 |
| Foto: Gubsu Bobby Nasution dan Walikota Medan Rico Waas Meninjau Finishing Revitalisasi Stadion Teladan Medan Beberapa Waktu Lalu |
Polemik keberangkatan Walikota Medan Rico Waas ke luar negeri untuk berobat tidak semata soal izin administratif, melainkan memperlihatkan lemahnya komunikasi pemerintahan dan tata kelola kepemimpinan di lingkungan Pemko Medan dan Pemprov Sumatera Utara.Bahkan dengan polemik ini,publik menangkap adanya disharmoni birokrasi di level elite pemerintahan.
Pengamat Kebijakan Publik Ir Elfanda Ananda,MSP kembali menyoroti polemik kepergian Walikota Medan keluar negeri,Selasa(18/5).
Bagi Elfanda,persoalan gaya kepemimpinan dan komunikasi politik Rico Waas sebagai Walikota Medan dan warisan tata kelola pemerintahan era Bobby Nasution yang dinilai belum berhasil membangun sistem birokrasi yang kuat dan tertib.
Dalam konteks pemerintahan daerah, kepala daerah bukan hanya dituntut patuh prosedur, tetapi juga menjaga etika koordinasi antar lembaga.
Elfanda mengatakan kalau izin Mendagri memang sudah ada, maka substansi masalahnya bukan lagi legalitas perjalanan.Publik menangkap adanya disharmoni (ketidakharmonisan) birokrasi di level elite pemerintahan.Ini menunjukkan komunikasi kelembagaan dan koordinasi pemerintahan belum berjalan baik.
"Kalau prosedurnya dilalui dengan benar, mestinya gubernur mengetahui. Di sinilah publik melihat ada persoalan koordinasi atau komunikasi yang tidak transparan"ujar Elfanda.
Apalagi, berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019, pengajuan izin perjalanan luar negeri kepala daerah dilakukan melalui gubernur sebelum diteruskan ke Menteri Dalam Negeri.
Kegaduhan itu sebenarnya dapat dihindari apabila sejak awal Pemko Medan memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait kondisi kesehatan wali kota dan status perizinannya.
Keterlambatan klarifikasi selama dua hari justru memperbesar spekulasi di tengah masyarakat. Selain itu, keputusan Rico Waas berobat ke luar negeri juga dinilai kontradiktif dengan berbagai pernyataannya sebelumnya terkait komitmen menjadikan Medan sebagai barometer sektor kesehatan.
“Ini menjadi kontradiksi politik. Di satu sisi pemerintah berbicara tentang peningkatan layanan kesehatan daerah, tetapi di sisi lain kepala daerah sendiri memilih berobat ke luar negeri. Publik akhirnya mempertanyakan sejauh mana kepercayaan pemerintah terhadap sistem kesehatan yang mereka kelola.
Polemik tersebut memperlihatkan pola kepemimpinan Rico Waas yang dinilai kerap memunculkan kontroversi komunikasi kebijakan.
Sebagaimana diketahui,Walikota Medan Rico Waas tidak hadir dalam acara peresmian KDKMP yang membuat Gubsu Bobby Nasution menyampaikan sindiran soal keberadaan Rico.Belakangan pengakuan Rico sedang berobat ke Singapura dan sudah melapor ke Kemendagri tanpa melalui Gubsu.Padahal sesuai Pasal 29 Permendagri No.59 Tahun 2019 menyebutkan pengajuan permohonan izin keluar negeri melalui Gubernur.
Tetapi Rico mengakui by pass ke Kemendagri tanpa melalui Gubsu.Namun saat ditanyakan apakah ada yang kurang pas dengan gubernur, lagi lagi Rico enggan berkomentar dan hanya mengatakan, 'Ah,Kalian Ada Ada,saja' saat digelar wartawan.Rumapea/Redaksi
