Tweet Share Share Share Share Share

Minggu, Januari 31, 2021

Medan,DP News              

Plt Wali Kota Medan Ir  H Akhyar Nasution MSi menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Ikatan Keluarga Besar  Alumni (IKBA) SMA Swasta Eria periode 2021-2024 di Amaliun Convention Hall Jalan Amaliun Medan, Minggu (31/1). 


Diharapkan, pengurus yang baru dilantikan tersebut dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sehingga keberadaan IKBA nantinya  mampu 

memberikan manfaat bagi seluruh alumni maupun sekolah tempat mereka menimba ilmu dulu. 

 

Selain itu Akhyar yang hadir didampingi Kadis Pendidikan Kota Medan Adlan dan Camat Medan Kota T Yudi Chairuniza, juga mengajak seluruh pengurus IKBA SMA Eria dan seluruh alumni agar mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kota Medan di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Termasuk, membantu dan mendukung Pemko Medan dalam  percepatan penanganan virus Corona di Kota Medan.

 

Diungkapkan Akhyar, kontribusi yang diberikan SMA Eria untuk Kota Medan selama ini cukup baik, terutama dalam berbagai  kegiatan sosial guna membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Apalagi imbuhnya, pandemi Covid-19 belum diketahui sampai kapan berakhirnya sehingga mengakibatkan sulitnya kehidupan masyarakat di seluruh sektor, terutama perekonomian dan pendidikan.

 

"Oleh karenanya saya berharap agar SMA Eria beserta seluruh alumninya dapat terus menggelar kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Termasuk, membantu Pemko Medan  dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan melaksanakan prokol kesehatan dengan ketat dalam kehidupan sehari-hari," ungkapnya.

 

Di bidang pendidikan, jelas Akhyar, pandemi Covid-19 menyebabkan proses pendidikan tidak dapat dilakukan dengan  tatap muka langsung seperti biasa melainkan melalui sistem daring. "Kondisi (sistem daring) ini mau tidak mau harus kita jalani meskipun ini berdampak kepada mutu pendidikan kita," ungkapnya.

 

Guna mengatasinya, Akhyar mengajak semua untuk bergotong royong bersama mengantisipasi penyebaran virus Corona

"Mari kita putus penyebaran covid-19 ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan serta selalu  menjaga jarak di tempat-tempat keramaian," imbaunya.

 

Kepala Sekolah SMA Swasta Eria Medan Drs Khoirudin Hasibuan MPd sangat mendukung penuh  dan mengapresiasi atas pembentukan IKBA SMA Eria. Diharapkannya, wadah itu dapat mempersatukan seluruh alumni SMA Eria yang kini berjumlah lebih dari 9.000 alumni dengan berbagai profesi.

 

"Dengan dilakukannya pelantikan ini, saya berharap agar IKBA SMA Eria harus lebih banyak berbuat kepada almamater dan masyarakat kota Medan melalui program-program yang telah dibuatnya. Dengan demikian  kehadiran IKBA memberikan manfaat yang besar kepada seluruh alumni, sekolah dan juga masyarakat," harap  Khoirudin.(rd)

 

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Minggu, Januari 31, 2021

Samosir, DP News

Update rilis perkembangan kasus infeksi Covid-19 yang diterima dari Dinas Kesehatan Samosir oleh Gugus Tugas Covid-19 Samosir hari ini, Sabtu (30/1), pukul 14.00 WIB, ada penambahan 8 kasus baru dan nihil sembuh dengan rincian sebagai berikut: (1) Suspek: Nihil, (2) Probable: 1 orang, (3) Konfirmasi Positif Aktif: 36 orang, (4) Sembuh: 81 orang, dan (5) Meninggal Dunia: 6 orang dan secara kumulatif di Kabupaten Samosir menjadi 123 kasus.

Berikut data 8 kasus baru:

1. HS, (29/01/2021), Pr., 32 Tahun, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Isolasi Mandiri;

2. HJS, (28/01/2021), Lk., 34 Tahun, Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan, Isolasi Mandiri;

3. RS, (28/01/2021), Pr., 70 Tahun, Desa Sitamiang, Kecamatan Onanrunggu, Dirawat di RSUD dr. Hadrianus Sinaga, Pangururan;

4. JS, (28/01/2021), Pr., 37 Tahun, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Isolasi Mandiri;

5. MHT, (28/01/2021), Pr., 31 Tahun, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Isolasi Mandiri;

6. FS, (28/01/2021), Pr., 61 Tahun, Desa Sirumahombar, Kecamatan Nainggolan, Dirawat di RSUD dr. Hadrianus Sinaga, Pangururan;

7. RS, (28/01/2021), Lk., 74 Tahun, Desa Palipi, Kecamatan Palipi, Isolasi Mandiri; dan

8. MB, (29/01/2021), Lk., 63 Tahun, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Isolasi Mandiri.

Berdasarkan data hari ini (30/1), Kecamatan Pangururan 4 kasus sedangkan Kecamatan Onanrunggu, Nainggolan, Palipi, dan Simanindo masing-masing 1 kasus dengan rincian 3 laki-laki dan 4 perempuan, usia rata-rata adalah 50.25 tahun, usia tertinggi 74 tahun dan usia terendah 31 tahun, isolasi mandiri 6 orang, dan dirawat di RSUD dr. Hadrianus Sinaga 2 orang. 

Secara kumulatif, Covid-19 telah menginfeksi 123 orang, sembuh 81 orang, konfirmasi aktif 36 orang, dan meninggal 6 orang. Data ini merefleksikan bahwa potensi penularan sudah cukup tinggi di Kabupaten Samosir; oleh karena itu, mari kita tetap menjaga diri dengan protokol kesehatan agar upaya pencegahan kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian, jika ada merasakan gejala, sebaiknya menghubungi Puskesmas terdekat agar ditindaklanjuti. Di samping itu, Gugus Tugas Covid-19 Samosir melalui para epidemiolog yang bekerja di lapangan dapat bekerja secara maksimal untuk mendapatkan peta persebaran Covid-19 sebagai basis data untuk upaya pencegahan. 

Gugus Tugas Covid-19 Samosir tetap mengajak seluruh masyarakat Samosir untuk mendoakan para warga yang terkonfirmasi positif aktif agar segera sembuh serta upaya-upaya pencegahan yang dilakukan. Kiranya kita dapat mencegah Covid-19 menginfeksi lebih banyak lagi dengan melakukan protokol kesehatan secara konsisten dan terus menerus.( ML/ red)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Jumat, Januari 29, 2021

 

Samosir,DP News

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si saksikan kemahiran para 'partonun' ulos di Desa Lumban Suhi- suhi, Kecamatan Pangururan, Jumat (29/01). 

Rombongan Menaker disambut Bupati Samosir Drs Rapidin Simbolon, MM didamping unsur Forkopimda. Menaker Ida beserta rombongan melihat langsung proses pembuatan ulos serta berbincang langsung kepada pengrajin, mengenai pengembangan dan kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan. 

Kunjungan Menaker ini untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM dan perluasan kesempatan kerja di Kawasan Danau Toba, setelah hari sebelumnya Menteri Ida menghadiri penandatangan kesepahaman bersama antara BBPLK dengan Institut Teknologi Del dan Perjanjian Kerja Bersama Ditjen Binapenta dengan PT. Toba Tenun Sejahtera di Kabupaten Toba,sebelumnya, Kamis,(28/1).

Dalam kesempatan ini Menteri Ida mengatakan pihaknya akan mendiskusikan dengan Bupati, Kepala Desa dan Toba Tenun mengenai apa yang bisa Kementerian Ketenagakerjaan lakukan, baik dari berupa pendampingan, akses modal, akses pasar akan bisa dijangkau sejauh mana. Menurutnya, pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama menjadi langkah yang tepat kepada masyarakat khususnya di Kawasan Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya, agar bisa aktif berkontribusi bersama membangun Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. 

“Selain untuk melihat langsung  proses pembuatan ulos, Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan pendampingan dan memberikan fasilitas baik dari peralatan pendukung  dan aspek pasarnya. Kementerian Ketenagakerjaan juga akan sangat concern mempertahankan keterampilan tradisi masyarakat Batak yang luar biasa ini” tambah Menteri Ida.

Menaker Ida menyampaikan pada tahun 2020, pihaknya telah memberikan Program Jaring Pengaman Sosial kepada 18 ribu kelompok dengan bentuk kegiatan berbagai macam usaha dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan menurutnya program ini akan terus dilakukan dan cocok sekali diterapkan kepada kelompok pengrajin kain ulos di Desa Lumban Suhi- suhi ini.

“Kami sudah melihat langsung keinginan yang kuat untuk terus mempertahankan tradisi menenun ulos ini. Saya juga memperhatikan ada regenerasi para penenun ulos dan banyak anak-anak muda  yang tertarik dan meneruskan kegiatan menenenun ini. Bertenun ini juga bisa menjadi modal yang baik untuk memberikan kehidupan bagi keluarga, untuk itu kita berusaha memberikan nilai tambah bagi tenun ulos ini” jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Selepas dari kegiatan di kampung ulos ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beserta rombongan bertolak ke Taman Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba di Desa Sigulatti untuk melanjutkan kegiatan penanaman pohon. ( ML/red)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Jumat, Januari 29, 2021

Asahan,DP News

Pasca dilakukannnya pemutusan aliran Listrik di beberapa OPD termasuk Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, Kadis Kominfo H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos MSi, menyampaikan kekecewaannya atas tindakan yang dilakukan PLN ULP Kisaran dengan memutus aliran oistrik di Dinas Kominfo Asahan. 

Pasalnya menurut Rahmad, jauh sebelum pemutusan ini dilakukan Kadis Kominfo sudah melayangkan surat permohonan penundaan pembayaran rekening Listrik di Dinas Kominfo Kabupaten Asahan akibat proses di Simda dan SIPD belum sinkron yang mengakibatkan pencairan uang belum bisa dilakukan. Namun Pihak PLN ULP Kisaran nampaknya tidak memperdulikan surat permohonan tersebut dan tetap melakukan pemutusan,Jumat (29/1).

“Dengan dilakukannya pemutusan jaringan listrik di Dinas Kominfo Kabupaten Asahan pada hari ini (29/01), Saya oastikan jaringan internet yang ada di seluruh OPD dan jecamatan se-Kabupaten Asahan lumpuh total, yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan jaringan internet tidak dapat dilakukan, termasuk informasi Covid 19 melalui running text juga lumpuh" tegas hidayat.

Lebih lanjut  Rahmad menjelaskan, bahwa awal tahun ini, bukan hanya Kabupaten  Asahan, tapi Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indoensia belum bisa melakukan pembayaran, karena ada perubahan apalikasi untuk laporan keuangan. Sebelumnya namanya Simda dan diganti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan aplikasi perubahan ini belum bisa digunakan.

"Sekarang sudah ada petunjuk dari Menteri kembali lagi ke Simda tapi harus dihubungkan dengan SIPD. Sehingga seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia masih mengerjakan itu, dan belum bisa digunakan karena masih dalam proses," kata Rahmad

Rahmad mengatakan bahwa PLN adalah bagian dari pemerintah sebaikanya ikut berperan dalam hal ini, karena pada dasarnya Pemkab bukan tidak mau bayar, tapi semata mata hanya karena keterlambatan sinkronisasi SIMDA dan SIPD, kan tidak mungkin kita menggunakan uang Pribadi untuk kepentingan Dinas. Karena uang Pemkab harus digunakan untuk kegiatan Pemkab sesuai dengan tanggal diguankan. 

Rahmad menjelaskan, bahwa sebelumnya telah terjadi perdebatan dengan pemutusan aliran listrik running teks pengumuman Covid-19, namun Pemkab memohon untuk penyambungan karena running teks itu bagian dari langkah sosialisasi pencegahan covid-19 di Asahan. 

"Kita sempat berdebat, akhirnya PLN menyambung kembali. Saya tidak habis pikir, kenapa dilakukan pemutusan, pada dasarnya listrik bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk melayani masyarakat," jelas Hidayat.

Pada hari ini, kita juga mendapat informasi bahwa RSUD HAMS juga akan dilakukan pemutusan aliran Listrik oleh pihak PLN ULP Kisaran. Jikalau ini sampai benar benar terjadi bagiamana pelayanan pasien yang ada di RSUD HAMS, karena menurut laporan dari Dirut RSUD saat ini ada sekitar 10 orang pasien yang dirawat di ruang ICU, kalau listrik diputus kita tidak tau apa yang terjadi dengan pasien tersebut, apakah pihak PLN ULP kisaran mau bertanggung jawab, tegas hidayat.

Oleh karena itu kata Rahmad, untuk tindak lanjut, pihaknya akan melakukan pelaporan ke PLN Wilayah Sumut, dan PLN Pusat, apakah permohonan Pemkab Asahan tidak bisa ditorelir, dan apakah ini berlaku untuk semua wilayah di Sumut dan Indoensia, ujar Rahmad.

"Saya akui PLN mempunya beban dan target, namun semua itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, dan jangan karena masalah ini pelayanan publik dikorbankan," jelas Hidayat.(rd)



Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Jumat, Januari 29, 2021

Medan,DP News                   

Sekda Medan Ir Wiriya Alrahman MM  bersama unsur Forkopimda mendapat vaksinasi Covid 19 tahap kedua di Posko Satgas Covid 19 Kota Medan Jalan Rotan Proyek Petisah.

Sama seperti vaksinasi tahap pertama, adapun tahapan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua yaitu peserta vaksin harus melalui 4 meja. Meja pertama adalah meja pendaftaran, pada tahapan ini petugas akan mendata sesuai dengan biodata peserta termasuk riwayat yang diderita peserta. Usai mendaftar, peserta vaksin selanjutnya melakukan screening kesehatan (pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh) pada meja kedua. Kemudian, peserta akan diberikan vaksin pada meja ketiga. Selanjutnya, meja terakhir peserta akan menerima Kartu Vaksinasi Covid 19 sebagai tanda telah selesai disuntik vaksin.

Usai menerima vaksin, Sekda Kota Medan didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Medan Ny Ismiralda Wiriya Alrahman mengatakan, vaksinasi yang kedua ini merupakan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dengan jarak selama dua minggu atau empat belas hari. Secara teori, sambung Sekda, vaksin ini akan berfungsi dan bekerja secara efektif setelah vaksinasi kedua dilakukan. 

"Pelaksanaan vaksinasi yang kedua ini merupakan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan untuk dilakukan sebanyak dua kali dengan jarak selama dua minggu atau empat belas hari. Secara teori, vaksin ini akan berfungsi dan bekerja secara efektif setelah vaksinasi kedua dilakukan," kata Sekda.

Sekda berharap kepada seluruh masyarakat Kota Medan mau mengikuti vaksinasi ini secara 2 tahap. "Insya Allah Saya bersama para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan sudah mengikuti vaksinasi kedua kali dan tidak ada merasakan keluhan apapun. Saya juga mendengar laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, bahwa para tenaga kesehatan yang sudah divaksin tahap pertama lalu juga tidak ada merasakan keluhan apapun. Saya berharap, dengan adanya vaksinasi ini dapat membuktikan bahwa vaksin ini aman dan sudah teruji, dengan begitu semua masyarakat nantinya diharapkan juga mau mengikuti vaksin sesuai dengan waktu gilirannya masing-masing," harap Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Edwin Effendi mengungkapkan, setelah vaksinasi Covid 19 pertama di Kota Medan tanggal 15 Januari 2021 kemarin, hari ini Pemerintah Kota Medan kembali melakukan Vaksinasi Covid 19 tahap kedua bagi Kepala Daerah dan Unsur Forkopimda Kota Medan. Setelah ini vaksinasi tahap kedua juga akan dilakukan untuk tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan yang melayani pemberian vaksinasi. 

"Kita bersyukur sampai saat ini setelah Vaksinasi Covid 19 tahap pertama, kita belum ada menerima laporan dari Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Mudah-mudahan belum ada laporan. Tentunya ini menunjukkan manfaat dari suntik Vaksin Covid 19," kata Edwin.

Edwin juga menjelaskan di Kota Medan ada 89 Fasilitas Kesehatan yang dapat melayani pemberian Vaksinasi Covid 19 terdiri dari 41 Puskesmas, 39 Rumah sakit dan 9 klinik. Seluruh Fasilitas Kesehatan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan memiliki username untuk melayani pemberian Vaksinasi Covid 19. 

Selain itu para tenaga kesehatan yang telah disuntik vaksin tahap pertama sebanyak 49,3 Persen. Selebihnya akan segera dilakukan pemberian vaksinasi di fasilitas kesehatan yang ada.

Selain Sekda Kota Medan, sejumlah unsur Forkopimda, juga menerima suntik Vaksin Covid 19 tahap kedua diantaranya Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Kejari Medan Teuku Rahmatsyah, SH, MH, Dandim 0201/BS Letkol Inf Agus Setiandar, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko, Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Abdul Azis, Kadis Kesehatan Kota Medan dr Edwin, Kepala RSUD dr Pirngadi dr Suryadi Panjaitan dan sejumlah tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat. (Rd)


Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Jumat, Januari 29, 2021

Asahan DP News

Bertempat di Posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Asahan, Bupati Asahan, H. Surya, BSc, bersama , Wakapolres  Asahan, Dandim 0208/AS (mewakili), Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs.Jhon Hardi Nasution, M.Si, para Asisten, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dr. Elfina Tarigan, MKT, Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Asahan H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si, beberapa OPD, dan Tim Satgas Covid-19, Jum'at (29/1).

Bupati Asahan H. Surya,BSc, menyampaikan bahwa dalam Surat Edaran Nomor SPC-19AS/ 015 /2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang koordinasi dengan pihak Polres Asahan dalam rangka penjemputan Vaksin Covid-19. 

Hasil diskusi dari rapat ini, pada Senin 1 Februari 2021 Kabupaten Asahan akan menerima vaksin dengan jumlah 4400 ribu Vaksin Covid-19. "Pengambilan Vaksin bertempat di Gedung Pusat Farmasi Medan dengan jadwal dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB sore," tegas bupati.

Dalam penjemputan vaksin, nantinya akan dikawal dan difasilitasi beberapa kendaraan penjemputan vaksin diantaranya yaitu mobil Ambulance vaksin, Ambulance logistik, dan di kawal oleh Satlantas Polres Asahan, PM, Brimob, Dinas Kesehatan, Mobil Escape Polres Asahan.

Mengakhiri rapat tersebut, bupati berharap agar nantinya penjemputan vaksin ini dapat berjalan dengan aman dan lancar, dan secepatnya dapat dipergunakan dengan baik.(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Jumat, Januari 29, 2021

 

Asahan.DP News

Bupati Asahan H Surya,BSc bersama Kapolres Asahan yang diwakili oleh Waka Polres Asahan, Kompol Sri Juliani Siregar, S.H.  didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs Jhon Hardi Nasution, M.Si, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dr. Elfina br.Tarigan, MKT resmikan Poliklinik Polres Asahan, di Jln. Cokro Aminoto sebelah kantor Satlantas Kisaran, Jumat (29/1).

Acara ini dibuka dengan laporan panitia penyelenggara Pembangunan gedung fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Polres Asahan, AKP Zulhajri, SH dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kapolres Asahan yang diwakili oleh Waka Polres Asahan, Kompol. Sri Juliani Siregar, S.H.

Bupati Asahan H. Surya,BSc,  berharap kedepannya Poliklinik ini dapat digunakan dengan baik dalam melayani masyarakat di Kabupaten Asahan dan dapat mendukung salah satu visi-misi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mempercepat pemutusan penyebaran rantai Covid-19.

Saya berharap dengan diresmikannya Poliklinik Polres Asahan ini dapat membantu mempercepat pemutusan penyebaran rantai Covid-19 di Asahan dan poliklinik ini nantinya juga akan digunakan sebagai salah satu tempat fasilitas kesehatan dari 29 tempat yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan vaksin covid-19," tegas Bupati Asahan.

Acara ini juga dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya fasilitas kesehatan tingkat pertama(FKTP).

Semoga kedepannya kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana Poliklinik Polres Asahan ini dapat didukung dan tetap mendapat perhatian dari pemerintah," ucap Sri Juliani Siregar.

Di akhir peresmian ini, Bupati Asahan bersama Waka Polres dan seluruh rombongan melakukan peninjauan seluruh ruangan Poliklinik Polres Asahan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama(FKTP) di Kabupaten Asahan.(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Jumat, Januari 29, 2021

 

Asahan.DP News

Plt Camat Kecamatan Kota Kisaran Timur H. Rahmat Hidayat Siregar, S. Sos, M.Si resmi menutup kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Festival Nasyid ke-52 Tahun 2021 Tingkat Kecamatan Kota Kisaran Timur yang dilaksanakan di halaman Masjid Siti Zubaidah Kelurahan Mutiara.

Kegiatan MTQ dan Festival Nasyid ke-52 Tingkat Kecamatan Kota Kisaran Timur Tahun 2021 ini dibuka pada hari Rabu (27/1) dan malam hari ini Kamis (28/1) resmi saya tutup," ucap Plt Camat Kecamatan Kota Kisaran Timur saat memberikan bimbingan dan arahannya.

Dalam pelaksanan kegiatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersusah payah mensukseskan kegiatan MTQ dan Festival Nasyid ke-52 Tingkat Kecamatan Kota Kisaran Timur Tahun 2021. Dayat mengatakan, kegiatan MTQ dan Festival Nasyid ini merupakan perwujudan dari visi misi Pemerintah Kabupaten Asahan, mewujudkan Asahan yang Religius. 

Selain itu beliau juga menyampaikan harapan Pemerintah Kabupaten Asahan, agar di Kabupaten Asahan banyak generasi muda yang mencintai Al-Qur'an dan kesenian Islam.

"Jika banyak generasi muda di Kabupaten Asahan yang cinta dan kenal dengan Al-Qur'an, maka banyak generasi muda kita yang memiliki mental yang baik," tutur beliau.

Maka dari itu saya berharap kepada orang tua dapat mendidik anak-anaknya dengan mengenalkan mereka pendidikan Al-Qur'an dan ajaran agama Islam.

Beliau juga berpesan kepada para pemenang juara 1 MTQ Tingkat Kecamatan Kota Kisaran Timur yang nantinya akan mewakili Kecamatan Kota Kisaran Timur pada MTQ Tingkat Kabupaten Asahan dapat mengharumkan nama Kecamatan Kota Kisaran Timur. Dan hal ini berlaku juga bagi tim nasyid Kecamatan Kota Kisaran Timur. 

Maka dari itu saya berharap agar kepada para pemenang dan pelatih dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin.

Disamping itu beliau menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan saat ini sedang mensosialisasikan vaksin covid-19 kepada masyarakat Kabupaten Asahan, yang rencananya akan diberikan pada bulan Februari 2021. Dan vaksin ini akan diberikan pertama kali kepada tenaga medis dan pelayan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Jadi kepada masyarakat saya berharap jangan takut dan ragu dengan vaksin yang nantinya akan diberikan, karena telah menjalani proses dan diuji oleh para ahli.

Selain itu beliau mengatakan sebelum diberikan vaksin, masyarakat akan dicek kesehatannya oleh tenaga kesehatan. 

Di setiap kesempatan beliau tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada masyarakatnya (Kecamatan Kota Kisaran Timur) untuk mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) dalam setiap melakukan kegiatan sehari-hari seperti, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, pakai masker, jauhi lokasi yang menjadi pusat keramaian dan jaga imunitas tubuh kita, sehingga penyebaran wabah covid-19 di Kabupaten Asahan dapat kita cegah penyebarannya.

Di akhir kegiatan Ketua Dewan Hakim yang sekaligus Ketua Imtaq Kecamatan Kota Kisaran Timur Hadi Rafitra Hasibuan, S. Ag, MA mengumumkan pemenang MTQ dan Festival Nasyid Ke-52 Tingkat Kecamatan Kota Kisaran Timur Tahun 2021. 

Juara Umum MTQ Tingkat Kecamatan Kota Kisaran Timur Tahun 2021 Kelurahan Sentang (Lurah Uspan Panjaitan).

Juara II Umum MTQ Tingkat Kecamatan Kota Kisaran Timur Tahun 2021 Kelurahan Kisaran Naga (Lurah Dahnel).

Juara III Umum MTQ Tingkat Kecamatan Kota Kisaran Timur Tahun 2021 Kelurahan Selawan (Lurah Muhammad Syarif AR, SSTP).

Juara I Festival Nasyid ke-52 Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2021 Putra Kelurahan Kisaran Naga (Lurah Dahnel)

Juara II Festival Nasyid ke-52 Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2021 Putra Kelurahan Sentang (Lurah Uspan Panjaitan)

Juara III Festival Nasyid ke-52 Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2021 Putra Kelurahan Teladan (Micam Sitorus, SH)

Juara I Festival Nasyid ke-52 Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2021 Putri Kelurahan Kisaran Timur (Lurah Hartono, SH). Juara II Festival Nasyid ke-52 Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2021 Putri Kelurahan Sentang (Lurah Uspan Panjaitan)

Juara III Festival Nasyid ke-52 Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2021 Putri Kelurahan Siumbut-Umbut (Lurah Abdul Rahman Harahap)

Terlihat Plt Camat Kecamatan Kota Kisaran Timur beserta istri, Unsur Forkopimcam Kecamatan Kota Kisaran Timur, Lurah se-Kecamatan Kota Kisaran Timur dan tamu undangan membagikan hadiah kepada para pemenang.(ZN/s)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Jumat, Januari 29, 2021

Medan,DP News

Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari nanti,  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar beberapa rangkaian kegiatan salah satunya seminar nasional yang digelar secara virtual pada 3 Februari mendatang dengan mengusung tema “Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kebangkitan Ekonomi Kreatif (PENKEK Pasca Pandemi)”. 

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut,  Menteri Pariwisata dan Ekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, I Wayan Koster, Gubernur Bali,  Airin Rachmi Diany, Ketua APEKSI, Mardani H Maming, Ketua Umum HIPMI. Acara akan  dipandu oleh moderator Retno Intani (indonesiatoday.co), Aat Surya Safaat (sin.co.id) dan  Indonesian Creative Network.

Ketua Panitia HPN SMSI Pusat, M.  Nasir mengatakan, peserta yang akan hadir dari SMSI, terdiri dari Dewan Pengurus SMSI Pusat, Dewan Pakar SMSI Pusat, Ketua dan Pengurus SMSI Provinsi se-Tanah Air. 

“Selain pengurus SMSI, acara ini juga terbuka untuk umum, terutama masyarakat yang berkecimpung di dunia Pariwisata,dan juga selaku usaha dan UMKM,” ujar M. Nasir, mantan Sekretaris Redaksi KOMPAS ini.

Sementara itu, terkait dengan undangan  masyarakat yang berkecimpung di dunia pariwisata,  anggota Dewan Pertimbangan SMSI Pusat GG Ashok Kumar menyampaikan,  undangan yang telah dikirim yaitu Ketua Umum BPP Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA), Ketua Umum Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI), Ketua Umum DPP ASPPI (Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia), Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia, Ketua Umum  DPP Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).

“Tidak hanya itu kami juga mengirimkan undangan untuk para pelaku usaha antara lain, Ketua Umum  Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO), Ketua Umum  Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, Ketua Umum  Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI), Ketua Umum  Himpunan Penulis Pariwisata (HPP), Ketua Umum  Hotel Human Resources Managers Association (HHRMA), Ketua Umum Indonesia Food & Beverages Executive Association (IFBEC), Kepala Dinas Pariwisata Provinsi se-Tanah air. Juga kita undang Pengurus HIPMI Pusat dan para Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) se-Tanah Air,” pungkas GS Ashok Kumar.(rel/rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Jumat, Januari 29, 2021

Medan,DP News

DPRD Medan minta penambahan fasilitas ruang isolasi di Pirngadi Medan.Mengingat masih  tingginya jumlah warga yang terpapar Covid-19 sementara keterbatasan ruang isolasi untuk pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). DPRD Medan minta Pemko Medan menambah fasilitas ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga kepada wartawan,Jumat(29/1).

“Kabarnya, ruangan isolasi di Pirngadi masih dalam tahap perbaikan. Makanya kita dorong manajemen rumah sakit untuk berkoordinasi dengan gugus tugas dan Pemko Medan untuk menambah ruang isolasi,” ujar Ihwan.

Ihwan berharap, manajemen dapat membuat keputusan segera, agar dapat memanfaatkan semua ruangan yang ada di gedung lama maupun gedung baru.

“Semua ruangan disediakannya untuk pasien Covid. Karena pasien umum kan berkurang. Jangan sampai ada pasien Covid-19 yang tidak ditangani di rumah sakit,” tegasnya.

Sementara dari data RSUD dr Pirngadi Medan, per tanggal 27 Januari 2020, sudah 45 bed (tempat tidur pasien) terpakai untuk pasien terpapar. Padahal jumlah bed isolasi yang tersedia di rumah sakit milik Pemko Medan ini hanya 75 unit.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Kamis, Januari 28, 2021

Jakarta,DP News 

Secara musyawarah mufakat,Komisi II DPR RI setujui sembilan nama untuk mengisi kursi anggota Ombudsman RI untuk periode 2021-2026.

Sebanyak sembilan nama itu dipilih setelah Komisi II DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 nama calon anggota Ombudsman sejak Rabu (27/1).

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa mengatakan proses pemilihan sembilan anggota Ombudsman periode 2021-2026 itu dilakukan secara musyawarah mufakat.

"Dipilih secara mufakat, tanpa Voting" kata Saan saat dikonfirmasi, Kamis (28/1).

Selanjutnya, kesembilan nama anggota Ombudsman RI itu bakal dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disepakati dan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk dilantik.

Dari sembilan anggota yang terpilih, dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Mokhammad Najih didapuk menduduki jabatan ketua mengampu lembaga negara pengawas pelayanan publik tersebut.

Sementara seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus ditunjuk menjadi wakil ketua.

Berikutnya sebagai anggota antara lain anggota Ombudsman Dadan Suparjo Suharmawijaya, Direktur Operasional PT Grage Nusantara Global Hery Susanto, Kepala SPI PT Perikanan Nusantara Indra Marzuki Rais, Jemsly Hutabarat, dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta Johanes Widijantoro, peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robertus Na Endi Jaweng, serta Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi Yeka Hendra Fatika.

Adapun sebelumnya daftar 18 nama calon anggota Ombudsman yang diserahkan ke DPR yakni Andri Gunawan Sumianto, Bobby Hamzar Rafinus, Dadan Suparjo Suharmawijaya, Hani Hasjim, Heru Setiawan, Hery Susanto.

Kemudian Indraza Marzuki Rais, James Modouw, Jemsly Hutabarat, Johanes Widijantoro, Mokh Najih, serta Muhammad Joni Yulianto. Ada pula nama Noorhalis Majid, Raminto, Robertus Na Endi Jaweng, Robi Arya Brata, Ucu, dan Yeka Hendra Fatika.(Cnnindonesia/rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Kamis, Januari 28, 2021

Asahan,DP News

Bupati Asahan, H. Surya, BSc. melantik Ketua dan Pengurus  Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan periode 2021 – 2025 di Aula Melati Kantor Bupati setempat, Kamis (28/01)..

KPAD Kabupaten Asahan adalah lembaga independen yang dibentuk Bupati Asahan untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAD Kabupaten Asahan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah, memberikan masukan dan usulan kepada bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. 

Selain itu kata Surya, KPAD juga menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di daerah, memberikan laporan dan rekomendasi kepada aparat penegak hukum tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, dan lain sebagainya.

Pada pelantikan tersebut, Drs.H.Irsan Kumala, M.BA, dilantik sebagai Ketua merangkap anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan. Sedangkan untuk Wakil ketua, Awaluddin, S.Ag dilantik sebagai Wakil ketua merangkap anggota. Sementara untuk anggota-anggota yang dilantik diantaranya, Zuflina, SST, Yasir UI Haque, SH, dan Muhammad Syafrizal, S.Sy.

Sementara itu, untuk tugas dan fungsi pada bidang Komisi Perlindungan Anak daerah Kabupaten Asahan yaitu sebagai berikut:

Bidang pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan:  Drs.H.Irsan Kumala, M.BA.B Bidang Pengaduan: Awaluddin, S.Ag.Bidang sosialisasi dan Advokasi: Yasir UI Haque, SH. Bidang data dan informasi: Muhammad Syafrizal, S.Sy dan Bidang kajian dan telaah: Zuflina, SST.

Bupati Asahan H.Surya,BSc, berharap kepada seluruh pengurus agar dapat menjalankan setiap program kerjanya, dan berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dibidang perlindungan anak di Kabupaten Asahan.

“Saya berharap kepada seluruh ketua,wakil ketua, dan anggota yang telah dilantik agar dapat pro aktif dalam melayani masyarakat khususnya dalam hal mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Asahan, sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan memberikan pelayanan profesional serta berkinerja tinggi,” harap Suryaa..(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Januari 27, 2021

Asahan,DP News

Untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Asahan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai salah satu Organisasi Mahasiswa Muslim di Kabupaten Asahan bersilaturahmi dengan Bupati Asahan, H. Surya, BSc. Audiensi ini digelar di Rumah Dinas Bupati Asahan, Rabu (27/1).

Silaturahmi yang dilakukan  Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Asahan ini dihadiri Ketua KAMMI Sakti Andiyanto, Sekretaris, Bendahara, staf Humas, dan beberapa anggota KAMMI. 

Audiensi ini membicarakan tentang program kerja yang akan direncanakan oleh KAMMI, baik program-program jangka pendek maupun jangka panjang sekaligus memperkenalkan kepengurusan yang baru dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia(KAMMI) Kabupaten Asahan. KAMMI yang awalnya terbentuk di pusat, yaitu di Jakarta, Medan,dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, kini mulai di bentuk di Kabupaten Asahan. 

Tujuan dibentuknya KAMMI ini sebagai organisasi mahasiswa yang dapat berpartisipasi aktif dan sebagai jembatan dalam menghimpun aspirasi dari mahasiswa dan menyampaikannya kepada Pemerintah Kabupaten Asahan. Diharapkan kehadiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia(KAMMI) Kabupaten Asahan dapat berdampak dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Asahan dan dapat diterima masyarakat.

Kami berharap dengan keberadaan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia(KAMMI) Kabupaten Asahan yang baru terbentuk ini sebagai wadah yang dapat digunakan generasi muda dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah guna membangun Asahan," ungkap Sakti Andiyanto.

Sakti mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan KAMMI baru-baru ini diantaranya membagi masker, sembako kepada mahasiswa-mahasiwa yang kurang mampu, dan mengingatkan kader-kader untuk selalu menetapkan protokol kesehatan. 

Untuk kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat, Sakti juga menjelaskan diantaranya akan diadakan Muskerda(Musyawarah Kerja Daerah) di bulan Februari 2021 dan pengembangan start-up di bidang teknologi serta UMKM di bidang pengembangan usaha bagi mahasiswa di Kabupaten Asahan.

Sementara Bupati Asahan H. Surya, BSc mengatakan selaku Pemerintah Kabupaten Asahan akan siap mendukung program kerja yang akan dilaksanakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia(KAMMI). Surya berharap organisasi ini dapat berkoordinasi dengan pemerintah di Kabupaten Asahan dan ikut mensupport segala kegiatan pemerintah yang dapat menunjang pembangunan dan pengembangan bagi generasi muda di Kabupaten Asahan. 

Selain itu, Bupati Asahan berharap kepada Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia(KAMMI) Kabupaten Asahan untuk dapat memberikan kontribusinya dalam membangun Kabupaten Asahan. 

Bupati juga berharap melalui kesatuan pemuda-pemuda yang saling bersinergi ini, nantinya dapat menjadi penggerak bagi roda perkembangan kemajuan teknologi dan pengembangan UMKM bagi generasi muda di Asahan.(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Januari 27, 2021


Medan,DP News            

     Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19, Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan memberikan dana hibah kepada para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) di Kota Medan. Adapun dana hibah sebesar Rp 24,4 Milyar tersebut berasal dari dana bantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia guna mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia termasuk Kota Medan.

 

            Demikian terungkap dalam kegiatan Penegasan Penggunaan Dana Hibah Pariwisata Kota Medan Tahun 2020 di Aula Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Medan, Jalan Adinegoro, Rabu (27/1). Selain itu, acara juga dirangkai dengan penerangan/penyuluhan hukum bagi pelaku usaha Parekraf dalam pembuatan pelaporan dana hibah.

 

            Kegiatan yang dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Teuku Rahmatsyah SH MH, Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriyono, Kepala BPKAD T Ahmad Sofyan dan perwakilan dari Inspektorat Kota Medan tersebut bertujuan memberikan penekanan dan penegasan kepada pengelola usaha Parekraf di Kota Medan yang menerima dana hibah untuk menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam rangka PEN. Dengan harapan, guna menghindari terjadinya permasalahan di waktu mendatang.

 

            Dalam laporannya, Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriyono mengatakan Pemko Medan menerima dana hibah pariwisata dari Kemenparekraf RI sebesar Rp24,4 Milyar. Kemudian, lanjut Agus, dana hibah dibagikan kepada 65 hotel dan 158 usaha kuliner (cafe, restoran dan rumah makan) dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku di antaranya usaha berjalan aktif dan membayar pajak tahun 2019.

 

            "Dana hibah yang kita terima, dibagikan secara proporsional. Dengan besaran angka untuk hotel sebesar Rp16, 1 M dan usaha kuliner menerima sebesar Rp. 8,3 M. Tentunya, pelaku usaha Parekraf yang memenuhi syarat saja yang dapat menerima dana hibah tersebut," kata Agus.

 

            Di hadapan pelaku usaha Parekraf yang hadir, Agus mengingatkan agar dana hibah yang diterima akhir tahun 2020 lalu tersebut , benar-benar digunakan dalam rangka PEN sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang diberlakukan oleh pemerintah di sektor pariwisata.

 

"Secara tegas dana hibah digunakan dalam mendukung keberhasilan pariwisata lewat CHSE (Cleanliness/kebersihan, Health/kesehatan, Safety/keamanan dan Environtment/ramah lingkungan). Lalu, untuk keperluan dan kepentingan pegawai lokasi usaha, pemberian diskon dan operasional. Semua ketentuan sudah jelas sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangi bersama. Artinya, dana hibah bukan diberikan secara cuma-cuma, melainkan untuk dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan," jelasnya.

 

            Sementara itu, Kajari Medan Teuku Rahmatsyah SH MH menuturkan bahwa kegiatan penegasan penggunaan dana hibah juga menjadi program Kejaksaan Agung RI untuk mendukung kesuksesan program pemerintah dalam rangka PEN. Tujuannya, untuk menghindari dan mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.

 

            "Kegiatan ini sebagai rambu atau peringatan bagi kita untuk mencegah permasalahan di kemudian hari. Apalagi dana hibah juga rentan menjadi sumber terjadinya permasalahan yang berujung pada tindak pidana dan hukum akibat dari adanya penyimpangan. Maka, Kejari perlu hadir untuk mencegah penyalahgunaan uang negara termasuk di Kota Medan," pungkas Kajari.(rd)

 

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Januari 27, 2021

Medan,DP News

Menyelesaikan kasus 48 PHL Dinas Pertanian dan Perikanan butuh pemikiran bijak dilandasi rasa kemanusiaan dan rasa keadilan.Kenapa dinas lainnya tenaga honor maupun PHL adem adem saja dan tidak sulit dianggarkan.

Sebenarnya,tidak terlalu masalah besar seandainya ditampung dalam APBD.Paling sekitar Rp1,5 miliar per tahunnya sementara di dinas lainpun PHL nya ditampung dalam APBD.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Medan, Hasyim,SE menyangkut kasus  48 Tenaga Pegawai Harian Lepas (PHL) yang di Dinas Pertanian dan Perikanan,Selasa(26/1) ditemui di ruang kerjanya.

” Kita berharap Sekda menggunakan hak Diskresinya (kebijakan) untuk melihat warga nya yang ada di Kota Medan. Sebab, bukan penambahan personil tapi hanya penambahan  anggaran untuk kenaikan gaji para tenaga PHL ” ujar Hasyim yang juga  Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini.

Menurut Hasyim, untuk penambahan gaji 48 tenaga PHL tersebut tidaklah banyak, dan anggaran juga sudah ada, tinggal realisasi saja. ” Ini sudah di RDP kan di Komisi 4, pada saat R-APBD untuk tahun 2021. Disinilah kita pertanyakan kembali, kenapa Sekda seakan menahan-nahan pengusulan penambahan gaji bagi PHL di dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan itu,” ucap nya.

” Seharusnya ini menjadi perhatian Sekda,”ucapnya. Sementara itu, Pengamat Anggaran Sumut, Elfanda Ananda kembali mempertanyakan Sistem Penganggaran Pemko Medan yang diketuai oleh Sekda kota Medan, Wirya Arrahman. Menurutnya, masalah 48 PHL Dinas Pertanian dan Perikanan menjadi perhatian serius.

Sementara itu,Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak mengaku bahwa usulan penambahan gaji bagi 48 tenaga PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan sebelumnya sudah di sepakati bersama dan alasan yang di berikan oleh Kadis saat itu, dikarenakan jumlah PHL tidak semuanya mendapatkan gaji di tampung di APBD kota Medan, sehingga agar seluruh PHL  bergaji maka gaji yang mereka (para PHL) dapatkan harus berbagi dengan PHL lainnya.(rd)








Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Januari 27, 2021

Asahan.DP News

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Festival Nasyid ke-52 Tahun 2021, resmi dibuka Camat Kota Kisaran Timur H. Rahmad Hidayat Siregar, S. Sos, M. Si dengan pemukulan bedug di Mesjid Siti Zubaidah Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur, Rabu, (27/1)

Pembukaan MTQ dan Festival tersebut dihadiri unsur Forkopimcam Kota Kisaran Timur, KUA Kota Kisaran Timur, Ketua Imtaq Kecamatan Kota Kisaran Timur, Ketua MUI Kecamatan Kota Kisaran Timur, Ketua BKM Masjid Siti Zubaidah, Lurah se-Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kafilah dari Kelurahan se-Kecamatan Kota Kisaran Timur serta undangan lainnya.

Hadi Rafitra Hasibuan, S. Ag, MA, Ketua Panitia melaporkan bahwa jumlah peserta yang mengikuti MTQ dan Festival Nasyid ke-52 Tahun 2021 tingkat Kecamatan Kota Kisaran Timur berjumlah 184 orang yang terdiri dari 6 cabang perlombaan Tartil (Putra 12 orang, Putri 12 orang), Tilawah (Putra Anak-Anak 12 orang, Putri Anak-Anak 12 orang, Putra Remaja 12 orang, Putri Remaja 12 orang, Putra Dewasa 6 orang, Putri Dewasa 7 orang), Fahmil (Putra 5 orang, Putri 4 orang), Syahril (Putra 7 orang, Putri 6 orang), Khotil (Naskah Putra 5 orang, Naskah Putri 6 orang, Dekorasi Putra 2 orang, Dekorasi Putri 5 orang, Mushab Putra 3 orang, Mushab Putri 5 orang), Hifzil (1 Juz Putra 11orang, 1 Juz Putri 10 orang, 5 Juz Putra 8 orang, 5 Juz Putri 7 orang, 10 Juz Putra 4 orang, 10 Juz Putri 3 orang, 20 Juz Putra 2 orang, 30 Juz Putra 1 orang, 30 Juz Putri 2 orang) dan Nasyid (Putra 3 grup, Putri 6 grup).

Selain itu, Hadi Rafitra mengatakan bahwa lokasi pelaksanaan MTQ dan Festival Nasyid ke-52 Tahun 2021 tingkat Kecamatan Kota Kisaran Timur terbagi dibeberapa tempat di Wilayah Kecamatan Kota Kisaran Timut yakni Fahmil dan Khotil di SMP Negeri 1 Kisaran, Syahril di Aula Kantor Lurah Mutiara, Hifzil di Masjid Al-Fallah Mutiara, Tartil, Tilawah dan Nasyid di Masjid Siti Zubaidah Mutiara.

Di akhir laporannya, Hadi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini kita pihak panitia telah menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, ucap Hadi.

Sementara Plt Camat Kota Kisaran Timur H. Rahmad Hidayat Siregar, S.Sos, MSi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan MTQ dan Festival Nasyid ke-52 Tahun 2021 Tingkat Kecamatan Kota Kisaran Timur.

"Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini, terutama kepada Lurah, Ketua Imtaq dan pihak-pihak lain di Kelurahan se-Kecamatan Kota Kisaran Timur yang ikut serta menyaring para kafilah di Kelurahannya untuk bertanding di Kecamatan Kota Kisaran Timur sebagai perwakilan Kelurahan masing-masing," ucap Rahmad.

Selain itu, Rahmad mengatakan bahwa kemenangan itu bukanlah hal yang utama, tetapi yang paling utama adalah bagaimana cara kita menyiarkan dan mengenalkan ajaran dan kesenian agama Islam kepada para generasi muda kita sejak dini. Dan ini merupakan target dan tujuan utama dari Pemerintah Kabupaten Asahan.

Oleh karena itu, Rahmad  berharap kepada orang tua dapat membimbing anak-anaknya untuk mempelajari ajaran dan kesenian agama Islam, sehingga anak-anak kita memiliki mental dan kepribadian yang baik. Kepada dewan juri saya meminta agar melaksanakan tugasnya dengan cara profesional tanpa ada memihak kafilah manapun, harapnya.

Selain itu, bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak, hindari lokasi yang menjadi tempat kerumunan dan meningkatkan imun tubuh, sehingga wabah covid 19 di Kabupaten Asahan dapat kita cegah penyebarannya, ujar Rahmad. (ZN/r)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Januari 27, 2021

 

Medan,DP News

Seorang karyawan swalayan di Jalan Marelan Pasar 5 mengadukan nasibnya ke Komisi 2 DPRD Medan  terkait persoalan dirinya yang di PHK sepihak. Marelan ,Rabu (27/1).

Eni Frasisca mengatakan selama bekerja dirinya tidak mendapatkan hak-hak normatif sesuai UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Namun secara sepihak dipecat tanpa surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha.

“Selama bekerja aku tidak pernah mendapatkan hak hak normatif sebagai pekerja sesuai UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan, lembur sampai aku di PHK-pun gak mendapat pesangon, Dzholim kali pengusaha aku bang,” ungkapnya sedih.

Haris Kelana Damanik saat di wawancarai  mengatakan Komisi II DPRD Medan akan memanggil pengusaha Swalayan Wiego yang berada di Marelan terkait masalah kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang di PHK dan pelanggaran hak normatif. Hingga saat ini, nasib Eni Frasiska eks karyawan tersebut menjadi terkatung-katung.

“Kita akan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil perusahaan agar nasib Eni Frasiska tidak terkatung katung dan mendapatkan hak hak normatif nya sesuai UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan,” ungkap Haris Kelana Damanik.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Januari 27, 2021

Medan,DP News

Pembangunan Kantor UPT Wilayah Medan I Dinas PU Medan sangat dibutuhkan agar bisa lebih cepat mengatasi keluhan warga.Saat ini warga kebingungan bila mau sampaikan keluhan mengingat kantornya masih sewa dan berada di kawasan Medan Sunggal. 

Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos mengusulkan agar dibangun Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas PU Medan. Hal ini disebabkan, masyarakat tidak tahu Kantor UPT Wilayah Medan I yakni Medan Barat, Medan Baru, Medan Petisah dan Medan Helvetia).

Antonius mengungkapkan, wilayah I adalah kawasan rawan banjir, khususnya di Kecamatan Medan  Helvetia. Pada kejadian banjir pada November tahun 2020 lalu, daerah Helvetia termasuk yang paling parah. Sering sekali masyarakat mengadu di Sopo Restorasi NasDem, meminta bantuan  penanganan banjir.  Sementara Kantor UPT tidak berada di wilayah mereka dan alat-alat berat ditempatkan di Kantor Dinas PU Pinang Baris.

"Jika UPT Wilayah I punya kantor sendiri dan alat beratnya ada di tempat, maka setiap saat  di butuhkan bisa langsung dikerahkan. Terutama ketika musim hujan, parit tumpat, bisa segera pihak UPT melakukan normalisasi. Tapi jika UPT sulit dihubungi dan alat beratnya  tidak bisa dikerahkan, maka warga akan semakin sengsara. Alat-alat berat terdiri dari dump  truck, bereket, beko loder, seket loder, jack hammer, mesin las, mobil sedot lumpur, baby  roll, finisher dan lainnya,”ungkap Antonius,Rabu (27/1).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PKP2R sudah dibahas persoalan ini dan Benny Iskandar mengatakan, pihaknya siap mengajukan anggarannya jika ada usulan  dari Dinas PU Medan.

Selanjutnya, Antonius menyampaikan hal ini kepada Kadis PU, Zulfansyah, namun pihak PU  menyatakan kesulitan untuk lahan pembangunan kantor UPT. 

Zulfansyah, akan berkoordinasi dengan Dinas PKPPR Medan untuk mencari lahannya. Lalu  Antonius menyarankan ada lahan milik Pemko di kawasan Medan Hevetia yang telantar.

” Sampai  sekarang tanah tersebut digarap orang, sangat cocok jika di jadikan lahan kantor UPT  WilayahI,”ujarnya.

Antonius Tumanggor juga sangat yakin, Walikota Medan terpilih, Bobby Nasution mau  menganggarkan pembangunan UPT I ini di P-APBD nanti.

” Ini harus di bangun, seluruh kantor  UPT harus ada pelayanan masyarakat di sektor pembangunan dan infrastruktur termasuk  drainase,”ujar Antonius yang juga Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan itu.(Rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, Januari 27, 2021

Medan,DP News

Komisi IV DPRD Medan rekomendasikan untuk menghentikan pengalihan fungsi kamar di  The Reiz Condo menjadi fasilitas  hotel.

“Terkait tudingan warga penghuni/pemilik kamar apartemen tentang adanya sejumlah kamar yang diperuntukkan hotel atau sewa agar segera dihentikan.Pemko Medan diminta menindak tegas dan mengawasinya sesuai fungsi awal,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak kepada wartawan,Rabu(27/1).

Disampaikan Paul, rekomendasi tersebut diputuskan setelah pihaknya melakukan rapat dengar pendapat (RDP) minggu lalu dengan pihak pengelola TRC dan intansi terkait. “Demi mengembalikan fungsi TRC yang sebenarnya yakni apartemen hunian maka Komisi IV memutuskan rekomendasi dimaksud,” ujar Paul.

Dikatakan, rekomendasi komisi sudah diteruskan ke pimpinan dewan. “Kita harapkan pimpinan secepatnya menerbitkan surat rekomendasi ke Pemko Medan untuk segera dijalankan,’ tambahnya.

Dijelaskan Paul lagi, sebelumnya ketika pihaknya mininjau lapangan ke TRC dan menemui penghuni apartemen mengaku ada beberapa kamar hunian yang dijadikan hotel atau kamar sewa. Bahkan, fasilitas apartemen seperti cafe dan convenence store (supermarket) telah berobah fungsi menjadi loby. “Ini kan salah satu bukti ada perobahan fungsi,” tutur Paul.

Sama halnya dengan perobahan fungsi dari apartemen ke hotel. Menurut Paul sangat jauh selisih nilai retribusinya dari SIMB. “Jika terjadi perubahan fungsi maka harus ada perobahan peruntukan. Itu pun harus melalui musyawarah dengan pemilik apartemen,” jelasnya.

Maka, isi rekomendasi kita juga minta pihak PT Waskita Karya Royalti agar transparan soal peruntukan sekitar 600 jumlah kamar di gedung TRC. 

“Jangan ada yang ditutuptutupi. Berapa yang sudah laku dan berapa sisa. Itu peruntukan 120 kamar yang diduga untuk peruntukan kamar harus transparan,” paparmya.(rd)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Januari 26, 2021

Medan,DP News                        

DPRD Medan  mengajukan pengusulan Ir H Akhyar Nasution MSi menjadi Wali Kota Medan defenitif  sisa masa jabatan 2016-2021  dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Medan, Selasa (26/1). Pengusulan akan disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia melalui Gubernur Sumut.

Sebelum pengusulan dilakukan, rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim SE terlebih dahulu memberhentikan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH dari jabatan sebagai Wali Kota Medan yang ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) dari Mendagri  No.131.12-3750  yang mengesahkan pemberhentian tersebut.

Rapat paripurna yang juga digelar secara virtual ini dihadiri langsung Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi, Wakil Ketua DPRD Medan Ikhwan Ritonga dan Rajuddin Sagala, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, sejumlah anggota dewan serta beberapa pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan.


Usai rapat paripurna, Hasyim mengatakan, DPRD Medan segera mengirimkan pengusulan kepada Mendagri melalui Gubsu. 


“Pengusulan   telah selesai kita buat, setelah selesai rapat paripurna ini langsung kita sampaikan kepada Mendagri melalui Gubsu sebagai perwakilan pemerintah pusat. Mudah-mudahan prosesnya nanti berjalan lancar dan penetapan sebagai Wali Kota defenitif sisa masa jabatan 2016-2021 dapat dilakukan secepatnya sebelum masa jabatan habis,” kata Hasyim.


Sedangkan Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Medan yang telah menggelar rapat paripurna, guna menjalankan tata kelola pemerintahan sebagaimana yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan tersebut.


Inikan masih proses, jadi kita ikuti saja semua prosesnya. Mudah-mudahan prosesnya berjalan cepat dan berjalan lancar,” harap Akhyar. 


Sebagaimana diketahui,pasangan Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution dilantik Gubsu T Ery Nuriadi 17 Februari 2016 lalu bersama sejumlah kepala daerah/wakil kepala daerah lainnya.(Rd)


Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Januari 26, 2021

Medan,DP News

PWI  Sumut  menggelar rapat pleno plus persiapan menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro, Selasa (26/1). Rapat yang juga digelar secara virtual menggunakan aplikasi zoom (zoom meeting) tersebut selain dihadiri pengurus harian, seksi-seksi dan dewan kehormatan juga diikuti pengurus PWI kabupaten/kota se-Sumut.

Rapat dipimpin Ketua PWI Sumut Hermansjah didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi Khairul Muslim, Wakil Sekretaris Rifky Warisan. Hadir juga Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal R Surya, Wakil Ketua Bidang Bidang Antar Lembaga Agus S Lubis, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Edy S Sormin, Wakil Ketua Bendahara Jalaluddin, Ketua SIWO Hamonangan Panggabean, dari Dewan Kehormatan Nurhalim Tanjung dan lainnya.

Hermansjah memaparkan HPN 2021 tingkat nasional di Jakarta akan diikuti sekitar 200 peserta. “Dari Sumut hanya diundang satu orang yaitu ketua. Namun saya memutuskan tidak hadir karena harus isolasi di hotel selama tiga hari,” ungkapnya.

Untuk itu PWI Sumut akan menggelar HPN 2021 tingkat Sumut bersama dengan Gubernur Sumatera Utara. “Kita akan menggelar HPN 2021 bersama Gubsu. Kepada PWI di daerah diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam rangkaian HPN 2021,” ujarnya.

Namun bagi yang tetap ingin berangkat ke Jakarta, ia tetap mempersilahkannya kalau memang anggaran sudah tersedia. “Namun bagi yang anggarannya sudah tersedia namun tidak jadi berangkat mohon koordinasikan dengan dinas terkait apakah bisa digunakan untuk cara lainnya yang terkait dengan HPN,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga dibahas persiapan menghadapi Konferensi PWI Sumut yang akan digelar Mei mendatang, ujian penerimaan calon anggota muda dan kenaikan tingkat serta pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diadakan kerja sama dengan Dewan Pers.

Untuk itu Khairul Muslim mengatakan, PWI Sumut telah melakukan verifikasi terhadap keanggotaan PWI Sumut. “PWI Sumut telah melakukan verifikasi terhadap keanggotaan PWI Sumut apakah itu anggota muda, anggota biasa, anggota seumur hidup dan anggota luar biasa. Jumlah peserta belum tetap karena kita masih akan menggelar penerimaan anggota muda dan kenaikan tingkat menjadi anggota biasa,” ungkapnya.

Sementara itu mengenai UKW kerja sama PWI dengan Dewan Pers sendiri, Herman menambahkan, UKW tersebut akan digelar pada 26-28 Februari 2021. 

“PWI Sumut mendapat jatah 54 orang atau sembilan kelas yang terdiri dari tiga klaster yakni, muda, madya, dan utama. Utama dan madya dua kelas serta muda lima kelas,” ungkapnya.

Karena jumlah pendaftar membludak yaitu sekitar 160 orang maka kata Herman terpaksa dilakukan seleksi dengan mengutamakan anggota PWI atau yang ingin menjadi anggota PWI. 

“Bagi yang belum bisa ikut UKW akan diikutkan pada UKW berikutnya karena Sumut juga akan  menggelar UKW setelah konferensi,” ujarnya. (rel)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Januari 26, 2021

Asahan,DP News

Di hadapan Wakil Sekretaris Bidang Organisasi KB PD II FKPPI Sumatera Utara, Taufik Apri didampingi Zainal Arifin Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Seni Budaya sekaligus Kordinator Daerah (Korda) PC FKPPI meliputi PC KB FKPPI Kabupaten Batu Bara, Asahan dan Kota Tanjung Balai. Ketua PC FKPPI Kabupaten Asahan, Berman Manulang, SH, menyerahkan Surat Keputusan (SK)  GM KB FKPPI Kabupaten  Asahan kepada Ketua Terpilih Doly Dien Nurul Amin Simbolon, Selasa (26/1) di Kisaran.

Ketua PC KB FKPPI Kabupaten Asahan Berman Manulang mengucapkan selamat atas terpilihnya Doly Nurul Amin Simbolon sebagai Ketua GM KB FKPPI Kabupaten Asahan.Semoga dengan terpilihnya Doly Dien Nurul Amin Simbolon sebagai Ketua, GM KB FKPPI semakin jaya dan terdepan, harap Berman.

Selamat kepada bung Doly Dien Nurul Amin Simbolon sebagai Ketua GM KB FKPPI Asahan. Semoga GM KB  FKPPI di Asahan  semakin jaya dan terdepan", ujar Berman.

Sementara Ketua GM KB FKPPI Doly Dien Nurul Amin Simbolon mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan KB IPD II FKPPI Sumatera Utara dan PC KB FKPPI Asahan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin GM KB FKPPI 5 tahun ke depan menjadi lebih baik lagi,ucap Doly

Selain itu, Doly juga mendukung program  kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dibawah kepemimpinan Bupati Asahan H Surya,.BSc dan Wakil Bupati terpilih Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos, MSi, untuk mewujudkan visi dan misi agar Kabupaten ke depan menjadi lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat Asahan, harap Doly.(ZN)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Januari 26, 2021

Samosir,DP News

Pembangunan Penggantian Jembatan Aek Tano Ponggol Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir resmi dimulai ditandai dengan Ground Breaking (peletakan batu pertama) yang dilaksanakan di lokasi Tano Ponggol Kecamatan Pangururan, Selasa (26/01).

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM, Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Marroha Sinaga, Dirjen Bina Marga Kemen PUPR yang diwakili Kepala BPPJN Sumut Ir. Selamat Rasidi, M.Sc, Kapolres Samosir Josua Tampubolon, Dinas Bina Marga Provsu,  mewakili Kajari Samosir, Pimpinan OPD, Tokoh Agama, FKTM, Kontraktor Pelaksana PT. Wijaya Karya dan konsultan perencana.

Tambos selaku PPK/Kasatker menyampaikan pekerjaan konstruksi Jembatan Aek Tano Ponggol sepanjang 294 M merupakan salah satu pendukung pengembangan Wisata Danau Toba sebagai KSPN Prioritas. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. 

Desain jembatan tersebut akan mengadopsi kearifan lokal adat Batak dengan perkiraan ketinggian ideal jembatan sekitar 10 meter dari permukaan danau dan didukung oleh pelebaran alur Tano Ponggol dari 25 meter menjadi 80 m sepanjang 1,2 Km sehingga dapat dilewati oleh kapal pesiar.

GM Supervisi PT. Wijaya Karya Dwi Susanto  menyampaikan bahwa desain Jembatan Tano Ponggol mengakomodir budaya lokal dengan konsep dalihan natolu yang merupakan ciri khas budaya Batak. Diharapkan dengan dukungan pemerintah dan masyarakat pembangunan jembatan berjalan aman dan berkualitas sesuai dengan waktu kontrak sekitar 17 Bulan.

Mewakili FKPD yang disampaikan oleh Ketua DPRD Samosir Pantas Marroha Sinaga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Samosir yang sudah melakukan komunikasi baik ke pemerintah  provinsi dan Kementerian PUPR dalam rangka  realisasi proyek pembangunan jembatan ini.DPRD, mengharapkan  agar proyek ini membawa berkat bagi seluruh masyarakat samosir, oleh karena itu kita harus menjalin hubungan baik kepada semua pihak sehingga proses pelaksanaan berjalan dengan lancar sesuai harapan.

Dirjen Bina Marga Kemen PUPR yang diwakili Kepala BBPJN Sumut Selamat Rasidi menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang terkait atas kerjasama yang baik sehingga pada hari ini ground breaking jembatan aek tano ponggol dapat terlaksana dengan baik sebagai awal proses pembangunan jembatan Aek Tano Ponggol. Ke depan, setelah dibangunnya jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas yang berdampak positif serta mendukung pembenahan KSPN Danau Toba yang sudah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo, oleh karena itu diharapkan kerjasama yang baik agar proses pembangunan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, khususnya dari para pemilik lahan karena masih ada sekitar 28 % lahan yang belum tuntas pembebasannya. Kepada para penyedia jasa yang menangani pembangunan ini diminta agar dalam pelaksanakan pembangunan lebih mengutamakan kualitas dan zero accident serta menerapkan protokol kesehatan, dan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, FKPD dan masyarakat.

Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitaran Tano Ponggol yg telah bersedia memberikan tanahnya untuk dipergunakan bagi kepentingan umum demi Samosir yang semakin maju. Tak lupa, atas nama masyarakat Samosir  menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden RI Joko Widodo atas perhatian khusus bagi pembangunan yang ada di Kabupaten Samosir untuk membangkitkan pariwisata KSPN Danau Toba.

Lebih lanjut disampaikan selain Pembangunan Jembatan Tano Ponggol perlu disampaikan bahwa tahun 2021 ini ada berbagai proyek pembangunan di Samosir yang sangat strategis dan vital dalam mendukung pariwisata Samosir.  Proyek tersebut diantaranya, Pembangunan Waterfront City Pangururan dan Tele, Penataan kawasan wisata Tomok, Pembangunan Pasar Tomok, Pembangunan TPA dikawasan Tele, Pembangunan Dermaga Sipinggan dan Onan Runggu, lanjutan pembangunan  jalan konektifitas 7 kabupaten kawasan Danau Toba dari  Simpang Gotting, Harian hingga nantinya tembus ke Kabupaten Humbang Hasundutan dan Bandara Silangit, Lanjutan pembangunan Huta Siallagan, dan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh).

Khusus proyek pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol yang akan dimulai hari ini, Bupati memohon kerjasama kepada masyarakat untuk bersedia menuntaskan pelepasan tanah demi terwujudnya semua program yang telah dicanangkan, kepada pihak yang terkait dalam pengurusan pembebasan lahan agar menseriusi hal ini dengan mendengarkan hak-hak masyarakat pemilik lahan dengan melakukan pendekatan bersifat kekeluargaan tentu dengan peraturan yang berlaku. ( ML/ r)

Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Januari 26, 2021

Medan,DP News

Anggota DPRD Medan Antonius D Tumanggor, S.Sos meminta Dinas PKP2 Rdan BPN Kota Medan mengukur ulang luas bangunan Apartemen Mansyur Residence, Jalan Dr. Mansyur Kecamatan Medan Sunggal. 

"Sebab, aduan masyarakat atas nama Ibu Nainggolan, yang mempermasahkan luas tanah apartemen tidak sesuai dengan Garis Sepadan Bangunan (GSB) nya," katanya disela-sela kunjungan Komisi IV DPRD Medan ke lokasi bangunan tersebut, Selasa (26/1).

Sementara itu, Devi selaku Humas  Mansyur Residence, langsung menemani rombongan Komisi IV berkeliling melihat lokasi yang di permasalahkan oleh masyarakat. 

Kembali Antonius menambahkan, apabila hal ini tindak lanjuti secepatnya, Komisi IV akan merekomendasi persoalan ini untuk di RDP kan. "Dan segera melaporkannya ke Pimpinan DPRD Medan," jelasnya. 

Apalagi Politisi Partai NasDem Kota Medan ini, lagi giat-giatnya mensosialisasikan patuh IMB kepada seluruh masyarat.

Untuk itu, saya minta kepada dinas terkait seperti, Dinas Perkim, Satpol PP, TRTB dan BPN Kota Medan segera menindak lanjuti hal ini," pungkasnya.(rd)




Share Berita
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, Januari 26, 2021

Medan,DP News        

 

      Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan diminta dan dituntut untuk menyelesaikan laporan keuangan (LK) secara baik, lengkap dan komprehensif. Sebab, hal tersebut sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja dan bentuk kepatuhan OPD terhadap setiap tugas yang dilakukan selama setahun.

 

 Hal tersebut disampaikan Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM ketika memberikan Pengarahan atas Pemeriksaan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut terhadap LK Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat III, Balai Kota Medan, Selasa (26/1). Dengan LK yang baik, maka diharapkan dapat menghindari terjadinya kekeliruan dalam proses audit yang dilakukan tim BPK.

 

 "Sudah beberapa hari ini tim BPK melakukan audit terhadap kelengkapan administrasi di semua OPD. Secara keseluruhan, LK Pemko Medan akan baik, jika LK masing-masing OPD pun baik. Maka dari itu, kami ingatkan agar semua OPD membenahi LK T.A 2020 secara teliti," kata Sekda.

 

 Didampingi Asisten Administrasi Umum (Asmum) Kota Medan Renward Parapat, Kepala Bappeda Irwan Ritonga, Plt Kepala Inspektorat Saruddin Hutasuhut dan Kepala BPKAD T Ahmad Sofyan, Sekda berpesan agar setiap pimpinan OPD mengawasi dan mengikuti progress kinerja pegawai yang berkaitan langsung dengan penyelesaian LK.

 

 "Kepala OPD harus mengontrol semua kinerja pegawainya. Dengan begitu, maka akan diketahui letak kesulitan, kendala dan mungkin hambatan yang dihadapi. Jangan sampai kurangnya atensi dan koordinasi berdampak pada hasil audit yang dilakukan tim BPK," pesannya mengingatkan.

 

 Selanjutnya, di hadapan para Ladis, camat dan kepala bagian di lingkungan Pemko Medan, Sekda pun mengajak untuk bekerja semakin baik dan terus termotivasi termasuk dalam penyelesaian LK sehingga nantinya dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

 

 "Saya minta kita semua bekerja dengan sebaik-baiknya agar meraih WTP. Jadikan tahun-tahun sebelumnya sebagai pembelajaran untuk menyelesaikan LK. Jangan sampai ada OPD yang LK-nya tidak lengkap," tegasnya seraya mengungkapkan bahwa LK secara final akan diserahkan pada minggu kedua bulan Februari untuk selanjutnya tim BPK akan melakukan audit terinci.(rd)

 


Share Berita
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.