Palas,DP News

Ketua SMSI Palas,Paluta,Labusel Sunardi sayangkan pengelola instalasi pembibitan sapi yang terkesan tertutup terhadap kepentingan informasi publik dan bersikap arogan terhadap pekerja jurnalistik.

"Saya sangat menyayangkan atas peristiwa pengebirian petugas jurnalistik terhadap pengelola intalasi pembibitan sapi yang ada di Padang Lawas yang terjadi,Rabu  (22/09), " ujar Sunardi.

Menurutnya,program Gubsu menjadikan Padanglawas (Palas) sebagai lumbung sapi jangan sampai ternodai akibat sikap aparat pelaksana dan petugas lapangan dengan ketertutupan informasi publik.

Hal itu ditegaskan Ketua SMSI Padanglawas- Padanglawas Utara - Labuhan Batu Selatan, Sunardi SSAg, Jumat (24/09 ) di Sekretariat SMSI di Sisupak Kecamatan Barumun Kabupaten Padanglawas.

Dikemukaka rencana Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy 

Rahmayadi menempatkan instalasi pembibitan ternak sapi potong di Palas disambut baik masyarakat dan pemerintah setempat.

Pusat pembibitan sapi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Palas diharapkan dapat meningkatkan produksi sapi dan mendorong Palas menjadi salah satu lumbung ternak di Sumut.

"Itikad baik Gubsu ini perlu didorong keterbukaan informasi publik di lapangan untuk saling mendukung demi keberhasilan program Gubsu Edy Rahmayadi," kata Sunardi..

Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap via WA belum ada jawaban, namun Sekretaris Dinas Zubir Harahap dikonfirmasi via WA memberi jawaban agar menyurati pihak dinasnya untuk bisa ditanggapi.Buat surat ya pak agar kita jawab, sebutnya.

Selanjutnya,Sunardi berharap peristiwa yang bermuatan menyalahi Undang-undang 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak terulang. Kita yakin  Gubsu sendiri akan marah jika mendengar ada pejabat tidak bersahabat dengan kalangan pers," ungkap Sunardi.

Dia juga menambahkan peristiwa itu sangat berkenaan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 pasal 4 (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Kemudian ayat (3) menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informas.

"Jangan nodai iktikad baik Gubsu menjadikan Palas lumbung sapi akibat ketertutupan informasi publik pejabat dan petugas pelaksana teknisnya," tegas Ketua SMSI Palas- Paluta - Labusel sembari berharap Gubsu Edy Rahmayadi menyikapi pejabat yang dinilai menyalahi UU Nomor 40 tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Dapat diinformasikan bahwa insiden ini sempat difasilitasi Kadis Peternakan Palas.Pada kesempatan itu, Rabu (22/09) pihak petugas instalasi mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan perintah dari pimpinan.(rel/rd)

Share Berita

Asahan,DP News

Ketua K3S Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Dadap Sujiono,SPd mengakui pihaknya pernah menerima surat pesanan buku Covid-19 dari salah satu rekanan tetapi tetapi tidak pernah memesan buku tersebut.Surat pesanan ada sampai sama kami, tapi kami gak mesan dan surat pesanannya itu tidak dikembalikan ke rekanan tersebut, katanya.

"Surat pesanan yang sampai sama kami, tapi kami gak mesan alias surat pesanannya itu tidak dikembalikan ke CV", jawab Sujiono menjawab pertanyaan awak media melalui WhatsApp,Rabu(22/9).

Saat ditanya apa nama CV rekanan yang mendistribusikan buku Covid-19 tersebut, Sujiono mengatakan lupa saya nama CV nya, sudah lama kali, itu awal Tahun 2021 lalu.

Sementara itu mengenai  adanya dugaan keterlibatan oknum K3S dan Bendahara dalam hal pembelian buku Covid-19, aplikasi pembelajaran maupun dugaan pungli sebesar Rp 5000 hingga Rp 7000 per siswa dari dana BOS,Sujiono dengan tegas menjawab tidak pernah ada kutipan terhadap kepala sekolah.

Diakuinya,persoalan buku Covid-19 rekanan memang memasukkan pesanan, tapi sampai saat ini kami tidak ada yg memesan buku tersebut, kata Sujiono.

Disinggung apakah ada kepala sekolah membayarkan buku Covid-19 dengan menggunakan dana BOS, Loh orang kami gak mesan kok, apanya yang mau dibayar.Gak tau saya, kami gak ada yang mesan, katanya.

Hal itu disampaikan Sujiono saat dikonfirmasi awak media melalui Whats-App (WA) pribadinya.

"Insya Allah berkat pengawasan sahabat-sahabat pers kami tidak pernah melakukan pungli kepada Kepsek. Tanya saja sama semua Kepsek Sei Dadap," jawab Sujiono.

Sementara mengenai adanya informasi sejumlah kepala sekolah dimintai terkait surat pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan keuangan dana BOS Tahun 2021, Sujiono mengatakan Alhamdulillah Kepala SD di Sei Dadap tidak ada yang dipanggil.(ZN)

Share Berita

Medan,DP News

Wali Kota Medan Bobby Nasution minta seluruh pihak serta masyarakat tetap gencar menerapkan 3T dan 5M Dengan gencarnya melakukan 3T dan 5 M, optimis dapat turun ke level 2 bahkan level 1 maupun zona hijau.

Hal ini dikatakan Wali Kota Medan Bobby Nasution saat memimpin rapat pembahasan tindak lanjut PPKM Level 3 Covid-19 di Kota Medan di Posko Satgas Covid-19 Kota Medan/ Gedung PKK Kota Medan Jalan Rotan, Jumat (24/9).

Berdasarkan hasil koordinasi Dinas Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan, Kota Medan sudah bisa turun ke level 2.Namun, lanjut Bobby Nasution karena angka testing dan tracing yang belum mencapai target maka Kota Medan berada di level 3.

Bobby Nasution menambahkan oleh sebab itu Pemko Medan mengajak seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan untuk bersama-sama bergandengan tangan bersama untuk gencar melakukan 3T khususnya testing dan tracing. Kemudian pihak rumah sakit juga melaporkan data 3T kepada Dinas Kesehatan Medan.

Selain itu Bobby Nasution juga mengajak kepada 47 rumah sakit yang hadir untuk melayani masyarakat dalam melakukan 3T terutama testing dan tracing. Untuk memastikan pelaksanaan 3T di rumah sakit berjalan lancar, Bobby meminta kepada pihak rumah sakit agar membentuk tim yang terdiri dari 5 orang. 

Dijelaskan Bobby Nasution WHO menargetkan tracing minimal 15 kontak erat, kemarin ditargetkan level tinggi itu 8, Karena jumlah kasus per hari tinggi di atas 500. Saat ini kasus di bawah 100, bahkan turun jadi 55 kasus sehingga kita optimis dengan melibatkan pihak rumah sakit 15 kontak erat dapat ditracing dan testing.

"Ini upaya yang kita  selalu upayakan bagaimana kita antisipasi penyebaran Covid-19 di Medan. Selain itu, pintu masuk kota Medan sudah diperbolehkan dibuka, namun yang terkhusus yang berbatasan dengan kabupaten lain yang menuju tempat wisata dan pintu masuk dari laut ini akan lebih dipantau lebih ketat ketimbang pintu masuk lainnya," ujar Bobby Nasution.(rd)

Share Berita

Sukabumi,DP News

Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, S.I.K.,M.Hum pimpin apel keberangkatan Satgas Kesehatan BKO Polda Papua dalam rangka pengamanan PON XX Tahun 2021 di Lapangan Sutadironodipuro, Sukabumi,Jumat(24/9).

Sebanyak 44 orang Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Khusus Dokter TA 2021 dan 6 Personel Setukpa Lemdiklat Polri diberangkatkan BKO ke Polda Papua dalam rangka pengamanan PON XX Papua yang tergabung dalam Sub Satgas Kesehatan sebagai tenaga tambahan vaksinator di arena PON XX Papua yang terbagi di empat kabupaten dan kota di Provinsi Papua yang menjadi Venue cabang olah raga yang dipertandingkan, diantaranya  di Kota dan Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke.

Dalam apel pemberangkatan tersebut Kasetukpa Brigjen Mardiaz menegaskan beberapa atensi sebagai berikut, laksanakan tugas dengan sungguh sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, jaga kehormatan dan kode etik profesi baik sebagai seorang dokter ataupun sebagai seorang anggota Polri.

Waspada terhadap segala ancaman kerawanan, selalu bersinergi dengan satuan dan instansi lain juga dengan siswa Bakomsus perawat yang sama sama terlibat dalam kegiatan ini, jaga kedisiplinan patuhi komando.

Jangan bertindak diluar komando, saling menjaga dan melindungi serta saling mengingatkan satu sama lain untuk keselamatan bersama, jangan lupa selalu berdoa dan jadikan penugasan ini sebagai kebanggaan. 

Apel keberangkatan dihadiri seluruh pejabat utama Setukpa Lemdiklat Polri dan siswa SIPSS Khusus Dokter TA. 2021.( T. S )

Share Berita

Medan,DP News

Polsek Percut Sei Tuan bersama Pusat Refleksi Keluarga Kakiku laksanakan vaksinasi massal di Komplek Cemara Asri Jalan Cemara Asri Boulevard No 147, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Jumat (24/9).

Vaksinasi massal dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Para peserta berjumlah 500 orang dibagi dalam dua lokasi yang berbeda. Sedang Vaksinator terdiri dari 2 Team dari Puskesmas Bandar Khalifa Percut Sei tuan. 

Kapolsek Percut Sei Tuan AKP Janpiter SH MH menghimbau masyarakat untuk tidak takut untuk divaksinasi. "Mari kita dukung program pemerintah menuju Indonesia sehat. Warga diminta untuk segera melakukan vaksinasi. Jangan ditunda lagi, dengan kesadaran bersama melawan penyebaran Virus Covid-19",katanya. 

Rangkaian kegiatan vaksin tampak berjalan dengan baik dan lancar, masyarakat yang datang tampak mematuhi protokol kesehatan, dalam antrian menunggu untuk divaksin oleh petugas kesehatan. 

Dalam kegiatan itu, Kapolsek Percut Sei tuan memberikan plakat ucapan terima kasih atas kesediaan memfasilitasi kegiatan pelaksanaan vaksin kepada Pokda Kamtibmas Bhayangkara dan Media Bhayangkara Polda Sumut serta Kakiku Cemara asri.

Warga masyarakat sangat berterima kasih kepada Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan dan Kapolsek Percut Sei tuan beserta jajarannya dan panitia atas terlaksananya kegiatan ini. 

"Saya mau melamar kerja bang, jadi syaratnya harus punya sertifikat vaksin. Semua urusan dan jika masyarakat ingin berpergian naik pesawat ke luar Medan, juga harus menunjukkan sertifikat vaksin. Saya selaku masyarakat awam merasa terbantu dengan diadakannya vaksinasi massal ini. Kepada pihak kepolisian, dan khususnya Kapolsek Percut Seituan sekali lagi saya ucapkan terimakasih", ujar Erni yang telah menerima vaksin pertama. ( T. S )

Share Berita

Nias,DP News 

Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. R.Z Panca Putra S M.Si dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumut serta Pejabat Utama Polda singgah di Kodim 0213 Nias, Jumat (24/09) 

Dalam kunjungan kerja ke kepulauan Nias Kapolda Sumut dan rombongan meninjau vaksinasi untuk warga Nias di sejumlah lokasi. Tak hanya itu Kapolda Sumut juga melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 0213 Nias. Kapolda di sambut Dandim dan personil TNI kodim 0213 Nias. 

Irjen Panca juga menyampaikan ucapan terimakasih dan Bangga kepada para personil TNI yg sudah menyambut hangat kedatangannya beserta rombongan, Kapolda mengatakan tugas TNI dan Polri saat ini tidak hanya menjaga Kamtibmas.

"TNI dan Polri harus terus memperkuat bersinergi untuk mempercepat vaksinasi di Kepulauan Nias" jelas orang nomor satu di Polda Sumut. 

Jenderal Bintang dua ini juga menambahkan TNI dan Polri harus kompak untuk mempercepat vaksinasi.Efektifkan peran Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa untuk mengajak masyarakat di Nias agar mau di vaksin serta terus mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Kapolda mengajak TNI Polri Pemda dan tokoh masyarakat terus menjaga sinergitas dan kekompakan dalam menjaga kamtibmas di kepulauan Nias.( T. S )

Share Berita

Samosir,DP News

Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM pimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dilaksanakan di halaman kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir, Jumat (24/9).

Wakil Bupati Samosir membacakan sambutan Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil, menyampaikan bahwa Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang ke-61 Tahun 2021, mengusung tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertahanan yang Profesional" dengan maksud melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta mendorong investasi.

UUCK yang salah satu tujuannya sebutnya, adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam memberikan izin berusaha dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan. Dimana, hanya ada tiga persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang. Sejalan dengan percepatan semangat pemulihan ekonomi nasional hari ini akan diluncurkan sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online.

"Dengan adanya layanan elektronik ini maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke Kantor Pertanahan. Pelayanan pertahanan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu biaya dan transparansi pelayanan."

Dalam sambutan tersebut, Menteri ATR juga menekankan bahwa dalam rangka memerangi kejahatan pertahanan atau yang dikenal dengan mafia tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR BPN bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai keakarnya.

“Beberapa kasus besar sudah diungkap ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum. Bagi pegawai kementerian ATR BPN jangan sekali-sekali menjadi bagian dari mafia tanah, saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat”, ujar Menteri.

Dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) , Menteri juga mengajak Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyukseskan program tersebut dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran pra PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan bahkan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Samosir juga menyampaikan ucapan Selamat Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang ke-61, dengan usia 61 Tahun ini kiranya pelayanan BPN semakin baik dan meningkat kedepannya. “Kabupaten Samosir yang sebagian besar merupakan tanah ulayat, diharapkan sinergisitas BPN Samosir dalam membantu masyarakat mengurus sertifikat tanah mengingat program Menteri ATR/BPN dalam pengurangan biaya BPHTB sampai dengan sertifikat gratis’’, ujar Wabup. 

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Samosir Khoirun Nisak, S.H., M.H. menyampaikan terimakasih atas kehadiran Wakil Bupati Samosir dalam pelaksanaan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Ke-61 Tahun. 

Dalam kesempatan ini Kepala Kantor BPN berharap sinergisitas Pemkab Samosir dalam percepatan pencapaian target program PTSL di Kabupaten Samosir sebanyak 6.000 bidang dan 3.540 sertifikat. 

Disampaikan, bahwa hingga saat ini BPN Samosir telah mengumpulkan 1.000 bidang, namun demikian BPN Kabupaten Samosir akan terus berupaya melakukan pendataan program PTSL sesuai dengan program Presiden mensertifikatkan seluruh lahan yang ada di Indonesia.

"Dengan memperingati 61 tahun UU pokok Agraria ini kami berharap semakin mendekatkan BPN dengan masyarakat, semakin dicintai masyarakat dan kami akan terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat’’ Ujar Kakan BPN.

Dalam kesempatan ini Kakan BPN Samosir menyerahkan sertifikat lahan aset Pemkab Samosir yaitu Pelabuhan Onan Runggu dan Tugu Liberty serta penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 92/TK/TAHUN 2021. (ml/red)

Share Berita


Jakarta,DP News

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut?

Muzani menjelaskan silaturahmi ini sebagai bentuk menjaga komunikasi antara Gerindra dan organisasi kemasyarakatan yang sejak dulu berjuang di jalur sosial, pendidikan, dan kesehatan. Muzani ingin menerima setiap masukan dari setiap organisasi kemasyarakatan.

"Silaturahmi ini adalah upaya menerima masukan dari setiap stakeholder termasuk organisasi seperti Muhammadiyah. Kami percaya Muhammadiyah adalah organisasi yang selalu memikirkan kemajuan bangsa dan negaranya. Yang dilakukan sejak kelahirannya jauh sebelum Indonesia merdeka di berbagai macam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan," kata Muzani, Kamis (23/9).

Muzani menyebut Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, selalu berpesan untuk membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang untuk kemajuan dan memikirkan masa depan bangsa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan banyak ormas lainnya. Maka pertemuan dengan Muhammadiyah ini merupakan realisasi atas perintah tersebut agar Gerindra selalu mendengarkan aspirasi yang disuarakan.

"Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto berpesan kepada kami untuk selalu dekat dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang dan memikirkan masa depan bangsa dan negara. Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan banyak ormas lainnya. Maka silaturahmi ini merupakan semangat Gerindra untuk terus menyerap dan mendengarkan dari para tokoh dan pemimpin ormas agar kami dalam berjuang di jalur politik dapat terus mempertajam perjuangan kami," jelas Wakil Ketua MPR RI itu.

Sementara itu, Haedar Nashir menyampaikan, meski memiliki perbedaan fungsi antara ormas dan partai politik, keduanya sama-sama berujung demi kemajuan bangsa dan negara. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Busyro Muqodas.

"Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun, termasuk partai politik. Sebab, mendekatkan ormas dengan partai politik menjadi suatu hal yang penting walau dengan fungsi yang berbeda, namun semua untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujar Haedar

Dalam pertemuan tersebut, Haedar juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gerindra dan Muhammadiyah seperti menjaga persatuan bangsa. Kemajuan teknologi dan media sosial terkadang memberi kebebasan yang kadang terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.Tugas dan beban organisasi seperti Muhammadiyah menjadi tambah berat ibarat mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan, terkadang menjadi seperti pemadam kebakaran.

Hal lain yang disampaikan Haedar adalah perlunya menjaga kedaulatan, baik di bidang ekonomi maupun politik, agar kekuatan negara hadir di tengah-tengah rakyat. Dengan melakukan ini, persoalan pangan dan energi, misalnya, tidak bergantung pada bangsa lain.

Di bidang ekonomi, misalnya, kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kadang-kadang masih menjadi slogan sehingga keberhasilannya masih jauh dari harapan.

"Untuk itu kami meminta agar partai politik turut mendorong apa yang menjadi pemikiran kami, agar kekuatan ekonomi kita bisa ditopang dengan mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM. Perlu ada konsep besar dan kebijakan yang berani untuk menjadikan Indonesia yang mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM," ujar Haedar.

Dalam pertemuan ini, Muzani turut didampingi anggota DPR Fraksi Gerindra Prasetyo Hadi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Danang Wicaksana, Setyoko, dan jajaran pengurus DPD Gerindra Yogyakarta.(rel/rd)

Share Berita


Medan, DP News 

Kapolda Sumut tinjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka bagi mahasiswa dan OKP di sejumlah kampus. Rabu (22/09).Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S, M.Si turut hadir didampingi Wakapolda Sumut, Brigjen Pol. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, Pangdam diwakili Kapok Sahli Pangdam I/BB, Brigjen TNI Junaedi, S.A.P, Gubernur Sumut diwakili  Staf Ahli Agus Tri, Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Drs. Armia Fahmi, M.H dan PJU Polda Sumut, Rektor III Bidang Tatakelola, Dr. Henry Aspan, S.H., S.E., M.H., M.M., M.E dan  Kepala Kesektariatan Universitas, H. Abdul Razak, S.H.Int., M.Sc.

Kedatangan Kapolda Sumut dan rombongan di Universitas Sumatera Utara tepatnya di Lapangan Stadion Mini Universitas Sumatera Utara (USU) untuk meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi merdeka. 

Target vaksinasi kali ini adalah sebanyak 2.000 dosis. Vaksinasi ini menggunakan Vaksin Sinovac, yg bersumber dari Biddokkes Polda Sumut yg akan di suntikan kepada mahasiswa, masyarakat umum serta para pemuda dan pedagang di sekitar lokasi Vaksinasi dengan melibatkan Vaksinator sebanyak 64 personel. 

Selain peninjauan ke USU Kapolda Sumut juga menghadiri langsung pelaksanaan Vaksinasi di Kampus Universitas Methodist Indonesia (UMI) dan Kampus Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam peninjauan ini Kapolda Sumut dan rombongan turut mengikuti peninjauan vaksinasi oleh Presiden Jokowi secara zoom meeting.Presiden langsung teleconference dengan beberapa universitas diantaranya Universitas Muhammadiyah, Universitas Palangkaraya, Universitas Negeri Padang dan Vihara Kepulauan Riau.

Selesai pelaksanaan zoom meeting Kapolda Sumut turut menyampaikan bahwa saat ini kita fokus dengan percepatan Vaksinasi dan menjaga Protokol Kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19. 

"Jadi vaksin yang sudah diberikan segera dihabiskan untuk diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Percepatan Vaksinasi sangat diperlukan dalam rangka melindungi kita semua dari penyebaran Covid-19 dan selalu mematuhi Protokol Kesehatan dengan selalu menerapkan 5 M" ucap Kapolda Sumut.

Dalam peninjauan ini Kapolda Sumut juga turut memberikan sembako kepada masyarakat dan mahasiswa yang berada di Kampus Universitas Pembangunan Panca Budi. Orang nomor satu di Polda Sumut mengatakan Vaksinasi Merdeka hari ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dan untuk di Sumatera Utara dilaksanakan di empat universitas yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Pembangunan Panca Budi, Universitas Methodist Indonesia dan Universitas Efarina yang berada di Kota Pematangsiantar.

Ia juga menambahkan percepatan pelaksanaan Vaksinasi ini juga untuk mempersiapkan pelaksanaan belajar mengajar dengan tatap muka dan saat ini juga Kota Medan sudah berada di PPKM Level 3. 

"Kita membutuhkan kerjasama yg baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan harapan kita bisa segera terbebas dari pandemi Covid -19 ini, jadi silahkan diajak dan ingatkan saudaranya yg belum melakukan vaksin" tutup Kapolda Sumut.( T. S )

Share Berita

Nias,DP News 

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kamis (23/9).Dalam kunjungan kerjanya, Kapolda Sumut beserta rombongan meninjau pelaksanaan vaksinasi dengan sasaran pelajar, masyarakat umum dan lansia, sebanyak 2.000 orang di SMA N 3 Gunung Sitoli

Panca mengatakan, kedatangannya ke Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, untuk mempercepat vaksinasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya pemulihan kesehatan nasional. 

"Saya minta masyarakat yang belum divaksin agar mengikuti vaksinasi untuk  mendapatkan kekebalan tubuh (herd immunity) sebagai upaya mencegah terpapar pandemi Covid-19," katanya. 

Panca mengungkapkan, akselerasi vaksinasi di Sumatera Utara terus digenjot agar target vaksinasi yang ditentukan pemerintah pusat bisa tercapai serta menurunkan status level PPKM

"Vaksinasi ini sangat membantu dalam penurunan status PPKM. Hal ini kita buktikan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara yang sebelumnya PPKM Level 4 sekarang Level 3. Bahkan sudah ada yang menjadi Level 1," tegasnya. 

Sementara itu, Kapolda Sumut juga membagikan bantuan sosial (bansos) berupa sembako kepada warga yang kurang mampu akibat terdampak Covid-19 dalam rangka 31 tahun pengabdian Dhira Brata AKPOL 1990

"Semoga bantuan ini dapat meringankan saudara-saudara yang terdampak Covid-19. Tetap patuhi prokes, jaga jara, pakai masker dan jangan takut untuk divaksin," pungkasnya.(T. S )

Share Berita

Samosir,DP News

Forkompimda Samosir menerima kunjungan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi beserta rombongan di Samosir Cottage, Tuktuk, Simanindo, Samosir,Kamis (23/9).

Sebelum memberikan arahan dan penguatan, Gubsu beserta rombongan meninjau vaksinasi di Puskesmas Ambarita, Simanindo. Hal ini dilakukan Gubsu untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Samosir.

Edy Rahmayadi pun menyempatkan diri menyapa sambil berbincang dengan ibu ibu dan bapak bapak yang sedang menunggu giliran vaksinasi.

Gubsu juga membagikan bantuan alat pertanian, obat-obatan serta benih padi, benih jagung hibrida, dan benih kacang tanah.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk memberi arahan dan penguatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pasca ditetapkannya Kabupaten Samosir pada PPKM Level 2 berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/42/INST/2021. 

Di hadapan Forkompimda dan jajaran Pemkab Samosir, Gubsu memaparkan: (1) produksi dan kebutuhan pangan strategis; (2) produksi dan kebutuhan produk peternakan; dan (3) realisasi pendapatan dan belanja kabupaten/kota terkini pada masa pandemi Covid-19.

Pada paparannya, Gubsu menekankan kepada para camat dan kepala desa agar dapat menggali potensi dan sumber daya alam di wilayahnya masing-masing. Selain potensi pariwisata, Gubsu juga menekankan masing-masing desa mengupayakan ketahanan pangan agar tidak terjadi kelangkaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pertanian. 

Jika dikelola baik, kata Gubsu, maka desa dan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa bergantung pada pasokan dari daerah lain dengan prinsip membangun desa menata kota.

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kunjungan Gubsu beserta rombongan di Kabupaten Samosir.  

Selain itu, Bupati memaparkan kondisi penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir. Pemkab Samosir, lanjut Bupati, tengah melakukan upaya percepatan vaksinasi dan pengendalian serta penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir.

Bupati juga memaparkan bahwa Pemkab Samosir sedang mengupayakan pembangunan di semua sektor dalam rangka pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19. Perihal pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Bupati meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam bentuk bantuan modal usaha dan pembangunan sarana dan prasarana UMKM.(pemkabsamosir/rd)


Share Berita

Medan,DP News

Wali Kota Medan, Bobby Nasution mendorong mahasiswa untuk terus berinovasi dan selanjutnya menjalin komunikasi serta kolaborasi dengan Pemko Medan untuk merealisasikan ide-ide inovatif tersebut.

Dorongan ini disampaikan Bobby Nasution saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Sumatra Bagian Barat dan Utara Tahun 2021,Kamis (23/9).

"Jika ada ide yang inovatif yang dapat membantu masyarakat, datang ke kami, komunikasikan dan kita jalin kolaborasi untuk mewujudkan ide-ide tersebut," ucap Bobby Nasution dalam acara yang dihadiri Rektor USU, Dr. Muryanto Amin, Kepala Kesbangpol Medan, Sulaiman Harahap, Presiden Mahasiswa USU yang juga Koordinator BEM SI Sumbagut, Rizki, dan segenap pengurus BEM se-Sumbagut itu.

Dalam acara itu, Bobby Nasution juga mengajak para mahasiswa melihat berbagai peluang maupun potensi.
Untuk itu diperlukan renungan dan pemikiran mendalam atas kenyataan yang ada.

Di samping itu, dia juga mengingatkan agar para mahasiswa mampu beradaptasi era industri 4.0.Tidak hanya itu, kita juga harus bersiap memasuki industri 5.0 sehingga pada waktunya tiba kita sudah terbiasa," ujar Bobby Nasution.

Sebelumnya Rektor USU, Dr. Muryanto Amin dalam sambutannya juga mendorong mahasiswa untuk terus mengasah diri sehingga dapat melahirkan inovasi, berkomunikasi dan mengembangkan kolaborasi.Kita harus produktif dan inovatif agar tidak konsumtif,sebutnya dalam acara yang bertemakan 'Merangkai Karya Cipta BEM SI Sumbagut Progresif' itu.(rd)
Share Berita

Medan,DP News

Wali Kota Medan, Bobby Nasution menerima kunjungan dari Konsul Jenderal Singapura di Medan Richard Grosse di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (23/9).

Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan memperkuat hubungan kerjasama dalam program pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kunjunganya tersebut, Richard Grosse mengatakan Singapura memiliki banyak program yang dapat dikerjasamakan dengan banyak negara salah satunya beasiswa belajar bagi ASN.

"Dalam program ini, ASN bisa belajar langsung ke Singapura atau dosenya yang kita kirim ke sini."kata Richard Grosse.

Menanggapi hal tersebut Bobby menyambut baik program tersebut, namun dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19, program ini tidak dapat dilakukan secara langsung.

"Kita berharap situasi pandemi covid-19 dapat segera meredah, sehingga program ini dapat kita kerjasamakan."harap Bobby Nasution didampingi Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, Kaban BKD&PSDM Zain Noval, Kepala Bappeda Benny Iskandar dan Kabag Kerjasama Ummy Wahyuni.

Sebelumnya Pemko Medan juga pernah mengirimkan ASN nya ke Singapura untuk mengikuti program pelatihan di Singapura bertajuk Singapore Cooperation Programme (SCP) pada tahun 2018. Dimana sebanyak 25 orang ASN mengikuti program tersebut.

Kunjungan ini pun berlangsung dengan singkat dan di akhiri dengan saling bertukar cinderamata.(rd)

Share Berita

Jakarta,DP News

Dua puluh empat provinsi akan dijabat oleh aparatur sipil negara (ASN) yang dipilih Presiden Joko Widodo mulai 2022. Hal itu merujuk aturan peralihan kepemimpinan jelang Pilkada Serentak 2024 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengatakan kepala daerah dari ASN akan berstatus penjabat (Pj.) gubernur. ASN yang ditunjuk sebagai Pj. gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau setara eselon I.

"Ada 24 gubernur dari 34 provinsi yang akan dijabat ASN. Siapa yang mengusulkan? Mendagri sebagai pembantu presiden di bidang pemerintahan dalam negeri,"kata Djohermansyah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/9).

Prosesnya, mendagri akan menyiapkan tiga nama pejabat pimpinan tinggi madya. Biasanya, ucap Djohermansyah, nama-nama itu diambil dari para pejabat setingkat direktur jenderal dan inspektur jenderal di Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian, nama-nama itu dikirim ke presiden untuk dipilih. Presiden lalu menunjuk salah satu dari tiga calon itu sebagai penjabat gubernur.

Berdasarkan penjelasan pasal 201 UU Pilkada, masa jabatan penjabat kepala daerah adalah satu tahun. Jika masa jabatan telah habis, bisa diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.

Daerah yang akan dijabat ASN pada 2022 ada 7 provinsi antara lain Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Pada 2023, ada 17 provinsi yang bakal dijabat ASN antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.Sebanyak 247 kabupaten/kota akan dijabat oleh ASN yang dipilih menteri dalam negeri.

Djohermansyah mengatakan nama-nama kandidat penjabat bupati/wali kota diusulkan oleh gubernur. Calon penjabat wali kota/bupati berasal dari pejabat pimpinan tinggi Pratama atau setara eselon II.

"Diusulkan tiga nama kepada mendagri oleh gubernur. Mendagri mempelajari dan berkonsultasi dengan gubernur. Kemudian, ditetapkan satu nama dari usulan gubernur tadi," ucap Djohermansyah.

Masa jabatan untuk penjabat bupati/wali kota juga satu tahun. Masa jabatan itu bisa diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.

Proses peralihan ini terjadi karena upaya penyerentakan pilkada di tahun 2024. Selama ini, ada tiga gelombang pilkada serentak, yaitu 2015, 2017, dan 2018.

Kepala daerah hasil Pilkada 2015 telah diregenerasi lewat Pilkada 2020. Sementara itu, kepala daerah hasil Pilkada 2017 dan Pilkada 2017 akan menyudahi masa jabatan pada 2022 dan 2023.

"Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024," bunyi pasal 201 ayat (9).(CNNIndonesia.com/rd)

Share Berita

Medan,DP News

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Sumatera Utara (Sumut) Tahun Anggaran (TA) 2021 disetujui dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu (22/9), di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan.

Hal tersebut ditandai dengan Penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda Perubahan APBD Tahun 2021 oleh Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, setelah sejumlah fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Rencana Perubahan APBD TA 2021 Provinsi Sumut.

Dikutip dari laman FB Info Sumut menyebutkan Wagub Musa Rajekshah menyampaikan, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan persetujuan P-APBD tersebut , maka penyusunannya telah mendekati penyelesaian. “Selanjutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara akan mempersiapkan dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2021 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,” jelasnya.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, Ijeck sapaan Musa Rajekshah mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas kerja keras yang telah dilakukan bersama tim anggaran dari Pemprov Sumut serta seluruh OPD Pemprov Sumut, sehingga rangkaian kegiatan penyusunan P-APBD TA 2021 sampai dengan persetujuan bersama dapat dituntaskan.

Menurutnya, kerja keras ini merupakan wujud rasa kepedulian yang tinggi terhadap kesinambungan pembangunan yang ada di Provinsi Sumut. “Selanjutnya saya minta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar nantinya dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2021 didasarkan atas prinsip taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib, efisien, efektif serta bertanggung jawab,” pungkasnya.

Diketahui, struktur anggaran pendapatan daerah dalam P-APBD TA 2021, ditargetkan Rp13.671.385.662.525, mengalami peningkatan Rp153.886.210.567 atau 1,14% dari yang dianggarkan pada APBD murni yakni Rp13.517.499.451.958.

Untuk belanja daerah pada P-APBD 2021, dianggarkan sebesar Rp13.937.668.293.830 mengalami peningkatan sebesar Rp188.168.841.872 atau 0,01% dari yang dianggarkan pada APBD murni yaitu Rp13.749.499.451.958.(DISKOMINFO SUMUT)

Share Berita

Medan,DP News

Anggota Komisi III DPRD Medan Siti Suciati SH minta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kembangkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan prima segala jenis izin usaha di Kota Medan. Apalagi setelah pelimpahan urusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Dinas PKPPR ke DPMPTSP dapat lebih baik.

"Segala urusan izin diharapkan pelayanan singkat dan pendapatan meningkat," kata Siti Suciati saat pembahasan P-APBD Pemko Medan Tahun 2021 di Ruang Komisi III DPRD Medan kemarin. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini, dipimpin Ketua Komisi III DPRD Medan M Rizki Lubis didamping Wakil Ketua Abdul Rachman Nasution, Edwin Siahaan, Edward Hutabarat, Irwansyah, Rudiawan Sitorus, Netty Yuniati Siregar, Siti Suciati dan Ishaq Abrar Tarigan. Juga hadir sekretaris DPMPTSP Ahmad Basyaruddin bersama stafnya.

Dikatakan, Siti Suciati asal politisi Gerindra itu, selama ini masyarakat apalagi pelaku usaha kerap mengeluhkan proses penerbitan izin usaha. Birokrasi yang terlalu rumit dan pelayanan yang kurang baik. "Ke depan hendaknya, segala urusan perizinan jangan dipersulit, warga yang mau bayar retribusi kok dipersulit," tandasnya.

Ditambahkannya lagi, selama ini banyak urusan SIMB yang tertahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman danan Penataan Ruang (PKPPR) yang membuat pemohon kecewa.

"Keluhan ini kerap kita terima, sehingga warga malas mengurus izin dan memilih mendirikan tanpa izin," imbuhnya.

Menyahuti saran para anggota dewan, Sekretaris DPMPTSP Ahmad Basyaruddin mengatakan, akan berupaya menyelesaikan perizinan yang tertahan sebelumnya sekitar 400 pemohon.

Selain mempermudah pengurusan dan melayani pemgurusan baru, berkas yang tertahan sebelumnya akan cepat diselesaikan.

Sama halnya dengan tanggapan Plt Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan, Erisda Hutasoit SE, yang mengungkapkan upaya proses percepatan urusan izin, akan menjadi perhatian serius baginya.

Sesuai dengan motto pengurusan, cepat dan tepat dengan masa waktu pengurusan 21 hari akan direalisasikannya.Ini menjadi PR dan fokus untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus," ujarErisda.(rd)

Share Berita

Medan,DP News

Wali Kota Medan, Bobby Nasution diminta untuk menjadi Dewan Pertimbangan Politeknik Negeri Medan (Polmed) sehingga nantinya dapat memberikan masukan terhadap perkembangan Polmed ke depannya.

Hal tersebut terungkap ketika Wali Kota Medan, Bobby Nasution menerima audiensi dari Polmed di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (21/9).

Direktur Polmed, Abdul Rahman yang hadir didampingi para Wadir menyampaikan keinginannya agar Wali Kota Medan berkenan menjadi Dewan Pertimbangan di Polmed. Sebab menurutnya untuk mengembangkan Polmed perlu dukungan semua pihak termasuk Pemko Medan.

"Kami berharap Bapak Wali Kota Medan berkenan menjadi Dewan Pertimbangan Polmed."Kata Abdul Rahman.

Menanggapi permintaan tersebut, Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyambut baik tawaran yang disampaikan Direktur Polmed tersebut namun Bobby Nasution akan mempertimbangkanya terlebih dahulu.

Selain itu Bobby Nasution juga mengajak Polmed untuk berkolaborasi mendukung program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh Pemko Medan.(rd)

Share Berita

Jakarta,DP News 

Polri bersinergi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) menggelar kegiatan vaksinasi merdeka di seluruh Indonesia secara serentak. 

Kegiatan ini juga ditinjau langsung Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Institut Pertanian Bogor (IPB), Rabu (22/9), yang merupakan lokasi acara puncak vaksinasi merdeka tersebut.

Menurut Sigit, sinergitas dengan BEM dan OKP tersebut, merupakan upaya dari Polri untuk mempercepat dan mencapai target yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, terkait vaksinasi satu hari dua juta dosis.

"Vaksinasi Merdeka ini dilaksanakan secara serentak, yang merupakan sinergi antara Polri dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP)," kata Sigit saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau vaksinasi merdeka di IPB.

Dalam hal ini, Sigit juga menekankan, sinergi dengan BEM dan OKP juga dapat membantu Pemerintah dalam melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan, warga tak ragu atau takut untuk melaksanakan vaksin. 

Mengingat, kata Sigit, sebagaimana dengan pernyataan Presiden Jokowi, dua kunci pengendalian Covid-19 yakni percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan dengan ketat. 

"Sehingga semua masyarakat tahu manfaat vaksin bisa cegah fatalitas dan bentuk kekebalan komunal sebagai persiapan dari pandemi menuju ke endemi," ucap Sigit.

Sigit mengungkapkan, vaksinasi ini diselenggarakan di 96 titik yang meliputi 51 Universitas, 15 Sekolah Tinggi/Institut/Akademi/Politeknik dan 30 Lokasi lainnya seperti Pondok Pesantren (Ponpes), tempat Ibadah, SD, SMK, lapangan, Balairung, Rumah Sakit (RS), Yayasan, Kantor Kecamatan, Aula, Stadion, Balai Desa, Greenpark, Gedung DPRD, Perumahan, Auditorium, Gereja, Mall dan Gedung Wanita.

"Dengan sasaran yaitu mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum," ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi dan Kapolri juga menyempatkan untuk menyapa secara virtual daerah lainnya yang juga menggelar kegiatan vaksinasi merdeka, yakni Papua Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kepulauan Riau (Kepri). 

Tak hanya itu, vaksinasi merdeka inu juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang perekonomiannya paling terdampak Pandemi Covid-19. 

Adapun BEM yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya adalah, BEM-SI, BEM Nusantara, BEM Bulukumba, BEM Universitas Halmahera, BEM UGM, BEM UIN Yogyakarta, BEM Nusantara, BEM Bandung Raya, BEM Muh Banjarmasin, BEM IPB Bogor, BEM Efarina Pematang Siantar, BEM Universitas Riau, BEM Universitas Warmadewa, dan BEM Universitas Muhammadiyah.

Kemudian, 15 OKP yang terlibat yakni, PB Semmi, Rumah Milenial, OKP Sahat, GAMKI, GMNI, GINKA, Barisan Aktifis Muda, JAMNUSA, PMI, Cipayung, Perempuan Milenial Indonesia, Milenial Mitra Polisi, Kaukus Muda Indonesia, MPARA Blora, dan Pemuda Lintas. 

Vaksinasi merdeka digelar mulai dari 22 September hingga 23 September 2021. Adapun, vaksin yang dipersiapkan sebanyak 253.297. Sementara, bansos yang disalurkan kepada masyarakat sejumlah 103.247 paket sembako.

Tinjauan vaksinasi merdeka di IPB juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria.(T. S )

Share Berita

Medan, DP News 

Selamat sore pak, apa kabarnya..., terdengar suara presenter Zidane di 94,3 FM RRI Pro 1 Medan, mengawali dimulainya Dialog Interaktif Halo Polisi Polda Sumatera Utara, dengan narasumber Iptu JH Panjaitan.S Sos, SH. MH jabatan Kanit 2 Sat Narkoba Polrestabes Medan yang didampingi oleh Humas Polda Sumut PS Kaur Mitra  Subbid Penmas Bid Humas Polda Sumut Jamaluddin S Sos dan Baur Subbid Penmas Bid Humas Polda Sumut Aiptu Widodo dengan topik "P4GN (Pencegahan Pemberantasan  Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di masa Pandemi Covid-19, pada hari Rabu (22/09) sekitar pukul 15.00-16.00 WIB.

Diawali pertanyaan dari presenter dan dilanjutkan oleh para pemirsa berkisar tentang peredaran Narkoba di Medan selama PPKM berlangsung, bagaimana tindakan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba, sudah berapa lama peredaran Heroin dan ekstasi yang dicampur bubuk kopi, apa program Kapolri terkait penanganan Narkoba tersebut, kenapa terkesan sulit dalam  memberantas Narkoba ini, dan bagaimana harapan kedepannya tentang Narkoba ini.

Perkembangan peredaran Narkoba selama PPKM adalah pasti menurun, karena secara umum kegiatan masyarakat dibatasi dengan adanya penyekatan lalu lintas, penutupan tempat hiburan, penutupan tempat rekreasi dan tempat-tempat umum lainnya. Tingginya kehadiran polisi dijalan-jalan, di persimpangan, razia tempat-tempat hiburan atau patroli yang ditingkatkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin sempit ruang gerak masyarakat maka semakin sempit juga peredaran narkoba, jelas narasumber.

Selanjutnya Iptu JH Panjaitan.S Sos,SH.MH menjelaskan, kegiatan PPKM tidak secara signifikan mempengaruhi penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini kita buktikan dengan adanya konferensi pers yang dilaksanakan Polrestabes Medan,Selasa(14/9) lalu yang dihadiri Kepala BNNP Sumatera Utara, Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan, Kejaksaan Negeri Medan dan dari instansi terkait lainnya.Dimana pada acara tersebut ada hal-hal yang baru yang perlu menjadi perhatian, adanya barang bukti narkotika jenis heroin seberat 3,1 kg dan  4 bungkus sachet kopi yang dicampur dengan serbuk ekstacy. 

Hasil tangkapan ini merupakan hal yang baru, sudah hampir 5 thn belakangan ini Heroin sudah sangat jarang diketemukan, sementara yang perlu diperhatikan adanya 4 bungkus sachet kopi yang dicampur dengan ekstasy.

Menurut keterangan dari tersangka bahwa bisnis ilegal ini sudah dilakukan selama satu tahun dan mereka melakukan dengan cara bisnis online,  yang diedarkan ke sosial media berupa jualan pakaian. Dan menurut tersangka tersebut, mengedarkannya kepada orang-orang tertentu saja, karena sifatnya masih merintis dan pelaku juga mengetahui ini perbuatan melawan hukum. "Jadi disini kami sangat berharap kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak ada izin atau rekomendasi dari Balai POM ataupun Dinas Kesehatan, bilamana masyarakat menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait makanan minuman segera lapor kepada pihak kepolisian maupun instansi terkait lainnya. Jangan sampai terjadi pembiaran. Kita harus ingat adanya peredaran narkoba disekitar kita, kita mengetahui tetapi tidak melaporkannya bisa mendapat sangsi hukuman dimana pasalnya mengetahui tidak melapor sesuai dengan Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika," kata Iptu JH Panjaitan.S Sos, SH. MH.

Dalam program Kapolri melalui seluruh Kapolda dan diteruskankepada masing-masing Direktur, Direktorat Narkoba dan Kasat Narkoba untuk membentuk Kampung Tangguh, yang mana program ini bertujuan untuk menumbuhkan daya tangkal, daya lawan ditengah-tengah masyarakat, dengan tujuan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam rangka P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), karena narkoba dengan segala permasalahannya bukan hanya tugas kepolisian saja tapi semua unsur terlibat, makanya perlu adanya sinergitas dari seluruh lembaga / instansi pemerintah maupun swasta juga seluruh masyarakat. 

Selanjutnya, Kapolri juga menekankan kepada seluruh jajaran bagi para pengguna Narkoba yang murni sebagai pengguna tidak terlibat dalam jaringan baik sebagai kurir, pengedar, bandar maupun distributor ataupun produsen maka harus dilakukan rehabilitasi.

Selanjutnya narasumber melanjutkan, bahwa Narkoba yang beredar di negara ini umumnya berasal dari luar, "Artinya disini perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap barang-barang yang masuk ke negara kita lebih diprioritaskan lagi terhadap masuknya narkoba dari luar. Hukuman yang diberikan kepada tersangka penyalahgunaan narkoba tidak membuat efek jera, bahkan sama kita ketahui ada beberapa kasus terkait peredaran narkoba yang dikendalikan dari LP.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal ini memberikan informasi adanya narkoba disekitar mereka, kami maklumi mungkin masyarakat merasa takut kalau identitas nya sebagai pelapor diketahui oleh bandar Narkoba. Padahal sama kita ketahui bahwa pelapor terkait yang mengetahui tentang adanya peredaran narkoba dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan Pasal 106 butir e UU. RI No. 35 Tahun 2009, juga disana disebutkan akan diberikan hadiah/penghargaan."

"Ketika kepedulian kita hilang, disaat itulah narkoba bebas tumbuh dan berkembang.Kalau Narkoba itu penjajah, lalu dimana para pemuda yang berani dan siap melawannya.Narkoba itu nyata, maka nyatakanlah anda benar-benar menolaknya.Narkoba itu jaringannya terorganisir, maka kita pun harus bersama-sama melawannya.Kompak selamatkan genarasi muda, kompak melawan penjajah Narkoba," harap Kanit 2 Sat Narkoba Polrestabes Medan.(TS)

Share Berita

Asahan,DP News

Rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021

Ketua DPRD Kabupaten Asahan Baharuddin Harahap, SH, MH, membuka rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Asahan atas landangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang lerubahan APBD tahun anggaran 2021. Acara digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan, Rabu (22/9).

Dalam kesempatan itu hadir Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Siregar, S.Sos, MSi, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupate Asahan, Forkompinda dan OPD.

Sebelum, jawaban Bupati Asahan atas pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD Kabupaten Asahan Tahun 2021, Wakil Bupati Asahan menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Asahan yang secara umum telah memberikan dukungan dan masukan terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan pada tanggal 20 September 2021. Dukungan dan masukan ini secara langsung memberikan energi positif bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat.

Bupati Asahan menyampaikan bahwa jawaban perubahan target pendapatan daerah, penanganan dan peningkatan mutu bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengembangan kehidupan beragama, dan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu pada pos pembiayaan, ucap Bupati Asahan.

Dari segi pendapatan daerah, menanggapi pemandangan umum yang disampaikan fraksi partai Golkar dan fraksi PAN terkait dengan penurunan target pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Maka pada tahun ini merupakan tahun kedua di mana pemerintah pusat melakukan kebijakan refocussing alokasi dana perimbangan khususnya dana alokasi umum, kata Bupati Asahan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya, Pemerintah Pusat melakukan perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran Dana Perimbangan. Alokasi DAU Kabupaten Asahan yang semula ditetapkan sebesar Rp 845.782.109.000,- mengalami pengurangan sebesar Rp 27.088.162.000,- Pengurangan DAU ini tentu berakibat kepada perubahan rencana belanja yang telah ditetapkan, ucap Bupati.

Dari segi penanganan dan peningkatan mutu bidang kesehatan, menanggapi pemandangan umum dari Fraksi PAN dan fraksi partai demokrat terkait dengan upaya penanganan dan peningkatan mutu kesehatan, maka berbagai kebijakan dilakukan untuk penanganan pandemi ini, kata Surya.

Melalui Mendagri No.44 tahun 2021 tanggal 20 September 2021, bahwa Kabupaten Asahan sudah mengalami penurunan level dalam perkembangan Covid-19, yang semula berada pada level 3, saat ini berada pada level 2. 

“Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh Instansi terkait kita bisa terus menekan perkembangan Covid-19. Untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kesehatan, pada saat ini seluruh Puskesmas di Kabupaten Asahan telah memiliki Puskesmas keliling dan 10 Puskesmas memiliki ambulance.

Melalui Silpa dana insentif daerah tahun 2020 yang dialokasikan pada perubahan APBD ini, direncanakan pengadaan 10 unit mobil ambulance lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas,” tegasnya

Dari segi pembangunan infrastruktur, menanggapi pemandangan umum dari fraksi demokrat, fraksi PAN dan fraksi nurani keadilan, kami akan melakukan prioritas dalam penentuan pembangunan infrastruktur sesuai dengan hasil Penjaringan dalam Musrenbang, walaupun dengan kondisi keuangan yang terbatas. Kami akan berusaha meningkatkan pembangunan infrastruktur sebesar 60%, untuk itu kami meminta dukungan dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Asahan untuk bisa mengalokasikannya pada APBD tahun 2022 mendatang.

Dari segi pengembangan kehidupan beragama, menanggapi pemandangan umum dari fraksi nurani keadilan tentang pengembangan kehidupan beragama, melalui visi pemerintah Kabupaten Asahan, mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera yang Religius dan Berkarakter, kami berupaya meningkatkan Pemahaman dan penerapan nilai nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong-royong.

Yang terakhir dari segi pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran(SilPA) yang dialokasikan pada pos pembiayaan, menanggapi pemandangan umum dari fraksi partai demokrat, fraksi partai Gerindra, fraksi partai persatuan pembangunan tentang perubahan alokasi penerimaan pembiayaan, sesuai dengan hasil audit BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 yang telah kita sepakati dalam peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, maka Silpa tahun 2020 sebesar Rp 41.926.162.054,20,- Dan dialokasikan pada pos penerimaan pembiayaan. Silpa ini terdiri dari sisa dana insentif daerah tahun 2020, sisa dana jaminan kesehatan nasional tahun 2020, sisa dana bos tahun 2020, dan sisa dana BLUD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran tahun 2020.(ZN)

Share Berita

Medan,DP News

Swarno,si 'Tukang Parut Kelapa' buktikan dirinya tidak lupa daratan dan menepis pepatah kacang lupa akan kulitnya.Buktinya meski sudah dilantik Walikota Medan M Bobby Nasution sebagai Dirut PUD Pasar, Swarno yang didampingi isteri tercintanya bukannya  langsung duduk di ruangan ber- AC di Kantor PD Pasar namun terlebih dahulu mengunjungi pedagang di basement Pasar Petisah.Bahkan,sambil berkeliling Swarno pun membuktikan dirinya sebagai 'tukang parut kelapa'.Tanpa sungkan meski pakai stelan jas,Swarno pun mengambil kelapa dan langsung mengkukurnya di loods milik pribadinya,Rabu(22/9).

Sontak tepuk tangan para pedagang pun bergema di Lantai basemen Pasar Petisah.Bersama tiga direksi lainnya,Swarno tidak langsung ke kantor PD Pasar tetapi singgah dulu sapa pedagang.sontak, gegap gempita pedagang menyambut kedatangannya. "Horas... horas... horas," ungkap para pedagang serentak di pintu masuk basement sambil diuliosi  ketika Suwarno turun dari mobilnya.

Suwarno terlihat haru. Didampingi istri dan anaknya, pria berstelan jas hitam dengan mengenakan kopiah hitam ini langsung menyapa para pedagang yang sejak tadi menunggunya. Ucapan-ucapan selamat dari pedagang bertubi-tubi menghampirinya. Para pedagang yang ingin berswafoto pun diladeninya dan dengan setia para pedagang yang tergabung dalam P4B pun mengiringi langkah Swarno saat mengelilingi basemen Pasar Petisah.IniDirut kita yang baru. Semoga amanah," kata seorang pedagang sayur-mayur. 

"Terima kasih semuanya. Mohon doa dan dukungannya," ujar Suwarno berkali-kali. 

Beberapa pedagang ibu-ibu terus mengikuti Suwarno yang terus berkeliling menyapa pedagang. Reaksi-reaksi jujur dari para pedagang sering terucap. Saat ditanya atas amanah yang diemban Suwarno sebagai Dirut PUD Pasar Kota Medan, seorang ibu - dengan sedikit terbata dan meneteskan air mata - berujar:

"Dia ini orang baik. Dia peduli pedagang. Dia juga pedagang, jadi tahu betul keluhan pedagang," kata Fauziah, ibu pedagang tersebut. 

Sebelum bergerak menuju kantornya di lantai II, Suwarno ternyata tidak pernah lupa akan asal dirinya. Lalu dia - menuju lapak dagangannya yang persis di tengah-tengah basement.

"Beliau gak pernah lupa, karena asal beliau adalah pedagang. Sebelum berangkat menjalankan amanah sebagai Dirut PUD Pasar Medan, beliau memarut kelapa," ujar para pedagang. 

Kepada wartawan yang mewawancarainya, Suwarno mengatakan dirinya berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pembenahan-pembenahan pasar. 

"Pembenahan-pembenahan pasar akan kami maksimalkan, selain pembenahan-pembenahan di internal perusahaan. Kami ingin menjadikan pasar tradisional sebagai tempat yang nyaman dalam transaksi jual beli. Dengan begitu, pedagang nyaman berjualan dan pembeli pun senang," kata Suwarno.

Di Kantor PUD Pasar Kota Medan, Suwarno beserta tiga direksi lainnya juga disambut meriah para pegawai dan kepala pasar - kepala pasar dan jajarannya. Sapaan-sapaan akrab dilontarkan para direksi atas penyambutan itu. 

Di aula PUD Pasar Kota Medan, empat direksi dan para pegawai pasar melakukan rapat ringan sebagai bentuk perkenalan dan membahas program kerja ke depan.

Tentunya, besok,Kamis(23/9) Swarno,Dirut PD Pasar pun akan memulai debutnya menata pasar pasar tradisional bersama Ismail Pardede SH  (Direktur Operasional PUD Pasar), Fernando H Napitupulu SE (Direktur Administrasi dan Keuangan  PUD Pasar) dan Imam Abdul Hadi SE  (Direktur Pengembangan dan SDM PUD Pasar).(Van Roem)


Share Berita

Medan,DP News

Wali Kota Medan Bobby Nasution langsung rapat koordinasi dengan para direksi PUD di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (22/9).Rapat koordinasi tersebut juga di ikuti oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, dan para Dewan Pengawas.

Dalam rapat tersebut Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan para Direksi dalam menjalankan tugas diikat oleh peraruran yang berlaku, namun dengan adanya peraturan tersebut bukan berarti menghambat inovasi. 

"Setelah dilantik harus langsung bekerja.Kenali perusahaan yang kita pimpin dan setelah itu lakukan inovasi."kata Bobby Nasution.

Selain itu juga ditekankan agar membuka seluas-luas pikiran dan koneksi kita semua untuk membangun perusahaan ini, karena setiap perusahaan itu harus memiliki target.

Beberapa hal penekanan diantaranya PD Pembangunan harus bisa mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki untuk menentukan target perusahaan.

Selanjutnya yang kedua, untuk PD Rumah Potong Hewan (RPH), Bobby Nasution berpesan agar mengontrol penuh konsumsi daging masyarakat. Selain itu Direksi juga harus bisa mencitrakan kepada masyarakat bahwa pemotongan hewan di RPH ini betul-betul higienis dan selanjutnya ialah menentukan target perusahaan.

Sementara untuk PD Pasar ditekankan agar menjaga kebersihan pasar karena ini juga menjadi program Pemko Medan.Tolong perhatikan masalah parkir dan retribusi jangan sampai ada pungli. Karena itu teruslah berinovasi salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi. 

Terakhir, Bobby Nasution meminta kepada seluruh Direksi agar menjaga kepercayaan yang telah diberikan, karena yang dinilai adalah kerja dan kinerja.

Hal senada juga disampaikan Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman saat menambahkan arahan dari Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Dimana Aulia Rachman meminta kepada seluruh Direksi agar menjaga amanah yang telah diberikan Wali Kota Medan dengan membuktikannya dengan kerja nyata.

Aulia Rachman secara khusus berpesan agar PD Pasar melakukan pendataan terhadap seluruh pedagang dan mendorong agar transaksi pembayaran di pasar dilakukan secara digitalisasi.(rd)

Share Berita

Medan,DP News

Wali Kota Medan Bobby Nasution lantik 12 direksi di 3  Perusahaan Umum Daerah (PUD),Rabu (22/9).Adapun ke-12 nama direksi yang dilantik tersebut adalah Suwarno SE sebagai Direktur Utama (Dirut) PUD Pasar,  Ismail Pardede SH  (Direktur Operasional PUD Pasar), Fernando H Napitupulu SE (Direktur Administrasi dan Keuangan  PUD Pasar) dan Imam Abdul Hadi SE  (Direktur Pengembangan dan SDM PUD Pasar).

Kemudian, Gerald Partogi Siahaan SH SE MM (Dirut PUD Pembangunan), Ahmad Yasir Lubis SH MH (Direktur Operasional PUD Pembangunan), Bambang Hendarto (Direktur Umum dan Keuangan/SDM PUD Pembangunan) dan Syafrizal Lubis SSos (Direktur Pengembangan PUD Pembangunan).  Selanjutnya, Harisandi Syafril Harahap SSos (Dirut PUD RPH), Boy Miharza  SE (Direktur Operasi  PUD RPH), Jansen Sihaloho SIkom (Direktur Umum dan Keuangan/SDM PUD RPH) serta Rudi Sag MM (Direktur Pengembangan PUD RPH).

Pengambilan sumpah janji dan pelantikan yang dihadiri Wakil Wali Kota Aulia Rachman, Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Sekda Wiriya Alrahman, dan segenap Pimpinan OPD.
Bobby minta seluruh direksi harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sehingga membawa kebaikan dan kemajuan semua PUD Kota Medan. Selain itu, lanjutnya, PUD sudah seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan daerah.

"Sama-sama kita mengetahui  bahwa terkadang PUD tidak mampu menjadi sumber penghasilan yang baik bagi daerah karena banyak yang menjalankan tupoksinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Oleh karenanya  saya minta agar kebiasaan buruk tersebut harus dihilangkan," Kata Bobby Nasution.

Bobby Nasution menambahkan, ikrar yang sudah diucapkan seluruh direksi juga harus mampu diaplikasikan di lapangan, terutama di masyarakat. Sebab, secara tertulis dan di atas kertas, para direksi sudah menunjukkan kelayakan.

Yang terpenting bagaimana direksi bisa mengembangkan dan menjalankan roda PUD dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan profit. Untuk itu, ungkapnya, kreatifitas dan inovasi sangat dibutuhkan untuk kemajuan dan pengembangan PUD," jelas Bobby.

Bobby  menekankan agar tanggung jawab dan amanah yang diemban jangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.Saya mengingatkan untuk menjauhi dan menghindari tindak korupsi dan pungutan liar (pungli). Jalankan amanah dengan baik. Jangan korupsi dan pungli,tegas Bobby.(rd)



Share Berita

Medan,DP News

Ketua DPRD Medan Hasyim, SE dukung Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Kota Medan yang akan berlomba di Pesparawi Sumut di Pematang Siantar akhir Nopember mendatang.

"Saya pribadi dan lembaga DPRD Medan mendukung sepenuhnya Tim Pesparawi Kota Medan, sebab tim ini membawa nama Kota Medan di ajang festival tingkat Sumatera Utara,” kata Hasyim saat menerima audiensi Kontingen Pesparawi Medan,Rabu (22/9).

Hasyim menyatakan akan membantu kontingen bentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Medan itu untuk mendapatkan dana dari Pemko Medan. Menjawab keluhan Ketua Kontingen Pesparawi Medan, MT. Hasugian tentang kekurangan dana, politisi PDI-P itu menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemko Medan.

“Untuk kegiatan Pesparawi Sumut, saya akan coba koordinasi dengan Pemko Medan untuk mengalokasikan dana untuk biaya keberangkatan, logistik dan penginapan kontingen Medan,” ujar nya.

Selain itu, Hasyim juga berjanji akan mengawal anggaran LPPD Kota Medan untuk tahun 2022 yang diposkan di Dinas Kebudayaan.Jangan sampai di tahun depan juga LPPD kebobolan dan tidak mendapat dana dari APBD. Sayang sekali nanti jika Tim Pesparawi yang menang di tingkat Sumut tidak bisa berlaga di tingkat nasional,” ujar nya.

Sebelumnya, Sekretaris LPPD Kota Medan Nimrot Situmeang menyampaikan bahwa LPPD Kota Medan pada tahun ini tidak mendapatkan dana dari APBD karena keterlambatan mengajukan anggaran.

“Situasi pandemi Cpvid-19 yang membuat tidak ada kepastian akan diadakannya Pesparawi tingkat Sumut, sehingga LPPD Kota Medan terlambat mengajukan anggaran,” jelas Nimrot.

Sedang Ketua kontingen Pesparawi Kota Medan MT Hasugian mengatakan, kontingen Pesparawi Kota Medan mengikuti 10 kategori lomba dengan jumlah 167 orang. Saat ini para peserta terus giat berlatih di 6 tempat berbeda dengan prokes yang ketat.

“Kami juga mengundang Pak Hasyim untuk sesekali datang melihat peserta latihan karena mereka semua adalah warga Kota Medan. Mereka akan sangat bangga jika bapak berkenan datang melihat,” ujar Hasugian yang mendapat respon dari Hasyim.(rd)

Share Berita

Medan, DP News

Pekan Olahraga Nasional XX yg di laksanakan di papua pada tahun 2021 ini sangat di tunggu - tunggu. Begitu pula dengan Polda Sumut di mana ada 7 personil Polri Polda Sumut yang tergabung sebagai Atelit Sumut dan Pelatih dan Pengurus yang mengikuti PON XX Papua Tahun 2021. Rabu ( 22/9/ )

Tujuh personil itu diantaranya IPTU Masmur Sitepu Pers Brimob Polda Sumut jabatan Kanit 1 Subden 2 Gegana Atlet Menembak , BRIPDA Muhammad Khadafi Pers Sabhara Polda Sumut Atlet Sepatu Roda, IPTU Agus Banjarnahor Pers Dit Lantas Polda Sumut jabatan Kanit 1 Gar Gakkum Dit Lantas Polda Sumut  Sebagai Pelatih Judo, KOMBES POL. Dra. Rina Sari Ginting Oditor Itwasda Polda Sumut sebagai Ketua Umum PJSI  Sumut, AKBP Parlautan  Siregar  Logistik Polda Sumut sebagai Maneger pasi/atletik Sumut. AKBP (Purn) Enjang Bahri sebagai Maneger pecak silat, AKP Antoni Rajagukguk Kasat Intel Polres Toba sebagai Ketua Umum Cabor Muaythai.

Saat di konfirmasi  Kapolda  Sumut menyampaikan rasa bangga kepada personil Polda Sumut yg ikut berpartisipasi dalam PON XX tahun 2021 di Papua.Saya Bangga dengan kalian, tunjukan bahwa kalian bisa mengharumkan nama Sumatera Utara dalam Kancah PON XX Papua,ucapnya. 

Irjen Panca juga menyampaikan agar para personil Polda Sumut yg terlibat langsung dalam pekan olahraga nasional ini dapat memberikan performa yg terbaik dan serta mampu menjaga nama baik Polri Khususnya Polda Sumut. 

“Tetap junjung sportifitas dalam perlombaan dan patuhi setiap aturan yg di buat serta menjaga kesehatan selama berada di Papua” tutur Orang nomor satu di Polda Sumut.( T. S )

Share Berita


Medan,DP News 

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, terus berupaya keras mengakselerasi vaksinasi dalam menangani penyebaran Covid-19 serta pemulihan kesehatan nasional. 

Dengan menggandeng pihak civitas akademika, BEM, serta kaum milenial, Polda Sumut menggelar Vaksinasi Merdeka dibeberapa universitas di Kota Medan, serentak di Indonesia, Rabu (22/9)

Seperti pantauan di Stadiun Mini Universitas Sumatera Utara, Kapolda Sumut didampingi sejumlah PJU Polda Sumut meninjau vakasinasi bagi 2.000 orang yang diperuntukan bagi mahasiswa dan masyarakat. 

Usai meninjau vaksinasi di Kampus USU, kemudian Kapolda Sumut menyambangi Kampus Panca Budi mengecek pelaksanaan vaksinasi yang diberikan kepada 2.000 orang.

Disela-sela pengecekan, Panca mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan di Kampus USU dan Panca Budi. Menurutnya, proses vaksinasi berjalan tertib, aman dan tetap mematuhi protokol kesehatan. 

Kapoldasu mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo Polda Sumut bersama Kodam I/BB terus mempercepat vaksinasi di Sumatera Utara dalam pemulihan kesehatan nasional serta menekan penyebaran Covid-19. 

"Diharapkan dengan gencarnya vaksanasi terhadap pelajar dan mahasiswa pembelajaran tatap muka secepatnya digelar apalagi status PPKM di Kota Medan sudah Level 3. Semoga dengan percepatan vaksinasi aktivitas kembali normal dan ekonomi kembali pulih," pungkasnya.( T. S )

Share Berita

Samosir,DP News

Daya tarik objek wisata di pinggiran Danau Toba makin mempesona.Belakangan ini,objek wisata air terjun tujuh tingkat di Lumbanjulu makin diminati.Aliran air terjun pada biasanya berasal dari air sungai maupun anak sungai yang mengalir berasal dari tempat tinggi. Namun, tidak sama bersama dengan Air Terjun Situmurun yang mengalir segera ke Danau Toba. 

Pesonanya dapat dinikmati berasal dari atas kapal maupun berenang langsung lebih kurang aliran. Pengin mengerti bagaimana cara ke sini? Simak ulasan berikut.

Air Terjun Situmurun tujuh tingkat dan begitu istimewa. Tingginya saja capai 70 meter bersama dengan 7 tingkatan. Tak heran bila pesonanya sebabkan pelancong sudi menempuh perjalanan jauh. Air terjun yang oleh warga setempat disebut termasuk Binangalom ini berjarak tidak cukup lebih 70 kilometer dari Kota Balige.

Tempat wisata ini berlokasi di Desa Situmurun, Kecamatan Lumban Jalu, Kabupaten Toba Samosir. Airnya mengalir langsung menuju Danau Toba. Berkunjung ke sini, kalian bisa sekalian melihat lanskap Danau Toba.

Air Terjun Situmurun atau Binangalom tergolong cukup jauh dari perkotaan menjadi dijamin di tempat ini masih asri. Apabila kamu berasal dari Medan atau dari Bandara Internasional Silangit kamu hanya menuju Kota Parapat. 4-5 Jam perjalanan berasal dari Medan dan sekitar 2 jam berasal dari Bandara Internasional Silangit.

Setiba di Parapat kamu mampu turun di Pantai Atsari Hotel, di Pelabuhan Tigaraja, dan pelabuhan Ajibata untuk menyewa kapal. Namun lebih baik kalau telah membooking kapal berasal dari jauh-jauh hari agar lebih efektif dan itinerary lebih terjadwal. Lama perjalanan untuk ke area ini kira-kira 45 menit.

Akses Menuju Air Terjun Situmurun

Akses menuju ke area ini hanya melalui jalur transportasi air. Untuk ke area ini terhitung kebanyakan dengan menyewa kapal yang harganya terasa berasal dari Rp 1.000.000,- hingga 2.500.000 tergantung kapasitas dan besar kecilnya kapal tersebut. 

Namun kapal selanjutnya telah mampu mengangkut penumpang kira-kira 50 sampai 100 orang. Jadi disarankan kalian berkunjung ke tempat ini bersama rombongan agar biaya merasa ringan.

Apabila masih tersisa banyak kala kita bisa juga loh meminta awak kapal untuk berkeliling-keliling di sekitar Danau Toba. Seperti ke Desa Sigapiton, Batu Gantung, Tomok, Ambarita dan juga Tuk-tuk tergantung kesepakatan bersama pihak awak kapal. 

Jangan khawatir bakal keselamatan penumpang dikarenakan di tiap tiap kapal senantiasa di sajikan pelampung. Dan juga di kapal kita sanggup barbeque-an serta karaoke-an bersama teman. (heli)

Share Berita

Medan,DP News

Komisi II DPRD Medan berharap anggaran yang diajukan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam P-APBD TA 2021 diperuntukkan bagi pengembangan sarana dan prasarana olahraga di masyarakat.

Anggota Komisi II Haris Kelana Damanik mengatakan hal itu dalam RDP pembahasan P-APBD TA 2021,Selasa(21/9).

“Ranperda Keolahragaan lagi disusun. Kita melihat dari sisi 21 kecamatan tak punya sarana dan prasarana olahrga. Kalau soal rehab Stadion Teladan itu cakupannya Provinsi Sumut dan Kota Medan. Efisiennya bagaimana kita memikirkan sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat,” katanya.

Haris mencontohkan, Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia jauh tertinggal dari Kota Pekanbaru dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga.Kita kalah sama Riau, padahal di sana itu tanahnya gambut. Sementara di Medan Utara masih banyak kurang sarana dan prasarana olahraga. Mau main di GOR berapa lagi biayanya,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Sementara itu,Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari, menyebut bahwa masyarakat sangat berharap pembenahan sarana dan prasarana olah raga dibenahi sebaik mungkin sehingga bisa digunakan.

“Saya menyetujui penambahan anggaran di Dispora Medan. Dengan dimulainya perbaikan sarpras ini akan memicu keinginan masyarakat untuk mencintai olahraga,” katanya.

Menanggapi hal tersebut,Plt Kadispora Medan Topan O Ginting, menjelaskan bahwa per 6 September 2021 lalu, Dispora Medan sudah menerima pengelolaan 10 sarana dan prasarana olahraga dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan termasuk Stadion Teladan, Stadion Kebun Bunga dan lainnya.Kalau gak kita ambil tempat-tempat ini, bisa dikuasai oknum tertentu. Makanya harus segera mungkin kita lakukan rehab, jelasnya.

Sementara itu pimpinan rapat yang juga Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto menjelaskan kalau penambahan amggaran lazimnya dari dinas itu sendiri. Jika hal itu sangat mendesak, bisa konsultasi ke Kemendagri, namun dengan catatan Pemko Medan dan DPRD setuju dan mendapat rekomendasi Badan Anggaran DPRD Medan.

Dalam rapat tersebut, Dispora Medan mengusulkan pembenahan Stadion Teladan antara lain untuk pengecatan bagian dalam stadion Rp 200 juta,perbaikan rumput lapangan Rp 200 juta,kelistrikan stadion Rp 200 juta,rehab ringan stadion Rp 200 juta dan perawatan satleband Rp 200 juta.(rd)

Share Berita

Medan,DP News

Anggota Komisi IV DPRD Medan Renville  Napitupulu minta Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar intensifkan pengutipan retribusi sampah terutama di kawasan komplek perumahan mewah.Sampai saat ini belum jelas seberapa besar kontribusi yang diberikan pihak pengelola perumahan mewah ke kas Pemko Medan mengingat sampah mereka itu diangkut dengan armada Dinas KP.

Renville menyoroti hal itu saat RDP Komisi IV dengan Kadis KP M Husni,Rabu(22/9) di ruang komisi.Anggota komisi lainnya Duma Sari Hutagalung pun menimpali pertanyaan Renville tersebut.Menurutnya,uang sampah dikutip dari setiap rumah per bulannya sehingga wajar kita pertanyakan berapa besar kontribusi yang disetorkan ke kas daerah.

Informasi yang diperoleh,uang sampah di komplek perumahan mewah cukup besar atau melebihi ketentuan,bisa saja mencapai Rp75 ribu per bulannya.

Jadi,tolong Pak Kadis diintensifkan di lapangan seraya mengingatkan Husni agar mengawasi jangan jangan anggotanya ada 'main mata'.Sampah dari perumahan itu diangkut menggunakan truk Dinas KP,jadi wajar mereka membayar retribusi sampah.

Namun di sisi lain Renville mengatakan tidak sepenuhnya persoalan sampah itu menjadi kekurangan pihak pengelola komplek perumahan sebab kondisi itu juga dikarenakan kurangnya akses fasilitas yang diberikan Pemko Medan.

Menanggapi hal tersebut,Husni mengakui memang sampah dari komplek perumahan diangkut dengan truk Dinas KP.Untuk retribusinya akan kita koordinasikan dengan pihak kecamatan karena pengelolaan retribusi sampah sudah ditangani pihak kecamatan.

Namun selama ini katanya diterapkan sistem beban sesuai dengan volume sampah dari perumahan tersebut.

Sejauh itu,Husni belum bisa memberikan rincian kontribusi uang sampah yang diterima dari komplek perumahan.Tetapi Husni berjanji akan mengkoordinasikannya dengan pihak kecamatan.(rd)

Share Berita

Medan,DP News

Wali Kota Medan Bobby Nasution ucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke - 69 Universitas Sumatera Utara (USU). Semoga USU melahirkan generasi- generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia, berkepribadian serta selalu memberikan perhatian demi kemajuan bangsa Indonesia.

"Selamat Dies Natalis ke-69 USU semoga ke depannya dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia demi kemajuan bangsa Indonesia," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution ketika menyaksikan sidang terbuka Dies Natalis ke-69 Universitas Sumatera Utara melalui Virtual di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (21/6).

Melalui momentum Dies Natalis ke- USU ini juga Wali Kota Medan menyampaikan mari Semangat Gotong royong dan kolaborasi Civitas USU dengan Pemko Medan semoga akan mampu menjaga Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

"Saya berharap kolaborasi Pemko Medan dan USU dapat terus terjalin untuk pembangunan Kota Medan kedepannya," Jelas Bobby Nasution.

Acara Dies Natalis ke- 69 USU ini  mengambil tema “Working together to protect our health against Covid-19 threats”. Artinya USU mengedepankan peran kampus dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia dan Sumatera Utara secara khusus.

Tema tersebut juga menunjukkan komitmen USU yang berdiri pada tahun 1952 ini untuk membantu pemerintah memutus mata rantai serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

Sebelumnya Rektor Universitas Sumatera Utara Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa USU telah berkontribusi dalam membantu Pemerintah menangani Covid-19 dengan memberikan pelayanan melalui Rumah Sakit Umum USU.

"RS USU juga telah mengadakan vaksinasi massal kepada masyarakat dengan memberikan vaksin kepada remaja, ibu hamil, lansia, pasien rentan dan umum,"jelas Rektor.

Di momentum Dies Natalis ke-69 USU, Muryanto Amin mengajaknya seluruh masyarakat Sumut untuk berdoa agar Pandemi Covid-19 ini segera berlalu dan meminta masyarakat agar tetap mematuhi Prokes.

“Mari kita terus mendoakan agar pandemi segera berlalu dan kita dapat bangkit membangun kejayaan dan kemajuan bangsa di masa-masa mendatang,” ujar Rektor.

Selain itu USU juga meluncurkan platform layanan kesehatan jarak jauh (online) kepada penderita Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri atau yang dikenal dengan telemedicine, dalam acara puncak Dies Natalis ke-69 USU. Telemedicine Covid-19 merupakan bentuk pengabdian masyarakat USU khususnya untuk membantu pasien Covid-19. Dengan layanan ini, pasien Covid-19 tidak perlu ke rumah sakit dan bisa berkonsultasi serta mendapatkan obat yang diantar langsung ke alamat pasien.(rd)

Share Berita

Berastagi,DP News

Rapat Koordinasi Program Sembako 2021 dipimpin Plt Kadis Sosial Dra Hj Manna A Lubis AM.P di Berastagi,Senin (21/9).Acara ini juga dihadiri Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Koordinator Daerah (Korda) Sembako,  serta dua orang pendamping sembako dan operator se-Sumatera Utara.

Hj Manna A Lubis ,memaparkan  tentang peningkatan proses penyaluran sembako agar tepat waktu,tepat jumlah,tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat harga.

Dijelaskan hal ini bisa tercapai harus semua OPD, Himbara, pendamping dan masyarakat kerja sama khususnya keluarga penerima manfaat (KPM) sembako,ujarnya.

Lanjut ,Manna,ada beberapa permasalahan yang perlu ditindak lanjuti yang sering ditemui pendamping di lapangan saat penyaluran yaitu permasalahan saldo nol,KKS in activ dan lain  sebagainya, yang kerap dikeluh para pendamping sembako,imbuhnya.

Dalam hal ini, Hj Manna A Lubis A.MP menekankan dan menghimbau kepada himbara dan Dinas Sosial kabupaten untuk meningkatkan penyaluran dan penuntasan permasalahan permasalahan di lapangan sesuai dengan undang undang dan aturan penyaluran sembako,ujar Manna mengakhiri .(Heli-red )

Share Berita
Diberdayakan oleh Blogger.