut yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Rabu (30/6).

“Hasilnya seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut sepakat untuk menunda pelaksanaan PTM terbatas hingga bulan Agustus mendatang,” ujar Wagub Musa Rajekshah, yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar.

PTM terbatas ini ditunda dari jadwal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yakni 12 Juli 2021. Ditunda bukan berarti sistem pembelajaran berhenti, sistem belajar tatap muka saja yang ditunda, sembari melihat perkembangan keadaan kesehatan dan perkembangan Covid 19 di wilayah-wilayah yang ada di Sumut.

“Perkembangan keadaan kesehatan dan perkembangan Covid-19 di wilayah-wilayah yang ada di Sumut, akan dipantau hingga Agustus nanti baru kita umumkan kembali,” kata Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.

Dikuti darin laman Info Sumut Ijeck juga menjelaskan bahwa pembelajaran di tahun ajaran baru, serta penerimaan siswa baru akan tetap dilaksanakan dengan menerapkan sistem online dan pertemuan secara daring. Sembari menunggu keadaan yang membaik, Ijeck juga meminta agar Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Sumut, untuk memenuhi persentase vaksinasi pada tenaga pendidik.

“Pendidikan itu tidak bisa berjalan sendiri, kita harapkan Dinas Kesehatan pun bisa sejalan, begitu pun Satgas Covid-19 yang ada di Sumut, harus terus melakukan pengawasan, mengawal vaksinasi terus bisa berjalan dan tidak terjadi klaster-klaster baru. Untuk vaksin, Presiden Joko Widodo pun sudah memperbolehkan usia di atas 12 tahun untuk melakukan vaksin, untuk itu, Sumut pun akan meminta tambahan jatah vaksin pada Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Syaifuddin mengatakan, untuk tenaga pengajar yang berada di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah mencapai 70% yang sudah divaksin. Selebihnya itu belum divaksin karena memang tidak memenuhi syarat untuk diberikan vaksin. “Ada yang memang memiliki penyakit tertentu, atau ketika hendak divaksin dia sedang sakit,” ujarnya.

Dinas Pendidikan juga sudah membentuk tim, yang akan bertugas memberikan pengetahuan pada orang tua dan tenaga pendidik, tentang apa yang harus dilakukan saat pembelajaran di masa pandemi ini. Nantinya tim tersebut juga akan melakukan evaluasi, apakah di bulan Agustus mendatang bisa diterapkan atau tidak PTM terbatas di Sumut ini.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut Aris Yudhariansyah menjelaskan, saat ini penambahan jumlah kasus positif terpapar Covid-19 berkisar 100 – 200 orang. “Walau pun penambahan kasus kita tinggi, tapi ketersediaan tempat tidur kita masih berada diangka 35%, artinya jika ditinjau dari jumlah Bed Occupancy Rate (BOR) kita masih berada pada zona hijau,” terangnya.

Keputusan penundaan PTM tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Bahkan dalam berbagai kesempatan Gubernur menegaskan penerapan PTM harus dengan kajian para ahli dan berbagai pihak terkait.

Gubernur tidak ingin, penerapan PTM justru akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah dan anak-anak yang menjadi korbannya. “Kesehatan dan keselamatan anak adalah yang utama, jadi semuanya harus dikaji dahulu oleh ahlinya dan pihak terkait lainnya,” ujar Gubernur, beberapa waktu lalu.(H18/DISKOMINFO SUMUT/rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Juni 30, 2021

Asahan,DP News

Pengadaan ternak lembu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan  TA 2019 sebesar Rp 1 M diduga bermasalah. Terkuaknya persoalan bantuan ternak lembu tersebut atas keterangan serta pengakuan dari anggota Kelompok Ternak Suka Maju, Jumiran warga Dusun III Desa Sei Kamah I ketika ditanyai,Rabu (30/6).

Jumiran menyebut, saat itu bantuan ternak lembu yang diserahkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Kelompok Ternak Suka Maju, lembunya kurus-kurus dan kurang makan. Lagi pula bantuan ternak lembu yang kami terima itu ada 10 ekor dan semuanya betina,ucap Jumiran. 

"Saat itu bantuan ternak lembu yang diserahkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Kelompok Ternak Suka Maju, lembunya kurus-kurus dan kurang makan. Lagi pula bantuan ternak lembu yang kami terima itu ada 10 ekor dan semuanya betina", kata Jumiran.

Lebih lanjut Jumiran mengatakan 1 kelompok terdiri dari 20 orang dan sekarang lembunya sudah dibagi kepada anggota. Di kandang saya ada 4 ekor dan sisanya diserahkan kepada anggota lainnya, katanya.

Di tempat terpisah, Saridi warga Dusun III Desa Pasiran yang merupakan anggota Kelompok Ternak Pelita mengatakan, ternak lembu yang diserahkan Dinas Peternakan kepada kelompoknya ada 10 ekor. Saat diserahkan kondisi lembunya ketika itu masih muda dan sekarang lembunya tinggal 7 ekor. 

Sementara yang 3 ekor lagi sudah mati akibat terkena penyakit. Persoalan ini  sudah kita sampaikan ke Dinas Perternakan. Saya disini hanya sebagai anggota dan Ketua Kelompok Pelita adalah pak Kasam, ucapnya.


Kades Sei Kamah I Samsul Bahri,SAg, melalui Sekretaris Desa Misni mengatakan hal yang sama. Memang ada bantuan ternak lembu di desanya. 

Sementara Kepala Desa Pasiran Rindawanto saat dikonfirmasi di halaman Kantor Desa Pasiran mengakui bahwa warga Dusun III Kelompok Ternak Pelita ada menerima bantuan ternak lembu sebanyak 10 ekor. Menurut sepengetahuan saya bantuan ternak lembu itu diserahkan pada Tahun 2019.

"Kelompok Ternak Pelita ada menerima bantuan ternak lembu sebanyak 10 ekor. Menurut sepengetahuan saya bantuan ternak lembu itu diserahkan pada tahun 2019", kata Kades Pasiran.

Setahu saya bantuan ternak lembu tahun 2019 khusunya di Kecamatan Sei Dadap diduga bermasalah dan kabarnya sudah pernah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Asahan.

"Pihak Kejaksaan Negeri Asahan pernah datang ke Desa Pasiran untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan. Kedatangan pihak kejaksaan itu mencari tau dimana  keberadaan lembu tersebut." ucapnya.(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Juni 30, 2021

Medan,DP News

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan launching inovasi baru untuk mempermudah stake holder melakukan akses layanan fasilitasi pada Paripurna HUT Kota Medan ke-431 di Gedung DPRD Medan, Rabu (30/6).

Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan Erisda Hutasoit SE MSP menyatakan, penyelenggaraan Launching Inovasi Sekretariat DPRD ini sebagai sarana untuk membentuk komitmen dalam melaksanakan inovasi yang sudah digagas dan dirancang.

“Komitmen ini kami tuangkan dalam kontrak kerja pelaksanaan inovasi yang nantinya akan ditandatangani bersama-sama antara pelaksana inovasi dan diketahui Wali Kota Medan serta disaksikan oleh Ketua DPRD Kota Medan,”kata Erisda menyampaikan laporannya dalam sidang paripurna DPRD Medan yang dihadiri Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi wakil, dan Walikota Medan Bobby Nasution.

Dia menambahkan, dilaunchingnya inovasi ini bertujuan untuk memudahkan stakeholder Sekretariat DPRD Kota Medan dalam hal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan untuk mengakses layanan fasilitasi kesekretariatan.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan dan meningkatkan rasa kepedulian dan cinta terhadap organisasi.

“Gagasan inovasi Sekretariat DPRD Kota Medan berproses selama lebih kurang satu tahun, yang diawali dari survey kepuasan atas layanan Seketariat Tahun 2019. Survey kepuasan layanan ini, sekaligus dimanfaatkan untuk mendiagnosa permasalahan dan menjaring masukan dari para Anggota DPRD Kota Medan untuk perbaikan layanan. Masukan dari para Anggota DPRD Kota Medan kami rumuskan menjadi ide dan gagasan inovasi di masing-masing bagian,”ungkapnya seraya menambahkan, tahun ini, Sekretariat DPRD Kota Medan telah menghasilkan 24 ide dan gagasan inovasi yang tersebar di seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Pada kesempatan sama, Walikota Medan Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas dilaunchingnya inovasi Sekterariat DPRD Kota Medan.

”Di hari Ulang Tahun Kota Medan ke 431 ini, launching inovasi Sekretariat DPRD Kota Medan menjadi awal pelaksanaan inovasi sekaligus sebagai tindaklanjut dari kegiatan akselerasi pelayanan yang diinisiasi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Apresiasi saya berikan kepada Sekretariat DPRD Kota Medan yang telah melaunching inovasi sebanyak 24 ide dan gagasan inovasi,”kata Bobby.

Dia juga mengingatkan agar Sekretariat DPRD Medan mengelola dengan baik inovasi yang sudah berjalan dan didokumentasikan. “Apabila ada tamu yang berkunjung atau benchmark dari daerah lain, dapat kita presentasikan, agar bisa dilakukan replika oleh daerah tersebut,”pesan Bobby seraya menambahkan, untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Ranperda tentang inovasi daerah telah diusulkan dalam program pembentukan Perda Tahun 2021 ini.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Juni 30, 2021

Medan,DP News

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari seluruh kecamatan se-Kota Medan mengikuti Sosialisasi Tata Cara Pencantuman Etalase Kategori dan Atribut Produk Makanan dan Minuman ke Dalam Katalog Elektronik Lokal Medan, Selasa (29/6), yang digelar Pemko Medan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Medan. Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini dibuka oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota.

Dalam sosialisasi yang dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Roni Dwi Susanto, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto, Analis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP, Hilman Fazri, Kabag Pengadaan Barang Jasa Setdako Medan, Topan Obaja Putra Ginting, dan beberapa pimpinan OPD terkait itu, Bobby Nasution menyebutkan, Pemko Medan berkomitmen untuk membangkitkan kembali pelaku UMKM yang terpukul akibat pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian.

Bobby Nasution mengatakan,  pelatihan juga suntikan modal yang dibutuhkan pelaku UMKM . Lebih dari itu, mereka sangat membutuhkan pasar. Artinya, produk pelaku UMKM dapat terjual. Karena itu, lanjutnya, Pemko Medan membuka diri menjadi pasar UMKM. Pengadaan makanan dan minuman, mulai dari Sekretariat Kota Medan, OPD, kecamatan, sampai kelurahan harus menggunakan produk UMKM setempat.

Berkaitan dengan itu, tambah Bobby Nasution, Pemko Medan juga membantu UMKM agar ditayangkan dalam e-katalog. Disebutkannya, e-katalog adalah perwujudan dari digitalisasi yang mungkin dihindari. Karena itu, Bobby Nasution menekankan, agar pelaku UMKM memahami dengan baik penggunaan e-katalog ini.

Saat itu, Bobby Nasution juga mengecek satu per satu kehadiran pelaku UMKM dan Camat. Dia menginginkan agar para Camat ikut mendampingi para pelaku UMKM di wilayahnya sampai kegiatan ini selesai. Hal ini dimaksudkan agar Camat dan pelaku UMKM mendapat informasi yang sama.
 
“Kita tidak ingin menutup-nutupi informasi. Camat dan pelaku UMKM harus mendapatkan informasi yang sama,” tegas Bobby Nasution.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Roni Dwi Susanto, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bobby Nasution yang menunjukkan komitmen tinggi pada pemberdayaan UMKM. Apresiasi juga disampaikan karena Pemko Medan termasuk salah satu dari lima daerah di Indonesia yang telah memiliki e-katalog lokal.

“Saya berharap, nantinya Pemko Medan dapat menjadi teladan bagi Pemko/Pemkab lain di Indonesia,” ungkap Roni seraya menyampaikan harapan kepada pelaku UMKM dapat merespons dengan baik dan sungguh-sungguh niat baik dari Bobby Nasution ini.

Roni menerangkan, metode e-katalog ini memudahkan pengadaan barang dan jasa. Pelaku usaha mana pun, asal memenuhi syarat, bisa masuk e-katalog. Dan LKPP, lanjutnya, akan terus melakukan upaya untuk mempercepat penayangan produk-produk pelaku usaha.

Dia mengatakan, ada komoditas-komoditas selain makanan dan minuman yang bisa dimasukkan ke e-katalog. Yang penting barang tersebut dibutuhkan berulang, banyak penyedianya, dan produknya standar.

“Kami berharap, produk lain juga bisa masuk ke e-katalog lokal Kota Medan,” ucapnya seraya mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan berinovasi dengan Pemko Medan.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Juni 30, 2021

Medan,DP News                         

Perhatian  Wali  Kota Medan Bobby Nasution  terhadap pelaku ekonomi, terutama UMKM sangat tinggi. Apalagi sejak pandemi Covid-19, penggiat  usaha  mikro kecil menengah (UMKM) merasakan dampaknya, terutama dalam segi penjualan yang terus menurun. Menyikapi hal ini, Bobby Nasution pun menyiapkan sejumlah langkah  agar penggiat ekonomi di Kota Medan bisa tumbuh dan berkembang di tengah pandemi  Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya. Salah satu upaya yang dilakukan, orang nomor satu di Pemko Medan itu ingin produk-produk UMKM masuk ke pasar ritel modern.
Bobby Nasution ingin pasar ritel modern yang ada di Kota Medan bisa menjadi pasar bagi produk penggiat UMKM. “Kita ingin pasar ritel modern menjadi pasar hasil produk penggiat UMKM. Sebab,  UMKM tidak hanya butuh bantuan permodalan, bimbingan  maupun pelatihan, mereka sangat membutuhkan pasar, terutama di tengah pandemi Covid-19,” kata Bobby Nasution di Medan baru-baru ini.
Selain pasar ritel modern, Bobby Nasution juga ingin Pemko Medan menjadi pasar bagi produk UMKM.  Guna mendukung hal ini, Bobby Nasution pun telah menginstruksikan kepada OPD terkait agar produk makanan dan minuman penggiat UMKM masuk dalam e-Katalog Lokal. Degan demikian dalam melakukan kegiatan, Bobby Nasution minta kepada kelurahan, kecamatan dan OPD dapat menggunakan makanan dan minuman hasil produk penggiat UMKM.
Keinginan Bobby Nasution  mendapat dukungan penuh  PT Indomarco Primatama.  Jaringan ritel waralaba ternama yang beroperasi sebagai Indomaret ini  telah memasarkan produk UMKM di seluruh gerainya di Kota Medan. Di samping itu bagi  penggiat UMKM yang belum masuk, jaringan minimarket yang menyediakan bahan kebutuhan pokok ini menyatakan membuka pintu dan ruang bagi seluruh pelaku UMKM yang hendak memasarkan hasil produknya melalui Indomaret.
Saat ini sejumlah  Indomaret di Kota Medan telah menyediakan space yang cukup strategis bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan hasil produknya, baik kuliner maupun non kuliner. Begitu memasuki Indomaret, pengunjung yang datang bisa langsung melihat  rak yang bertuliskan produk UMKM Kota Medan. Di  rak tersebut terdapat puluhan jenis produk makanan hasil produksi pelaku UMKM yang tersaji dengan kemasan menarik.
Deputi Branch Manager Indomaret Cabang Medan Ikhwan, mengaku  penyediaan space  itu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung  upaya Wali Kota membangkitkan kembali UMKM. Dia berharap agar upaya yang dilakukan itu,  mampu membantu pelaku UMKM untuk bangkit dan bertahan di tengah pandemi Covid-19.
“Indomaret Cabang Medan sangat mendukung penuh upaya yang dilakukan Bapak Wali Kota untuk membantu mengembangkan UMKM. Kami membuka pintu jika penggiat UMKM hendak memasarkan produknya melalui Indomaret. Caranya cukup mudah, penggiat UMKM punya produk dan mengirimkan sampel kepada kami untuk direview produknya seperti apa. Apabila layak, produknya bisa kita pasarkan di Indomaret,” kata Ikhwan di gerai Indomaret Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (29/6).
Di samping itu, imbuh Ikhwan, penggiat UMKM harus memiliki dua sertifikat pendukung yakni sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonsia (MUI) dan perizinan produksi  industri rumah tangga (PIRT) atau izin dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM). “Kita saat ini menunggu  penggiat UMKM yang ingin masuk Indomaret. Kita pasti support dan memberikan konsultasi, misalnya  harus seperti apa packaging-nya,” jelasnya.
Selanjutnya Ikhwan mengungkapkan, saat ini ada 21 item hasil produk kuliner penggiat UMKM di kota Medan yang telah masuk Indomaret. Dikatakannya, 21 item itu merupakan hasil produk 10 pelaku UMKM. Selain kuliner dalam bentuk kemasan (packaging), jelasnya, Indomaret juga menydiakan tempat bagi penggiat UMKM yang makan langsung seperti ready to eat. “Saat ini semua gerai Indomaret yang ada di Kota Medan telah menjual hasil produk penggiat UMKM. Jadi, kita saat ini sedang menunggu UMKM lainnya untuk menjual produknya di seluruh Indomaret yang ada di Kota Medan,”ungkapnya.
Alhamdulillah, kata Ikhwan, animo masyarakat terhadap produk penggiat UMKM yang ditawarkan sangat tinggi. Salah satunya cemilan seperti orong-orong, ungkapnya, penjualannya sangat bagus. Dia berharap keberhasilan ini dapat membuat penggiat UMKM naik kelas seperti yang diingin Walikota.
“Semoga dengan bagusnya penjualan di Indomaret, teman-teman penggiat UMKM yang awalnya  masih produk rumah tangga bisa ekspansi dan membesarkan usahanya sehingga membuat usaha sendiri menjadi perusahaan. Kita lihat Bapak Wali Kota saat ini concern dengan UMKM dan kita siap menerima teman-teman penggiat UMKM yang bekerjasama dengan Indomaret,” harapnya.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Juni 30, 2021

 

Medan,DP News                          
Usai dinyatakan memenuhi syarat administrasi setelah Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) milik Pemko Medan melakukan verifikasi berkas, sebanyak 97 orang calon direksi di 3 PUD milik Pemko Medan yakni PUD Pasar, Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pembangunan selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yakni  assessment  di Universitas Sumatera Utara (USU).

Dijadwalkan, assement akan dilaksanakan,Kamis (1/7).
Pelaksanaan assessment  ini disampaikan setelah Pemko Medan menerima surat daeri Rektor USU No.7399/UN5.1.R/KPM/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditujukan kepada Wali Kota Medan perihal penyampaian jadwal pelaksanaan assessment di USU.  “Berdasarkan surat yang diterima, pelaksanaan assessment akan dilaksanakan di Gedung Pusat Sistem Informasi USU di Jalan Universitas No.9 Kampus USU Medan,” kata Kabag Perekonomian Kota Medan Regen di Balai Kota Medan, Selasa (29/6).
Dikatakan Regen, pelaksanaan assessment akan berlangsung dua sesi. Untuk sesi pertama, jelasnya,  berlangsung mulai pukul 09.00 sampai 10.30 WIB yang akan diikuti 50 orang calon direksi. “Untuk assessment sesi pertama, seharusnya diikuti 50 orang calon direksi. Namun salah seorang meninggal dunia, sehingga  assessment diikuti 49 orang,” jelasnya.
Selanjutnya sesi kedua, terang Regen, berlangsung mulai pukul 13.30 sampai 15.00 WIB yang akan diikuti 47 orang calon direksi. “Jadi total calon direksi yang akan mengikuti assessment sebanyak 96 orang. Untuk itu bagi  seluruh calon direksi diminta untuk hadir mengikuti assessment sesuai dengan jadwal dan waktu yang tlah ditetapkan,”  ujarnya.
Seperti diketahui, pembukaan seleksi ini dilakukan guna meningkatkan kinerja ketiga PUD milik Pemko Medan. Untuk memajukan ketiga PUD tersebut, Bobby Nasution membutuhkan jajaran direksi yang handal dan profesional. Sedangkan jabatan direksi yang dibutuhkan adalah direktur utama, pengembangan dan SDM, administrasi dan keuangan serta operasional.  Dari banyak pelamar, 97 orang dinyatakan memenuhi syarat administrasi setelah Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) milik Pemko Medan melakukan verifikasi berkas.  
Dari 97 calon pelamar yang lulus seleksi administrasi tersebut, 17 orang diantaranya melamar sebagai calon Direktur Utama (Dirut) PUD Pasar, 7 orang calon Direktur ADM dan Keuangan PUD Pasar, 12 orang calon Direktur Operasional PUD Pasar serta 13 orang calon Direktur Pengebangan/SDM PUD Pasar. Kemudian, sebanyak 13 orang melamar sebagai calon Dirut PUD Pembangunan, 9 orang calon Direktur Operasional PUD Pembangunan, 2 orang calon Direktur ADM dan Keuangan PUD Pembangunan, serta 12 orang calon Direktur Pengembangan PUD Pembangunan. Selanjutnya, 3 orang yang melamar sebagai calon Dirut PUD RPH, 2 orang calon Direktur Umum dan Keuangan SDM PUD RPH, 5  orang calon serta 3 orang  calon Direktur  Operasional PUD RPH.(rd)

 

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Juni 29, 2021


Asahan,DP News

Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur dicanangkan sebagai kampung tangguh anti narkoba. Pencanangan ini merupakan upaya preventif dalam memberantas pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Asahan.

Pembentukan kampung tangguh anti narkoba ini merupakan tindak lanjut arahan Kapolri yang serentak dilaksanakan di Sumatera Utara secara virtual dengan Kapolda Sumatera Utara dalam rangka menjaga masyarakat dari bahaya narkoba, Selasa (29/6).

Pencanangan kampung tangguh dihadiri Bupati Asahan H. Surya , BSc, Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto, SIK, Kajari Asahan, Forkopimda, Kepala BNN, Camat, Forkopimcam Kisaran Timur, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 

Bupati Asahan H. Surya, BSc saat wawancara dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menyampaikan, bahwa penetapan Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur sebagai salah satu kampung tangguh anti narkoba di Kabupaten Asahan adalah sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung upaya pencegahan  peredaran narkoba di Kabupaten Asahan, tentunya dengan selalu bersinergi dengan jajaran Polres Asahan dan unsur Forkopimda, kata Bupati Surya.

“Kasus narkoba di Kabupaten Asahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini perlu penanganan serius dari berbagai kalangan dan perlunya kesadaran masyarakat, Pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggungjawab Kepolisian semata akan tetapi menjadi tanggungjawab kita bersama” ucap Bupati.

Bupati Asahan berharap keberadaan kampung tangguh anti narkoba dapat berkelanjutan dan semakin banyak di Kabupaten Asahan. Pencanangan ini tidak hanya selesai pada saat ini saja namun harus ada partisipasi dan ketangguhan masyarakat dalam pencegahan narkoba. Warga masyarakat harus mampu mensosialisasikan bahaya narkoba kepada generasi muda supaya bebas dari narkoba, harap Surya.

“Kalau semua masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan sampai di level RT dan RW kami yakin narkoba akan hilang di Kabupaten Asahan,” ucap Bupati Surya.

Sementara itu Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto, SIK, dalam sambutannya menyampaikan tujuan pencanangan kampung tangguh anti narkoba ini adalah untuk merangkul kerjasama antara masyarakat, stakeholder, dalam memerangi peredaran narkotika agar masyarakat bebas dari narkoba, kata AKBP Nugroho.

Mantan Kapolres Natuna itu menyebut, bahwa launching kampung tangguh anti narkoba yang di gelar hari ini merupakan kegiatan serentak di jajaran Polda  Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut melalui zoom meeting, kata Nugroho.

AKBP Nugroho menyampaikan akan bertindak tegas terhadap pelaku tindak kejahatan namun humanis terhadap masyarakat, tidak ada ruang sedikitpun  bagi segala bentuk kejahatan narkoba, tegas Kapolres.

Namun demikian, Kapolres juga mengakui bahwa keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Asahan utamanya di wilayah perairan menjadi salah satu pemicu masih banyaknya barang narkotika masuk ke Wilayah Kabupaten Asahan. Hal ini terbukti dari data pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di Mapolres Asahan dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2021, ucap Nugroho.

Tahun 2020 sebanyak 299 kasus dengan jumlah tersangka 415 orang dan periode Januari s/d juni 2021 sebanyak 127 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 176 orang, ungkap Kapolres.

Nugroho menyebut, barang bukti yang berhasil disita pada tahun 2020 ganja sebanyak 3.024,64 gram, sabu-sabu sebanyak 3.417,09 gram dan ekstasy 443 butir. Sedangkan pada Januari s/d Juni 2021 ganja sebanyak 228,64 gram, sabu sabu 58.709,5 gram dan ekstasy 5.052 butir, kata AKBP Nugroho.

Mengakhiri sambutannya Kapolres Asahan berharap kampung tangguh yang dicanangkan hari ini harus mampu  memproklamirkan bahaya narkoba kepada generasi muda. Tujuan kita adalah agar apa yang kita harapkan dapat tercapai, yaitu Kelurahan Kisaran Naga atau bahkan Kabupaten Asahan zero kasus narkoba, kata Kapolres.

Di akhir acara itu, Bupati Asahan H. Surya, BSc, bersama Forkopimda, Kepala BNN, Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dalam pencanangan kampung tangguh anti narkoba di Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Juni 29, 2021

Medan,DP News

Pemko Medan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Keolahragaan ke DPRD Kota Medan. Pengusulan tersebut disampaikan langsung Wali Kota Medan, Bobby Nasution melalui nota pengantarnya yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (29/6).

Di hadapan pimpinan dan anggota dewan yang hadir baik secara langsung maupun melalui sambungan virtual, Bobby Nasution mengatakan olahraga merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia baik secara jasmani, rohani dan sosial yang juga merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis.

"Oleh karena itu hari ini Pemko Medan mengusulkan untuk membentuk Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan yang terdiri 22 bab dan 99 Pasal."kata Bobby Nasution yang hadir didampingi Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman dan pimpinan OPD.

Adapun maksud dari pembentukan Ranperda ini ialah untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan dan mewujudkan masyarakat yang aktif, sehat, bugar serta berprestasi dalam bidang olahraga.

"Sedangkan tujuannya ialah untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kualitas hidup manusia serta menjunjung tinggi semangat sportifitas dan disiplin."ujarnya.

"Selain itu untuk menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional."lanjutnya.

Untuk itulah Bobby Nasution berharap Ranperda tentang keolahragaan ini dapat dibahas secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma keolahragaan sehingga dapat menghasilkan Perda kota Medan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Kita berharap Perda ini nantinya dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat kota Medan."harap Bobby Nasution.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Juni 29, 2021

Medan,DP News

DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2020 untuk disahkan menjadi Perda Kota Medan. Persetujuan bersama ini ditandai dengan penandatanganan bersama antara Wali Kota Medan, Bobby Nasution dengan Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim di Gedung DPRD Kota Medan melalui rapat paripurna DPRD, Selasa (29/6).

Dalam rapat paripurna yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan ini juga didengarkan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan oleh Rajudin Sagala dan pendapat dari fraksi-fraksi DPRD Kota Medan.

Dari hasil penyampaian tersebut, Bobby Nasution mencatat sejumlah hal pokok diantaranya yaitu apa yang disampaikan oleh Badan Anggaran dinilai cukup strategis terutama dalam rangka mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Selanjutnya penyampaian, pembahasan dan keputusan dari DPRD Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 juga mencerminkan wujud kemitraan yang semakin kokoh serta kolaborasi antara fungsi legislatif dengan eksekutif. Dan yang terakhir fungsi anggaran/pengawasan yang dilakukan DPRD dinilai Bobby Nasution dapat berjalan semakin efektif dengan komitmen kuat untuk mewujudkan proses pembangunan kota yang lebih baik, partisipatif, transparan dan akuntabel.

"Karena itu secara khusus saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan khususnya Badan Anggaran yang telah membahas subtansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 ini dengan teliti dan mendalam."kata Bobby Nasution.

Disamping itu Bobby Nasution juga beranggapan bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaran pemerintah daerah selama tahun 2020 perlu adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya apa yang telah disampaikan oleh anggota dewan harus dijadikan catatan strategis dan masukan guna meningkatkan kemampuan manajerial untuk mewujudkan Pemko Medan yang semakin transparan, partisipatif, dan akuntabel khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tidak hanya itu saja, lanjut Bobby Nasution lagi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2020 secara umum memberikan banyak keberhasilan, namun dibalik itu juga Bobby Nasution menyadari masih banyak yang belum dicapai. Karena itu apa yang belum terwujud menurut Bobby Nasution merupakan tantangan tersendiri yang harus diatasi secara sungguh-sungguh dengan kerja keras.

"Untuk itu saya ingatkan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan agar tetap memiliki integritas dan dedikasi total sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan mewujudkanya dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan umum yang semakin prima kepada masyarakat."pesan Bobby Nasution.

Catatan-catatan strategis tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 ini juga akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan umum dan program prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang. Sedangkan secara operasional, masukan yang telah disampaikan tersebut juga akan dijabarkan dalam berbagai rencana program efektif, baik yang bersifat kerangka regulasi maupun kerangka anggaran.

"Kita percaya melalui langkah strategis ini kita dapat terus meningkatkan citra pelayanan umun dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui pengelolaan keuangan daerah yang semakin efisiensi, efektif dan ekonomis."kata Bobby Nasution.(rd)
Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Juni 29, 2021

Jakarta,DP News

Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat signifikan. Beberapa Rumah Sakit di sejumlah daerah di Indonesia pun telah melebihi kapasitas perawatan akibat banyaknya pasien positif Covid yang dirawat.

Sehingga menyebabkan pasien-pasien yang lainnya diharuskan menunggu antrean untuk bisa dirawat karena tidak adanya ketersediaan tempat tidur dan ruangan. Persoalan ini tentu tidak hanya berkaitan dengan pasien positif covid, tapi juga pasien lain yang memiliki penyakit selain covid.  

"Bupati Walikota dan Gubernur bersama dengan pemerintah pusat diminta untuk segera membuka RS darurat dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah daerah seperti pusat pendidikan dan latihan (diklat), stadion olahraga atau GOR. Termasuk pusdiklat yang dimiliki oleh sejumlah BUMN. Maka koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN menjadi perlu," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani 

Menurut Muzani, pembukaan RS darurat menjadi penting mengingat peningkatan jumlah kasus positif covid terus meningkat signifikan di banyak daerah. Dia juga meminta agar fasilitas yang ada di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) digunakan untuk membuka RS darurat covid. Karena saat ini Jakarta merupakan zona merah yang laju peningkatan kasus covidnya terbesar di Indonesia. 

"Kami menyarankan agar beberapa fasilitas gedung di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan digunakan untuk RS darurat tersebut. Seperti di Tenis Indor dan sarana lainnya. Karena RS di area Jabodetabek mayoritas telah melebihi kapasitas yang menyebabkan antrean panjang pasien," jelasnya. 

"Selain itu beberapa asrama haji  juga dapat difungsikan sebagai RS darurat, apalagi tahun ini ibadah haji ditiadakan," imbuh Wakil Ketua MPR RI itu. 

Muzani melanjutkan, saat ini fasilitas kesehatan yang ada di Wisma Atlet telah melebihi kapasitas. Sebab sarana prasarana perawatan di Wisma Atlet telah penuh. Sehingga pasien covid pun harus menunggu antrean. 

"Khusus di Jakarta, untuk kondisi seperti sekarang ini kita tidak mungkin bergantung pada Wisma Atlet yang sudah hampir melebihi kapasitas, yang menyebabkan pasien positif lainnya harus mengantre. Dan pembukaan RS darurat juga perlu dilakukan di daerah-daerah zona merah COVID-19 khususnya di Pulau Jawa," papar Wakil Ketua MPR itu.

Dalam situasi seperti ini, yang diperlukan adalah kerjasama yang maksimal antara semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa. 

Pemerintah juga diharapkan untuk membuka kembali peluang bagi pihak-pihak yang ingin menjadi relawan dalam rangka penanganan covid di Indonesia. Karena saat ini seluruh tenaga kesehatan (nakes) dan para dokter yang menangani pasien covid sangat kelelahan akibat terus meningkatnya jumlah kasus positif covid.

"Pemerintah sebaiknya membuka peluang bagi orang-orang yang ingin menjadi relawan covid. Mengingat para nakes kita, seperti dokter, perawat dan tenaga medis lainnya sangat kelelahan karena pasien positif terus bertambah dan berdatangan ke setiap rumah sakit," ujar Muzani. 

Muzani juga meminta pemerintah untuk terus melakukan kontrol di lapangan agar protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik. Masyarakat juga diminta untuk tidak berkerumun, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. 

"Sekarang saatnya kita bahu membah, bekerja sama, dan saling membantu dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Jangan saling menyalahkan karena beban dan persoalannya begitu berat. Ini adalah masalah kita bersama. Kami percaya bahwa solidaritas dan kebersamaan kita akan mampu menghadapi badai ini. Dan pada akhirnya optimisme ini akan kita dapatkan. Dan pademi bisa kita lewati. Ini sudah berulang kali telah kita tunjukan dalam banyak persoalan bangsa," tutupnya. 

Sebelumnya diberitakan, pada Sabtu (26/6) Kementerian Kesehatan mencatat dalam sehari sebanyak 21 ribu orang terkonfirmasi positif COVID-19. Angka tersebut terbesar sepanjang pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Saat ini jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 2 juta jiwa lebih. Bahkan, angka kematian dalam sehari di Indonesia menapai 409 jiwa, jumlah itu dinilai sebagai angka kematianb terbesar di dunia melebihi Rusia.

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Juni 29, 2021

Medan,DP News

Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE,MM menegaskan Pemko Medan masih kekurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk itu diharapkan agar Walikota Medan segera merealiasasikan 30 persen RTH untuk Kota Medan Medan.

"Saat ini sudah dialokasikan 17 Persen RTH di Kota Medan dan baru dibeli Pemko Medan hanya 10 persen saja.7 Persen lagi belum dibeli Pemko Medan. Sedangkan  13 Persen lagi kekurangan dari 30 persen itu belum dialokasikan," kata Ihwan Selasa (29/6) 1, di Restoran Tiptop Jalan Ahmad Yani Medan.

Ihwan mengungkapkan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia Kota Medan harus segera memenuhi 30 persen RTH agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga." Pemko Medan harus segera memenuhi RTH 30 persen itu agar keseimbangan lingkungan bisa terjaga dengan baik di kota ini," kata Ihwan kembali.

Dijelaskan Ihwan sejak 2017 DPRD Kota Medan sudah mendorong Pemko Medan segera membeli lahan-lahan yang sudah ditetapkan atau dialokasikan sebagai RTH mungkin karena anggaran yang belum memadai sehingga lahan-lahan yang sudah ditetapkan sebagai RTH belum seluruhnya dibeli oleh Pemko Medan.

Menanggapi harapan masyarakat Kota Medan yang sudah berusia 431 Tahun ini, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan ini menegaskan harapan itu ada dipundak Walikota dan Wakil Walikota Medan Bobby Nasution dan Aulia Rachman." Kita berharap Walikota dan Wakil Walikota Medan saat ini bisa menghilang imej jelek Kota Medan yang selama ini ada seperti Medan sejuta lobang, Medan Jorok dan Medan selalu banjir. Masyarakat berharap Walikota dan Wakil Walikota saat ini bisa merealisasikan janji-janji mereka sewaktu kampanye dulu dengan program Kolaborasi Medan Berkah," sebut Ihwan kembali.

Soal APBD senilai Rp5,1 Trilyun Pada 2021 ini, Ihwan menegaskan bahwa sebenarnya Pemko Medan harus lebih lagi menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada, sebab pada tahun-tahun sebelumnya APBD Kota Medan pernah mencapai Rp 6,1 Trilyun. 

" Masih banyak potensi PAD yang belum tergali oleh Pemko Medan sehingga PAD masih kecil dari sejumlah potensi PAD yang ada. Bahkan kalau dibandingkan dengan Pemko lainnya seperti Bandung, Makassar, Surabaya APBD Medan ini ternyata dibawah kota-kota lainnya yang ada di Indonesia ini," sebut Ihwan lagi.

Di akhir pernyataannya Ihwan menjelaskan dirinya meyakini Bobby-Aulia bisa mewujudkan harapan masyarakat Kota Medan yang intinya Medan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

"Apalagi ada komitmen dari Bobby untuk menjadikan Kota Medan menjadi Medan yang Berkah tentu ini sangat dinantikan oleh masyarakat Medan apalgi usia Kota Medan yang sudah mencapai 4 Abad lebih ini," demikian Ihwan. (Rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Juni 29, 2021

Medan,DP News

Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan menilai kurang cermat Dinas Kesehatan Medan dalam mendata masyarakat yang dimasukkan sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI) karena masih banyak masyarakat yang terdaftar PBI Medan, sudah tidak layak lagi mendapat bantuan PBI BPJS. 

Penyebabnya adalah, karena ada sebahagian yang tidak berdomisili di Kota Medan lagi. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia, tetapi Pemko Medan masih membayarkan iuran BPJS-nya.

Kerugian APBD dalam hal ini kami perkirakan bisa mencapai Rp 30 miliar sampai dengan Rp 50 miliar. "Yang seyogyanya dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat,"ujar Afif Abdillah,SE ketika membacakan Pendapat Fraksi NasDem DPRD Medan Tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020 di ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Selasa, (29/6).

Sambung Afif lagi, Dinas Kesehatan harus lebih cermat dalam mengajukan anggaran dan mengawasi anggaran yang ada di Puskesmas. 

Karena sangat banyak Silpa yang kita temukan seperti realisasi obat di lapangan tidak sesuai dengan angka stok yang tertera. Begitu juga obat-obatan yang banyak mendekati atau melebihi masa kadaluarsa yang masih tersimpan di persediaan dinas maupun UPT di bawah Dinas Kesehatan,"ujar wakil rakyat dari Dapil IV Medan ini.

Fraksi NasDem meminta dinas kesehatan agar secepatnya berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kelebihan bayar pajak PPh 21 Rp257.499.996 yang diambil dari pendataan tambahan tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Kelebihan itu agar dikembalikan kepada tenaga kesehatan yang berhak mendapatkannya. "Puskesmas di Kota Medan, masih banyak yang tidak layak karena banyaknya kerusakan. Beberapa tidak memiliki ruangan penyimpanan obat yang layak, dan lain sebagainya.

"Fasilitas di Puskesmas harus ditingkatkan untuk melayani masyarakat yang lebih baik terutama dimasa pandemi ini, dimana kesehatan merupakan hal yang utama dalam masyarakat,"terang wakil rakyat yang duduk di Komisi II DPRD Kota Medan. 

Untuk Dinas Pendidikan Medan, Fraksi Partai NasDem meminta agar lebih cermat dan hati-hati dalam pengawasan dan BOS sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran.

Hal yang paling menarik saat pembacaan pendapat Fraksi Partai NasDem terkait LPJ tahun 2020 adalah pada OPD di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Fraksi Partai NasDem menilai banyak sekali keluhan dari masyarakat mengenai jalan yang masih rusak, banjir dan selokan atau parit yang tidak mengalir. "Kami harapkan, ini bisa diperbaiki dianggaran ke depan sehingga tidak terulang lagi,"sebutnya.

Selain itu, banyak permasalahan diberbagai ruas jalan di tahun 2020 dan hanya bersifat tambal sulam ataupun patching yang kurang baik, sehingga tidak membawa solusi yang konklusif diberbagai titik jalan di Kota Medan.

"Kami meminta hal ini jangan sampai terulang kembali di tahun anggaran ke depan,"sebutnya lagi.

Saran dari Fraksi Partai NasDem, agar Dinas PU Medan harus lebih cermat dalam mengajukan anggaran kedepannya, harus berbasiskan data dari keluhan dan kebutuhan masyarakat dan kondisi nyata yang ada di lapangan, karena masih banyak ditemukan jalan yang masih dalam kondisi baik kembali diaspal. 

"Ini adalah penyia-nyiaan dan pemborosan anggaran yang ada sehingga akan merugikan masyarakat karena dana yang sama bisa digunakan ke ruas jalan yang membutuhkan. 

"Di ketahui, Kota Medan sangat minim sekali area pedestrian di trotoar untuk masyarakat pejalan kaki, begitu juga dengan fasilitas-fasilitas pejalan kaki di trotoar di kota Medan. Ke depan ini harus dianggarkan lebih banyak lagi, karena pada saat ini, pedestrian di Kota Medan kondisinya tidak layak untuk digunakan pejalan kaki,"tutup Afif Abdillah.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Juni 29, 2021

Medan,DP News

Fraksi Partai Golkar dalam pendapat akhirnya yang dibacakan  Sekretraris F.Golkar, M.Rizki Nugraha SE meminta agar Pemko Medan secepatnya melakukan invetarisasi atas harta dan aset yang dimiliki berupa kantor, pasar dan sarana penunjang lainnya seperti tanah lapang, kuburan, rumah ibadah, untuk menunjang teregisternya seluruh aset. 

Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta agar dibuat catatan dan register seluruh asset milik pemko medan yang sedang bermasalah dengan pihak-pihak lain yang menyangkut HPL, HP, maupun yang belum ada haknya sesuai dengan Undang-Undang pokok Agraria.

"Sehingga akan diketahui sudah sampai dimana penyelesaiannya. Pemko Medan juga harus melakukan pengendalian dan pengawasan atas asset daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga," terang M.Rizki Nugraha saat membacakan Pandangan Fraksi Partai Golkar pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020, Selasa (29/6) di Gedung DPRD Medan.

Selain itu, untuk memperindah wajah kota Medan, perlu juga dibangun gerbang masuk ke arah kota Medan sehingga terlihat jelas pintu kota Medan. 

"Perlu juga dilakukan pendataan batas kota Medan dengan Kabupaten yang  berdampingan, terutama dengan kabupaten Deliserdang yang permanen dengan satu berita acara dan peta bicara sehingga membantu untuk menentukan PAD dari kota Medan. 

Demikian juga dengan batas kecamatan dan kelurahan agar dibuat peta tunggal per kecamatan dan perkelurahan. F.Golkar juga berharap agar pemko Medan melakukan sertifikasi seluruh TPU di kota Medan. memperbaiki seluruh sarana dan prasarana TPU di Kota Medan terutama fasilitas lampu agar TPU tidak terkesan menyeramkan dan mengurangi tindak kriminialisme di sekitra TPU yang gelap.

"Pemko Medan juga agar meningkatkan kinerja dan pelayanan perusahaan umum daerah sebagai salah satu sumber pendataan asli daerah potensial dimasa yang akan datang dengan membenahi manajemen secara profesional untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance),"sebut wakil rakyat dari Dapil 4 kota Medan yang juga duduk di Komisi IV DPRD Medan.

Dilanjut lagi, pembenahan infarstruktur kota Medan agar bebas dari jalan rusak dan banjir, tertata rapi, bersih dan indah serta mengembangkan sarana dan prasarana transportasi terpadu agar kota Medan terhindar dari kemacetan.

Dibacakan lagi, realisasi pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp.4,121 triliun lebih. Realisasi PAD Tahun 2020 ini mencapai 86,63 persen dari target yang ditetapkan. 

"Realisasi ini menunjukkan hasil yang belum maksimalnya pemko Medan dalam melakukan upaya penggalian dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal,"sebutnya.

Disebutkan hal itu akibat dipengaruhi dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan semua pihak. Sehingga ke depan, pemko Medan perlu menetapkan langkah-langkah yang konkrit dan tegas terhadap penetapan prioritas kebijakan dalam upaya peningkatan PAD di masing-masing OPD. Untuk realisasi belanja tahun anggaran 2020 secara akumulatif tercatat mencapai Rp 3,99 Triliun realisasi belanja tahun anggaran tahun 2020 ini mencapai 75,99 persen dari target yang ditetapkan. 

"Hampir di semua belanja rata-rata  tidak mencapai target yang ditetapkan. Kami melihat bahwa hal ini merupakan penyesuaian dengan PAD yang tidak mencapai target,"tutup Rizki.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Juni 29, 2021

Asahan,DP News

Bupati Asahan H.Surya, BSc, tinjau lokasi pengoperasian Tempat Penampungan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai solusi pakan alternatif untuk unggas dan ikan jenis air tawar dengan larva maggot. Peninjauan tersebut dilaksanak di Jalan Pondok Indah, Kelurahan Sei Renggas, Selasa (29/6). 

Bupati Asahan H. Surya, B.Sc mengatakan, hal ini merupakan inovasi yang pertama kali di Asahan dan tentunya harus dikembangkan. Bupati Asahan bangga dan mengapresiasi ide yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan bekerjasama dengan kelompok tani Integrasi PAM Asahan yang mengelola TPS 3R tersebut, kata Bupati Surya.

“Saya sangat mengapresiasi dan menganggap ini ide baru yang bisa dibuktikan dan menghasilkan. Program ini dapat dikolaborasikan dengan dinas terkait seperti Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian di Kabupaten Asahan. Saya berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dapat terus memfasilitasi program ini sehingga harapan saya di tahun 2024 Kabupaten Asahan bisa mendapat Piala Adipura. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Asahan tentunya akan terus berupaya agar program ini bisa semakin maju dan berkembang,” ucap Surya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, Agus Jaka Putra Ginting, SH, mengatakan maggot merupakan jenis belatung yang ukurannya lebih besar dan berasal dari lalat. Belatung ini hanya menkonsumsi sampah organik. Oleh karenanya, limbah organik yang bau akan dimakan maggot, katanya

Maggot nantinya menjadi pakan alternatif yang kaya akan unsur enzim dan berprotein tinggi. Untuk itu, maggot yang bernutrisi tinggi ini nantinya diberikan untuk ternak unggas yakni ayam kampung, serta ikan jenis air tawar yakni lele, nila, dan gurami, ucap Agus.

Agus menyebut dengan budidaya maggot ini akan menjadikan sebagai teknologi dan solusi menangani limbah organik. Karena itu, program ini bisa menjadi sebuah inovasi dan solusi penanganan sampah yang menjadi momok selama ini. Oleh karena itu, teknologi maggot dapat mengubah sampah dari malapetaka menjadi berkah,” ungkap Agus.

Muhammad Hamdani, selaku Ketua Kelompok Tani Integrasi PAM Asahan yang mengelola TPS 3R tersebut mengatakan, hal ini sudah lama viral di daerah Jawa namun beberapa waktu belakangan baru masuk ke Sumatera Utara. Hal ini pertama kali di Kabupaten Asahan. Sementara itu, sampah organik yang digunakan yaitu sisa sampah limbah pasar(diantaranya sayuran seperti kol, wortel, terong, serta buah-buahan yang busuk), sampah dari restoran, serta kotoran ayam itu sendiri yang nantinya diurai oleh maggot atau larva, katanya.

Sampah 1 ton akan habis diurai oleh maggot berjumlah 500 kg selama satu malam. Sampah tersebut harus 2x lipat dari beban maggot tersebut. Sirkulasi udara di dalam TPS juga harus diperhatikan dan sangat memadai. Sistem di dalamnya harus didesain secara terbuka, karena sinar matahari harus masuk kedalam untuk pertumbuhan pupa yang kemudian akan menjadi lalat yang dapat bertelur dan menghasilkan maggot, ucap Hamdani.

Maggot atau belatung tersebut nantinya akan dimakan oleh ayam, sebagian untuk makan ayam dan sebagian untuk diindukkan lagi. Sementara itu, total ayam kampung yang dipeliharanya saat ini ditempat tersebut berjumlah sekitar 300 ekor. Sampai saat ini, sudah ada 2 binaan kelompok tani yang digagas oleh Hamdani yaitu di wilayah Mutiara dan Sidodadi.

“Media maggot ini bukan hanya menghasilkan pakan ternak tetapi lebih untuk pengelolaan sampah organik yang dapat pula sebagai pakan maggot. Kelebihan nya tentu menghemat biaya pakan sampai 50 persen, sehingga tidak tergantung pakan pabrikan. Selama ini sampah 1 ton akan habis diurai oleh maggot berjumlah 500 kg selama satu malam,” kata Hamdani.(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Juni 29, 2021

Asahan,DP News

Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan Ny. Hj. Titiek Sugiarti Surya membuka secara resmi sosialisasi tentang tanaman toga dan cara pengembangannya di Dusun III Desa Taman Sari Kecamatan Pulau Bandring. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh kader TP-PKK Desa Taman, Kecamatan Pulo Bandring Sari serta masyarakat sekitar, Selasa (29/6).

Dalam kesempatan itu tampak hadir Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus, Camat Pulau Bandring, Ketua TP- PKK Kecamatan, Kepala Desa Taman Sari, Ketua TP PKK Desa Taman Sari, masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan Ny Hj Titiek Sugiarti Surya, dalan pidatonya mengatakan sosialisasi yang dilakukan pada hari ini untuk memberikan pemahaman kepada para Kader TP-PKK Desa Taman Sari dan masyarakat tentang tamanan toga dan cara pengembangannya, kata Titiek.

Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat Desa Taman Sari dalam mengikuti lomba Hatinya PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara, katanya.

Titiek berharap dengan diadakannya sosialisasi ini kita dapat memberikan yang terbaik dan memenangkan lomba tersebut, harapnya.

"Kita berharap menang dalam lomba Hatinya PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara, tetapi harus sesuai dengan kenyataan, tanpa adanya rekayasa," ucap Titiek

Oleh karena itu, kita harus membuat dan berusaha semaksimal mungkin, sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai. Titiek mengatakan, bahwa dukungan dari Pemerintah Kabupaten Asahan sangat dibutuhkan dalam mensukseskan dalam perlombaan hatinya PKK Tingkat Provinsi, katanya.

Di akhir pidatonya, Titiek mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Taman Sari dan Camat Pulau Bandring karena telah mendukung TP-PKK Desa Taman Sari dalam mengikuti lomba hatinya PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara mewakili Kabupaten Asahan.

Di kesempatan ini, Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus memberikan bantuan secara sombolis kepada Ketua TP-PKK Desa Taman Sari dan masyarakat berupa bibit sayuran, ternak dan bantuan lainnya.(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Juni 29, 2021

Asahan,DP News

Data rekapitulasi harian Covid-19 per-Kecamatan untuk hari ini sebagaimana data surveilans dari seluruh Puskesmas yang ada di Wilayah Kabupaten Asahan yang di kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tanggal 29Juni 2021, ada 3 warga Asahan suspek, terkonfirmasi dan 10 orang sembuh akibat Covid-19. Hal itu disampaikan Juru bicara Gugus Tugas Kabupaten Asahan H. Rahmat Hidayat Siregar S.Sos, MSi, kepada wartawan, Selasa (29/6) diruang kerjanya.

Rahmat menyebutkan, dimana data sebelumnya pada tanggal 28Juni 2021 data tekapitulasi harian Covid -19 per-Kecamatan di Kabupaten Asahan dengan jumlah 4 warga Asahan suspek, 5 terkonfirmasi, 5 orang sembuh akibat Covid-19.

“Sementara untuk data hari ini warga Asahan suspek sebanyak 3 orang, 1 terkonfirmasi dan 10 orang sembuh akibat Covid-19”, ucap Rahmat.

Rahmat menjelaskan, sebagaimana data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tersebut, warga yang terpapar Covid-19 untuk hari ini ada di 5 Kecamatan dari 25 Kecamatan di Kabupaten Asahan.

Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, MSi, yang juga merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, tak bosan bosannya terus menyampaikan himbauan dari Ketua Gugus Tugas Kabupaten Asahan H. Surya Bsc kepada masyarakat Asahan agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan 5 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“Kami tak bosan – bosannya terus menghimbau kepada warga Asahan untuk tetaplah mematuhi segala himbauan protokol kesehatan, agar angka penyebaran Covid dapat ditekan dan hilang dari Kabupaten Asahan” harap Rahmat.(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Juni 29, 2021

Advetorial

Medan,DP News

Delapan Fraksi di DPRD Medan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 menjadi Peraturan Daerah(Perda).Persetujuan fraksi fraksi ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Medan yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim,SE didampingi para wakil ketua Ikhwan Ritonga,Rajuddin Sagala dan T Bachrumsyah di Ruag Sidang DPRD Medan,Selasa(29/6).

Sidang paripurna dewan ini langsung dihadiri Walikota Medan M Bobby Afif Nasution,SE, MM,Wakil Walikota Medan Aulia Rachman dan Sekda Medan Ir Wiriya Alrahman.Sebagian anggota dewan mengikuti secara virtual demikian pula para pimpinan OPD mengikuti secara virtual sidang paripurna tersebut.

Pendapat akhir fraksi ini secara berurutan diawali Fraksi PDI Perjuangan disusul Fraksi Partai Gerindra,Fraksi Partai PKS,Fraksi PAN,Fraksi Partai Golkar,Fraksi Partai Demokrat,Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Gabungan (PSI,Hanura dan PPP).

Fraksi Partai PDI Perjuangan disampaikan langsung Ketua Fraksinya Robby Barus,Fraksi Partai Gerindra disampaikan Haris Kelana Damanik,Fraksi PKS Dhiayul Hayati ,Fraksi Partai Demokrat Ishaq Ibrar Tarigan,Fraksi Partai Golkar M Rizki Nugraha,Fraksi PAN Dibacakan Edwin Sugesti Nasution,Fraksi Partai Nasdem disampaikan ketua fraksinya Afif Abdillah dan Fraksi Partai Gabungan disampaikan ketua fraksinya Renville Pandapotan Napitupulu.

Melalui pendapat akhirnya kedelapan fraksi di DPRD Medan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungawaban Pelaksanaan ABD TA 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan berbagai masukan,catatan dan saran yang menjadi perhatian Pemko Medan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala menyampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 dengan beberapa rekomendasi. 

Rekomendasi itu antara lain mengenai tingginya angka SILPA Rp 622,43 miliar lebih sehingga diminta lebih cermat mengevaluasi usulan anggaran belanja dari kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan dan mengedepankan program kegiatan yang menjadi skala prioritas. 

Pemko juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan BUMD yang hingga saat ini belum mampu memberikan dampak positif dari sisi pendapatan tanpa mengesampingkan manfaat sosial dari BUMD itu sendiri.

Sedangkan dari sisi pendapatan, Pemko Medan diminta melakukan pengendalian dan pengawasan atas aset badan milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, serta mengawasi pelaksanaan tugas pendataan dan pemeriksaan pajak hotel dan restoran. 

Dari sisi kebijakan, Pemko Medan juga diminta untuk memperhatikan proses pelimpahan pengelolaan sampah ke kecamatan dan berpedoman pada payung hukum yang ada. Selain itu juga diminta agar Pemko Medan melakukan kajian ulang terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 16 Tahun 2021 tentang IMB yang mengatur tentang pelimpahan urusan perizinan ke Dinas PMPTSP agar direvisi mengingat Perda IMB, OPD di dalamnya hanya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, 

“Dari laporan pembahasan Banggar atas Ranperda tentang LPj APBD 2020, maka penetapan dan pengesahan Ranperda ini yang akan Perda diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan koordinasi antar OPD, memberikan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa serta menciptakan prioritas dalam penggunaan belanja pemerintah daerah”,kata Rajuddin.

Setelah melakukan pembahasan Banggar dan TAPD(TIM Anggaran Pemerintah Daerah) maka rincian realisasi pendapatan dan belanja daerah antara lain adalah pendapatan Rp4.121.585.751.572,01,belanja Rp 3.991.453.349.313,55,transfer Rp1.800.881.180 maka surplus Rp128.331.521.078,46. Dari segi pembiayaan antara lain penerimaan Rp504.0999.366.078,37 dan pengeluaran  Rp10.000.000 sedang pembiayaan netto Rp 494.099.366.078,37.Maka dari rincian tersebut sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan(SILPA) sebesar Rp6222.430.156,83.

Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapat akhirnya mendorong Walikota Medan M Bobby Afif Nasution melakukan terobosan terkait upaya peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat ketegasan penindakan SIMB serta mencopot pejabat yang nakal melakukan pungutan liar (pungli).Begitu juga desakan realisasi transfer keuangan dari pusat dan bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). 

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robi Barus SE ketika menyampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Kota Medan TA 2020 pada rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (29/6). 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, HT Bahrumsyah dan sejumlah pimpinan alat kelengkapan dewan serta Plt Sekwan DPRD Medan Erisda Hutasoit.

Disampaikan Robi Barus,fraksinya mendukung Walikota Medan minta direalisasikannya  transfer keuangan daerah dan dana desa oleh pemerintah pusat serta dana bagi hasil pajak dari Pemprovsu Rp 433,85 Miliar. Karena dana dimaksud sangat dibutuhkan untuk peningkatan pembangunan di Kota Medan.

Selain itu, Robi Barus juga minta Walikota Medan agar jangan hanya terfokus pada satu atau dua jenis pajak atau retribusi. Namun harus mengoptimalkan penerimaan dari pos pos lain seperti retribusi sampah, retribusi parkir, terminal, tera tera ulang, pelayanan jasa telekomunikasi, pajak hotel, tempat hiburan dan restoran.

Bukan itu saja, Fraksi PDI P juga menyampaikan usulan agar Pemko Medan dapat mengelola aset yang dimiliki Pemko Medan sehingga tertata dengan baik. Sama halnya dengan pelaksanaan vaksinasi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah Covid 19 supaya dilakukan secara rutin.

Terkait penanganan kemacetan di Kota Medan, Robi minta supaya lebih cepat dilakukan pintu masuk terutama kawasan Kampung Lalang, kawasan fly over Simp Amplas dan Jalan Letda Sujono Medan Tembung.Di akhir penyampaian pendapat akhirnya, Robi Barus menyebut Fraksi  PDI P DPRD Medan menerima dan menyetujui LPj Walikota Medan APBD TA 2020 Pemko Medan menjadi Perda. 

Sementara Fraksi Partai Gerindra memberi apresiasi atas capaian WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) Laporan Keuangan Pemko Medan dari BPK Perwakilan Sumut.Menyinggung belum tercapainya PAD dari retribusi dari pajak daerah,untuk masa mendatang agar lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan PAD.

Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Haris Kelana Damanik dalam pendapat akhir fraksinya memberi apresiasi atas capaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Laporan Keuangan Pemko Medan TA 2020 dari BPK Perwakilan Sumut.Patut diapresiasi karena selama 5 tahun berturut turut,Pemko Medan hanya mampu meraih kategori WDP (Wajar Dengan Pengecualian) namun TA 2020 sudah mampu meraih predikat WTP yang tentunya dapat dipertahankan di tahun tahun mendatang.

Menyinggung belum tercapainya PAD berupa pajak dan retribusi daerah disarankan untuk masa mendatang lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber sumber PAD.Untuk Dinas Perhubungan agar pro aktif menertibkan terminal dan parkir ilar demi peningkatan pemasukan pendapatan daerah dari sektr perparkiran.Demikian pula Dinas PKP2R dan Satpol PP agar meningktkan pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.Jangan hanya mampu menindak bangunan yang biasa saja tetapi membiarkan bangunan besar yang mampu menyumbangkan PAD,ujar Haris Kelana dalam pendapat akhir fraksinya.

Fraksi Partai Gerindra juga mengimbau Dinas Pendidikan agar melakukan inventaris aset dan bila perlu dibentuk  Tim Independen.Di sektor perusahaan daerah perlu dilakukan evaluasi karena mampu meningkatkan pendapatan daerah.Untuk Puskesmas di Kota Medan,Fraksi Partai Gerindra minta agar Dinas Kesehatan melakukan pengawasan internal dlemi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Dan di akhir pendapatnya,Fraksi Partai Gerindra menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 menjadi Peraturan Daerah(Perda).

Sedang juru bicara Fraksi PKS Dhiyaul Hayati menyoroti tentang perlunya  perencanaan anggaran secara matang dan proporsional.Dalam hal tidak tercapainya target retribusi dan pajak daerah,Fraksi PKS minta agar SDM aparatur di BPPRD ditingkatkan sehingga mampu mengelola pengutipan secara online payment system.

Di bidang pelayanan publik kiranya RSU Pirngadi Medan meningkatkan kinerja kepada masyarakat.Tidak kalah pentingnya,Fraksi PKS juga menyoroti pembangunan Jembatan Sicanang yang sampai saat ini tidak tuntas padahal sebelumnya sudah dijanjikan bakal dituntaskan.

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan.Dhiyaul Hayati, menyampaikan hal itu pada paripurna penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah [Ranperda] tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2020, di Gedung DPRD Medan.

Tidak capai target PAD, terkait realisasi pendapatan Kota Medan, Dhiyaul menyampaikan, tahun 2020 Rp4,12 T atau 86,63% menurutnya belum memuaskan, karena banyak pencapaian pada sektor pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera [FPKS] DPRD Medan menyoroti tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran [Silpa] di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] TA 2020 senilai Rp622,4 miliar.

Tim Anggaran Pemko Medan dinilai tidak cermat dalam mengevaluasi anggaran. “Setelah kami melakukan pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD Kota Medan tahun anggaran 2020 ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti,” jelas Dhiyaul Hayati.

Realisasi Belanja Daerah Kota Medan, kata Dhiyaul Pada Tahun 2020 adalah Rp3,99 triliun lebih atau 75,99% dari anggaran yang sudah ditetapkan yakni Rp5,25 triliun. Sementara itu Dhiyaul juga menyampaikan, untuk peningkatan pengawasan dan tertib administrasi keuangan daerah.

“Pemerintah Kota Medan juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah [BUMD] yang hingga saat ini belum mampu memberikan dampak positif dari sisi pendapatan,” jelasnya.

Terkait temuan BPK adanya sisa anggaran pada kas di beberapa Puskesmas, menunjukkan masih rendahnya pengawasan Pemko Medan pemerintah terhadap penggunaan dana kapitasi. “Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan diminta untuk mengevaluasi anggaran kegiatan pengadaan obat-obatan yang bersumber dari APBD,ujar Dhiyaul.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi PKS terhadap rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kota Medan tahun 2020 dapat menerima dan menyetujui untuk disahkan. Serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan dengan catatan, Pemko Medan telah menindaklanjuti hasil temuan BPK, berikut melaksanakan seluruh hasil rekomendasi pembahasan dan mengakomodir masukan-masukan dan saran.

Sementara itu,pendapat akhir Fraksi PAN disampaikan Edwin Sugesti Nasution yang memberi catatan mengenai perlunya perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan anggaran di jajaran Pemko Medan namun mengapresiasi atas keberhasilan meraih WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK Perwakilan Sumut.

Di bidang aset,Fraksi PAN minta agar Pemko Medan melakukan inventarisasi termasuk yang dikelola pihak ketiga.Untuk PAD(Pendapatan Asli Daerah) berupa pajak dan retribusi daerah diharapkan BPPRD melakukan pemungutan secara online sehingga memudahkan pelayanan bagi wajib pajak dan diharapkan dengan sistem tersebut, perolehan PAD semakin meningkat.

Dalam kesempatan itu juga Fraksi PAN melalui juru bicaranya Edwin Sugesti Nasution minta Pemko Medan melakukan kajian ulang terhadap Perwal No 16 Tahun 2021 tetng IMB yang mengatur tentang pelimpahan urusan erizinan ke Dinas PMPTSP. Perwal tersebut menurut Fraksi PAN perlu direvisi mengingat dalam Perda IMB,OPD yang ada di dalamnya hanya Dinas PKP2R.Selain itu,dalam Permendagri diatur bahwa Dinas PMPTSP adalaah OPD yang memiliki Tupoksi untuk melakukan tanggung jawab administrasi bukan tanggung jawab teknis dan pendapatan.

Di sisi lain,Fraksi PAN minta agar pengelolaan anggaran di Puskesmas di seluruh Kota Medan diawasi sehingga dimanfaatkan demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.Menyinggung SILPA Rp622 miliar lebih,Fraksi PAN seharusnya bisa digunakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.Akhirnya,Fraksi PAN menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 disahkan menjadi Peraturan Daerah(Perda).

Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan dengan juru bicara Ishaq Abrar Tarigan mengatakan fraksinya melihat masih banyak hal yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Medan baik dalam pengutipan pajak daerah, retribusi daerah serta penyerapan belanja daerah ditengah kondisi krisis kesehatan yang terjadi.

Mereview atas nota jawaban Walikota Medan atas pemandangan umum fraksi-fraksi beberapa waktu yang lalu, disampaikan bahwa Pemko Medan menyadari bahwa adanya penurunan pendapatan daerah Kota Medan yang cukup drastis dibanding tahun sebelumnya. Dan penurunan ini sangat dipengaruhi oleh faktor Pandemi Covid-19. Dan Fraksi Partai Demokrat juga sangat memahami hal tersebut.

Untuk itu kata Ibrar Tarigan ,Pemko Medan perlu melakukan terobosan baru dalam pengutipan pajak dan retribusi kepada masyarakat kota Medan dimasa krisis kesehatan yang sedang kita alami saat ini, sehingga penurunan pendapatan dapat diminimalisir.

Menurutnya,dalam mengoptimalkan pengutipan retribusi sampah terhadap satu juta retribusi wajib retribusi sampah (WRS), Pemko Medan perlu melakukan terobosan baru. Dimana, sampah salah satu potensi cukup besar jika maksimal dalam pengutipan dan tidak adanya kebocoran.

Walaupun badan usaha milik daerah yang fungsinya untuk pelayanan kepada masyarakat bersifat sosial, bukan full orientasi bisnis, namun tidaklah wajar jika PD Pasar tidak memberikan sedikitpun kontribusinya atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. "Dan ini harus menjadi evaluasi bagi Pemko Medan,"terang wakil rakyat dari Dapil II Kota Medan ini lagi.

Dalam hal ini, Fraksi Partai Demokrat juga sangat menghargai atas efisiensi anggaran yang dilakukan Pemko Medan yaitu dari program-program yang tidak terlaksana di tahun anggaran 2020 yang diakibatkan pandemi Covid-19 dan terkait protokol kesehatan.

Ibrar Tarigan juga menyebutkan, terkait anggaran untuk stimulus kepada pelaku usaha khususnya UMKM yang jumlahnya sangatlah kecil  diberikan oleh pemko Medan. 

"Kami berharap Pemko Medan dapat membantu dengan memberikan stimulus kepada pelaku usaha yang terkena dampak krisis akibat Pandemi Covid-19, agar mampu bangkit kembali dan mampu meningkatkan perekonomian di kota Medan,"ujarnya.

Fraksi Partai Demokrat melihat masih banyak program-program Pemko Medan yang tidak terlaksana harus menjadi 'PR' bagi pemerintah Kota Medan untuk dapat diselesaikan di TA 2021 seperti penanggulangan kesehatan, pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur, permasalahan perlalulintasan, serta perbaikan infrastruktur.

Di pihak lain,Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Sekretarisnya M Rizki Nugraha SE meminta agar Pemko Medan secepatnya melakukan invetarisasi atas harta dan aset yang dimiliki  Pemko Medan, baik kantor, pasar dan sarana penunjang lainnya seperti tanah lapang, kuburan, rumah ibadah, untuk menunjang teregisternya seluruh aset. 

Selain itu, F.Golkar juga meminta agar dibuat catatan dan register seluruh aset milik pemko medan yang sedang bermasalah dengan pihak-pihak lain yang menyangkut HPL, HP, maupun yang belum ada haknya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

Selain itu, untuk memperindah wajah Kota Medan, perlu juga dibangun gerbang masuk ke arah kota Medan sehingga terlihat jelas pintu kota Medan. "Perlu juga dilakukan pendataan batas Kota Medan dengan Kabupaten yang  berdampingan, terutama dengan Kabupaten Deliserdang yang permanen dengan satu berita acara dan peta bicara sehingga membantu untuk menentukan PAD dari Kota Medan.

Demikian juga dengan batas kecamatan dan kelurahan agar dibuat peta tunggal per kecamatan dan per kelurahan. Fraksi Golkar juga berharap agar pemko Medan melakukan sertifikasi seluruh TPU di kota Medan. memperbaiki seluruh sarana dan prasarana TPU di Kota Medan terutama fasilitas lampu agar TPU tidak terkesan menyeramkan dan mengurangi tindak kriminalisme di sekitar TPU yang gelap.

"Pemko Medan juga agar meningkatkan kinerja dan pelayanan perusahaan umum daerah sebagai salah satu sumber pendataan asli daerah potensial dimasa yang akan datang dengan membenahi manajemen secara profesional untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance),"sebut wakil rakyat dari Dapil 4 kota Medan yang juga duduk di Komisi IV DPRD Medan itu.

Dilanjut lagi, pembenahan infrastruktur kota Medan agar bebas dari jalan rusak dan banjir, tertata rapi, bersih dan indah serta mengembangkan sarana dan prasarana transportasi terpadu agar Kota Medan terhindar dari kemacetan.


Mengenai PAD,Pemko Medan perlu menetapkan langkah-langkah yang konkrit dan tegas terhadap penetapan prioritas kebijakan dalam upaya peningkatan PAD di masing-masing OPD. Untuk realisasi belanja tahun anggaran 2020 secara akumulatif tercatat mencapai Rp.3,99 realisasi belanja tahun anggaran tahun 2020 ini mencapai 75,99 persen dari target yang ditetapkan. 

"Hampir di semua belanja rata-rata  tidak mencapai target yang ditetapkan. Kami melihat bahwa hal ini merupakan penyesuaian dengan PAD yang tidak mencapai target,tutup Rizki.

Dan melalui juru bicaranya Rizky,Fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 menjadi  Peraturan Daerah(Perda).

Sementara itu,Fraksi NasDem DPRD menyoroti kekurangcermatan Dinas Kesehatan Medan dalam mendata masyarakat yang dimasukkan sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang berasal dari APBD Pemko Medan menjadi sorotan Fraksi NasDem DPRD kota Medan. karena masih banyak masyarakat yang terdaftar PBI Medan, sudah tidak layak lagi mendapat bantuan PBI BPJS.Penyebabnya adalah, karena ada sebagian yang tidak berdomisili di Kota Medan lagi.Bahkan ada yang sudah meninggal dunia, tetapi Pemko Medan masih membayarkan iuran BPJS-nya.

Kerugian APBD dalam hal ini kami perkirakan bisa mencapai  Rp 30 miliar sampai dengan Rp 50 miliar. "Yang seyogyanya dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat,"ujar Afif Abdillah,SE ketika membacakan Pendapat Fraksi NasDem DPRD Medan Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020.

Sambung Afif lagi, Dinas Kesehatan harus lebih cermat dalam mengajukan anggaran dan mengawasi anggaran yang ada di Puskesmas. "Karena sangat banyak Silpa yang kita temukan seperti realisasi obat di lapangan tidak sesuai dengan angka stok yang tertera. Begitu juga obat-obatan yang banyak mendekati atau melebihi masa kadaluarsa yang masih tersimpan di persediaan dinas maupun UPT di bawah Dinas Kesehatan,"ujar wakil rakyat dari Dapil IV Kota Medan ini.

Fraksi NasDem meminta Dinas Kesehatan agar secepatnya berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kelebihan bayar pajak PPH 21 Rp.257.499.996 yang diambil dari pendataan tambahan tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Kelebihan itu agar dikembalikan kepada tenaga kesehatan yang berhak mendapatkannya. "Puskesmas di Kota Medan, masih banyak yang tidak layak karena banyaknya kerusakan. Beberapa tidak memiliki ruangan penyimpanan obat yang layak, dan lain sebagainya.

"Fasilitas di Puskesmas harus ditingkatkan untuk melayani masyarakat yang lebih baik terutama dimasa pandemi ini, dimana kesehatan merupakan hal yang utama dalam masyarakat,"terang wakil rakyat yang duduk di Komisi II DPRD Medan itu. 

Untuk Dinas Pendidikan Kota Medan, Fraksi Partai NasDem meminta agar lebih cermat dan hati-hati dalam pengawasan dan BOS sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran.

Hal yang paling menarik saat pembacaan pendapat Fraksi Partai NasDem terkait LPJ tahun 2020 adalah pada OPD di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Fraksi Partai NasDem menilai banyak sekali keluhan dari masyarakat mengenai jalan yang masih rusak, banjir dan selokan atau parit yang tidak mengalir. 

"Kami harapkan, ini bisa diperbaiki dianggaran ke depan sehingga tidak terulang lagi,"sebutnya.

Selain itu, banyak permasalahan diberbagai ruas jalan di tahun 2020 dan hanya bersifat tambal sulam ataupun patching yang kurang baik, sehingga tidak membawa solusi yang konklusif diberbagai titik jalan di Kota Medan. "Kami meminta hal ini jangan sampai terulang kembali di tahun anggaran ke depan,"sebutnya lagi.

Saran dari Fraksi Partai NasDem, agar Dinas PU Medan harus lebih cermat dalam mengajukan anggaran kedepannya, harus berbasiskan data dari keluhan dan kebutuhan masyarakat dan kondisi nyata yang ada di lapangan, karena masih banyak ditemukan jalan yang masih dalam kondisi baik kembali diaspal. "Ini adalah penyia-nyiaan dan pemborosan anggaran yang ada sehingga akan merugikan masyarakat karena dana yang sama bisa digunakan ke ruas jalan yang membutuhkan. 

"Diketahui, Kota Medan sangat minim sekali area pedestrian di trotoar untuk masyarakat pejalan kaki, begitu juga dengan fasilitas-fasilitas pejalan kaki di trotoar di kota Medan. Ke depan ini harus dianggarkan lebih banyak lagi, karena pada saat ini, pedestrian di kota Medan kondisinya tidak layak untuk digunakan pejalan kaki,"tutup Afif Abdillah.

Pendapat fraksi terakhir disampaikan Renville P Napitupulu (Fraksi Gabungan PSI,Hanura dan PPP) yang memberi masukan agar pembangunan kawasan utara Kota Medan didukung semua OPD berupa infrastruktur yang memadai untuk mendi daya tarik bagi paraa calon investor.Renville merasa perlu adanya dukungan penuh dari OPD terkait dengan mencontohkan ketidakjelasan pembangunan Jembatan Sicanang yang sampai saat ini tidak tuntas dikerjakan padahal sudah dijanjikan pihak Dinas PU bakal diselesaikan pengerjaannya.

Selain itu mengenai pemasukan dari pajak penerangan jalan umum,Renville yang Ketua Fraksi Gabungan mengusulkan peninjauan kembali sistem kerja dengan pihak PLN.Sebaiknya ditinjau kembali sistem kontrak antara Pemko Medan dengaan pihak PLN bahkan kalau memungkinkan dilaksanakan dengan sistem meteran.Berarti,kita bayar sesuai dengan meteran yang digunakan sebab dengan sistem ini lebih efektif sebab hampir 35 persen lampu jalan umum di Kota Medan rusak atau tdak menyala di malam hari.

Di pihak lain Fraksi Gabungan juga memberi masukan tentang rekrutmen Direksi PUD yang mengharapkan menempatkan orang yang benar benar paham akan perusahan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Melalui juru bicaranya Renville Napitupulu menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 menjadi Perturan Daerah(Perda).

Setelah semua fraksi di DPRD Medan menyatakan persetujuannya menerima Ranperda Pertanggungjawabaan Pelaksanaan APBD TA 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda),Ketua DPRD Medan Hasyim SE pun mengetuk palu pengesahan yang dilanjutkan dengan penandatangan kesepakatan bersama antara Walikota dan DRD Medan.Sebelumnya Hasyim membacakan peserta sidang sebanyak 40 orang dari 50 orang anggota dewan yang berarti memenuhi korum sesuai Tatib DPRD Medan No 1 Tahun 2020.

Secara bergiliran para pimpinan dewan pun membubuhkan tandatangan diawali T Bachrumsyah,Rajuddin Sagala,Ihwan Ritonga dan Hasyim serta ditandatangani Walikota Medan M Bobby Afif Nasution.  



Walikota Apresiasi  

Usai penandatanganan kesepakatan bersama,Walikota Medan M Bobby Afif Nasution dalam sambutannya mengatakan bahwa sejumlah hal pokok yang disampaikan oleh Badan Anggaran dinilai cukup strategis terutama dalam rangka mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Selanjutnya penyampaian, pembahasan dan keputusan dari DPRD Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 juga mencerminkan wujud kemitraan yang semakin kokoh serta kolaborasi antara fungsi legislatif dengan eksekutif. 


Dan yang terakhir fungsi anggaran/pengawasan yang dilakukan DPRD dinilai Bobby Nasution dapat berjalan semakin efektif dengan komitmen kuat untuk mewujudkan proses pembangunan kota yang lebih baik, partisipatif, transparan dan akuntabel.

"Karena itu secara khusus saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan khususnya Badan Anggaran yang telah membahas subtansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 ini dengan teliti dan mendalam."kata Bobby Nasution.

Di samping itu Bobby Nasution juga beranggapan bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaran pemerintah daerah selama tahun 2020 perlu adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya apa yang telah disampaikan oleh anggota dewan harus dijadikan catatan strategis dan masukan guna meningkatkan kemampuan manajerial untuk mewujudkan Pemko Medan yang semakin transparan, partisipatif, dan akuntabel khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tidak hanya itu saja, lanjut Bobby Nasution lagi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2020 secara umum memberikan banyak keberhasilan, namun di balik itu juga Bobby Nasution menyadari masih banyak yang belum dicapai. Karena itu apa yang belum terwujud menurut Bobby Nasution merupakan tantangan tersendiri yang harus diatasi secara sungguh-sungguh dengan kerja keras.

"Untuk itu saya ingatkan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan agar tetap memiliki integritas dan dedikasi total sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan mewujudkannya dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan umum yang semakin prima kepada masyarakat."pesan Bobby Nasution.

Catatan-catatan strategis tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 ini juga akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan umum dan program prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang. Sedangkan secara operasional, masukan yang telah disampaikan tersebut juga akan dijabarkan dalam berbagai rencana program efektif, baik yang bersifat kerangka regulasi maupun kerangka anggaran.

"Kita percaya melalui langkah strategis ini kita dapat terus meningkatkan citra pelayanan umun dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui pengelolaan keuangan daerah yang semakin efisiensi, efektif dan ekonomis."kata Bobby Nasution.(Tim Peliput Advetorial DP News).

 

 

 

 

Share Berita
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.